cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairul Umam
Contact Email
khairulumam@unram.ac.id
Phone
+6281809169674
Journal Mail Official
jurnaldiskresi@unram.ac.id
Editorial Address
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Unram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal DIskresi
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 28277805     DOI : https://doi.org/10.29303/diskresi.v4i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Diskresi merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum. Jurnal Diskresi terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Diskresi memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, serta isu-isu hukum tata negara yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Diskresi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 171 Documents
 1   2   3   4   5 
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Di Desa Pengadang Lombok Tengah) Bagus Danu Atmaja; Abdul Khair; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1340

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)dalam mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pengaruh peran yang dilakukannya untuk kemajuan Desa. Penelitian ini bersifat empiris, seluruh data dianalisis dengan metode induktif dirumuskan secara deskriptif dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan perannya sesuai dengan fungsi dan wewenang yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat suatu keadaan sebagai temuan maka BPD Pengadang memberikan tenggat waktu kepada Kepala Desa untuk memperbaikinya. Pengaruh peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengadang dapat dinilai terhadap keadaan kualitas dan kuantitas pekerjaan proyek pembangunan di Desa Pengadang terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan akan tetapi perlu dilakukannya penguatan terhadap fungsi pengawasan yang dimilikinya dengan Undang-undang atau peraturan yang setingkat Undang-undang guna terciptanya check and balance yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa.
Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Dan Pimpinan Lembaga Negara Tentang Pembubaran Front Pembela Islam Ditinjau Dari Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 Syihabuddin Billati Waddin; RR. Cahyowati; Sarkawi Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1380

Abstract

Permasalahan utama dalam penelitian ini ialah terkait dengan penerbitan Surat Keputusan Bersama tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28E tentang kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena pembahasan penelitian ini menganalisis undang-undang, pendapat ahli dan beberapa literatur terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pemerintah dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bersama pembubaran Front Pembela Islam tidak didahului dengan pemberian peringatan tertulis sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 62 UU Orma adalah tidak sah menurut hukums. Selain itu, Pembubaran FPI tersebut merupakan tindakan pemerintah yang telah melanggar hak asasi manusia terkait dengan kebebasan berkumpul, berserikat danmengeluarkan pendapat sesuai dengan amanah konstitusi yang tercantum dalam Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.
Impunitas Penanganan Pandemi Covid-19 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NomoR 37/PUU-XVIII/2020 Andi Thasbisyahbilla Farrel Sadra; Minollah Minollah; Sarkawi Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1381

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk impunitas dalam pasal 27 UU No,2/2020 sebelum dan pasca terbitnya Putusan MK No.37/PUU-XVIII/2020, serta mengalisis implikasinya terhadap pemenuhan asas Equality Before The law. Penelitian ini bersifat normative. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pasal 27 UU No.2/2020 melahirkan Impunitas absolut penegakan hukum, hal ini bertentangan dengan konstitusi karena telah menutup ruang untuk melakukan proses hukum terhadap pelanggaran hukum. Namun pasca terbitnya Putusan MK No.37/PUU-XVIII/2020, konsep Impunitas absolut ini berubah menjadi konsep Impunitas Terbatas dengan 2 batasan yakni tindakan pemerintah dilakukan berdasarkan (1)beritikhad baik dan (2)sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Kediri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Nasibullah Nasibullah; RR. Cahyowati; Sarkawi Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1397

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang dimana lebih menitik beratkan pada data dan fakta yang terjadi di lapangan. Simpulan, pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Kediri sudah berjalan dengan baik, dimana anggota Badan Permusyawaratan Desa akan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam forum rapat Badan Permusyawaratan Desa dengan cara penyampaian pola demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa, peran serta semua elemen masyarakat sangat penting dalam hal pembangunan desa pada saat musyawarah perencanaaan pembangunan desa.
Peran Pemda Dalam Pengawasan Ormas di Daerah (Studi di Kabupaten Sumbawa Barat) M. Saleh; Abdul Khair; Kafrawi Kafrawi; Sarkawi Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.1818

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk melihat Peran Pemerintah Daerah Terhadap Ormas Di daerah. Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dan empiris dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendektan konsep dan sosiologis, analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta data hasil penelitian lapangam. Hasil penelitian, dibutuhkan pengetatan terhadap pendirian ormas di daerah dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, perlu adanya dana bantuan dari pemerintah daerah bagi ormas di daerah dalam pengembangan organisasinya.
Peran Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu) M. Saleh; Abdul Khair; Kafrawi Kafrawi; Sarkawi Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.1819

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk melihat Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu). Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dan empiris dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendektan konsep dan sosiologis, analisa baha hukum yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta data lapangan. Hasil penelitian ini diharapka Peran BDP sebagai mitra Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan di Desa agar lebih oftimal sesuai dengan peraturan perundang-indangan yang berlaku.
Reformulasi Model Pengaturan Earmarking Tax Pajak Rokok Yang Responsif Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Rusnan Rusnan; Johannes Johny Koynja; Sar Sar; Iskandar Sukmana
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2054

Abstract

Tujuan dan target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah dihasilkannya rumusan terkait reformulasi model substansi pengaturan dan penerapan kebijakan earmarking tax pada pajak rokok yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang harus dilakukan melalui distribusi pembagian hasil pajak rokok yang didasarkan pada jumlah pasokan rokok di masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/ kota. Berdasarkan bagan alir penelitian yang disusun untuk mencari akar masalah, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji yaitu isu mengenai earmarking tax pajak rokok. Untuk itu, dibutuhkan penelitian kepustakaan (data sekunder) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang terkumpul, diolah melalui tahapan menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi bahan hukum untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa normatif preskriptif. Analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penalaran deduktif untuk menghasilkan proposisi atau konsep sebagai jawaban permasalahan atau hasil / temuan penelitian. Luaran wajib dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan dalam bentuk jurnal/terbitan berkala ilmiah yang mempunyai ISSN, sedangkan luaran tambahan yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah rekomendasi kebijakan reformulasi model substansi pengaturan dan penerapan kebijakan earmarking tax pada pajak rokok yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan
Optimalisasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (APBD) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 : (Studi Kasus Di Kabupaten Bima) Haerunisah Haerunisah; M. Galang Asmara; AD Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2085

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengawasan DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD dan mengetahui faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan oleh DPRD dalam mengoptimalkan pengawasan APBD di Kabupaten Bima.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris.Hasil penelitian menyatakan bahwa Fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Bimadilakukan dengan mengadakan Rapat kerja komisi dengan OPD, Kunker, Rapat dengar pendapat, pandangan umum fraksi, dan pengaduan masyarakat.Adapun kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Bima adalah faktor internal dan faktor eksternal.Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyediaan tenaga ahli dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPRD.
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Inspektorat Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara Ni Kadek Dwik Erlina; AD Basniwati; Kafrawi Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2086

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan oleh Inspektorat terhadappengelolaankeuangandaerah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap Inspektorat KLU dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan ruang Instalasi Gawat Darurat dan Intensive Care Unit Rumah Sakit Umum Daerah KLU. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris Penelitian ini telah menemukan hasil bahwa pelaksanaan pengawasan keuangan oleh inspektorat sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Adapun akibat hukum terhadap Inspektorat KLU dalam penanganan kasus dugaan korupsi tidak dapat dihimpun karena urusan yang berkaitan dengan penanganan kasus itu sedang diproses oleh aparat yang berwenang.
Implementasi Asas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Yusron Jihad; RR Cahyowati; Sarkawi Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2087

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi asas pengelolaan keuangan desa, kendala yang timbul, dan upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kendala penerapan asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Metode penelitian, jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis, jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, studi pustaka, analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Simpulan, implementasi asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, di Desa Teko, Desa Pringgabaya, dan Desa Labuhan Lombok belum optimal, karena masih ada kendala/hambatan, hambatan di Desa Teko terkait dengan penentuan nilai satuan harga, Desa Pringgabaya adanya keterlambatan pelaporan pajak pengeluaran keuangan desa, dan Desa Labuhan Lombok tidak terlaksananya pembangunan di akhir tahun karena adanya pemotongan dana dari pemerintah daerah, upaya pemerintah desa untuk menanggulangi kendala penerapan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Teko, Desa Pringgabaya, dan Desa Labuhan Lombok dilakukan melalui musyawarah terhadap permasalahan di masing-masing desa.

Page 2 of 18 | Total Record : 171

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi