Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Volume 1 Nomor 2 Juli 2023"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA PROGRAM APLIKASI MANAJEMEN PENGALAMAN PELANGGAN ]]>
<![CDATA[Marsela Turnip]]>;
<![CDATA[Kosman Samosir]]>
<![CDATA[ Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 2 Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepastian perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta pada program aplikasi manajemen pengalaman pelanggan dan dasar pertimbangan hakim membatalkan pencatatan hak cipta pada program aplikasi manajemen pengalaman pelanggan hasil plagiarisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi terhadap Putusan Nomor 60/Pdt.Sus.Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta pada program aplikasi manajemen pengalaman pelanggan dapat dilihat pada UU Hak Cipta, dan dasar pertimbangan hakim membatalkan pencatatan hak cipta ialah sistem deklarasi (first to announce) yang dikenal dalam pendaftaran hak cipta yaitu bentuk perlindungan yang lebih kuat dibandingkan dengan pendaftaran atau pencatatan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA MEDAN SELAKU WALI PENGAWAS WARISAN ANAK ]]>
<![CDATA[Ingat Riang Tafonao]]>;
<![CDATA[Elisabeth Nurhaini Butarbutar]]>
<![CDATA[ Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 2 Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan Kota Medan selaku wali pengawas dan hambatan dalam menjalankan tugasnya. Metode penelitian yang dilakukan adalah normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tugas wali pengawas adalah mengumumkan adanya penetapan perwalian, memerintahkan wali bersumpah sebelum melakukan tugasnya, mendaftarkan warisan, memberikan perhitungan pertanggungjawaban, memberikan pengawasan/perlindungan dan monitoring kepada anak dan wali sedangkan hambatan dalam menjalankan tugasnya adalah kurangnya kerjasama antara instansi terkait, yaitu pengadilan langsung memberikan ijin kepada wali menjual tanpa pemberitahuan selanjutnya notaris sering tidak memberitahukan terjadinya pemisahan dan pembagian harta warisan anak yang dalam pengawasannya, tidak ada sanksi yang tegas terhadap wali yang beitikad tidak baik, serta biaya jasa pengawas.]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN ADANYA PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DI PENGADILAN NEGERI ]]>
<![CDATA[Megawati Butarbutar]]>
<![CDATA[ Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 2 Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar Majelis Kehormatan Peradi untuk menyatakan adanya pelanggaran Kode Etik Advokat dan pertimbangan hakim menguatkan putusan Majelis Kehormatan Peradi yang mencabut izin beracara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif terhadap Putusan Majelis Kehormatan No. 30/Peradi/DK-JATIM/2012 jo. Putusan banding No.07/DKP/Peradi/III/2013 dan Putusan Pengadilan Negeri No. 426/Pdt.G/2014/PN/Sby. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar Majelis Kehormatan Peradi menyatakan adanya pelanggaran Kode Etik Advokat dihubungkan dengan peraturan Kode Etik Advokat adalah perbuatan advokat terbukti telah mempengaruhi saksi yang diajukan oleh penuntut umum, dengan cara menyuap dan menahan KTP milik seorang calon saksi dan pertimbangan hakim menguatkan putusan Majelis Kehormatan Peradi didasarkan pada kompetensi mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat adalah Majelis Kehormatan Peradi.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS KENYAMANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG JASA ANGKUTAN KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Asteria Sutra Sari Sarumaha]]>;
<![CDATA[Janus Sidabalok]]>
<![CDATA[ Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 2 Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak konsumen atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang pada jasa angkutan kota dihubungkan dengan UU Perlindungan Konsumen, dan hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak konsumen tersebut. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris yang membutuhkan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan survey dengan Pimpinan Koperasi Pengangkutan Umum Medan beserta masyarakat pengguna jasa angkutan umum Trayek 06, 46 dan 65 sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak konsumen atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang belum terpenuhi, akibat kondisi fisik serta perilaku supir yang dapat membahayakan penumpang. Hambatan yang dihadapi pihak managemen dalam pemenuhan hak konsumen atas keamanan, kenyamanan serta keselamatan penumpang yaiu tidak tidak memiliki akses langsung kepada pihak pelaku usaha angkutan umum dalam mengoperasikan usaha angkutannya.]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL SECARA MELAWAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Ica Karina]]>;
<![CDATA[Brian March Wijaya Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 2 Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan mengetahui kepemilikan senjata api untuk melakukan tindak pidana dipertimbangkan hakim untuk memberatkan hukuman. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum yaitu Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN.Mks dan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Sak. sebagai bahan hukum utama dan dilengkapi dengan data primer, analisis data dilakukan secara preskriptif untuk memberikan argumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil diatur dalam Pasal 8 Perkap Nomor 82 Tahun 2015, sedangkan mekanisme kepemilikannya diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1948, dan kepemilikan senjata api yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tidak digunakan hakim, bahkan sama sekali tidak dipertimbangkan untuk menentukan pidana.]]>
<![CDATA[PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK BEKAS TANAH ADAT DI KELURAHAN SIOGUNGOGUNG KABUPATEN SAMOSIR ]]>
<![CDATA[Junpitri R Gultom]]>;
<![CDATA[Ratna D. E. Sirait]]>
<![CDATA[ Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 2 Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik yang berasal dari tanah adat dan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh masyarakat, dan kelurahan serta Badan Pertanahan Nasional, di Kelurahan Siogungogung Kabupaten Samosir. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan lurah dan BPN Samosir. Sedangkan data sekunder bersumber peraturan dan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik yang berasal dari tanah adat dilakukan secara sporadik maupun sistematik dimana BPN dan kelurahan mempunyai peran untuk mendukung proses pendaftarannya, karena melalui pendaftaran pemegang hak memperoleh perlindungan hukum. Hambatan yang dihadapi masyarakat dalam pendaftaran tanah hak milik dalam kepemilikan hak atas tanah adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, sumber daya yang terbatas, sengketa lahan, keberadaan ahli waris yang jauh dari tempat, dan banyaknya sanggahan dari pihak lain.]]>
<![CDATA[PERAN KORBAN SEBAGAI DASAR HAKIM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ]]>
<![CDATA[Mira Santi Dewi]]>;
<![CDATA[Maidin Gultom]]>;
<![CDATA[Sahata Manalu]]>
<![CDATA[ Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 2 Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran korban dan faktor-faktor yang harus diperhatikan sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaaan di wilayah hukum Pegadilan Negeri Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian mengenai implementasi ketentuan secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada ketua pengadilan dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran korban sangat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana ketika korban terbukti memberi peluang bagi pelaku melakukan pemerkosaan dapat meringankan hukuman. Faktor pertimbangan hakim terdiri dari, faktor internal berupa mental pribadi yang bersifat negatif, dan faktor eksternal berupa penampilan, serta kondisi korban yang memicu terjadinya tindak pidana.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PT. TRANS MITRA MANDIRI TERHADAP KERUSAKAN AKIBAT KECELAKAAN PADA SEWA MOBIL ]]>
<![CDATA[Charly Enmoya Munthe]]>;
<![CDATA[Yohanes Suhardin]]>
<![CDATA[ Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 2 Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tanggung jawab PT. Trans Mitra Mandiri terhadap kerugian atas kerusakan mobil sewa akibat kecelakaan, dasar pertimbangan hakim menentukan besaran ganti rugi atas kerusakan mobil sewa akibat kecelakaan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang membutuhkan data sekunder berupa Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN.Mdn, sebgai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT. Trans Mitra Mandiri terhadap kerusakan mobil sewa akibat kecelakaan didasarkan kepada perjanjian yang sudah disepakati, dan pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi didasarkan pada kesepakatan dengan pemilik perusahaan sesuai form kesepakatan yang disediakan bahwa apabila terjadi kerusakan maka yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah penyewa.]]>
