cover
Contact Name
Muh Rifqy Ramadhan
Contact Email
Muh.rifqy.ramadhan@unanda.ac.id
Phone
+6285298754924
Journal Mail Official
Jurnaltociungjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sultan Hasanuddin No. 13 Kota Palopo
Location
Kota palopo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 2828383     EISSN : 2828383     DOI : -
Core Subject : Social,
Selamat datang di situs OJS Universitas Andi Djemma, Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum, yang memiliki tujuan untuk memberikan sumbangsih pada eksplorasi teori dan praktik di bidang Hukum secara menyeluruh. Dengan semangat untuk memperkaya dan menyebarkan pengetahuan mengenai Hukum di Indonesia kepada masyarakat luas, sehingga segala artikel yang ada dalam Jurnal To Ciung dapat diunduh secara gratis. Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal akademik double-blind review untuk studi Hukum yang diterbitkan oleh LP2M Universitas Andi Djemma, Fakultas Hukum, Universitas Andi Djemma. Maka dari itu, Jurnal To Ciung mengharapkan kepada para mahasiswa, peneliti, akademis maupun praktisi untuk memasukkaa naskah yang berkualitas, original, dan ditulis sesuai ketentuan pada fokus topik mengenai bidang hukum yang menjadi focus kajian yang dilakukan diantaranya seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Pemda dan Pemdes, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, Hukum Agraria dan/atau yang berkaitan dengan Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus) dan setiap penerbitan hanya akan menerbitkan maksimal 7 (tujuh) artikel. Tertarik untuk mengirimkan naskah ke jurnal ini? Baca ketentuan penulisan, mendownload template, serta baca author guidelines. Segara untuk register terlebih dahulu dan log ini dan mulai lah untuk melalui proses. Langkah selanjutnya untuk membaca ketentuan dalam publikasi jurnal termasuk untuk biaya publication fee.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 5 No. 2 (2025): 2025" : 5 Documents clear
KEADILAN LINGKUNGAN DAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR: ANALISIS PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT TAMBANG TIMAH DI BANGKA BELITUNG Permatasari, bunga; Salfutra, Reko Dwi; robuwan, rahmat; Adha, Muhammad Yogie
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/ws8hy822

Abstract

Legal and illegal tin mining activities have caused environmental damage in the Bangka Belitung Islands Province. This damage includes forest destruction, water and soil pollution, coastal abrasion, and loss of biodiversity. In environmental law, the polluter pays principle requires polluters to be responsible for the costs and actions to restore the damaged environment caused by their actions. In addition, environmental justice is also very important to uphold in the case of tin mining in the Bangka Belitung Islands Province. This study aims to analyze the application of environmental justice and the polluter pays principle in efforts to restore the environment caused by tin mining activities in the Bangka Belitung Islands Province. This study uses a normative juridical method with an emphasis on legislative and conceptual approaches. The focus of the analysis is directed at reviewing regulations and concepts related to the polluter pays principle and environmental justice theory, particularly within the framework of environmental damage restoration. The results of the study indicate that regulations in Indonesia have regulated the polluter pays principle, however, in practice, this principle faces obstacles in its implementation. In addition, the implementation of environmental justice is also carried out within the framework of environmental restoration. Therefore, the implementation of environmental justice needs to be carried out holistically. Political commitment, public oversight, and firm law enforcement are needed so that post-tin mining environmental recovery in Bangka Belitung not only improves the ecology, but also restores the rights of local communities who have been marginalized by the logic of natural resource exploitation.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN GUGATAN TIDAK DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) DALAM PERKARA PERDATA Rahmatullah, Rahmatullah
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/ykb59z24

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis penyebab gugatan perdata dinyatakan Niet Ontvankelijk Verklaard (gugatan tidak dapat diterima) menurut hukum acara perdata di Indonesia, dengan fokus pada faktor-formil seperti cacat administrasi, kurang pihak, ketidakjelasan posita dan petitum, legal standing yang tidak sah, serta ketidaksesuaian prosedur mediasi wajib; menggunakan metode penelitian hukum normatif (penelitian perpustakaan) yang mengkaji bahan hukum primer (perundangan, putusan pengadilan) dan sekunder (literatur hukum) dengan analisis kualitatif; hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan formil tersebut kerap menjadi dasar NO, terutama ketidakjelasan tuntutan (posita & petitum) dan legal standing, sehingga sangat penting bagi penggugat dan kuasa hukumnya untuk memperhatikan syarat formil sejak awal agar gugatan dapat diterima oleh pengadilan.
SANTET SEBAGAI TINDAK PIDANA: ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Baso, Baso; Fachreza Harla, Muh. Chaezar
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/k4fpfz24

Abstract

Fenomena santet sebagai bagian dari kepercayaan tradisional masyarakat Indonesia menimbulkan tantangan tersendiri dalam sistem hukum pidana nasional. Praktik yang berbasis pada kekuatan supranatural ini kerap dikaitkan dengan keresahan sosial dan kekerasan berbasis tuduhan, namun tidak dapat dijangkau secara efektif oleh hukum pidana positif karena kendala dalam pembuktian dan tidak adanya pengaturan khusus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial tidak mengenal istilah maupun delik khusus terkait santet, sehingga aparat penegak hukum hanya dapat menggunakan pasal umum seperti penganiayaan atau pembunuhan, yang tidak menyentuh aspek substansial dari praktik tersebut. Untuk mengisi kekosongan hukum ini, Pasal 252 dalam Rancangan KUHP (RKUHP) hadir dengan mengkriminalisasi perbuatan yang menyatakan atau menawarkan kekuatan gaib untuk mencelakai orang lain. metode yuridis normatif yang digunakan, seringkali dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka data sekunder, dengan pendekatan kualitatif terhadap literatur hukum dan dokumen peraturan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Pasal 252 RKUHP merupakan langkah progresif untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik supranatural, penerapannya menghadapi tantangan serius dalam aspek pembuktian dan potensi multitafsir, serta pembuktiannya yang didasari pada Pasal 184 KUHAP. Ketentuan ini juga berisiko melanggar prinsip legalitas dan kebebasan berkeyakinan apabila tidak diatur secara ketat. Oleh karena itu, kriminalisasi santet harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia serta konteks budaya lokal. Hukum pidana harus digunakan sebagai ultimum remedium dan dilengkapi dengan pendekatan non-penal seperti edukasi dan resolusi konflik berbasis komunitas untuk menciptakan keadilan yang berkeadaban dan kontekstual.
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN STUDI NORMATIF HUKUM PIDANA ISLAM Sulastryani, Sulastryani; Amrullah, Muhammad Salam; Irayanti Nur; Abdul Halim Talli; Saleh Ridwan
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/kx6qh088

Abstract

Penelitian untuk mengetahui dan memahami korupsi dari perpektif teori dan prinsip-prinsip dasar fiqh jinayah yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan studi normatif yang berasal dari berbagai referensi buku dan jurnal secara online serta beberapa referensi yang relevan. Pembahasan yang dihasilkan adalah konsepsi korupsi yang diungkapkan atau pandangan beberapa ahli, tindak pidana korupsi, dasar hukum korupsi, bentuk-bentuk istilah dalam hukum Islam yang identik dengan korupsi, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
EFEKIVITAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palopo) Rasyid, Muh Firdaus; Burhanuddin; Faisal
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/r2m02v43

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana hakim menerapkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyebarluasan berita bohong yang berujung pada kerugian, dengan menganalisis putusan pengadilan menggunakan rujukan utama Undang-Undang ITE di Pengadilan Negeri Palopo. Penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian merupakan permasalahan hukum yang semakin berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Dalam praktiknya, majelis hakim mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan juga memperhatikan fakta fakta persidangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan terkait penyebarluasan berita bohong yang mengakibatkan kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi, alat bukti, dan fakta persidangan. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa kejahatan berbasis penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian di kota palopo bukan pertama kali terjadi. Terkhusus pada kasus ini, hal yang meringankan dikarenakan pelaku beritikad baik dan bekerja sama serta mengakui segala perbuatannya saat persidangan, sedangkan hal yang memberatkan adalah perbuatan pelaku merupakan hal yang meresahkan masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 5