LamLaj
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Notary Law, Civil Law, Inheritance law, Tax Law, Guarentee Legal, Banking law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Criminal Law, Human Right Law, Islamic Law, Environmental Law, Agrarian Law, Intellectual Property Rights, Law on Marriage and Family, Insurance law ,Cyber Law and another section related contemporary issues in law
Articles
104 Documents
<![CDATA[PEMBATASAN JANGKA WAKTU PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP DEBITOR DALAM KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Novitasari, Novitasari]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 2 (2017): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i2.34
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan memeriksa pembatasan jangka pendek atas Penundaan Utang Pembayaran Utang (PDPO) dalam Undang-undang. 37 tahun 2004 tentang Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (2) Mengidentifikasi dan memeriksa Ketentuan Kewajiban Pembayaran Utang (PDPO) dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang Kebangkrutan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang membuat upaya debitur untuk menyelesaikan masalah dengan baik dengan kreditur gagal; (3) Mengidentifikasi dan memeriksa peraturan dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang Kebangkrutan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehubungan dengan perlindungan hukum bagi debitur untuk mencegah kebangkrutan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, tesis sarjana, tesis master, disertasi dan peraturan. Penelitian ini didukung oleh data primer dengan melakukan wawancara dengan Advokat sebagai narasumber untuk mendukung penelitian. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) istilah pembatasan yang diberikan oleh UU No. 37 tahun 2004 tentang Bangkrut dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan membuat debitur dapat memberikan penyelesaian damai kepada kreditor terkait dengan pembayaran hutang sehingga debitur dapat melanjutkan usaha mereka. (2) Istilah ini bukan merupakan penentu kegagalan upaya penyelesaian damai dalam Penundaan Utang Pembayaran Utang, namun mempengaruhi proses pencapaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (3) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kebangkrutan dan Penundaan Utang Utang menetapkan bahwa debitur ‘mengurus perusahaan dan aset, sehingga debitur masih memiliki kewenangan untuk mengelola perusahaan. Dapat disimpulkan dari penelitian bahwa (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan jangka pendek agar debitur dapat melakukan penyelesaian secara damai kepada kreditur sehubungan dengan pembayaran hutang. (2). Istilah ini bukan merupakan penentu kegagalan upaya penyelesaian damai dalam Penundaan Utang Pembayaran Utang, namun mempengaruhi proses pencapaian Penundaan Utang Utang. (3). UU No. 37 tahun 2004 tentang Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan jaminan perlindungan hukum dalam bentuk kepastian kepada debitur untuk mencegah kebangkrutan]]>
<![CDATA[PARENT COMPANY BANKRUPTCY AND CONSEQUNCES FOR INDEPENDENCE SUBSIDIARIES ]]>
<![CDATA[Rudy Habibie]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 1 (2017): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i1.35
<![CDATA[Provisions in the regulations No. 37 of 2004 on Bankruptcy of the Parent Company has not set either specifically or generally. The absence of this rule results in the absence of a request suspension of obligation for payment of debts of the Parent Company have been granted by the Commercial Court. to protect the rights of creditors of the Holding Company is declared bankrupt by not reducingthe independence of subsidiaries that are not directly involved with the bankruptcy Holding Company, also to find out about the extents to which the principle of Actio Paulina in protecting the legal rights of creditors against the interests of holders of the parent company is declared bankrupt]]>
<![CDATA[MEDIATION IN COMMERCIAL COURT AS EQUAL PROTECTION BETWEEN DEBTORS AND CREDITORS ]]>
<![CDATA[Zulaeha, Mulyani]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 2 (2017): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i2.36
<![CDATA[Mediation as a way of dispute resolution through negotiation process toachieve agreement of the parties assisted by mediator. It is considered as a form ofdispute resolution that can meet the parties’ wishes, reducing the time and cost. It wantsa dispute was resolved through the peace of the parties as outlined in the agreement.Moving from the weakness of peace as contained in Act No. 37/2004, then themediation empowerment in the Commercial Court as a breakthrough and steps takento create an equal protection between debtors and creditors (especially prospectivedebtors). The empowerment of mediation in the Commercial Court is in line withthe policy direction and strategy of legal development contained in PresidentialRegulation No. 2/2015, especially civil law enforcement, namely the resolution ofcivil cases is performed by encouraging the optimization of mediation process in courtand simplification of civil procedure is expected to encourage the efficiency of civilresolution and give positive contribution to the improvement of national economy.]]>
<![CDATA[TARGET AND MASTERY LANDS THE SCOPE OF LAND AGRICULTURAL LAND REDISTRIBUTION IN THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN ]]>
<![CDATA[Fathul Achmadi Abby]]>;
<![CDATA[Diana Rahmawati]]>;
<![CDATA[Yulia Qamariyanti]]>;
<![CDATA[Syahrida]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 1 (2017): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i1.37
<![CDATA[:This type of research is juridical-empirical, character of an explanatory study, using non probality sampling technique, with sampling purposive or judgment sampling, with its own considerations for selecting members of the sample. Respondents farmers, farmer groups, informants: National Land Agency, Agency for Agricultural Extension and the National Bureau of Statistics.A redistributionsubject of Agricultural Land in South Kalimantan province, not all poor farmers and sharecroppers, but there are also traders, private employees and civil servants. Due to ignorance of the farming community will Land Redistribution program. Object of agricultural land redistribution in South Kalimantan, only on state land or land uncultivated state-controlled, whereas the maximum limit for the excess land, absentee land and abandoned land is not part of the object of reform because it could not be implemented due to the constraints of data and information not enough about it. Because the object redistribution of agricultural land that is not up to two(2) acres, has not been able to fulfill the lives of farmers, because it is too small farms and agricultural produce is not maximized.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN AKTA NOTARIS KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN PEMBUBUHAN SIDAK JARI PENGHADAP ]]>
<![CDATA[Ghansham Anand]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 1 (2017): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i1.38
<![CDATA[Di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa salah satu kewajiban Notaris adalah melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta, dimana pelanggaran terhadap kewajiban tersebut yang apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan tersebut untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Kewajiban pembubuhan sidik jari penghadap dalam Minuta Akta ini menimbulkan kerancuan dan menyimpangi hakekat dari akta Notaris, sehingga seakan-akan adanya ketidakpercayaan pembuat undang-undang kepada Notaris. Selain itu di dalam ketentuan Pasal tersebut juga tidak dijelaskan sidik jari penghadap yang mana yang harus dibubuhkan di dalam akta Notaris. Pelanggaranatau kesalahan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan perundang-undangan, dapat saja menimbulkan kerugian kepada penghadap atau pihak lain. Kesalahan yang dilakukan oleh Notarisdalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dapat membawa akibat pada akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, menjadi batal demi hukum (van rechtswege nietig), dapat dibatalkan (vernietigbaar) atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan (onderhands acte), dapat menyebabkan Notaris berkewajiban untuk memikul ganti kerugian atas hal tersebut. Pihak yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran atau kesalahan tersebut, dapat mengajukan tuntutan atau gugatan ganti rugi, biaya dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan melalui pengadilan.]]>
<![CDATA[JUAL BELI TANAH TANPA MENGGUNAKAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 153 PK/PDT/2005) ]]>
<![CDATA[Adi Gunawan]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 1 (2017): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i1.39
<![CDATA[Tesis ini berjudul Jual Beli Tanah Tanpa Menggunakan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153 PK/PDT/2005). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis status jual beli tanah yang dilakukan tanpa menggunakan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153 PK/PDT/2005) dan untuk mengetahui dan menganalisis dapat tidaknya pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan untuk jual beli hak atas tanah tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan tambahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan tipe penelitian sinkronisasi hukum. Menurut hasil penelitian terhadap rumusan masalah yang pertama yaitu status jual beli tanah tanpa menggunakan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153 PK/PDT/2005) adalah jual belinya dinyatakan sah oleh Pengadilan, tetapi Majelis Hakim tetap memerintahkan/menghukum penjual dan pembeli menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membuat Akta Jual Beli. Karena jual beli untuk tanah bersertifikat harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Menurut hasil penelitian terhadap rumusan masalah yang kedua yaitu jual beli tanah tanpa menggunakan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan, namun hal ini hanya berlaku untuk daerah-daerah terpencil yang belum mempunyai Pejabat Akta Tanah dan belum ditunjuknya Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM KEPEMILIKAN TANAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aislie Anantama Septiawan]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 1 (2017): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i1.40
<![CDATA[Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui tentang perjanjian perkawinan yang seharusnya mencantumkan tentang klausula tentang tanah yang dimiliki oleh suami isteri dalam perkawinan campuran dan perubahan status hak atas tanah yang dimiliki suami isteri dalam perkawinan campuran apabila terjadi peristiwa hukum seperti perceraian, kematian, dan beralihnya kewarganegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai literatur dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, perakwinan campuran dan kepemilikan tanah di Indonesia, sehingga selanjutnya dilakukan analisis berupa pembahasan yang kemudian hasil analisis akan menjadi gambaran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dengan tujuan untuk dimengerti dan dipahami. Perjanjian perkawinan sangatlah penting untuk dibuat terutama dalam perkawinan campuran, karena keberadaannya dalam perkawinan campuran berguna untuk memisahkan kekayaan jadi warga negara Indonesia dapat memilik hak atas tanah dengan status hak milik apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka warga negara Indonesia tersebut tidak dapat memiliki hak atas tanah berupa hak milik kecuali hak pakai dan hak sewa. Sesuai dengan Pasal 29ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas-batas isi perjanjian perkawinan yang tidak boleh melanggar hukum, agama dan kesusilaan yang menimbulkan kekaburan hukum. Karena diberikan kebebasan dalam menentukan isi perkawinan tersebut tetapi banyak yang tidak memuat tentang klausula tentang tanah yang berasal dari harta bawaan. Status hak atas tanah yang dimiliki oleh suami isteri dalam perkawinan campuran apabila mempunyai perjanjian perkawinan maka pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia dapat memiliki hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan perubahan status hak atas tanah dalam perkawinan campuran apabila terjadi perceraian, kematian, dan beralihnya]]>
<![CDATA[KECERMATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DAN AKIBAT HUKUMNYA ]]>
<![CDATA[Rika , Rika]]>;
<![CDATA[Anwary, Ichsan]]>;
<![CDATA[Erliyani, Rahmida]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 2 (2017): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i2.41
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep kecermatan oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik dan akibat hukum terhadap akta Notaris yang dibuat tanpa mengindahkan (memperhatikan) kecermatan dalam pembuatan akta autentik. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian adalah kekaburan norma hukum yang terdapat dalam Pasal Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep mengenai kecermatan oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 38 sampai dengan 40 UUJN, serta Pasal 1851 ayat (2) juncto Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR/Pasal 165/286 RBg, yang menegaskan bahwa Notaris harus memperhatikan bentuk dan tata cara pembuatan akta autentik yang ditetapkan dalam undang-undang (syarat formil), ketetapan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik (syarat materil), menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Akibat hukum terhadap akta Notaris yang dibuat tanpa mengindahkan (memperhatikan) kecermatan dalam pembuatan akta autentik, maka akta autentik tersebut berakibat non existent, atau menyebabkan akta autentik tersebut mengalami penurunan kekuatan pembuktian dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan, hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1869 KUH Perdata, Pasal 41 dan Pasal 84 UUJN.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PENAHANAN (PAKSA BADAN) TERHADAP DEBITOR PAILIT MENURUT UU NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU ]]>
<![CDATA[Diana Rahmawati]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 1 (2017): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i1.42
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap debitor pailit dari penerapan penahanan/paksa badan dan untuk mengetahui pelaksanaan lembaga Penahanan /paksa badan terhadap debitor yang pailit menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepalitan dan PKPU. Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengumpulkan data dengan studi keputakaan dan mengkaji Peraturan Perundang-undangan.. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum kepailitan debitor selain terhadap harta kekayaan debitor, debitor juga dapat dikenakan Penahanan /paksa badan. Tindakan penahanan debitor dapat diusulkan hakim pengawas,permintaan kurator,atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih setelah mendengar hakim pengawas pengadilan dalam putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu pengadilan dapat memerintahkan supaya debitor pailit di tahan dibawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas . Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU masih belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap debitor ,dalam undang-undang tersebut masih terdapat kelemahan yaitu tidak mengatur dengan tegas alasan dan jenis debitor yang dapat dilakukan penahanan, tidak adanya batas waktu perpanjangan penahanan dan upaya hukum/perlawanan yang dapat dilakukan debitor.Selain kelemahan pengaturan Penahanan atau paksa badan terhadap debitor, juga perangkat hukum dan peraturan pelaksananya belum ada dan jelas sehingga hakim cendrung tidak menerapkan ketentuan Penahanan / paksa badan terhadap debitor sehingga pasal 93 UUK belum dapat dilaksanakan secara efektif terhadap debitor yang beritikad tidak baik.]]>
<![CDATA[PENDAFTARAN DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP OBJEK YANG TERLETAK DI LUAR NEGERI ]]>
<![CDATA[Kastalany]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 1 (2017): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v2i1.43
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan tipe penelitian doctrinal research. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran hukum. Asas Domisili dalam Undang-undang Jaminan Fidusia digambarkan pada penjelasan Pasal 11 yang menyatakan Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia. Jika menelusuri kembali pada Pasal 17 AB terdapat penjelasan yang-menyatakan terhadap benda-benda tetap (tidak bergerak) berlaku perundang=-undangan negara atau tempat dimana benda-benda itu terletak. Tempat atau letak suatu benda tidak bergerak merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan menurut azas lex rei sitae. Dalam situasi ini ketiadaan asas dalam Jaminan Fidusia membutuhkan solusi hukum yakni melakukan revisi kembali Undang-undang Jaminan Fidusia.]]>
