cover
Contact Name
Masnia Ningsih
Contact Email
matsnaalmuna@gmail.com
Phone
+6282230702767
Journal Mail Official
matsnaalmuna@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Jabon Km 0,7 Mojokerto Telp/Fax. (0321) 399474 Mojokerto
Location
Kab. mojokerto,
Jawa timur
INDONESIA
Pawitra Komunika: Jurnal Komunikasi dan Sosial Humaniora
ISSN : 27229025     EISSN : -     DOI : https://doi.org/10.36815/pawitrakomunika.v6i1
Jurnal Ilmiah “Pawitra Komunika” ini terbit setahun dua kali, yakni pada bulan Juni dan Desember. Jurnal Ilmiah “Pawitra Komunika” ini memuat tulisan hasil penelitian, tinjauan teoritik/konseptual, serta kajian kritis menyangkut fenomena komunikasi dan sosial humaniora. Tujuan penerbitan Jurnal Ilmiah “Pawitra Komunika” ini antara lain untuk memasyarakatkan ilmu komunikasi dan bagi kepentingan pembangunan bangsa. Sasaran penyebarannya ditujukan kepada akademisi, para peneliti, litkayasa, para praktisi bidang komunikasi, bidang sosial humaniora dan masyarakat umum.
Articles 62 Documents
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PAGUYUBAN ALAS KAKI, STUDI KASUS DESA MEDALI, KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO Abdul Basith, Mohammad Resi; Arisandi, Rachman Sidharta; Suprapto, Suprapto
PAWITRA KOMUNIKA : Jurnal Komunikasi dan Sosial Humaniora Vol 6 No 1 (2025): Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 Nomor 1 Juni 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Majapahit

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36815/pawitrakomunika.v6i1.3991

Abstract

In recent years, the empowerment and planning system of the village government together with the community with the government system in Indonesia is based on law number 6 of 2014 concerning Villages, which explains that a village regulation can be implemented by the village regarding its existing policies in its own area. Minister of Home Affairs issued Regulation Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines. Article 1 Number 114 of 2014 concerning Guidelines for Development and planning through village empowerment states that, Village development is an effort to improve the quality of life and life for the greatest welfare of village communities. Cooperation or synergy between the government and the community in the context of development for economic prosperity as stated in mutual cooperation does not only require the role of the village government or the community itself, but also our shared role between the village government and the community which can be seen in various kinds of activities, including work. community service, village competitions, physical development in the form of infrastructure, as well as training in productive economic activities aimed at increasing knowledge and skills for the development of productive economic businesses for village communities. In this research, the researcher formulated the problem of how the village government synergizes with the community in developing innovative villages.
NORMALISASI AGAMA SEBAGAI BASIS LEGITIMASI POLITIK LOKAL (ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN PILKADA 2024 KABUPATEN MOJOKERTO DI JAWAPOS RADAR MOJOKERTO) Hakim, Dhiyaul; Ramadhani, Rakhmad Saiful
PAWITRA KOMUNIKA : Jurnal Komunikasi dan Sosial Humaniora Vol 6 No 1 (2025): Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 Nomor 1 Juni 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Majapahit

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36815/pawitrakomunika.v6i1.4279

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana JawaPos Radar Mojokerto membingkai pemberitaan Pilkada Mojokerto 2024 melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough. Fokus utama penelitian adalah pada penggunaan wacana keagamaan sebagai alat legitimasi politik oleh salah satu pasangan calon, terutama Gus Barra. Dengan menganalisis enam teks berita, ditemukan bahwa media menonjolkan citra religius kandidat melalui pilihan bahasa, simbol, dan kutipan dari tokoh agama, serta memberikan porsi pemberitaan yang tidak seimbang. Pemberitaan tersebut tidak hanya merepresentasikan fakta, tetapi juga mereproduksi nilai ideologis dan memperkuat dominasi politik berbasis identitas religius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media lokal berperan aktif dalam membentuk opini publik dan tidak sepenuhnya netral. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran kritis dari masyarakat serta komitmen media untuk menjaga etika jurnalistik dan keberimbangan informasi dalam proses demokrasi lokal.