LamLaj
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Notary Law, Civil Law, Inheritance law, Tax Law, Guarentee Legal, Banking law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Criminal Law, Human Right Law, Islamic Law, Environmental Law, Agrarian Law, Intellectual Property Rights, Law on Marriage and Family, Insurance law ,Cyber Law and another section related contemporary issues in law
Articles
104 Documents
<![CDATA[Personal Liability For Loss Of Business Of Consumer In Electronic Transaction Using The Standard Contract ]]>
<![CDATA[Barakatullah, Abdul Halim]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 1 No. 2 (2016): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v1i2.20
<![CDATA[Abstract: Standard contract in electronic transactions in the business-to-consumer as contract online is offered by business actor to consumers in the form of ‘take it or leave it’. Almost all standard contracts in electronic transaction cannot be negotiated. These contracts are businesses utilized to circumvent and ignore the rights of electronic consumers. This electronic transaction has its own characteristics when compared to conventional transactions. Based on the principle of contract freedom, then the contract can be made in any form and binding as law for the parties. Therefore the consumer protection should be equated with consumer conducting transactions conventionally. Under the provisions of UUPK stated that businesses are prohibited from creating a standard clause in the contract that the form of the transfer of responsibility. Consequently, the violation of the provisions of the standard clause that has been set by the business is declared null and void. The principle of responsibility is also adopted in principle of the presumption of UUPK is to always be responsible (presumption of liability principle) by the burden of reversed proof. For greater protection for consumers in electronic transactions, it is right in Indonesia to implement the principle of absolute liability in providing maximum legal protection for consumers in transactions in cyberspace.]]>
<![CDATA[Kedudukan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012) ]]>
<![CDATA[Adityanto, Ridzky]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 1 No. 2 (2016): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v1i2.22
<![CDATA[Subyek penelitian dalam tesis ini difokuskan pada prinsip arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Penelitian dilakukan setelah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS 2008) tersedia pilihan forum bagi bank syariah dan klien mereka untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase syariah. Pilihan forum dilakukan melalui kesepakatan yang dirumuskan dalam kontrak. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 / PUU-X / 2012 telah menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) dari UUPS / 2008 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, validitas arbitrase syariah sebagai pilihan dari forum dapat selalu digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sesuai dengan norma-norma yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (2) dari UUPS / 2008, arbitrase syariah sebagai pilihan forum di luar pengadilan agama diperbolehkan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah ketika ada perjanjian tertulis antara pihak yang berkonflik, ada dewa prinsip di dalamnya, perjanjian arbitrase menjadi kewenangan dasar arbitrase syariah, rekonsiliasi adalah tujuan menetap sengketa melalui arbitrase syariah untuk menjaga hubungan baik antara pihak yang berkonflik, putusan arbitrase syariah adalah final dan mengikat ;, arbiter adalah non-blok dan Muslim; dan terakhir, ada prinsip rahasia di dalamnya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli yang Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah ]]>
<![CDATA[Hamdaliah]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 1 No. 2 (2016): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v1i2.23
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari perlindungan hukum dari pembeli itikad baik dalam jual beli tanah terhadap penjual itikad buruk dan mempelajari pertimbangan hakim dalam menilai ada tidaknya itikad baik dalam perjanjian jual belidalam kasus sengketa. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mempelajari norma-norma hukum yang terkait dengan objek penelitian. Sumber hukum yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah sumber utama hukum, sumber sekunder hukum, dan sumber daya lain yang tidak berasal dari literatur untuk mendukung analisis. Kasus yang termasuk dalam rangka untuk mengatasi masalah dengan baik dan tepat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, dengan mengacu pada ide-ide dan doktrin yang dikembangkan dalam hukum, terutama berkaitan dengan analisis masalah yang ditangani, Jenis penelitian ini adalah persediaan undangundang. Aturan yang dikumpulkan akan menjadi acuan dalam menganalisis masalah seperti yang ditunjukkan dalam perumusan masalah penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa: pertama, perlindungan hukum kepada pembeli itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dalam hal ini jual beli tanah mulai dari tahap pra-perjanjian sampai dengan pascakesepakatan tahap hingga pasca-kesepakatan tahap keharusan ditegakkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1341, Pasal 1491 dan Pasal 1942 KUH Perdata. Isi dari jual beli tanah juga harus rasional atau adil sesuai dengan konteks itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, Kedua, para hakim dalam pertimbangan mereka belum mendapat mendalam dan pemahaman yang konsisten tentang makna itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Standar yang diterapkan oleh hakim dalam mempertimbangkan adanya itikad baik dalam kasus tanah atau pelaksanaan jual beli tanah adalah standar obyektif, yaitu dengan mengacu pada sikap para pihak dalam melakukan perjanjian.Hasil pemeriksaan atas isi dari perjanjian jual beli harus didasarkan pada rasionalitas dan keadilan.]]>
<![CDATA[Permasalahan Yuridis Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Putri Fransiska Purnama]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 1 No. 2 (2016): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v1i2.24
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aspek keadilan bagi pihak ke 3 (tiga) dari ketentuan tentang bukti kepemilikan hak atas tanah sebagai dasar ganti kerugian pada Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif.Ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini tidak menjamin dan mengabaikan nilai keadilan bagi pihak ke 3 (tiga) yang dapat membuktikan sebaliknya, yaitu menutup akses pembuktian terbalik terhadap alat bukti dengan adanya kalimat “tidak dapat diganggu-gugat dikemudian hari”.]]>
<![CDATA[EPT Larangan Penerimaan Titipan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh Notaris danKaitannya dengan Kode Etik Notaris ]]>
<![CDATA[Rika Kumala Sari Rimba]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 1 No. 2 (2016): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v1i2.25
<![CDATA[Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang mempunyai kode etik yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia. Adanya kode etik notaris bertujuan untuk menjaga perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam menjalankan jabatannya, notaris harus menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. Tetapi, dalam kenyataannya notaris sering melakukan hal yang beresiko dalam menjalankan jabatannya, yaitu dengan menerima penitipan sertifikat hak atas tanah dari para pihak. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui larangan penerimaan titipan sertifikat hak atas tanah oleh notaris dan mengetahui hubungan keterkaitan antara larangan penerimaan titipan sertifikat hak atas tanah oleh notaris dengan kode etik notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian: penelitian terhadap kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yaitu mengenai masalah penerimaan titipan tanda bukti hak kepemilikan atas tanah para pihak oleh notaris. Sifat penelitian dalam penulisan tesis ini bersifat deskriptif]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit ]]>
<![CDATA[Novitasari]]>;
<![CDATA[Wijayanta, Tata]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 1 No. 2 (2016): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v1i2.26
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan mengkaji permasalahanindependensi Kurator dalam melaksanakan tugas membereskan harta pailit terhadapmunculnya gugatan dari debitor pailit, (2) mengetahui dan mengkaji tolok ukur menentukanindependensi Kurator dalam melaksanakan tugasnya membereskan dan mengurus hartapailit serta, dan (3) perlidungan hukum terhadap Kurator dalam melaksanakan tugasnya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan dalampenelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melaluiwawancara dengan alat pedoman wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melaluimetode dokumentasi dengan alat studi dokumentasi dan analisis data dilakukan secarakualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa gugatan terhadap Kurator yang dilakukanoleh debitor maupun kreditor pada dasarnya dari beberapa kasus yang dialami Kurator,hanya bertujuan untuk menghambat proses pemberesan harta pailit, akibatnya biayakepailitan membengkak, terutama dalam hal biaya pengamanan aset yang harus ditanggungKurator dan waktu untuk membereskan menjadi lebih lama, kemudian tidak ada ketentuanmengenai tolok ukur/parameter independensi Kurator, sehingga sulit mengidentifikasiKurator independen atau tidak dalam melaksanakan tugasnya, dan Undang Undang Nomor37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidakmemberikan secara tertulis mengenai perlidungan hukum terhadap profesi Kurator dalammelaksanakan tugasnya. Kesimpulan penelitian adalah: (1) independensi Kurator bukanpenyebab utama munculnya gugatan oleh debitor maupun kreditor, (2) independensi Kuratorsulit diindentifikasi, dan (3) perlindungan hukum terhadap Kurator telah diatur dalam UUD1945 dan kode etik AKPI sebagai salah satu organisasi Kurator. Berdasarkan kesimpulantersebut, maka disarankan: (1) perlu diatur ketentuan mengenai sanksi dari munculnyagugatan yang dilakukan oleh debitor maupun kreditor terhadap Kurator yang bertujuanmenghambat proses pemberesan; (2) perlu diatur ketentuan mengenai tolok ukur/parameterindependensi Kurator; dan (3) tidak perlu dibuatkan aturan khusus mengenai perlidunganhukum terhadap profesi Kurator.]]>
<![CDATA[Penggunaan Incoterms dalam Perjanjian Perdagangan Internasional (Studi Pada Pt. Insan Bonafide di Banjarmasin) ]]>
<![CDATA[Adhitya Christanto Henry Dalim]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 1 No. 2 (2016): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v1i2.28
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan incoterms selaku hukum kebiasaan internasional dalam perjanjian perdagangan internasional serta untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban pengusaha eksportir dan importirsehubungan dengan penggunaan Incoterms dalam perjanjian perdagangan internasional (Studi pada PT. Insan Bonafide di Banjarmasin). Kegunaan yang di harapakan dari hasil penelitian Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya terkait dengan hukum perdagangan internasional, bagi pelaku usaha di bidang perdagangan internasional dan bagi pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan (legislasi) berkenaan dengan perdagangan internasional. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif,yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum(bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier), yang relevan dengan judul yang di angkat penulis. Ada pun tipe penelitianadalah penelitian dengan menitikberatkan permasalahan yang sering timbul berkaitan dengan kekaburan hukum (vagenorm) berkenaan dengan makna dan ruang lingkup dari Incoterms tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan analitis (analytical approach).Menurut hasil dari penelitian tesis ini menunjukan bahwa : Pertama, mengenai kekuatan hukum Incoterms dalam perjanjian perdagangan internasional, Incoterms yang lahir dari hukum kebiasaan dan sebagai suatu kebiasaan internasional yang berkedudukan hukum yang merupakan sumber hukum perdagangan internasional. namun demikian kekuatan hukum Incoterms selaku hukum kebiasaan internasional tidak sama dengan kekuatan hukum dari Perjanjian Internasional seperti Konvensi, Traktat, Piagam, Agreement, Covenant, Protocol, Pacta, dan lain-lain. Kedua, hak dan kewajiban pengusaha eksportir dan importir sehubungan dengan penggunaan Incoterms dalam perjanjian perdagangan internasional khususnya pada PT. Insan Bonafide dengan menggunakan Incoterms yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak namun kenyataannya di lapangan cukup sering ketentuan-ketentuan Incoterms yang telah disepakati oleh para pihak kemudian dilanggar oleh salah satu pihak. karenabelum adanya pengaturan yang sempurna di Incoterms ini maka dari itu lah Incoterms masih menimbulkan permasalahan dalam aplikasi/penerapannya di lapangan karena masih terdapat kekaburan hukum mengenai ruang lingkup dan batas-batas tanggung jawab masingmasing pihak antara penjual (eksportir) dan importir]]>
<![CDATA[Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jaminan dengan Polis Asuransi Jiwa Sebagai Objek Jaminan ]]>
<![CDATA[Rustam, Riky]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 1 No. 2 (2016): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v1i2.29
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jaminan dengan polis asuransi jiwa konvensional sebagai objek jaminan. Masalah yang diteliti adalah mengenai penentuan perikatan sebagai suatu benda berdasarkan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd dan keabsahan perjanjian pengikatan jaminan yang menggunakan polis asuransi jiwa sebagai objeknya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengumpulan data secara studi pustaka (library research). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa benda dalam suatu perikatan bukanlah perikatan itu sendiri, melainkan prestasi atau utang yang terkandung dalam perikatan tersebut,dengan demikian, ada atau tidaknya prestasi sangat mempengaruhibisa atau tidaknya suatu perikatan diklasifikasikan sebagai benda. Polis asuransi jiwa bukanlah salah satu benda sebagaimana yang ditentukan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd, dengan demikian perjanjian pengikatan jaminan yang menggunakan polis asuransi jiwa konvensional sebagai objek jaminan adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian “suatu hal tertentu” berdasarkan Pasal 1320 KUHPerd.]]>
<![CDATA[The Settlement of Disputes Between The Workers and Wetland Palm Oil Company in the District of Barito Kuala ]]>
<![CDATA[Yulia Qamariyanti]]>;
<![CDATA[Ahmad Syauf]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 1 No. 2 (2016): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v1i2.30
<![CDATA[Barito Kuala District has developedpalm oil plantation sector in wetlands area which gradually changed the pattern of its community life. Previously, most of the people were sharecroppers with the land as their main commodities, then they become the labor because the companies employ people especially from the local community.This research is an empirical legal study to obtain primary data and literature study to obtain secondary data. Its population is the palm oil plantations in Barito Kuala District and the sample is palm oil plantations in wetlands, which employ workers. In relation to the employment, there are sometimes disagreements among the parties which can be caused by a variety of factors. The settlement of the industrial disputes is through stages of the bipartite; the mediation(tripartite); conciliation; arbitration; and the Industrial Relations Court. Industrial Relations Court is the last effort for the disputing parties in industrial relations that can not be resolved through out courts, regulated in Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Court .]]>
<![CDATA[BATAS USIA DEWASA DALAM PERBUATAN HUKUM PENGAJUAN KREDIT PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Rosy Hardi]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 1 (2017): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i1.33
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak disinkronisasi terhadap Akta Otentik Pendirian Perseroan Terbatas mengenai batas usia dewasa yang terjadi antara Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam hal pengajuan Kredit Perbankan, dan juga untuk mengetahui alasan serta mengemukakan solusi bagi Perbankan yang tetap menggunakan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai patokan menentukan usia dewasa seseorang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang meneliti bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder terkait permasalahan.Hasil dari penelitian tesis ini: Pertama, Pengaruh disinkronisasi mengenai batas usia dewasadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Akta Otentik Pendirian Perseroan Terbatas yaitu akta tidak dapat digunakan sebagaimana fungsi akta autentik dalam Pengajuan Kredit Perbankan, namun tetap mempunyai kekuatan hukum sebagai akta autentik berdasarkan Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kedua, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang disimpangi oleh Perbankan dapat menerapkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang menyatakan hukum bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum, sehingga Undang-Undang Jabatan Notaris selaku Lex Specialis dapat mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai Lex Generalis.]]>
