cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairul Umam
Contact Email
khairulumam@unram.ac.id
Phone
+6281809169674
Journal Mail Official
jurnaldiskresi@unram.ac.id
Editorial Address
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Unram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal DIskresi
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 28277805     DOI : https://doi.org/10.29303/diskresi.v4i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Diskresi merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum. Jurnal Diskresi terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Diskresi memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, serta isu-isu hukum tata negara yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Diskresi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 171 Documents
 2   3   4   5   6 
Fektivitas Penerapan Konsep Zero Waste Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kabupaten Lombok Tengah) Baiq Nurminah; RR. Cahyowati; AD Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2823

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan konsep Zero Waste dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lombok Tengah dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat kabupaten Lombok Tengah dalam penerapan konsep Zero Waste dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penerapan konsep zero waste dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lombok Tengah tergolong kurang efektif. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor efektifitas meliputi faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dalam penerapan konsep zero waste yaitu tidak ada peraturan pelaksana yang diundangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Sarana dan prasarana yang tidak memadai, Sosialisasi yang tidak merata dan tidak optimal, Kurangnya kesadaran masyarakat.
Kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Berdasarkan Uu Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Muhamad Sahril Gunawan; Haeruman Jayadi; AD Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2824

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan kekuatan mengikat Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan kajian yang dilakukan ditemukan bahwa kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian berada pada level yang sama dengan Peraturan Menteri dan berada satu tingkat di atas peraturan provinsi dan kabupaten/kota dan berada di bawah Peraturan Presiden. Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki kekuatan mengikat secara eksternal dan Internal.
Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Perkawinan Pada Usia Anak Di Desa Apitaik) Hasriatul Khotimah; Chrisdianto Eko Purnomo; Haeruman Jayadi
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2825

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanan dan Hambatan Pengawasan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 Tentan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Desa Apitaik, penelitian ini mengunakan tiga macam metode pendekatan yaitu pendekatan pendekatan perundang-undangaan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan peraturan desa telah di laksanakan dengan baik oleh BPD, yang dapat di lihat dari angka perkawinan sebelum undang-undang nomor 6 tahun 2019 di tetapkan pada tanggal 15 oktober 2019, angka perkawinan pada usia anak pada tahun 2019 berjumlah 6 orang dan setelah peraturan desa di tetapkan perkawinan pada usia anak mengalami penurunan yang proposional.
Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Dalam Pemberhentian Kepala Kewilayahan Selaku Perangkat Desa (Studi Di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat) Jumratul Aulyah; Sarkawi Sarkawi; Rusnan Rusnan
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2827

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberhentian Kepala Kewilayahan di Desa Perampuan ditinjau dari Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini bersifat empiris, dianalisis secara deskriptif-preskriptif dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitiannya : 1) Faktor yang memengaruhi pemberhentian tersebut ialah kurangnya pemahaman Kepala Desa mengenai regulasi tentang mekanisme pemberhentian Perangkat Desa, serta adanya kepentingan politik dan pribadi Kepala Desa. 2) Pemberhentian Kepala Kewilayahan di Desa Perampuan tidak melalui konsultasi dan tanpa rekomendasi tertulis dari Camat, melainkan Kepala Desa langsung menerbitkan SK Pemberhentian Kepala Kewilayahan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan terkait.
Penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Lalu Gde Imam Syahrani Akbar; Sofwan Sofwan; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, disamping untuk mengetahui beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosio legal. Simpulan dari penelitian ini adalah dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram tidak berjalan dengan baik. Beberapa factor penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi, kurangnya komitmen pelaksana kebijakan, kurangnya kepatuhan masyarakat, dan tidak ditegakkannya aturan sanksi yang telah ditetapkan.
Analisis Yuridis Praktik Liberalisasi Pendidikan Sebagai Implikasi Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Muhamad Alwi Kurniawan; Sofwan Sofwan; Rusnan Rusnan
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2829

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika liberalisasi pendidikan sebagai implikasi diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, untuk menjelaskan kesesuaian konsep liberalisasi pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dengan teori keadilan, dan untuk menjelaskan kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, dinamika pendidikan nasional dari masa ke masa mengalami transformasi yang sangat signifikan. Kebijakan untuk melegitimasi liberalisasi pendidikan semakin diperkuat dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang dibuktikan dengan adanya pemberian izin terhadap Perguruan Tinggi Asing untuk beroperasi di Indonesia, adanya peran serta mayarakat dalam pendanaan Pendidikan Tinggi, pembiyaan Perguruan Tinggi oleh pihak swasta berprinsip nirlaba, serta adanya praktik otonomi Pendidikan Tinggi. Kedua, konsep liberalisasi pendidikan tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakmerataan akses pendidikan untuk setiap warga negara. Ketiga, kewenangan pemerintah ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi semakin dibatasi karena adanya legitimasi terhadap otonomi kampus yang dapat menyempitkan ruang intervensi negara dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
Fungsi Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Ditinjau Dari Hukum Admistrasi Negara Noly Aditiya Ali Putra; Chrisdianto Eko Purnomo; M. Saleh
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2830

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu ditinjau dari hukum adimistrasi negara, yang berkenaan dengan perasayratan prosedur dan sistematika hukum pemilu. Penelitian ini menggunakan hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini dapat merekomendasikan bahwa Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu mempunyai fungsi yang berperan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang diperselisihkan sebagai sengketa dalam semua tahapan atas pelaksanaan pemilu berserta peraturan-peraturan Undang-Undang yang berlaku.
Pelaksanaan Pemanfaatan Dengan Sewa Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Di Bpkad Lombok Barat) Ine Indriani; Kafrawi Kafrawi; AD Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2831

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan mengkaji serta memahami pelaksanaan pemanfaatan dengan sewa dalam pengelolaan barang milik daerah ditinjau dari PP No 28 Tahun 2020 dan pengamanan aset tanah Pemerintah Daerah Lombok Barat berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2016. Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sewa sudah berjalan melalui Instruksi Sekertariat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang memberikan penugasan kepada setiap Kepala Desa untuk menjalankan pelaksanaan sewa barang milik daerah berupa tanah di masing-masing desa. Adapun mengenai pengamanan aset tanah berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2016 sudah berjalan sebagaimana ketentuan karena terlaksananya pengamanan aset tanah secara fisik, hukum dan administratif.
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh DPRD Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah) Sahnaz Helena; Chrisdianto Eko Purnomo; M. Saleh
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2838

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan di kantor Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pemda, khususnya dalam bidang infrastruktur jalan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, dimana ketua komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah, dan Kepala bidang bina marga dinas PUPR Kabupaten Lombok tengah sebagai informan, Bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lombok Tengah dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukkan panitia khusus, panitia kerja serta reses. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pada saat penyelenggaraan pengawasan adalah kurangnya pengetahuan para anggota DPRD khususnya dalam bidang infrastruktur, perbedaan latar belakang politik, dan keterbatasan anggaran. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan pada saat dilaksanakan nya pengawasan adalah dengan cara peningkatan kapasitas lembaga DPRD melalui kegiatan bimbingan Teknis, Workshop dengan menghadirkan narasumber kompoten dan diadakan studi banding, kemudian bekerjasama dengan ahli dari luar, serta berupaya meminta keterbukaan masyarakat.
Implikasi Sentralisasi Perizinan Tambang Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Daerah Muhammad Adrian Maulana; Abdul Khair; Sarkawi Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.3205

Abstract

Penelitian dengan judul Implikasi Sentralisasi Perizinan Tambang Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Daerah, bertujuan untuk mengetahui sentralisasi perizinan terhadap usaha pertambangan yang mengurangi kewenangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normative dengan metode pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah Hasil temuan penelitian ini usaha perizinan tambang dipegang oleh Pemerintah Pusat dan daerah, setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja usaha pertambangan hanya menjadi urusan pemerintahan, Pemerintah daerah menjadi tidak berwenang atas izin usaha pertambangan dan akibatnya Undang-Undang Cipta Kerja mengandung unsur ketidaksesuaian norma berdasar pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

Page 4 of 18 | Total Record : 171

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi