Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus No.2620/Pid.Sus/2017/PN.Mdn) Nova Selvia Gurning
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (717.946 KB)

Nova Selvia Gurning[1] Prof.Dr.Ediwarman,S.H,M.Hum[2] Nurmalawaty,S.H,M.Hum[3] Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang tidak dapat dilihat secara kasat mata atau dapat dikatakan sebagai kekerasan yang tersembunyi.Kekerasan psikis dapat berupa anggapan verbal, sikap, atau tindakan yang tidak menyenangkan.Kekerasan psikis jauh lebih menyakitkan karena dapat merusak kehormatan seseorang, melukai harga diri seseorang, dan juga merusak keseimbangan jiwa. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dalam studi putusan No.2620/Pid.Sus/2017/ PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu inventarisasi peraturan mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembahasan permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasana Pemulihan Korban Kekeasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan psikis dalam ;lingkup rumah tangga ialah pencegahan, penanganan, dan penulihan yang dilakukan secara komperehensif. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dalam Putusan Nomor 2620/Pid.Sus/2017/PN.MDN belum terlaksana dengan baik. Sanksi yang diberikan tidak setimpal dengan penderitaan yang dialami korban sehingga belum memberikan rasa keadilan. [1] Mahasiswa, Departemen Hukum Pidana Fkultas Hukum Universitas Sumatera Utara [2] Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara [3] Dosen Pembibing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN PN DENPASAR NOMOR.15/PID.SUS.ANAK/2016/PN DPS) REYNALDO REYNALDO
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.927 KB)

Raynaldo Divian Wendell* Liza Erwina, SH., M.Hum** Dr.Mahmud Mulyadi ,SH., M.Hum*** Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai Negara, terkhususnya mengenai keikutsertaan anak dalam penyalahgunaan narkotika masukdalamtingkatanyangmemprihatinkan.MenurutBidangKesehatanKPAI(Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Siti Hikhmawati mengatakan bahwa dari total 87 Juta Anak yang berusia maksimal 18 Tahun tercatat 5,9 Juta yang terpapar sebagai pecandu narkoba, 27 persennya diantaranya adalah anak anak yakni 1,6 Juta Anak sebagai pengedar. Mengenai tersebut, tentu ini sangat mengkhawatirkan bagi negara ini dikarenakan sebagaian generasi penerus bangsa ini dirusak oleh narkotika. Salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkotika oleh anak yaitu dengan mengadili perkara Anak nakal di dalam Pengadilan Anak yang berada langsungdibawah Peradilan Umum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sistematika Pengadilan Anak tentu berbeda dengan Pengadilan Umum untuk orang dewasa, hakim dalam hal ini harusmempertimbangkankeadaananakagartidakmerusakmasadepannya.Berdasarkan pokokpemikirandiatasdirumuskanbeberapapermasalahanyaituBagaimanapengaturan HukummengenaitindakpidananarkotikadiIndonesia,BagaimanaPertimbanganHakim terhadap anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Hakimterkait. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research) yang menitikberatkan pada data sekunder yaitu memamparkan paraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi serta buku-buku, artikel yang menjelaskan peraturan perundang-undangan dan dianalisis secara kualitatif. PengaturantindakpidananarkotikasecarategasdiaturdidalamUUNo.35Tahun 2009. Bentuk proses pemidanaan terhadap perkara terdakwa dalam sistem peradilan pidana secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam hal ini telah menerapkan pasal-pasal yangterdapat di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.. Di samping itu, penerapan sanksi pidana di dalam perkara terdakwa anak Nomor.15/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps dalam hal inisudah sesuaidenganmenjatuhkanpidanapenjarakepadaanak,dikarenakantidakditemukannya alasan pembenar dan pemaaf sehingga terdakwa anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini juga sudah sesuai dengan teori pemidanaan yaitu Teori Detterence (Pencegahan), guna untuk mencegah terdakwa anak mengulangi perbuatannya tersebut dan ancaman kepada masyarakat guna tidak berbuat seperti yang dilakukan terdakwa anak. *Penulis skripsi ** Dosen Pembimbing I *** Dosen Pembimbing II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA(STUDI PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS ANAK/2015/PN.STB) HASIBUAN HASIBUAN
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (714.768 KB)

Jonathan Hasibuan*) Liza Erwina**) Marlina***) Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Abstrak Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu kejahatan yang sering muncul di lingkungan masyarakat dan terus mengalami peningkatan. Maraknya peredaran narkoba di kalangan masyarakat khususnya di daerah Sumatera Utara pada masa kini sudah semakin meresahkan masyarakat.Pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika pada perkara pidanaNomor 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari studi pustaka serta studi putusan pengadilan mengenai objek penelitian tentang bagaimana penerapan sanksi hukuman oleh hakim. Pengaturan tentang anak pelaku tindak pidana narkotika diatur dalamUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindunganhukumterhadapanakharusdiwujudkan, baikselama proses peradilanpidanaanakmaupunsetelahanakdijatuhipidana. Proses diversiharusdiupayakansesuai yang telahdiatur di dalamUndang-UndangNomor 35 Tahun 2014 TentangPerlindunganAnak. Sehinggadapatdiperolehhasilkesepakatandari proses diversitersebut agar anakdapatterhindardaripenjatuhanpidanapenjara. Kata kunci: TindakPidanaNarkotika, PerlindunganHukum, Anak LEGAL PROTECTION FOR A CHILD COMMITTING NARCOTICS CRIMINAL ACT (STUDY ON THE RULING NO. 10/PID.SUS ANAK/2015/PN.STB) Jonathan Hasibuan*) Liza Erwina**) Marlina***) Departement Of Criminal Law, Faculty of Law, University of Sumatera Utara Abstract Drug abuse is one crime that often arises in the community and continues to increase. The rise of drug trafficking among the people, especially in the area of North Sumatra in the present has increasingly troubled the public. The main problem raised in this writing is how the legal regulation of children who carry out narcotics crimes in Indonesia and how to protect the narcotics crime criminal Number 10 / Pid.SusAnak / 2015 / PN.Stb. The research method used in this paper is a normative juridical research method. The data used are primary data obtained from several legislation and secondary data from literature studies and study of court decisions regarding the object of research on how to apply punitive sanctions by judges. The regulation on children of narcotics criminals is regulated in Law Number 35 Year 2014 concerning Amendments to Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection, Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics and Law Number 11 Year 2012 concerning Judicial System Child Crime. Legal protection for children must be realized, both during the juvenile justice process and after the child has been sentenced. The diversion process must be pursued according to what has been regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. So that the agreement can be obtained from the diversion process so that children can avoid imprisonment. Keywords: Narcotics Crime, Legal Protection, Children *) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. **)Dosen Pembimbing I, Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. ***)Dosen Pembimbing II, Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. *)Law Faculty student at the University of Sumatera Utara. **)Supervisor I, Teaching Staff, Department Of Criminal Law, Faculty of Law, University ofSumatera Utara. ***)Supervisor II, Teaching Staff, Department Of Criminal Law, Faculty of Law, University of Sumatera Utara.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA(STUDI PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS ANAK/2015/PN.STB) JONATHAN HASIBUAN
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (714.768 KB)

Jonathan Hasibuan*) Liza Erwina**) Marlina***) Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Abstrak Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu kejahatan yang sering muncul di lingkungan masyarakat dan terus mengalami peningkatan. Maraknya peredaran narkoba di kalangan masyarakat khususnya di daerah Sumatera Utara pada masa kini sudah semakin meresahkan masyarakat.Pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika pada perkara pidanaNomor 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari studi pustaka serta studi putusan pengadilan mengenai objek penelitian tentang bagaimana penerapan sanksi hukuman oleh hakim. Pengaturan tentang anak pelaku tindak pidana narkotika diatur dalamUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindunganhukumterhadapanakharusdiwujudkan, baikselama proses peradilanpidanaanakmaupunsetelahanakdijatuhipidana. Proses diversiharusdiupayakansesuai yang telahdiatur di dalamUndang-UndangNomor 35 Tahun 2014 TentangPerlindunganAnak. Sehinggadapatdiperolehhasilkesepakatandari proses diversitersebut agar anakdapatterhindardaripenjatuhanpidanapenjara. Kata kunci: TindakPidanaNarkotika, PerlindunganHukum, Anak *) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. **)Dosen Pembimbing I, Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. ***)Dosen Pembimbing II, Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

AnalisisKriminologidanHukumPidanaTerhadapTindakPidanaPenelantaranRumahTanggaMenurutundang-undang No. 23 Tahun 2004 TentangPenghapusanKekerasandalamRumahTangga. (StudiPutusan No. 1106/Pid.Sus/2017/PN.MDN danPutusan No. 128/Pid.Sus/2018/PN Tbt) MEYDANA N SITORUS.
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (550.031 KB)

Meydana Nurwasih Sitorus* Dr. Edi Yunara, S.H.,M.Hum** Rafiqoh Lubis, S.H.,M.H.*** Keluarga merupakan hubungan yang dibentuk atas dasar cinta kasih sayang, namun dalam kenyataannya sehari-hari terhadap beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga baik itu berupa kekerasan fisik seperti penganiayaan atau kekerasan fisikis berupa bentakan,cacian dan hinaan yang dilakukan oleh anggita keluarga. Dalam undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur pula megenai penelantaran dalam rumah tangga, yang membuat pihak yang menjadi korban merasa tertekan secara psikis dan terhimpit dalam hal ekonomi. Tindak penelantaran dalam rumah tangga menimbulkan pembahasan lebih lanjut terhadap permasalahan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran rumah tangga dan ketentuan hukum pidana serta penerapan pidana yang sesuai dengan Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menggunakan metode penelitian yang yuridis normatif dalam penulisan skripsi ini penulis mengembangkannya dengan studi pustaka dan teori-teori yang telah ada dengan melihat data yang di pakai yang terdapat di Pengadilan. Dari metode inilah penulis kemudian akan membahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang timbul dalam penulisan ini. Dalam pembahasan tersebut maka akan disimpulkan bahwa penelantaran rumah tangga telah diatur lebih dahulu dalam peraturan lain yaitu kitab undang-undang hukum pidana dan secara khusus dalam undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) *Penulisskripsi **DosenPembimbing I ***DosenPembimbing II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan No : 1215/PID.B/2016/PN.PBR) wulan Irwanty.
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Wulan Irwanty[1] Alvi Syahrin** M.Ekaputra*** Maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya merupakan bukti betapa lemahnya penegakan hukum lingkungan dalam menjerat para pelaku pembakaran hutan saat ini. Hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang sektoral lainnya nyatanya belum berjalan dengan maksimal. Dalam penulisan skrispsi ini terdapat tiga permasalahan yaitu: bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pembakaran lahan. kewajiban setiap orang dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan pembakaran lahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan pembakaran lahan dalam putusan pengadilan negeri pekanbaru dengan register No.1215/pid.b/2016/pn.pbr. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Analisis data secara kualitatif. Pengaturan hukum tentang pembakaran lahan , Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan pembakaran .Sanksi pidana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 yang terkait tentang tindak pidana pembakaran lahan terdapat pada pasal 108. Analisis putusan No. 1215/pid.b/2016/pn.pbr tentang tindak pidana pembakaran lahan, , terdakwa di Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pembakaran lahan [1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

KAJIAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA VINA ADENIA NASUTION
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (739.399 KB)

Vina Adenia Nasution **Madiasa Ablisar ***M. Ekaputra Dengan berkembangnya teknologi di bidang kedokteran, sekarang pencangkokan organ tubuh bukanlah menjadi sesuatu yang hal mustahil dilakukan. Orang-orang yang mengalami kerusakan kesehatan pada organ tubuhnya dapat melakukan transplantasi daripada melakukan terapi kesehatan, contohnya seperti kerusakan ginjal, daripada melakukan cuci darahdarah sekali dalam seminggu maka lebih baik melakukan operasi transplantasi ginjal karena lebih efektif. Praktek perdagangan organ tubuh ini menjadi suatu prospek yang menguntungkan dan menjanjikan mengingat keuntungan yang bisa didapat dari suatu organ yang diperjualbelikan Adapun Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini adalah Bagimana Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia, Bagaimana Pengaturan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia dan Bagaimana Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative) yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul jurnal ini. Dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, serta berbagai majalah, literatur, artikel, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini. Ketentuan pidana mengenai perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang TPPO yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.00,- (lima milyar rupiah) serta Pasal 192 Undang-Undang Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut syariat Islam kerelaan dan persetujuan korban untuk menjadi obyek jarimah tidak dapat mengubah sifat jarimah itu dan juga tidak mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, kecuali apabila kerelaan itu dapat menghapuskan salah satu unsur jarimah tersebut. Kata Kunci : Perlindungan hukum, Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang * Mahasiswa Fakultas Hukum USU **Dosen Pembimbing I/ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Dosen Pembimbing II / Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No: 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN.SBY ARISYAH PUTRA
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.191 KB)

Arisyah Putra M. Hamdan Mahmud Mulyadi Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ABSTRAK Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius sehingga dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas dikarenakan lambat laun perbuatan ini telah menjadi sebuah budaya dan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Karena maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan produk hukum yang berbentuk undangundang mulai dari UU PTPK 1971 sampai sekarang ini yang masih digunakan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Permasalahan yang dibahas yaitu mengenai pengaturan tindak pidana korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi di Badan Pertanahan Nasional Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan yang menitik beratkan pada data skunder yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi serta buku-buku, artikel, majalah, yang menjelaskan peraturan perundangundangan dan dianalisis secara kualitatif. Tindak pidana korupsi dalam Pasal 12A UU PTPK 2001 merupakan delik formil. Dalam Pasal 12A ditentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi ’’yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00,”. Sesuai hasil analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Badan Pertanahan Nasional Kota Malang dalam putusan perkara No. 53/Pid.SusTPK/2018/PN.SBY oleh terdakwa Bekti Anistama Rianingtyas selaku Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu, dalam putusan tersebut hakim tepat dalam menjatuhkan putusan yaitu pidana pokok penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp15.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan yang lebih ringan dari tuntutannya, hakim mempertimbangkan bahwa pelaku telah mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa bersikap sopan, terdakwa juga belum pernah dihukum serta mempunyai tanggungan keluarga. Kata Kunci : Pertangungjawaban pidana, Tindak Pidana, Korupsi

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERASAN DALAM PROSES BONGKAR MUAT BARANG (DWELLING TIME) DI PELABUHAN BELAWAN BELA N SIMATUPANG
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.747 KB)

Syafruddin, SH., MH.,DFM. *** Pemerasan atau pungutan liar merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pengeturan mengenai pemerasan / punutan liar telah diatur dalam Pasal 368 KUHP dan Pasal 423 KUHP serta Undang-Undang Nomro 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomro 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada akhir November 2016 Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas kasus pemerasan / pungutan liar yang dilakukan di Pelabuhan Belawan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah : Bagaimana pengaturan hukum nasional terhadap pelaku tindak pidana pemerasan / pungutan liar, Analisis hukum pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 664/Pid.B/2017/PN-MDN (dengan terdakwa Mafrizal, bersama Sabam Parulian Manalu dan Frans Holmes Sitanggang), dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan / pungutan liar dalam proses bongkar muat barang“dwelling time” di Pelabuhan Belawan. Penelitian skripsi ini dibuat melalui penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan data berupa bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi pustaka atau (librari research) serta hasil data lapangan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari informan yang ditentukan. Pada kasus pemerasan yang terjadi di Pelabuhan Belawan para terdakwa dengan ketentuan Pasal 368 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP. Pembentukan peraturan hukum yang jelas guna memberikan jaminan kepastan hukum yang mempertegas penegakan hukum mengenai tindak pidana pemerasan / pungutan liar. Kata Kunci : Dwelling Time, Pertanggungjawaban Pidana * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM AHMAD SUHAIMI
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (906.012 KB)

Ahmad Suhaimi[1] Prof. Dr. Madiasa Ablisar, SH., MS** Syafruddin, S.H., MH., DFM*** Sebagai kejahatan yang paling rentan terjadi di masyarakat, tindak pidana penganiayaan memerlukan pengaturan yang lebih komperhensif dan relevan dengan kepentingan masyarakat serta dapat menjamin rasa aman sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 28G ayat 1 UUD 1945. Upaya untuk menciptakan aturan yang komperhensif serta relevan tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dimasukkannya materi-materi hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai sumber hukum materil, salah satunya adalah hukum pidana Islam.Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan serta bagaimana sanksinya dalam KUHP dan hukum Pidana Islam. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal dengan mengumpulkan data skunder berupa bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah tindak pidana penganiayaan menurut KUHP maupun Hukum Pidana Islam. Hasil yang diperoleh setelah melakukan analisis terhadap data-data yang ada yaitu di dalam ketentuan KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan tidak akan dijumpai pengertian dari penganiayaan itu sendiri karena sangat sulit untuk merangkumnya ke dalam satu rumusan yang pasti. Di sini hakim memiliki kekuasaan yang luas dalam melakukan interpretasi, akan tetapi hal itu harus dilakukan secara bebas dan bertanggungjawab serta dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya maupun perkembangan teknologi di dalam masyarakat. Di dalam ruang lingkup hukum pidana Islam juga demikian, akan tetapi di balik keberagaman istilah tindak pidana penganiayaan bermuara pada suatu perbuatan menyakiti tubuh manusia yang dapat berbentuk pelukaan terhadap anggota badan, penghilangan fungsi anggota badan, atau penghilangan (pemisahan) dari tempat asalnya.Sementara untuk sanksi yang dikenakan bagi pelaku penganiayaan, KUHP menggunakan pidana penjara, sedangkan dalam hukum pidana Islam dapat berupa hukuman qishash, diyat, maupun ta’zir.Hukuman diyat kiranya dapat dijadikan sebagai acuan untuk menerapkan pendekatan restorative justice. Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana Penganiayaan. * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. ** Dosen Pembimbing I Skripsi Penulis, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. *** Dosen Pembimbing II Skripsi Penulis, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA