Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Articles
26 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 3 No. 2 (2025)"
:
26 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Hukum Keuntungan Dari Barang Sanda Atau Gadai Di Kandangan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Praktek Penerapan Di Kabupaten Hss) ]]>
<![CDATA[Lahmudinur, Lahmudinur]]>;
<![CDATA[Riska Adella Prastiyo Putri]]>;
<![CDATA[Azmi Rahmatina]]>;
<![CDATA[Silahuddin, Silahuddin]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1070
<![CDATA[Penelitian ini membahas praktik pemanfaatan keuntungan dari barang gadai atau sanda di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), dengan meninjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam (Fiqih Muamalah). Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menganalisis status hukum keuntungan yang diperoleh dari barang yang digadaikan, serta untuk memahami perbedaan prinsip yang mendasari kedua sistem hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif dan studi kasus, termasuk telaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur fiqih, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum positif, pihak penerima gadai memiliki hak terbatas atas keuntungan tertentu (seperti bunga dari piutang), sementara hukum Islam secara umum melarang penerima gadai (murtahin) mengambil manfaat dari barang gadai kecuali dalam kondisi yang sangat spesifik dan dengan izin pemberi gadai (rahin). Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya sosialisasi, penggunaan akad yang jelas, serta penguatan akses terhadap lembaga gadai syariah guna menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah dan mengurangi potensi sengketa hukum.]]>
<![CDATA[Peran Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri ]]>
<![CDATA[Arini Audria Sasiras]]>;
<![CDATA[Aqshal Nuryl Setiadhi]]>;
<![CDATA[Assaidul Akrom]]>;
<![CDATA[Nadia Abdullah]]>;
<![CDATA[Farahdinny Siswajanthy]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1072
<![CDATA[Penelitian ini mengeksplorasi peran hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Fenomena yang diteliti adalah efektifitas dan efisiensi penerapan hukum acara perdata dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa yang muncul di pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana hukum acara perdata berkontribusi terhadap keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan arbitrase, dengan sumber data sekunder berupa dokumen hukum, yaitu UU nomor 30 tahun 1999 dan undang-undang terkait, serta jurnal dan buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum acara perdata yang baik dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa dan meningkatkan kepuasan para pihak yang bersengketa. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan adanya peningkatan kualitas pengadilan dalam menerapkan hukum acara perdata sebagai upaya untuk mencapai keadilan yang lebih baik.]]>
<![CDATA[Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan Di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala ]]>
<![CDATA[Muzdalifah, Muzdalifah]]>;
<![CDATA[M. Fahmi Al Amruzi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1073
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kebiasaan masyarakat di Desa Karang Dukuh yang menggunakan perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan. Perhitungan weton dilakukan masyarakat Desa Karang Dukuh dengan menghitung hari pasaran dan hari lahir seorang laki-laki dan perempuan yang ingin menikah sehingga didapatkan hasil yang mengarahkan mereka cocok atau tidak untuk melanjut ke jenjang pernikahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Subjek penelitian ini adalah orang yang telah menikah yang mana sebelum menikah sudah dihitung wetonnya dan orang yang ahli serta paham tentang perhitungan weton di Desa Karang Dukuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan ikhtiar masyarakat Desa Karang Dukuh untuk mencari pasangan yang baik dengan tujuan untuk meraih kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Perhitungan weton dapat dijadikan acuan dalam pernikahan selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Tradisi perhitungan weton termasuk dalam kategori ‘urf shahih karena secara umum tidak ada perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam.]]>
<![CDATA[Praktik Jual Beli Getah Karet Di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah ]]>
<![CDATA[Astri Wahyuni]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1075
<![CDATA[Jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah. Berbagai aturan, tata cara dan hukum dalam hukum jual beli telah diatur dalam Islam agar berjalan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak. Salah satu praktik dalam jual beli di antaranya terjadi praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi di mana petani getah karet menjual hasil panennya tidak sesuiai syarat jual beli. karena getah karet yang diperjualkan bercampur dengan pasir putih yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dengan adanya permasalahan di atas penulis ingin mengetahui praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi dan upaya yang dilakukan oleh pembeli getah karet (tengkulak) ketika menemukan kecurangan yang dilakukan oleh petani. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris penelitian yang menggunakan data-data diambil langsung dari lapangan yang terlibat langsung dengan masyarakat di Desa Muara Sumpoi. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi dilakukan oleh pembeli getah karet dan petani getah karet setiap minggunya dan penjualan getah karet selanjutnya di perjualbelikan ke perusahaan yang diakukan oleh tengkulak setiap bulanya. Dari pernyataan 5 pembeli getah karet, 4 pembeli getah karet selama menjadi pembeli getah karet pernah mengalami kecurangan yang dilakukan oleh petani dengan memasukkan pasir putih ke dalam getah karet yang di perjualbelikan. Namun adapun upaya pembeli getah karet untuk penyelesaian masalah dalam praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi yaitu menerapkan pemeriksaan kualitas getah sebelum membeli, memberikan sanksi berupa pemotongan harga atau penolakan pembelian terhadap getah karet yang bercampur pasir putih, menandai karung petani pada saat jualbeli, serta memberikan peringatan kepada petani.]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Produsen Tape Singkong Dan Tape Ketan Terhadap Sertifikasi Halal Di Desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut ]]>
<![CDATA[Uswatun Hasanah]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1076
<![CDATA[Indonesia sekarang mengalami kemajuan pesat disektor ekonomi, khususnya dalam UMKM, terutama produk makanan wajib bersertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Namun, di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Gambut, hanya 2 produsen yang sudah bersertifikasi halal dari 20 produsen tape yang belum menggunakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesadaran hukum produsen tape terhadap kewajiban sertifikasi halal dan faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan informan. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum produsen tape tergolong masih rendah. Sebagian besar produsen mengetahui adanya kebijakan sertifikasi halal, namun memiliki pemahaman dan sikap yang bervariasi, mulai dari yang menganggap penting hingga yang tidak penting karena dianggap tidak berpengaruh pada penjualan. Adapun faktor yang memengaruhi kesadaran hukum ini meliputi tingkat pendidikan, pengakuan terhadap hukum, penghargaan terhadap peraturan, dan kepatuhan masyarakat yang juga berpengaruh terhadap faktor perilaku dari produsen itu sendiri.]]>
<![CDATA[Mingling Menjadi Salah Satu Tindakan Pidana Pencucian Uang Dan Kasus Yang Terjadi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Kenneth Jonathan Malmsteen D]]>;
<![CDATA[Claresta Amantha Kamsari]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1079
<![CDATA[Pencucian uang merupakan suatu tindakan pidana menyembunyikan asal dana atau harta kekayaan milik seseorang dari hasil suatu tindakan melawan hukum. Pencucian uang memiliki berbagai jenis modus-modus seperti salah satunya yaitu pencucian uang dengan modus mingling yang dimana tindakan pidana berjenis pencucian uang ini merupakan tindakan menyembunyikan dana atau uang dengan cara dicampurkan dengan dana yang sah dari sumber yang sah. Tindakan pidana pencucian uang ini dilakukan dengan mencampurkan uang kotor dengan uang bersih yang memiliki sumber yang salah sehingga uang kotor tersebut tidak terdeteksi atau terlihat sepenuhnya. Tujuan dari tindakan pidana ini yaitu untuk menyembunyikan asal dari kekayaan yang tidak sah sehingga harta kekayaan tersebut terlihat berasal dari kekayaan yang legal atau sah. Penelitian ini menggunakan metode normatif yurisdiksi dengan jenis pendekatan yang kualitatif sehingga segala bentuk informasi-informasi serta data yang didapatkan akan dipilah kembali oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait tindakan pencucian uang dengan modus mingling yang terjadi di sekitar kita.]]>
<![CDATA[Financial Performance Improvement Influenced By Good Corporate Governance Through Company Value ]]>
<![CDATA[Rika Lidyah]]>;
<![CDATA[Muhamad Risal Tawil]]>;
<![CDATA[Siti Aisyah]]>;
<![CDATA[Hardiansyah, Hardiansyah]]>;
<![CDATA[Wirman, Wirman]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1082
<![CDATA[This research is a quantitative study with an explanatory approach, namely an approach that generates hypotheses based on hypotheses in previous studies. The data used in this study are primary data that researchers obtained from 300 Sinarmas employees spread throughout Indonesia. The data obtained were collected and analyzed using the smart PLS 4.0 analysis tool. The result in this article show that the Good Corporate Governance variable can have a positive relationship direction and a significant influence on Company Performance. The results of the third table above show that the better the Good Corporate Governance owned by a company can increase employee welfare, improve the company's financial stability, and ultimately improve Company Performance. These results are because the company's P-Values value is below the significance level of 0.05, which is 0.000. In the next column, the P-Values value in this article can also be said to be proven because the same thing is that the P-Values value is below the significance level of 0.05, which is 0.000 smaller than direct testing. Thus, it can be concluded that the Company Value variable can moderate the influence of the Good Corporate Governance variable on Company Performance.]]>
<![CDATA[Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Perbankan Syariah Menurut Muhammad Syafi’i Antonio Dan Ammi Nur Baits ]]>
<![CDATA[Syahrul Rasyid]]>;
<![CDATA[Muhammad Syarif Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Imam Alfiannor]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1084
<![CDATA[Akad wadiah yad dhamanah, dalam produk perekonomin Syariah telah menjadi salah satu instrumen yang populer. Muhammad Syafi’i Antonio dan Ammi Nur Baits merupakan dua tokoh Ulama di Indonesia yang ahli tentang hukum ekonomi Syariah telah menuangkan pikiran atau gagasan terhadap produk akad wadiah yad dhamanah pada perbankan Syariah. Terdapat perbedaan yang mencolok diantara kedua tokoh Ulama tersebut terkait perkara ini. Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Syafi’i Antonio mengakui adanya wadiah yad dhamanah sebagai bentuk inovasi hukum untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan modern. Sedangkan Ammi Nur Baits memiliki pandangan yang berbeda. Ia tidak mengakui adanya wadiah yad dhamanah karena konsep wadiah adalah amanah yaitu uang yang ditipkan tidak boleh dimanfaatkan serta pihak yang dititipi tidak menanggung resiko apapun. Jika bank memanfaatkan uang yang ditipkan, maka itu bukanlah wadiah, melainkan berubah menjadi akad qard (pinjaman). Dasar hukum yang digunakan oleh Muhammad Syafi’i Antonio yang menyatakan adanya akad wadiah yad dhamanah adalah hadits Riwayat Muslim dari Abu Rafie tentang memberi bonus berbeda dengan bunga dan Fatwa DSN MUI tentang tabungan dan giro wadiah. Sementara itu, dasar argumentasi Ammi Nur Baits yaitu hadits yang diriwayatkan al-Baihaqi dalam al-Kubro tentang penerima wadiah tidak menanggung resiko dan pernyataan di ensiklopedia fiqih tentang wadiah hanya amanah bukan dhamanah. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara Muhammad Syafi’i Antonio dan Ammi Nur Baits tentang konsep wadiah yad dhamanah, yang masing-masing didasarkan pada argumentasi dan dasar hukum yang berbeda]]>
<![CDATA[Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat ]]>
<![CDATA[Agus Pranoto]]>;
<![CDATA[Lilik Andaryuni]]>;
<![CDATA[Mukhtar Salam]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1086
<![CDATA[Pernikahan siri bawah umur menjadi fenomena sosial dan hukum yang kompleks di Kabupaten Kutai Barat. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap hak-hak perempuan dan anak. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi permasalahan dalam pernikahan siri di bawah umur di Kabupaten Kutai Barat, serta menganalisi pendapat kepala KUA di wilayah Kutai Barat dalam memberikan solusi terhadap permasalahan pernikahan siri di Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA, observasi, serta dokumentasi. Analisis datanya menggunakan tiga tahapan utama, yaitu: kondensasi data, display data, dan verifikasi data. Penelitian ini menemukan bahwa pernikahan siri di bawah umur di Kabupaten Kutai Barat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, seperti tidak sah menurut hukum positif, tidak adanya hak waris, status anak yang hanya memiliki nasab dari ibu, serta risiko ketidaksiapan psikis pasangan. Hal ini disebabkan oleh dualisme antara hukum agama dan hukum negara, khususnya terkait usia minimal perkawinan. Kantor Urusan Agama (KUA) menolak isbat nikah bagi pernikahan semacam ini karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pengesahan oleh hakim dinilai berpotensi melegitimasi pelanggaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseragaman sikap di lingkungan peradilan agama serta solusi berupa pernikahan ulang setelah usia mencukupi sesuai ketentuan undang-undang.]]>
<![CDATA[Marriage Dowry: A Sociocultural Perspective Of The Banjar Community ]]>
<![CDATA[Muhammad Taha Madani]]>;
<![CDATA[Nurun Najwa Qurrata’ayna]]>;
<![CDATA[Akhmad Zubair]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1089
<![CDATA[Syariat Islam mewajibkan bagi calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri. Namun kewajiban itu tidak ada aturan yang spesifik tentang kalkulasi yang diberikan. Penelitian ini membahas faktor penyebab mahar tinggi diberikan serta implikasi terhadap tatanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Data yang diperoleh merupakan data hasil wawacara dengan pengantin pria dan kajian pustaka. Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor penyebab mahar tinggi diberikan menjadi 3, yaitu: faktor budaya, ekonomi, dan agama. Di samping itu penelitian ini menemukan adanya kreativitas masyarakat dalam jumlah mahar yang diberikan. Sedangkan implikasi mahar yang tinggi pada masyarakat bisa menjadi dampak positif dan juga negatif.]]>
