LamLaj
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Notary Law, Civil Law, Inheritance law, Tax Law, Guarentee Legal, Banking law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Criminal Law, Human Right Law, Islamic Law, Environmental Law, Agrarian Law, Intellectual Property Rights, Law on Marriage and Family, Insurance law ,Cyber Law and another section related contemporary issues in law
Articles
104 Documents
<![CDATA[THE OBJECTIVES FROM THE RIGHTFUL PARTY ON THE PROPERTY APPRAISAL BY THE APPRAISER FOR THE COMPENSATION IN LAND PROCUREMENT ]]>
<![CDATA[Syamsuni]]>;
<![CDATA[Mohammad Effendy]]>;
<![CDATA[Erlina]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 2 (2018): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v3i2.54
<![CDATA[The important role of the appraisal frequently raises conflicts between the government as the land procurement committee for development for public interest with the society as the rightful party upon the said object of land procurement. Therefore, it is deemed necessary that there is deliberation based on the principle of consensus. The Act has given the opportunity to the party who feels disadvantaged to counter in a form of objection referred to the court, so he or she can petition for compensation in conformity with his or her right. The consensus shall be on the form of the compensation (especially in a form of money). In case there is a disagreement on the amount of the compensation, such change on the amount of the compensation shall be made according to Article 37 paragraph (1) of Act Number 2 of 2012, but by filing a complaint to the court because the appraiser is a professional and independent institution whose tasks should based on Indonesian Appraisal Standard (SPI) and may not be contradictory to Indonesian Appraisal Code of Conduct (KEPI).]]>
<![CDATA[THE URGENCY OF PROTECTING CHILDREN BORN FROM WOMEN WHO HAD CEASED HER MARRIAGE DUE TO LI’AN *) ]]>
<![CDATA[Rachmadi Usman]]>;
<![CDATA[Diana Rahmawati]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 2 (2018): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v3i2.56
<![CDATA[A husband is given the right to deny the child born by his wife as his child, while his wife denies the accusation. If a husband accuses his wife of adultery, but does not complete the evidence by presenting 4 witnesses and his wife refutes the accusation, then they can take the oath of li’an. The child born of the oath of li’an is a child who called as mula’nah or an adulterous child or a child born out ofmarriage. As a result of the legal li’an child, this adulterous child does not have nasab, marriage guardian, inheritance and a living with the man who caused his birth. In order for the li’an child not to be abandoned by his biological father, a biological father should be appointed to take responsibility for fulfilling the life needs of the li’an child concerned. The government has the authority to determinethe punishment of ta’zir to the adulterous man by obliging him to fulfill the life needs of theli’an child, even obliging him to give part of the assets after he dies through obligatory wasiat. This is done in order to fulfill the sense of justice and the interests of children and human rights of a child.]]>
<![CDATA[KEBERADAAN PERJANJIAN KREDIT BANK YANG DEBITORNYA MENINGGAL DUNIA ]]>
<![CDATA[Mochamad Ariwibowo]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 2 (2018): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v3i2.57
<![CDATA[Meninggalnya debitor tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian kredit bank, yang hapus hanyalah perjanjian kredit bank saja, sementara perikatan dalam perjanjian kredit bank masih belum berakhir, mengingat perjanjian kredit bank termasuk perjanjian timbal balik. Ketika debitornya meninggal dunia, kewajiban melakukan pembayaran sisa utang masih belum berakhir, karena ahli waris yang bersangkutan masih harus menyelesaikan kewajibannya (prestasi) untuk melunasi sisa kredit yang belum dibayar sesuai dengan diperjanjikan. Pelaksanaan prestasi oleh debitor menjadi terhambat, karena debitor yang bersangkutan meninggal dunia. Dengan meninggalnya debitor, perikatan dalam perjanjian kredit masih belum berakhir, yang berakhir hanyalah perjanjiannya, sementara iperikatannya masih belum berakhir. Untuk meminimalisir risiko akibat debitor meninggal dunia dalam perjanjian kredit bank tersebut, sebaiknya bank mewajibkan memasukkan klausula asuransi jiwa debitornya di dalamnya, yang klaim asuransinya merupakan hak kreditor yang bersangkutan.]]>
<![CDATA[PENJAMINAN GANDA DALAM HUKUM TANAH NASIONAL SEBAGAI IMPLIKASI ASAS PEMISAHAN HORISONTAL ]]>
<![CDATA[Adwin Tista]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 2 (2018): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v3i2.58
<![CDATA[Asas pemisahan horisontal dalam hukum tanah nasional mempunyai makna filosofis untuk memaksimalkan fungsi tanah bagi kehidupan masyarakat. Eksistensi asas pemisahan horisontal dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Wujud nyata penerapan asas pemisahan horisontal adalah, dalam hal pengelolaan usaha perkebunan antara pemilik tanah bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan selaku pemilik modal. Praktiknya, penerapan asas pemisahan horisontal dapat menimbulkan permasalahan,yaitu terjadinya penjaminan ganda antara hak tanggungan yang dibebankan terhadap hak atas tanah dengan jaminan fidusia yang dibebankan terhadap benda-benda yang ada diatas tanah, baik terhadap tanaman perkebunan maupun bangunan pabrik diatas lahan perkebunan. Solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan melakukan rekonstruksi hukum di bidang administrasi pertanahan yaitu dengan cara membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendaftaran tanaman dalam konteks perkebunan dan pendaftaran bangunan, di samping Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang sudah ada. Melalui pendaftaran tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanaman (SHAT) oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Sertifikat Hak Atas Bangunan (SHAB) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL TERHADAP PEROLEHAN MANFAAT EKONOMI ]]>
<![CDATA[Karlina Sofyarto]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 2 (2018): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v3i2.59
<![CDATA[Pengetahuan tradisional adalah hasil dari inovasi dan penciptaan manusia baik dari segi pengetahuan, seni, dan sastra. Pengetahuan tradisional dapat dimanfaatkan secara ekonomi untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitik. Upaya Indonesia dalam melindungi kekayaan intelektual pada pengetahuan tradisional di Indonesia adalah pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan Rancangan Undang-undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah melalui cara inventarisasi atau dokumentasi pengetahuan tradisional di suatu daerah dan dapat dilakukan dengan menerbitkan pengetahuan tradisional seluas mungkin. Faktor-faktor yang mendasari pengetahuan tradisional belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber daya ekonomi yaitu kurangnya pengetahuan publik tentang perlindungan pengetahuan tradisional dan biaya menghasilkan kekayaan intelektual cukup tinggi.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH AKIBAT PEMALSUAN TANDA TANGAN ]]>
<![CDATA[Annisa Hidayati]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 2 (2018): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v3i2.60
<![CDATA[Penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang menjadi korban tanda tangan palsu oleh pihak lain. Juga yang dibahas adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank yang menjadi korban tanda tangan palsu oleh pihak lain. Bentuk pertanggungjawaban bank adalah dengan mengamankan uang nasabah. sebaik mungkin. Cara yang dapat dilakukan adalah kewajiban bagi bank untuk menjadi anggota LPS sehingga dapat memberikan perlindungan bagi deposan penabung yang akan menyetor. Manajemen bank juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis perbankan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelanggan harus bersifat preventif dan penyegaran, yaitu pihak perbankan harus menjalankan bisnis perbankan di bawah hukum dan peraturan yang berlaku dan menyediakan forum mediasi perbankan yang berfungsi untuk menyelesaikan keluhan pelanggan yang merasa hak mereka terganggu]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA: STUDI AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TARATAK BANCAH SEJAHTERA ]]>
<![CDATA[Muthia Anggela Mawadhaty Putry]]>;
<![CDATA[Elwi Danil]]>;
<![CDATA[Neneng Oktarina]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 2 (2018): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v3i2.61
<![CDATA[Badan Usaha Milik Desa adalah badanusaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desamelalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yangdipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuksebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu BUMDes di Kota Sawah Lunto yaitu BUMDes Taratak Bancah Sejahtera yang merupakan (1) satu dari (3) tiga BUMDes yang pertama kali berdiri di tahun 2016 selain pendiriannya dengan Peraturan Desa juga dituangkan ke dalam akta notaris, yang mana didalam peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan pendirian BUMDes dibuat dalam bentuk akta Notaril. Berdasarkan hal tersebut,maka penulis merumuskan permasalahan yaitu 1. Bagaimana Subtansi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah Sejahtera? 2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penerlitian: 1. Dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014, dinyatakan secara tegas bahwa BUMDes secara spesisifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, cv atau koperasi. Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera memuat Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera; 2. Notaris tidak berwenang membuat akta pendirian BUMDes, namun berwenang membuat unit usaha berbadan bukum BUMDes. Tanggung Jawab Notaris berupa tanggung jawab secara perdata, pidana dan berdasarkan kode etik.]]>
<![CDATA[MODEL SOLVABLE TEST PADA PEMBUKTIAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA SEBAGAI BENTUK KEADILAN BAGI DEBITORPERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[Mulyani Zulaeha]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 2 (2018): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v3i2.63
<![CDATA[Sistem pembuktian dalam kepailitan menerapkan prinsip pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi yaitu adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pembuktian sederhana tidak memperhatikan aspek kemampuan membayar debitor, sehingga apabila syarat substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi debitor harus dinyatakan pailit. Pembuktian sederhana disatu sisi menerapkan aspek kepastian hukum namun disisi lain mengabaikan aspek keadilan karena debitor yang masih mempunyai kemampuan membayar juga akan dipailitkan.Tujuan penelitian ini adalah menemukan model pembuktian dalam kepailitan yang memberikan keadilan terhadap debitor perusahaan yang mempunyai kemampuan membayar. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat dijelaskan bahwa model pembuktian yang dapat memberikan keadilan bagi debitor perusahaan adalah dengan menambahkan model solvable test dalam pembuktian di Pengadilan Niaga, yaitu sistem pembuktian terhadap aspek kemampuan debitor dalam membayar utang, disamping pembuktian terhadap syarat subtantif yaitu kreditor lebih dari satu dan adanya utang yang belum lunas telah jatuh tempo dan dapat ditagih.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PENANGANAN TINDAKAN MALPRAKTEK MEDIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dinarjati Eka Puspitasari]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 2 (2018): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v3i2.64
<![CDATA[Malpraktek medik di dunia kedokteran sering terjadi di sekitar kita. Malpraktek medik ini terjadi karena adanya tindakan dokter yang alpa, tidak hati-hati, lalai dalam melakukan tindakan medik, meskipun telah dilakukan perjanjian atau persetujuan medik. Artikel ini bersifat yuridis normatif. Artikel ini membahas aspek hukum malpraktek medik meliputi aspek hukum perdata, aspek hukum pidana, serta aspek hukum administrasi. Ketiga aspek hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada dokter yang diduga melakukan malpraktek medik serta pasien yang menjadi korban malpraktek medik.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERNYATAAN DAN KUASA UNTUK ROYA (KONSEN ROYA) DALAM PROSES LELANG ]]>
<![CDATA[David Setiawan]]>;
<![CDATA[Djoni S.Gozali]]>;
<![CDATA[Mispansyah]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 2 (2018): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v3i2.65
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akta pernyataan dankuasa untuk roya yang dibuat dihadapan notaris dalam penggunaan proseslelang, sama seperti Sertifikat Hak Tanggungan dan menganalisis perlindunganhukum terhadap kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan milik debituryang melakukan wanprestasi bilamana Sertifikat Hak Tanggungannya hilang.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakanpendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil Penelitian :Pertama Akta Pernyataan dan Kuasa Untuk Roya yang dibuat dihadapan notaristidak dapat digunakan dalam proses lelang, sebagai pengganti Sertifikat HakTanggungan dalam melakukan eksekusi obyek Jaminan melalui lelang, namun AktaPernyataan dan Kuasa Untuk Roya dapat digunakan setelah lelang. PenggunaanAkta Pernyataan dan Kuasa untuk Roya ini sebagai pengganti Sertifikat HakTanggungan, syarat administrasi dalam penghapusan Hak Tanggungan atasHak Atas Tanah pada Badan Pertanahan Nasional. Kedua, Perlindunganhukum terhadap kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan milik debitur yangwanprestasi yang Sertifikat Hak Tanggungannya adalah dengan melaksanakaneksekusi melalui penjualan secara bawah tangan dengan memenuhi syarat yangdi atur dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU Hak Tanggungan. Kreditur tidak dapatmelaksanakan eksekusi obyek Hak Tanggungan melalui Parate Eksekusi maupunmelalui Pengadilan Negeri (Fiat Eksekusi). Perlindungan hukum yang dapatditempuh oleh pihak kreditur, selain melaksanakan penjualan secara bawah tanganjuga dapat berupa mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dengantergugat pihak Badan Pertanahan Nasional selaku pihak yang lalai menghilangkansertifikat hak tanggungan; pihak debitur yang wanprestasi selaku sebagai turuttergugat]]>
