cover
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Articles 550 Documents
Reformasi Birokrasi Konstekstual; Kembali Ke Jalur Yang Benar Masrully, Masrully
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 21, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v21i2.134

Abstract

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan Prof. Agus Dwiyanto melihat perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia yang belum mampu mewujudkan tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri. Reformasi Birokrasi di Indonesia telah dilaksanakan pemerintah Indonesia semenjak tahun 2010. Namun hingga saat ini, program reformasi birokrasi yang diatur melalui Perpres No. 81 Tahun 2010 tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Penulis melihat bahwa reformasi birokrasi di Indonesia malah terperangkap dalam generalisasi, dan formalitas.
Ancangan Kewenangan dan Kelembagaan Propinsi Menuju Efektivitas Otonomi Daerah Kantiningsih, Elis
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 2 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v3i2.613

Abstract

Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999 membawa konsekuensi perlunya perubahan dalam aspek manajemen pemerintahan daerah. Dalam halini, paradigma baru yang dikembangkan oleh UU No. 22 tahun 1999 bertumpu pada nilai nilai demokratisasi, pemberdayaan dan pelayann, yaitu suatupemerintahan daerah yang memiliki keleluasaan dan pengambilan keputusan yang terbaik dalam kewewnangannya, untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam mendukung kualitas pelayanan publik yang diberiakn kepada masyarakat. Sesuai dengan perubahan paradigma tersebut, harus diakui bahwa semangat dan isi UU Nomor 22 Tahun 1999 merupakan UU Pemerintahan daerah yang paling demokratis jika tidak dikatakan liberal.
lmplementasi Analisa Jabatan dalam Menata Organisasi Birokrasi yang Efektif di Daerah (Studi Kasus pada BKD Kota Mataram) Safitri, Yudiantarti; Indraswari, Harida
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 13, No 1 (2010)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v13i1.323

Abstract

Bureaucratic reforms are necessary in order to improve local governments’s effectiveness. The necessary bureaucratic reforms are: 1) organizational restructuring, 2) bussiness process improvement, 3) human resource management increase, and 4) remuneration improvement. Job analysis can accerelate bureaucratic reforms. Job analysis is the processes, method and techniques that again data and information which can be used to improve institutional programs, human resources and management. Data analysis is focused on two main aspects: 1) Suitability between described job functions abd duties, and 2) Formulation of consistent job description duties and rules of writing. The result from the research in BKD Mataram City are that there is inconsistency when formulating main duties and functions with applicable rules of writing; so reforms must be made that result in consistent rules of writing that are understood by all staff members. The main benefit of implementing BKD Mataram City’s recommended actions of reforming and clearly defining duties and functions will be to set up the needed positions within the organizational structure that will lead to an efficient wor environment.
Harapan Dan Realitas Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 4 (2005)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i4.451

Abstract

Direct election of Local Governor (PILKADA) so far does not give as good impacts as imagined yet due to the unrealised hopes buillt by the concept. The concept is supposed to promote a process of learning on democracy for the people and of course to promote ideal leaders of local governors. However, the economic and social costs caused by the election are not paid off by its result as there are some negative influencing factors, such as the incompetence of the local election commite (KPUD), misuse of power by the ruling and campaigning candidates, the unethical behaviour of refused candidates. The direct election will give its promising benefits when the system, the actors and the people are supportive of ethical, transparent and accountable process of the election.
Analysis of The Impact of Free Trade Agreements Policy on International Palm Oil Trade Flows Pujiati, Riska
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 20, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v20i2.21

Abstract

Pertanian memainkan peran penting bagi negara-negara berkembang, sebagian besar negara berkembang mengekspor bahan mentah ke pasar internasional sebagai sumber pendapatan utama. Kawasan Asia Tenggara adalah wilayah yang memiliki banyak negara berkembang dengan pendapatan menengah, dengan dua negara yang menjadi eksportir minyak sawit utama, yaitu Indonesia dan Malaysia. Minyak kelapa sawit diekspor sebagai dua bentuk utama, crude dan refined. Kelapa sawit memiliki nilai yang tinggi di pasar internasional dan diekspor ke lebih dari 50 negara dan memiliki banyak turunan. Perkembangan terakhir dari kebijakan perdagangan internasional untuk Indonesia dan Malaysia adalah pembentukan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreements), baik bilateral maupun regional. Sebagai produsen utama, bergabung dalam perjanjian perdagangan bebas menjadi peluang bagi Indonesia dan Malaysia untuk mempromosikan perdagangan karena mengurangi hambatan perdagangan. Meskipun Indonesia dan Malaysia memperdagangkan komoditas yang serupa, keterlibatan dalam perjanjian perdagangan bebas akan memberikan hasil yang berbeda dalam aliran perdagangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan perjanjian perdagangan bebas terhadap aliran perdagangan kelapa sawit Indonesia dan Malaysia. Model Gravitasi dengan Regresi Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) digunakan untuk mengukur perubahan aliran perdagangan kelapa sawit. Hasil regresi menunjukkan dampak positif dari FTA terhadap Indonesia dan Malaysia berdasarkan jenis minyak sawit
MekanismeKoordinasi Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Dekonsentrasi (Koordinasi Kewilayahan) Di Prpinsi Ruhara, Ara
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 3 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i3.579

Abstract

Dalam era otonmi luas dewasa ini, funsi koordinasi di propinsi memegang peranan sangat penting. Disamping untuk menjembatani kepentingan antara pusat-propinsi dan kabupaten kota. Koordinasi yang dilakukan gubernur juga dimaksudkan untuk menjamin kelancaran pemerintahan propinsi pasca likuidasi aparat vertikal di daerah. Kondisisperti in mengisyaratkan perlunya perumusan dan atau penyempurnaan konsep koordinasi kewilayahan. Tiga saran konkrit yang diajukan disini adalalah integrasi fungsional, integrasi institusional, serta integrasi program.
Peta Dukungan Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2010 Kartini, Dede Sri
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 14, No 2 (2011)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v14i2.290

Abstract

The result of Local Election in Bandung District on 2010 has shown some tendency on voting behavior. Findings in the first roud election indicate that some candidates dominate certain sub districts where they live. In the second round there is some voters’ movement because some candidates don’t pass to the second round. Some voters who choose candidate from PDIP coalition in first round change their preference to candidate from Golkar coalition in second round. Meanwhile sub-districts who won by candidate from PKB coalition in the first round has moved to candidate from Golkar coalition and PKS coalition in the second round. It can be concluded that there is “political thinking” phenomena in Bandung District. Voters who prefer candidate from Moslem Party (PKB coalition) will vote candidate from other Moslem Party (PKS coalition), whereas voters who prefer candidate from Nationalist Party (PDIP coalition) will vote candidate from Developmentalism Party (Golkar ). It took more depth research to dig up the existence of political thinking.
Menuju Manajemen Talenta Sektor Publik: Faktor yang Memengaruhi, Tantangan, dan Strategi Seno, Ramadhani Haryo
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 25, No 2 (2022)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v25i2.742

Abstract

Focus of this research was to describe of talent management in public sector, especially influencing factors, challenges, and strategies. This research applied descriptive qualitative analysis by combining library research and examining secondary data. There were four factors that played as influence, challenge, and strategy in talent management implementation for public sector, i.e. (1) cultural, (2) human resource, (3) managerial/structural, and 4) environmental. Cultural factor included making sustainable talent management.  Human resource included capability, passion, and program performance measurement. Managerial factor included leadership, organizational commitment, and activists were needed in implementing TM consistently. Environmental factor included regulation, budget, and political support on the national scale.
Persiapan SDM di Era Global Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 9, No 4 (2006)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v9i4.419

Abstract

Konflik Sosial Di Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologis Terhadap Proses Disintegrasi Elit Politik Di Era Reformasi) Pratiwi, Arundina Dijah Retno
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 4 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i4.547

Abstract

Artikel ini menyajikan tinjauan sosiologis tentang konflik sosial secara horizontal yang marak terjadi di kalangan elit politik Indonesia akhir-akhir ini. Pengalaman Indonesia menunjukan bahwa konsep masyarakat yang selama ini dianggap harmonis tengah meghadapi tantangan disintegrasi bangsa (pepecahan bangsa). Penulis beranggapan bahwa akumulasi kesenjangan sosial-budaya , yang selanjutnya menggambarkan suatu fenomena dimana masyarakat Indonesia cenderung “keluar” dari akar budayanya.

Filter by Year

1998 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue