cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmatullah
Contact Email
rahmatcullaa@gmail.com
Phone
+6285298395584
Journal Mail Official
rafikanurn@gmail.com
Editorial Address
Jl. Anggur, Perum Anggrindo 2 Blok G No. 6, Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Law & Social Justice Journal
Published by Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak
ISSN : -     EISSN : 29869137     DOI : https://doi.org/10.61121
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law & Social Justice Journal adalah jurnal yang di terbitkan oleh LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN STUDI PUBLIK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (LBHSPPPA) , Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum pidana, hukum acara pidana, hukum anak, hak asasi manusia, hukum dan masyarakat, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum adat, hukum Islam dan Hukum Ekonomi. Law & Social Justice Journal diterbitkan 3 (tiga) kali dalam setahun, yaitu pada bulan April, Agustus & Desember. Batas akhir penerimaan artikel, untuk edisi April batas akhir penerimaannya adalah pertengahan bulan Februari. Terbitan edisi Agustus, batas akhir penerimaan artikelnya adalah pertengahan Juli, dan Terbitan Desember Berakhit Pertengahan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. III (2025): Desember" : 5 Documents clear
Prosedur Mediasi Dan Dampak Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Bpsk Kota Gorontalo Hinelo, Sandi; Rahmatullah, Rahmatullah
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. III (2025): Desember
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/kkp17r55

Abstract

Seiring dengan kian meluasnya arus modal dan pertumbuhan sektor usaha di Indonesia, perlunya adaptasi norma hukum terhadap dinamika kegiatan ekonomi menjadi sangat mendesak. Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif-analitis untuk menelaah mekanisme mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Gorontalo serta implikasi hukumnya. Temuan menunjukkan bahwa mediasi di BPSK Kota Gorontalo berlangsung melalui peran tiga mediator yang mewakili unsur pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. Namun, praktiknya kerap melewati tenggat waktu yang diatur, sehingga tingkat keberhasilannya berkurang dan prosesnya terlihat dipaksakan demi menyeimbangkan posisi konsumen yang awalnya lemah. Dari segi konsekuensi hukum, hasil mediasi dapat berbentuk kesepakatan maupun ketidaksepakatan para pihak yang dituangkan dalam keputusan resmi. Sayangnya, keputusan tersebut sering kali sulit dilaksanakan karena BPSK Kota Gorontalo belum memiliki kekuatan eksekutorial yang memadai, sehingga perlindungan hukum bagi konsumen tidak terselenggara secara optimal.
Optimalisasi Kewenangan Kepala Desa Dalam Pasal 26 Ayat(1) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Ibrahim, Vicky; Hasan, Yeti S.; Ekwanto, Endahrizki
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. III (2025): Desember
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/tn4z6w36

Abstract

Optimalisasi Kewenangan Kepala Desa dalam Pasal 26 Ayat (1) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Studi di Desa Posso Kecamata Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara). Pada penelitian ini dilatar belakangi bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Pasal 26 Ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang : memimpin menyelenggarakan pemerintahan desa, menetapkan peraturan desa, membina kemasyarakatan desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Hal tersebut merupakan salah satu wujud cita-cita bangsa Indonesia yang berada dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya kewenangan kepala desa tersebut diharapkan pemerintah desa atau kepala desa sebagai kepala dari pemerintahan desa sebagai pihak yang melaksanakan kewenangan mampu memeberikan perubahan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat desa baik melalui kebijakan-kebijakan pemerintah desa sebagaio langkah menyejahterahkan setiap individu masyarakat yang ad di desa tersebut. Namun kenyataannya kewenangan kepala desa di Desaa Posso masih banyak kendala dalam pelaksanaannya sehingga belum bisa optimal.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Biasa (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Gorontalo Utara) Ilham, Ilham; Waty Gubali, Agustina; Jumriani, Andi Esse
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. III (2025): Desember
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/75ywym14

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan biasa oleh Kepolisian Resor Gorontalo Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut di wilayah hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum sosiologis yang menelaah penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Utara dalam menangani tindak pidana penganiayaan biasa dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni upaya preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan dengan penyuluhan hukum kepada masyarakat, upaya preventif melalui patroli dan pengawasan, serta upaya represif dengan penindakan terhadap pelaku setelah kejahatan terjadi. Faktor utama penyebab penganiayaan biasa di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara adalah faktor sakit hati dan faktor ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan agar pihak kepolisian memperkuat kerja sama dengan masyarakat karena keberhasilan penegakan hukum bergantung pada partisipasi aktif warga. Selain itu, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan kegiatan konseling hukum dan penyuluhan agama guna menumbuhkan kesadaran hukum dan nilai keimanan masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara.
Pertanggungjawaban Pidana Oknum Polri atas Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Radjak, Karmila Damariani; Alan Ali, Gito; Wulan, Nur
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. III (2025): Desember
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/hvqpgs49

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkotika pada dasarnya sama dengan masyarakat umum, yakni diselesaikan melalui mekanisme peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa anggota Polri tunduk pada peradilan umum. Selain itu, terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika juga diberlakukan penegakan hukum internal melalui sidang kode etik profesi kepolisian sebagai bentuk akuntabilitas institusional. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan narkotika ditentukan berdasarkan jenis perbuatan dan tingkat keterlibatan mereka dalam tindak pidana tersebut, sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, tanpa adanya perbedaan perlakuan di depan hukum, sebagai wujud prinsip equality before the law serta untuk menjaga marwah dan integritas institusi kepolisian.
Penegakan Hukum Electronic Traffic Law Enforcement Bagi Masyarakat Di Wilayah Provinsi Gorontalo. Kadri, Muhammad; Nur, Rafika; Insani, Nur
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. III (2025): Desember
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/ws9d0815

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah mengubah sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Metode tilang konvensional seringkali dianggap tidak efektif karena proses yang panjang, keterbatasan personel, dan rentan terhadap pungli. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sistem Penegakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) diperkenalkan sebagai inovasi teknologi yang bertujuan untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ETLE di Provinsi Gorontalo dan mengidentifikasi kendala yang menghambat optimalisasi pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan empiris kualitatif yang didukung oleh analisis perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Gorontalo, dilengkapi dengan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ETLE telah berkontribusi dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kepatuhan masyarakat, sebagaimana tercermin dari penurunan pelanggaran yang tercatat secara signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2024. Sistem ini juga telah meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pengguna jalan, sehingga mengurangi potensi praktik ilegal. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, data kepemilikan kendaraan yang tidak lengkap, rendahnya kesadaran masyarakat, dan tingginya biaya denda yang dianggap memberatkan oleh sebagian pengguna jalan. Kendala-kendala ini membutuhkan perbaikan infrastruktur, edukasi publik yang berkelanjutan, dan penguatan kebijakan untuk memastikan ETLE berfungsi secara efektif dan adil. Secara keseluruhan, ETLE merupakan langkah penting menuju modernisasi penegakan hukum lalu lintas dan mendorong budaya berkendara yang aman dan tertib di Provinsi Gorontalo.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 3 No. III (2025): Desember Vol. 3 No. II (2025)