cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
TRANSPARENCY
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2019)" : 16 Documents clear
PENYELESAIAN PERMASALAHAN HAK BURUH DALAM KEPAILITAN PT. J AND J GARMENT INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Sri Rosa; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.926 KB)

Abstract

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat kaitannya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengertian tentang kepailitan sendiri lebih jelas terdapat dalam UUKPKPU No.37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1. Namun permasalahan yang selalu muncul berkaitan dengan hak-hak pekerja bila perusahaan dinyatakan pailit adalah kesulitan perusahaan dalam membayar hak-hak normatif pekerja. Pada saat perusahaan tidak membayar gaji karyawannya, maka perusahaan tersebut menjadi debitur dari karyawan dan dapat digugat pailit apabila memenuhi syarat-syarat kepalitan. Berdasarkan hal ini, maka masalah dalam penelitian ini yaitu Pengaturan Kepailitan di Indonesia, Kedudukan Karyawan terhadap boodel Pailit, Akibat Hukum Kepailitan PT. J and J Garment Indonesia terhadap karyawan.Adapun metode yang dipakai dalam menyelesaiakan penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif atau doktrinal, dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, kemudian data dianalisis dengan metode analisis yuridis normatif. Akibat putusan hukum pailit hak-hak menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kedudukan karyawan perusahaan yang pailit termasuk dalam kreditur preferen atau yang didahulukan pembayarannya sesuai dengan pasal 95 ayat (4) Serta memberikan perlindungan terhadap hak dari setiap karyawan dalam perusahaan. Akibat hukum kepailitan PT. J and J Garment Indonesia yaitu sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia terhadap karyawan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PPU-XI/2003.   Kata Kunci : Kepailitan, Akibat Hukum Kepailitan, Karyawan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA OBAT-OBATAN YANG TIDAK MEMILIKI LABEL BPOM (STUDI KASUS OBAT ZENITH CARNOPHEN) Winda Ramadhani; Bismar Nasution; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (843.718 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang beredarnya obat-obatan secara ilegal di Indonesia. Serta untuk mengetahui penerapan hukum, pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana pengedar obat secara ilegal dalam putusan perkara Nomor : 287/Pid.Sus/2013/PN.TBN. Metode yang di pakai pada penulisan skripsi ini adalah metode Hukum Normtif, dengan tekhnik pengumpulan data secara kepustakaan. Guna memperoleh bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan menunjukkan bahwa obat merupakan hal terpenting dalam masyarakat, sehingga sebagian masyarakat tidak mementingkan lagi seberapa pentingnya obat yang yang harus memiliki label BPOM. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sendiri telah mengatur tentang syarat peredaran obat. Serta dalam kasus ini BPOM sendiri yang langsung melakukan pemeriksan tersebut kepada pelaku usaha, namun masih saja banyak pelaku usaha yang tidak mau mengikuti aturan tersebut. Maka dari itu, peran aktif pemerintah sangat berguna dalam menyosialisasikan peraturan obat-obatan dan hak-hak konsumen agar konsumen mengerti sebelum membeli obat tersebut.
STUDI PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA BITCOIN DI AMERIKA SERIKAT, JEPANG DAN INDONESIA Demak Aspian; Mahmul Siregar; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (748.779 KB)

Abstract

Perkembanagan tekonologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia.khususnya pada metode pembayaran baru dalam kegiatan e-commerce, yaitu alat pembayaran virtual atau yang lazim disebut dengan mata uang virtual Bitcoin. Namun seiring dengan perkembanagn Bitcoin, fenomena Bitcoin menimbulkan beberapa masalah hukum.Belum jelasnya pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan serta perlindungan hukum bagi pengguna Bitcoin menyebabkan tidak jelasnya konsekuensi hokum yang timbul akibat fenomena Bitcoin. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif atau doktrinal Karena penelitian ini menggunakan norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.Teknik analisa data menggunakan logika deduksi dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap suatu permasalahn konkrit yang dihadapi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Amerika Serikat dan Jepang adalah Negara yang sudah memiliki pengaturan terkait dengan mata uang virtual, berbeda dengan Indonesia yang belum memiliki regulasi terhadap mata uang virtual jenis Bitcoin. Dalam pengaturan Bitcoin di Jepang dirumuskan dalam amandemen PSA yang mengakomodir pengguna dan penyedia layanan Bitcoin secara komprehensif.Berbeda dengan Amerika Serikat, batasan cakupan peraturan tentang mata uang virtual tidak serta merta dapat diimplementasikan khususnya dalam perlindungan hukum bagi pengguna Bitcoin.
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP UNIDROIT DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK KOMERSIAL DI INDONESIA Elvi Rahmy; Bisamr Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.22 KB)

Abstract

Dewasa ini perkembangan ekonomi berjalan dengan cepat, hal ini berbanding lurus dengan makin banyak dan beragamnya aktivitas bisnis komersial yang terjadi di Indonesia. Bentuk kerjasama bisnis ini bisa berbentuk bisnis nasional maupun bisnis internasional. Dalam transaksi perdagangan internasional tidak lepas dari suatu perjanjian/kontrak yang berguna untuk menjadi jembatan pengaturan dari suatu aktivitas komersial. Menyatukan hubungan antara para pihak dalam lingkup internasional bukanlah persoalan yang sederhana karena menyangkut perbedaan sistem hukum nasional, paradigma, dan aturan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Pada umumnya masing-masing negara yang terkait dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kontrak yang mereka buat tunduk pada hukum di negara mereka, dimana setiap negara memiliki peraturan mengenai kontrak yang berbeda-beda. Maka daripada itu diperlukan kerjasama regional atau internasional untuk mengharmonisasikan dan mengunifikasi hukum akibat dari adanya perbedaan sistem hukum pada setiap negara yang warga negaranya melakukan perdagangan internasional.Pada mulanya upaya harmonisasi ini dilakukan oleh The International Institutes for the Unification of Privat Law (UNIDROIT). Prinsip UNIDROIT merupakan prinsip umum bagi kontrak komersial internasional yang dapat diterapkan ke dalam aturan hukum nasional, atau dipakai oleh para pembuat kontrak untuk mengatur transaksi komersial internasional sebagai pilihan hukum. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dasar pembentukan kontrak komersial di Indonesia, bagaimana ruang lingkup keberlakuan UNIDROIT, dan bagaimana prinsip-prinsip UNIDROIT dan perbandingan dengan hukum perjanjian di Indonesia. Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, lebih spesifiknya penelitian ini mengambil metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi azas-azas hukum dan inventarisasi hukum positif karena penelitian ini meninjau sudut pandang prinsip-prinsip UNIDROIT dari segi sumber-sumber hukumnya. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan dianalisa secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konsep dasar pembentukan kontrak komersial di Indonesia ialah dengan tetap mengacu pada KUHPerdata yang mana merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sumber hukum materil bagi hukum kontrak yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup keberlakuan UNIDROIT tercantum pada tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT yakni tujuan dibuatnya prinsip-prinsip UNIDROIT adalah untuk menentukan aturan umum bagi kontrak komersial internasional.Prinsip-prinsip UNIDROIT memberikan solusi terhadap masalah yang timbul ketika terbukti bahwa tidak mungkin untuk menggunakan sumber hukum yang relevan dengan hukum yang berlaku di suatu negara.Oleh karena itu, prinsip-prinsip UNIDROIT digunakan sebagai sumber hukum yang dijadikan acuan dalam menafsirkan ketentuan hukum kontrak yang tidak jelas. Apabila tidak ditemukan aturannya dalam hukum yang berlaku (governing law) maka prinsip-prinsip UNIDROIT dapat digunakan sebagai solusi, sehingga menjadi instrument hukum tambahan, karena prinsip-prinsipnya diambil dari kebiasaan dan praktik yang seragam secara internasional, yang mana pada tujuan akhirnya ialah untuk menciptakan suatu harmonisasi hukum. Kemudian perbandingan UNIDROIT dengan hukum nasional secara umum prinsip-prinsip kontrak UNIDROIT pada dasarnnya memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku di Indonesia baik dalam tujuan pembentukannya maupun dalam prinsip pengaturannya. Namun tetap ada perbedaan secara nyata yang tidak dapat dihilangkan yakni dari aspek teritorial. Kata kunci : Kontrak, Kontrak Komersial, Prinsip-Prinsip UNIDROIT
KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAANCORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT. BANK NEGARA INDONESIA, TBK. KANTOR WILAYAH JAKARTA KOTA (STUDI PADA DIVISI CORPORATE UNIVERSITY PT. BANK NEGARA INDONESIA, TBK.) Nurul Rahmadhani; Bisamr Nasution; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.528 KB)

Abstract

CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian penting dalam sebuah perusahaan, karena di negara Indonesia ada Undang-Undang yang mengatur tentang kewajiban pelaksanaan CSR oleh Perusahaan. Selain untuk mematuhi Undang-undang, CSR dilakukan juga karena kesadaran perusahaan dalam membantu negara mengentaskan  kemiskinan. Secara normatif CSR telah dinyatakan sebagai kewajiban bagi setiap perusahaan yang bergerak dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 UUPT. PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor wilayah Jakarta Kota mempunyai banyak program dalam melaksanakan CSR. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan peraturan perundang-undangan mengenai program CSR yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, bentuk program CSR yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program CSR.. Program CSR Studi pada Divisi Corporate University PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Wilayah Jakarta Kota merupakan salah satu bentuk kewajiban perusahaan dalam menerapkan CSR. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada data sekunder yaitu dengan memaparkan tentang peraturan yang berlaku dalam mengatur corporation social responsibility. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program CSR yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, Kantor Wilayah Jakarta Kota telah melaksanakan program Corporate Sosial Responsibility (CSR), dengan menetapkan 6 bidang yang menjadi fokus kegiatan CSR, yaitu pendidikan, kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, kegiatan keagamaan, bantuan bencana dan pelestarian alam.Manfaat dari Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan bisa membuat PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Wilayah Jakarta Kota terus aktif dalam kegiatan CSR untuk menghapus kemiskinan sehingga tercapai masyarakat yang adil dan makmur di Negara Republik Indonesia..   Kata Kunci : CSR, Program , PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Wilayah Jakarta Kota
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM TRANSAKSI GADAI OLEH USAHA PERGADAIAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN (STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN BARU) Melati Fitri; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (505.308 KB)

Abstract

Perekonomian masyarakat semakin berkembang secara dinamis  membutuhkan dana untuk memenuhi segala aspek dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang sebagian msayarakat merasa kesulitan dalam memperoleh dana tunai. Untuk mengatasi kesulitan tersebut dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa harus kehilangan barang-barang berharganya, maka masyarakat dapat menjaminkan barangnya ke lembaga penyimpanan atau perbankan. Barang yang dijaminkan tersebut dapat diambil kembali atau ditebus pada waktu tertentu setelah nasabah melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang berharga tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang dan dapat ditebus kembali pada waktu tertentu disebut usaha gadai. Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, perlindungan hukum bagi nasabah dalam praktik pergadaian swasta di Kecamatan Medan Baru berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 adalah tidak mendapatkannya perlindungan hukum dari pihak pelaku usaha pergadaian karena pihak pelaku usaha pergadaian tidak melakukan perizinan dan tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016, sehingga nasabah merasa dirugikan serta tidak mendapatkan perlindungan dan ketidak nyamanan pada saat menggadaikan barangnya. Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Nasabah, Gadai.
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (STUDI PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA) Fitria L Longgom; Bismar Nasution; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.358 KB)

Abstract

Akses terhadap air merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhinya. Dalam praktiknya,  pengelolaan sumber daya air mutlak diselenggarakan oleh negara melalui BUMN/BUMD sebagai perusahaan prioritas yang diberi amanat untuk melakukan pengusahaan atas air oleh negara. Mengingat urgensi air sebagai hak asasi manusia, maka untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik terhadap air, Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebagai Badan Usaha Milik Daerah harus dikelola dengan mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif  untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Miik Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dimana pelayanan publik di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang tercermin dalam kebijakan perusahaan. Saat ini Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Tim Khusus untuk memuat Panduan Good Corporate Governance, Pedoman Aturan Perilaku (code of conduct), mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, serta dokumen blueprint IT/MIS PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang akan menjadi acuan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.   Kata Kunci : Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Badan Usaha Milik Daerah
PENGGUNAAN LEXUS DAN LOGO L (LOKAL) OLEH TOYOTA MOTOR CORPORATION (STUDY KASUS NO. 80/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST) Vivi Elvina; Bismar Nasution; Keizerina Devi
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.848 KB)

Abstract

Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain dalam pasar, baik untuk barang atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pokoknya. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana kriteria merek yang dapat di daftarkan di Indonesia, bagaimana pengaruh kelas merek dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia dan mengapa pendaftaran merek Lexus dan logo L dapat diterima oleh Dirjen HKI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sekunder, yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan media elektonik/internet. Sistem pendaftaran merek dimulai dengan syarat permohonan pendaftaran merek, prosedur pendaftaran merek, biaya pendaftaran, pelaksanaan pendaftaran merek, pengumuman permohonan, dan sertifikat kepemilikan merek yang telah didaftarkan. Pengaruh kelas barang dan jasa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 ialah untuk mempermudah pemilik merek yang akan menggunakan mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan/atau jasa yang dimaksud. Pendaftaran merek dagang Lexus dan logo L oleh Toyota Motor Corporation dapat diterima karena termasuk dalam jenis barang kelas 12 sedangkan merek I-Lexus milik Nio Teddy Siswanto termasuk dalam jenis barang kelas 02.   Kata Kunci:Kriteria, Pengaruh, Merek Lexus diterima
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUALTERHADAP VARIETAS TANAMAN (STUDI KASUS VARIETAS TANAMAN JAMBU MADU HIJAU KABUPATEN LANGKAT) Naufal Hidayat; Keizeirina Devi; Detania Sukarja
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.236 KB)

Abstract

Perlindungan Varietas Tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HAKI yang masih relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan kepada individu oleh negara. Perlindungan varietas tanaman (PVT) yang merupakan “Sui generis” daripaten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur baru, unik, seragam,stabil (BUSS). Di Indonesia pengelolaan paten dan pengelola PVT tidak berada di satu tangan, paten berada di bawah kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sedangkan PVT dikelola di bawah kementrian pertaniaan Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, maka keberadaan pemulia yang melakukan pemuliaan akan terlindungi, dimana pemulia menghasilkan varietas tanaman yang memenuhi ketentuaan Undang-Undang PVT tersebut dapat memperoleh hak PVT dan mendapatkan manfaat ekonomi dan hasil pemuliaanya itu. Atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT),yang mendapatkan perlindungan adalah varietas tanaman yang dihasilkan olehpemulia melalui kegiatan pemuliaan yang memiliki ciri-ciri: ungul dan potensial berkembang atau bernilai ekonomi, plasma nutfah, (SDG)dan aprent stock yang berharga dan berguna menghasilkan varietas hibrida atau varietas turunan esensial; memenuhi syarat BUSS (baru,unik,seragamdan setabil). Berbeda dengan tanaman hasil pemuliaan yang memperoleh perlindungan berdasarkan UU PVT, maka terhadap varietas tanaman local tidak dapat di PVT-kan, yang  dapat dilakukan adalah mendaftarkannya. Pendaftaran varietas tanaman lokal oleh, Bupati/Walikot, dalam hal sebaran geografinya hanya dalam 1Kabupaten/Kota, Gubernur, apabila sebaran geografinya di beberapa Kabupaten/Kota dalam satu propinsi, pusat PVTPP, apabila sebaran geografinya di dalam beberapa kabupaten/kota dalam 1 propinsi. Pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah apakah alasan pentingnya perlindungn terhadap Varietas Tanaman lokal? Apakah manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pendaftaran terhadap varietas tanaman lokal? Siapa saja yang akan memperoleh manfaat dari pendaftaran terhadap varietas tanaman lokal? Bagaimana manfaat lokal didasarkan atas beberapa alasan? Adanya tekananmemenuhi kebutuhan pangan akibat pertambahan populasi, keterbatasan lahan,stress air dan input pertaniaan; serbuan benih unggul baru ke dalam menejemenusaha tani; dan perkembangan teknologi dan menejemen usaha tani.Jika tidak ada perlindungan terhadap Varietas Tanaman lokal, maka varietas tanaman lokal,tersebut akan semakin tersudut dan kemudian lenyap. Maka dari itu saya selaku penulis akan melaksanakan penelitian guna mempertahankan perkembangan teknologi dan menejemen tani atas perlindungan varietas tanaman, sehingga tanaman lokal dan benih benih tetap terjaga dalam hal pelestarian atas perlindungan varietas tanaman di bidang pertaniaan. Kata Kunci : PerlindunganHak Varietas Tanaman, perkembangan teknologi dan menejemen tani
TINJAUAN YURIDIS ATAS ALASAN KEALPAAN DALAM WANPRESTASI KONTRAK (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 74/PDT.G/2018/PN.JMB) Mellisa Tandoko; Sunarmi Sunarmi; Keizerina Devi
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.969 KB)

Abstract

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan akibat hukum yang akan timbul, ketika salah satu pihak tidak melaksanakan isi kontrak yang disebabkan oleh kelalaian atau kealpaannya hingga membuat pihak lainnya menderita kerugian. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini adalah karena hukum kontrak Indonesia tidak membedakan wanprestasi yang terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian.Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Jmb yang kemudian dianalisis menggunakan bahan-bahan hukum terkait keberlakuan norma-norma hukum kontrak di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang dianggap telah melakukan wanprestasi yang timbul karena kelalaiannya tetap diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang telah ia timbulkan. Hal ini dikarenakan sudah adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain dalam kontrak.Berdasarkan hukum kontrak yang berlaku Indonesia, yakni KUH Perdata, setiap pihak yang telah terbukti melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan hingga timbulnya kerugian, baik yang dilakukan secara sengaja maupun yang terjadi karena adanya kealpaan tetap dinyatakan melakukan wanprestasi.   Kata Kunci: Kontrak, WanprestasiKontrak

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 02 (2020) Vol 1, No 01 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 2, No 1 (2018) No 1 (2018) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue