cover
Contact Name
Eko Budi Santoso
Contact Email
santosoeb@gmail.com
Phone
+6287770808956
Journal Mail Official
jpenataanruang@gmail.com
Editorial Address
Departement of Urban and Regional Planning Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia, 60111, 0315922425, 087770808956
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Penataan Ruang
ISSN : 19074872     EISSN : 2716179X     DOI : https://doi.org/10.12962/j2716179X
Jurnal Penataan Ruang is a journal managed by the Department of Urban and Regional Planning and published by the Directorate of Research and Community Service of Institut Teknologi Sepuluh Nopember , Surabaya, Indonesia. The primary objective of JPR is to serve as a platform for disseminating research findings in the field of Urban and Regional Planning, both in Indonesia and internationally. Jurnal Penataan Ruang is published twice a year, in May and November. The journal was first published in 2006 Vol. 1 No. 1. From 2006 to 2019, the registration and review processes were conducted offline. The migration to an online system began in 2017, and by 2020 Vol. 15 No. 1, the entire process including registration, review, and publication was fully conducted online. Jurnal Penataan Ruang is registered electronically with EISSN 2716179X and in print with PISSN 19074872. The journal focuses on topics related to urban and regional planning, covering a wide range of subjects, including housing and settlements, urban and regional development, urban sociology, regional and urban economics, urban transportation, spatial modeling, disaster risk management, and urban environment.
Articles 54 Documents
Hubungan Spasial Determinan Lingkungan Binaan pada Kesehatan Perkotaan terhadap Kasus Covid-19 di Jakarta Wisely Yahya; Anindita Ramadhani; Martina Cecilia Adriana; Marselinus Nirwan Luru; Pardomuan Robinson Sihombing; Bayu Adinugroho
Jurnal Penataan Ruang Vol. 20 No. 1 (2025): Jurnal Penataan Ruang 2025
Publisher : Jurnal Penataan Ruang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j2716179X.v20i1.3035

Abstract

COVID-19 sebagai penyakit menular telah memberikan guncangan signifikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sejak tahun 2020 hingga 2023 sejalan dengan lonjakan kasus yang terjadi di Provinsi Jakarta. Hubungan antara determinan lingkungan binaan dan kasus COVID-19 telah terbukti signifikan pada beberapa kota di dunia. Di sisi lain, literatur yang menunjukkan hubungan antara determinan lingkungan binaan kesehatan perkotaan pada masa pandemi COVID-19 di Jakarta dari sudut pandang perencanaan masih tergolong terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan spasial determinan lingkungan binaan pada kesehatan perkotaan terhadap kasus COVID-19 di Jakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data Pemerintah Provinsi Jakarta yang selanjutnya diolah menggunakan software GeoDa dengan analisis regresi spasial. Penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berupa luas RTH, luas permukiman kumuh, panjang saluran drainase perkotaan, jumlah masyarakat terdampak banjir dan kepadatan penduduk secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan berpola linear terhadap kasus COVID-19 di Provinsi Jakarta. Secara parsial, hanya variabel panjang saluran drainase perkotaan yang berpengaruh signifikan positif terhadap kasus COVID-19. Model lag spasial sebagai model terbaik pada penelitian menunjukkan bahwa panjang saluran drainase dan jumlah masyarakat terdampak banjir terbukti memiliki efek spasial pada penyebaran kasus COVID-19 di Jakarta. Penelitian ini juga memetakan pola spasial penyebaran kasus COVID-19 di Jakarta. Penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan untuk para pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas lingkungan binaan, sehingga mendorong kesehatan perkotaan Jakarta yang lebih baik.
Studi Keterjangkauan Produk Hunian Badan Usaha Milik Negara Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Ardiansyah, Himawan; I Dewa Made Frendika Septanaya
Jurnal Penataan Ruang Vol. 20 No. 1 (2025): Jurnal Penataan Ruang 2025
Publisher : Jurnal Penataan Ruang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j2716179X.v20i1.3154

Abstract

BUMN sebagai penyedia layanan publik turut berperan dalam penyediaan hunian, antara lain melalui proyek Perumnas Sentraland Driyorejo di Kabupaten Gresik, Perumnas Griya Jetis Permai di Kabupaten Mojokerto, dan Apartemen Tamansari Prospero yang dikembangkan oleh PT WIKA Gedung di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, BUMN memiliki tugas untuk membantu pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, harga jual hunian dari ketiga pengembang tersebut dinilai terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau oleh MBR. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat keterjangkauan hunian BUMN di wilayah peri-urban Surabaya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keterjangkauan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui metode primer berupa wawancara dan survei instansi, serta metode sekunder melalui studi literatur. Penelitian dilaksanakan dalam dua tahap analisis, yaitu analisis median multiple untuk menilai keterjangkauan harga jual, dan analisis konten untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hunian yang diteliti tidak lagi terjangkau bagi kelompok MBR. Beberapa variabel yang menjadi penghambat keterjangkauan meliputi tingkat inflasi, jumlah penduduk, biaya produksi, suku bunga pinjaman, pendapatan penduduk, tingkat pengangguran, harga bahan material, harga lahan, dan kebijakan tata ruang.
Implementasi Konsep Piezoelectric Sebagai Energi Alternatif Di Jalur Pedestrian Situs Kota Lama Semarang Aditya Romadhona; Herman Setiadi; Syarif Kavi Muhammad
Jurnal Penataan Ruang Vol. 20 No. 1 (2025): Jurnal Penataan Ruang 2025
Publisher : Jurnal Penataan Ruang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j2716179X.v20i1.3156

Abstract

Penerapan teknologi piezoelectric pada jalur pedestrian merupakan pendekatan inovatif untuk menghasilkan energi alternatif di ruang publik. Penelitian ini berfokus pada implementasi ubin piezoelectric di jalur pedestrian Situs Kota Lama Semarang, kawasan bersejarah dengan nilai budaya tinggi. Teknologi piezoelectric mengubah energi kinetik dari langkah kaki menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk penerangan jalan, papan informasi digital, dan pengisian daya perangkat seluler. Pengumpulan data dilakukan melalui survei kepadatan arus pejalan kaki, identifikasi lokasi pemasangan optimal, dan analisis potensi output energi. Data dianalisis menggunakan Geographic Information System (GIS) untuk memetakan persebaran fasilitas pedestrian dan volume pejalan kaki. Analisis kernel density digunakan untuk menentukan lokasi strategis pemasangan ubin piezoelectric. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi dengan volume pejalan kaki tinggi seperti Jalan Letjen Suprapto merupakan titik strategis pemasangan. Energi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur publik skala kecil dan mendukung pengembangan smart city serta keberlanjutan energi di kawasan Kota Lama Semarang.
Optimalisasi Sempadan Rel Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Kota Bandar Lampung Dengan Pendekatan PP-GIS Muh Abdi Danurja; Ryansyah Izhar; Chania Rahmah
Jurnal Penataan Ruang Vol. 20 No. 1 (2025): Jurnal Penataan Ruang 2025
Publisher : Jurnal Penataan Ruang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j2716179X.v20i1.3157

Abstract

Kawasan sempadan rel kereta api merupakan area perlindungan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkans sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kawasan sempadan rel sebagai RTH berdasarkan persepsi multistakeholder (Masyarakat dan Pemerintah). Penelitian ini menggunakan metode Public Participation Geospatial Information System (PP-GIS) dimana mengkombinasikan analisis spasial berdasarkan weighted overlay dengan partispasi masyrakat dan pemerintah. Terdapat 6 variabel utama dalam pemilihan lokasi RTH di kawasan sempadan rel yang didapatkan berdasarkan persepsi masyarakat, selanjutnya pemerintah memberikan tanggapan dan prinsip-prinsip yang perlu dikembangkan untuk pengoptimalan kriterianya. Dari hasil persepsi stakeholder tersebut kemudian diidentifikasi parameter dan indikator spasialnya guna ditentukan pembobotannya dalam analisis spasial. Hasil dari analisis spasial dengan teknik overlay tersebut adalah dari total 539 hektar kawasan sempadan rel, sebanyak 18% dapat direkomendasikan sebagai RTH, sementara sisanya memerlukan kondisi tertentu untuk optimalisasi pemanfaatannya. Pemanfaatan RTH di kawasan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan memenuhi kebutuhan ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Rekomendasi penelitian mencakup penyediaan fasilitas yang mendukung keamanan, kenyamanan, serta keberlanjutan lingkungan di kawasan sempadan rel. Rekomendasi pengembangan RTH di segmen A sebesar 14,15 Ha, segmen B 8,24 Ha, segmen C 2,35 Ha, segmen D 24,47 Ha, segmen E 20,69 Ha, dan segmen F 25,81 Ha. Perbedaan luasan ini sesuai dengan karakteristik perkotaan serta berkaitan dengan variabel utama pemilihan lokasi RTH, yaitu tingkat keamanan RTH sebagai ruang berkumpul.
How Perceived City Livability Impacts Commuting Time in 26 Cities in Indonesia Nina Yuniar Tantri; Muhammad Halley Yudhistira
Jurnal Penataan Ruang Vol. 19 No. 2 (2024): Jurnal Penataan Ruang 2024
Publisher : Jurnal Penataan Ruang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j2716179X.v19i2.4130

Abstract

Salah satu masalah perumahan di Indonesia adalah kemudahan akses terhadap perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya. Untuk memenuhi kebutuhan akan hunian, rumah susun sederhana sewa (rsunawa) digagas sebagai solusi dari permasalahan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). MBR dapat menyewa rusunawa yang dimaksudkan sebagai tempat tinggal yang bersifat temporer sebagaimana dicantumkan dalam pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya No. 83 Tahun 2022. Walaupun Rusunawa bersifat temporer, masih banyak dari penghuni yang telah menghuni Rusunawa hingga puluhan tahun. Ini tidak selaras dengan teori housing career yang menyatakan perubahan dalam hidup individu dapat memengaruhi keputusan berpindah. Penelitian dilakukan untuk mencari faktor yang signifikan mempengaruhi housing career penghuni Rusunawa dan memodelkannya. Menggunakan metode partial least square (PLS) sebagai alat analisis, didapatkan hasil empat variabel berperan signifikan dalam menentukan keputusan penghuni untuk pindah dari Rusunawa yaitu variabel sumber daya, gaya hidup, pasar perumahan, dan kebijakan.
Pemodelan Faktor yang Mempengaruhi Sistem Housing Career Penghuni Rusunawa di Kota Surabaya (Studi Kasus di Tiga Tipologi Penghuni Rusunawa) Aisyah Nur Az Zahra; I Dewa Made Frendika Septanaya
Jurnal Penataan Ruang Vol. 19 No. 2 (2024): Jurnal Penataan Ruang 2024
Publisher : Jurnal Penataan Ruang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j2716179X.v19i2.4131

Abstract

Kelurahan Peneleh, yang terletak di pusat Kota Surabaya, mempunyai daya tarik wisata berupa peninggalan sejarah. Dinamika perkembangan pariwisata telah terjadi di kampung ini yang ditunjukkan melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan secara bertahap setelah mengalami penurunan signifikan akibat pandemi Covid-19. Dalam mendukung pengelolaan pariwisata oleh warga Peneleh, telah terdapat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang menjadi modal utama perwujudan Community Based Tourism (CBT). CBT merupakan pariwisata yang melibatkan partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan kegiatan pariwisata. Permasalahan ditemukan masih lemahnya keberadaan Pokdarwis serta rendahnya partisipasi warga lokal dimana dapat mengancam eksistensi Peneleh kedepannya. Dalam menjaga eksistensinya, ketahanan masyarakat sebagai pelaku industri pariwisata dibutuhkan untuk beradaptasi, pulih, dan bertahan dari dinamika pariwisata yang terjadi seperti pandemi dan modernisasi perkotaan. Adapun, masyarakat sebagai stakeholder yang berperan dalam pengembangan pariwisata, memiliki pengaruh dan kepentingannya masing-masing. Guna mendukung pariwisata berkelanjutan, perlu mengetahui kondisi keduanya (ketahanan serta peran masyarakat) sebagai dasar dalam merumuskan strategi pengembangan CBT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memformulasikan strategi peningkatan ketahanan masyarakat ketika menghadapi situasi unpredictable yang mengancam eksistensi Peneleh sesuai dengan peran stakeholder masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur, observasi non partisipan, dan wawancara mendalam kepada responden masyarakat melalui teknik snowballing dan purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik skoring statistik dan content analysis. Pokdarwis merupakan stakeholder yang paling berkepentingan dan berpengaruh serta berperan sebagai konseptor, regulator, fasilitator, implementer, koordinator, dan akselerator. Ketahanan ekonomi paling rendah, begitu juga dengan ketahanan sosial dan kelembagaan yang ketiganya di bawah rata-rata ketahanan keseluruhan. Dengan demikian, perumusan strategi difokuskan untuk meningkatkan ketiga aspek tersebut, yakni terkait dengan: pembentukan komunitas bisnis, pembangunan balai kreatif dan koperasi pariwisata, pengadaan lokakarya kreatif, serta pengaturan monitoring dan evaluasi partisipatif.
Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Moda Suroboyo Bus Masyarakat di Kota Surabaya Alfrida Ista Anindya; Siti Nurlaela; Cahyono Susetyo
Jurnal Penataan Ruang Vol. 19 (2024): Special Edition : Jurnal Penataan Ruang 2024
Publisher : Jurnal Penataan Ruang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j2716179X.v19i.4132

Abstract

Masalah transportasi dan dampaknya terhadap lingkungan menjadi perhatian utama karena sektor transportasi adalah penyumbang utama emisi karbon yang signifikan terhadap perubahan iklim. Pemilihan moda transportasi berdampak pada polusi udara, peningkatan suhu permukaan bumi, dan kesehatan, serta perubahan iklim. Penggunaan moda transportasi berkelanjutan seperti berjalan, bersepeda, atau transportasi umum, dapat menekan emisi karbon. Kota Surabaya berencana mengembangkan sistem transportasi berkelanjutan melalui program Green Infrastructure Initiative, dalam upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara berkelanjutan. Selain itu Kota Surabaya juga sudah tersedia layanan transportasi berkelanjutan berupa Suroboyo Bus, dengan rute yang dikembangkan secara bertahap. Jurnal ini membahasa faktor-faktor kondisi lingkungan binaan dan perilaku perjalanan masyarakat. Penelitian ini dilakukan menggunakan data kondisi lingkungan berdasarkan karakteristik Density, Diversity, Design, dan Destination Accessibility di 18 Traffic Analysis Zone (TAZ) menggunakan data sekunder dan survei kuesioner. Analisis menggunakan Multinomial Logit Model untuk memprediksi pemilihan moda Suroboyo Bus. Dari hasil pemodelan, diketahui faktor signifikan pada derajat kepercayaan 95% pemilihan moda Suroboyo Bus dipengaruhi oleh waktu perjalanan, kepadatan bangunan, kepadatan perumahan kepadatan penduduk, dan jarak ke lokasi Point of interest (POI) pada derajat kepercayaan 90%. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan dan strategi dalam rencana pengembangan ataupun kebijakan yang mendukung perencanaan transportasi berkelanjutan Kota Surabaya.
Prioritas Penanganan Lemahnya Pengendalian Ruang dalam Mengatasi Perkembangan Permukiman terhadap Konurbasi di Kabupaten Sidoarjo Anggi Dela Ayu Puspita; Adjie Pamungkas
Jurnal Penataan Ruang Vol. 19 (2024): Special Edition : Jurnal Penataan Ruang 2024
Publisher : Jurnal Penataan Ruang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j2716179X.v19i.4134

Abstract

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang menerima dampak dari perkembangan Kota Surabaya yang ditandai dengan pembangunan ring pada jalan arteri utama sehingga berdampak signifikan pada perumahan dan permukiman. Penggunaan lahan pemukiman di Sidoarjo meningkat sebesar 7,63% per tahun pada rentang waktu tahun 1994 hingga 2012. Pertumbuhan pemukiman yang dramatis di Sidoarjo menunjukkan kelemahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas penanganan lemahnya pengendalian ruang dalam mengatasi perkembangan permukiman terhadap konurbasi di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berupa content analysis dengan alat bantu NVIVO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian ruang yang lemah berkontribusi terhadap perkembangan konurbasi di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa factor prioritas meliputi: 1) Penegakkan Hukum: Tema ini mencakup actor penegakkan, sosialisasi, dan pelaporan pelanggaran. Ini memiliki frekuensi tertinggi (120) dan porsi terbesar (0.68). Ini merupakan tema paling mendesak dengan frekuensi dan kekuatan tertinggi; dan 2) Perizinan: Tema ini membahas dasar hukum, actor perizinan, dan penilaian KKPR. Ini memiliki frekuensi kedua tertinggi (70) dan rasio berat 0.39. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlunya prioritas penanganan. Prioritas penanganan lemahnya pengendalian ruang mencakup hal-hal di bawah ini: Penegakkan Hukum meliputi 1) Aktor penegakkan berupa tidak adanya pembentukkan tim terpadu penegak RTRW, tidak jelasnya lingkup tugas Satpol PP dan DP2CKTR dalam penegakkan RTRW, PPNS tata ruang tidak independent; 2) Sosialisasi: kurang tersosialisasinya ke masyarakat terkait pelanggaran tanah kavling yang dibangun pada zona tidak sesuai; 3) Pelaporan Pelanggaran: sebagian masyarakat belum mengetahui ada media yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan pelanggaran, saat ini pelaporan masih bernjenjang dari desa/kelurahan-kecamatan-Kabupaten. Perizinan meliputi 1) Dasar hukum: hilangnya kawasan pengendalian ketat yang diatur oleh Provinsi; 2) Aktor perizinan: Terdapat oknum yang kurang profresional terkait legalisasi perizinan permukiman: 3) Penilaian KKPR: Tidak ada standar jelas terkait ketetentuan jenis KKPR yang bisa dimasukkan dalam kategori FPR dan FPR sebagai forum diskusi OPD tidak berjalan maksimal karena Keputusan tetap berada di wewenang tertinggi, minimnya partisipasi aktor lokal dalam mempertimbangkan penilaian KKPR
Skenario Penyediaan Pos Pemadam Kebakaran Untuk Melayani Bangunan Tinggi di Kota Surabaya Berdasarkan Waktu Tanggap Ideal Caesaryo Arif Wibowo; I Dewa Made Frendika Septanaya
Jurnal Penataan Ruang Vol. 19 (2024): Special Edition : Jurnal Penataan Ruang 2024
Publisher : Jurnal Penataan Ruang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j2716179X.v19i.4135

Abstract

Fenomena perkembangan bangunan tinggi di Kota Surabaya mengakibatkan perlunya dukungan layanan pemadam kebakaran kota dalam waktu cepat karena karakteristik bangunan tinggi yang membutuhkan waktu evakuasi lebih panjang, akses yang sulit, maupun keamanan struktural bangunan tinggi. Meskipun demikian, faktanya layanan pos pemadam kebakaran saat ini masih belum sepenuhnya menjangkau titik bangunan tinggi (eksisting maupun rencana) dalam waktu tanggap ideal di Kota Surabaya. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi layanan pos pemadam kebakaran eksisting dan merekomendasikan lokasi pos baru agar seluruh bangunan tinggi di Kota Surabaya dapat terlayani dalam waktu tanggap ideal. Analisis closest facility berbasis GIS digunakan untuk mengevaluasi layanan pos pemadam eksisting dan analisis location-allocation digunakan untuk merekomendasikan jumlah dan sebaran penambahan pos pemadam kebakaran baru dengan mempertimbangkan hambatan dan kecepatan lalu lintas ideal yang menentukan waktu tempuh menuju ke lokasi kebakaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 1.018 bangunan yang masuk dalam jangkauan layanan pos pemadam kebakaran eksisting dengan waktu tanggap ideal, sementara 452 bangunan di luar jangkauan. Oleh sebab itu, dibutuhkan 1 pos baru agar seluruh bangunan tinggi terlayani dengan skenario yang optimal. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan kota untuk memasukkan ketentuan yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan fasilitas pemadam kebakaran, mencakup penambahan pos pemadam kebakaran di lokasi-lokasi yang strategis dan padat bangunan tinggi dan dorongan terhadap penambahan unit mobil tangga dan water supply sebagai prasarana kebakaran yang sesuai untuk bangunan tinggi.
A Systematic Review of Participatory Approaches in Flood Risk Management: Methods and Applications Gita Rama Mahardhika; Adjie Pamungkas
Jurnal Penataan Ruang Vol. 19 (2024): Special Edition : Jurnal Penataan Ruang 2024
Publisher : Jurnal Penataan Ruang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j2716179X.v19i.4137

Abstract

Flood risk management (FRM) increasingly integrates participatory approaches to enhance resilience and effectiveness by engaging local communities and stakeholders. This systematic review synthesizes findings from 22 peer-reviewed articles published between 2015 and 2024, highlighting the tools, stakeholders, levels of participation, outcomes, and challenges associated with participatory FRM. The review identifies key engagement tools such as participatory mapping, community workshops, and digital platforms, noting their varied effectiveness in different contexts. Stakeholder involvement spans residents, government agencies, and NGOs, with diverse contributions enhancing the contextual relevance and acceptance of FRM strategies. Levels of participation range from consultative to collaborative and fully empowering, with higher engagement linked to more resilient and adaptive outcomes, albeit requiring more resources and time. Outcomes demonstrate that participatory approaches improve community preparedness, enhance flood management plans, and integrate local knowledge effectively. However, challenges persist, including resource constraints, stakeholder conflicts, and communication barriers, necessitating adaptive management and innovative engagement strategies. The findings underscore the need for policymakers and practitioners to prioritize participatory methods to develop inclusive and robust FRM frameworks. Future research should focus on scalable participatory models, the integration of advanced technologies, and the evaluation of long-term impacts on community resilience, providing a roadmap for the enhanced application of participatory approaches in diverse contexts.