cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairul Umam
Contact Email
khairulumam@unram.ac.id
Phone
+6281809169674
Journal Mail Official
jurnaldiskresi@unram.ac.id
Editorial Address
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Unram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal DIskresi
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 28277805     DOI : https://doi.org/10.29303/diskresi.v4i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Diskresi merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum. Jurnal Diskresi terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Diskresi memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, serta isu-isu hukum tata negara yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Diskresi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 154 Documents
 1   2   3   4   5 
Netralitas Calon Pegawai Negeri Sipil Dalam Politik Praktis Ilham Haryadi; M. Galang Asmara; Rusnan Rusnan
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2088

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kedudukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terlibat politik praktis dan untuk mengetahui sanksi terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang terlibat politik praktis. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif. Pengaturan CPNS yang terlibat dalam Politik Praktis terdapat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil dalam Organisasi Politik. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 dengan tegas mengatakan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik juga berlaku untuk CPNS. Sanksi Bagi CPNS yang menjadi anggota/pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau sebelum usul pengunduran dirinya dikabulkan adalah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Aspek Hukum Alih Status Kepegawaian Tentara Nasional Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Bar Panji Arya Pranata; M. Galang Asmara; Rusnan Rusnan
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2089

Abstract

Penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui Aspek Hukum dari jabatan ASN yang dapat diduduki oleh Prajurit TNI dikarenakan adanya beberapa jabatan di instansi pemerintah diduduki oleh Prajurit TNI yang tidak berdasarkan sistem merit. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-undang TNI memberikan ruang kepada prajurit TNI aktif untuk dapat menduduki jabatan di 10 Instansi pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif Empiris yang menggabungkan unsur hukum normatif yang di dukung dengan penambahan data empiris. Dapat disimpulkan terdapat inkonsistensi antara Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 : (Studi Di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur) Zaki Amrullah; Sofwan Sofwan; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2090

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa pada desa di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini sebagai penelitian Hukum Empiris maka metode yang dipergunakan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. jenis dan sumber data meliputi data primer yaitu informan dan responden, data sekunder, kemudian sumber data yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, studi kepustakaan, dan teknik sampling. Hasil Temuan yang disimpulkan dari prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional yaitu Pemerintahan Desa Rensing Bat, Pemerintahan Desa Rensing, dan Pemerintahan Desa Boyemare Sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, akan tetapi Pemerintah Desa Rensing dan Desa Boyemare dalam pelaksanaan APBDes tahun 2021 masih dilakukan beberapa evaluasi terkait pelaksanaannya.
Efektivitas Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Di Rumah Sakit Universitas Mataram Pada Masa Pandemi Covid-19 Nur Ainun Awalia; M. Galang Asmara; Sofwan Sofwan
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2091

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Rumah Sakit Universitas Mataram pada masa pandemi Covid-19 dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Rumah Sakit Universitas Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pada masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Universitas Mataram telah berlangsung secara efektiv yang ditunjukan dengan, prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, waktu penyelesaian pelayanan dapat dipastikan, biaya pelayanan sudah terpenuhi dan transparan, sarana dan prasarana lengkap. Namun kendala yang dihadapi dalam melakukan pelayanan adalah, alat pelindung diri (APD) yang kurang, SDM yang terbatas, kurang tersedianya obat-obatan. Hal-hal yang diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut disarankan agar segera melengkapi sarana dan prasarana, serta obat-obatan dan sumber daya manusia.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis : (Studi Di Kota Mataram) Harun M. Nasir; Sofwan Sofwan; Kafrawi Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2092

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram No 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dan untuk mengetahui kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram. Pemahaman terhadap Peraturan Daerah diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca, pihak akademisi dan pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 yang mana Peraturan Daerah tersebut menjadi landasan hukum untuk mencegah, memberantas dan menanggulangi aktivitas gelandangan dan pengemis di Kota Mataram. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Mataram ialah anggaran yang kurang memadai, sikap para gelandangan dan pengemis yang sukar diatur, masyarakat yang masih memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis saat dihampiri.
Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Di Kecamatan Gerung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kamarudin Kamarudin; Abdul Khair; Erlies Septiana Nurbani
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2094

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Kecamatan Gerung berdasarkan Peraturan Bupati No 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dan untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses Pelaksaan Pengangkatan perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan gerung , kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Bahan hukum yang digunakan primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Kecamatan Gerung belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 karena masih adanya calon perangkat desa yang tidak memenuhi persyaratan dari tingkat pendidikan, usia serta pengangkatan yang masih dilakukan secara musyawarah oleh masyarakat.
Kajian Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Lalu Aryapanji Adipatiwardana; M. Galang Asmara; Haeruman Jayadi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2097

Abstract

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pengaturan sanksi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap Peraturan Presiden yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kemudian metode pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yakni menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Perpres No 14 Tahun 2021 merupakan pemaksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan UU No 40 Tahun 2004 namun dengan kondisi dan situasi darurat sekarang ini dimana keselamatan rakyat menjadi taruhannya maka konstitusi dapat dilanggar hal tersebut selaras dengan Asas Salus populi superma lex esto. Akibat hukum dari adanya pertentangan ini adalah Perpres No 14 Tahun 2021 dapat dibatalkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Pencegahan Dan Penanganan Covid.19 Alamsyah Mustika Wardani; Sofwan Sofwan; Haeruman Jayadi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2098

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab Pemerintah terhadap kebijakan PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID.19, dan untuk menjelaskan apakah bentuk sanksi terhadap pelanggar PSBB dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa apabila melihat dari rumusan Pasal 4 PP PSBB, maka PP PSBB tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai tanggung jawab negara atas kebijakan PSBB terhadap masyarakat yang telah terkena dampak, khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Tidak tegas dan tidak terarahnya suatu tindakan terhadap regulasi produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah terhadap rakyat akan mengakibatkan ketidakharmonisan antara Pemerintah dengan rakyat yang menyebabkan kerugian terhadap rakyat itu sendiri, bahkan merambat kepada keselamatan hidup serta melanggar ketentuan yang ada dalam konstitusi. Kemudian penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dirasa kurang tepat atau tidak seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut hanya memuat sanksi secara umum, sehingga dalam hal ini kriteria dari pelanggaran ringan hingga berat memiliki konsekuensi hukum yang sama.
Peran BPD Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur) Sinar Wahyu Pratama; Minollah Minollah; Sarkawi sar
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2099

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami peran dan hambatan BPD dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Labuhan Lombok. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, BPD, sudah berperan sesuai Pasal 46 Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pengawasan pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Faktor yang menjadi hambatan bagi BPD dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa, yaitu faktor internal Sumber Daya Manusia, berdasarkan kualitas SDM BPD masih minim. Faktor eksternal yaitu pendanaan, BPD merasa belum mencukupi dalam mendukung menyusun program kerja BPD dan menjalankan program kerja BPD.
Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada Secara Permanen Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022 Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Adinda Thalia Salsabila; M. Galang Asmara; Chrisdianto Eko Purnomo
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2821

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan kembali kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan implikasi dalam pengambilan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kepastian hukum. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (doctrinal). Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan kembali kewenangannya untuk penyelesaian sengketa Pilkada secara permanen yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945, Pasal 24C UUD NRI 1945 harus berjalan beriringan dengan living contitution, terjadinya praktek ketatanegaraan yang berulang, adanya hukum progresif, adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan tidak terealisasinya pembentukan badan peradilan khusus. Adapun implikasi dalam pengambilan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen terhadap kepastian hukum yaitu memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak terkait dalam sengketa Pilkada. Kepastian hukum ini memastikan bahwa sengketa Pilkada dapat diselesaikan secara adil dan transparan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta memberikan jaminan bahwa sengketa Pilkada akan segera diselesaikan tanpa terjadi penundaan, dan keputusan yang diambil menjadi landasan yang tegas dan final bagi Pilkada selanjutnya.

Page 3 of 16 | Total Record : 154

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi