Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

PARTISIPASI PERENCANAAN STRATEGIS BERBASIS BALANCED SCORECARD TERHADAP PENINGKATAN KOMITMEN TUJUAN Muhammad Syarif Hidayatullah
Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan Vol. 3 No. 1 (2015): January
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (689.921 KB) | DOI: 10.22219/jipt.v3i1.2127

Abstract

Karyawan yang memiliki komitmen tinggi sangat peduli dengan tujuan organisasi. Sebaliknya, karyawan yang berkomitmen tujuan rendah tidak peduli tujuan organisasi dapat tercapai atau tidak. Partisipasi mempengaruhi komitmen karyawan pada tujuan organisasi. Partisipasi memberikan peluang terjadinya pertukaran informasi dan negosiasi, menciptakan persepsi spesifik, realistis dan perasaan memiliki. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh partisipasi perencanaan strategis berbasis balanced scorecard (BSC) terhadap peningkatan komitmen tujuan dan menghasilkan rencana strategis berbasis BSC di sebuah yayasan. Desain penelitian menggunakan kuasi eksperimen. Penelitian ini melibatkan 16 subjek di sebuah yayasan. Pengukuran komitmen tujuan menggunakan skala komitmen tujuan. Analisa data kuantitatif dengan Repeated Measures ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan yang signifikan pada komitmen tujuan (F = 0,500 dan p = 0,611 setelah mengikuti perencanaan strategis partisipatif berbasis BSC. Kata kunci: Partisipasi, perencanaan strategis, balanced scorecard, komitmen tujuan Employees who have high goal commitment are very concerned with organizational goals. Otherwise, employees who have low goal commitment did not care organization goals can be achieved or not. Participation affect employee commitment to organizational goals. Participation provides opportunities for information exchange and negotiation, creating a perception that the goals has specific, realistic and a sense of belonging to the goals. This study aims to examine the effect of participation in strategic planning based on the balanced scorecard (BSC) to increase goal commitment and to generate strategic plan based on the BSC in a foundation. This study involved 16 subjects in a foundation. Measurement of goal commitment using goal commitment scale. Quantitative data analysis with Repeated Measures ANOVA. The result showed that there was no significant increase of goal commitment (F = .500 and p = .611) after attending a participatory strategic planning based on BSC. Keywords: Participation, strategic planning, balanced scorecard, goal commitment
Pemaknaan Kaidah Fikih “ar-Ridhâ Bisy Syai` Ridhâ bimâ Yatawalladu Minhu” dalam Ekonomi Syariah Muhammad Syarif Hidayatullah
TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol. 5 No. 1 (2020): Juni
Publisher : LP2M Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ekonomi Syariah adalah ekonomi yang di dasarkan pada ketentuan dalam syariat Islam yang berpedoman pada nash yaitu al-Quran dan hadits. Konstruksi makna dari al-Quran dan hadits telah disusun oleh para ulama melalui formulasi qawaid fiqhiyyah sebagai rumusan hukum Islam. Rumusan itu merupakan produk ijtihad interpretasi terhadap nash dengan bentuk kalimat yang menunjukkan suatu substansi dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan makna salah satu kaidah fikih ekonoomi syariah yang berbunyi “ar-Ridhâ Bisy Syai` Ridhâ bimâ Yatawalladu Minhu (Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya) dalam kegiatan ekonomi syariah. Kaidah yang dibahas dalam artikel ini memiliki pemaknaan pada substansi keridhaan. Keridhaan dalam bermuamalah adalah sebuah prinsip yang harus dihadirkan. Maka dari itu transaksi akan sah jika dilandaskan kepada keridhaan kedua pihak yang bertransaksi (subjek akad). Dalam bertransaksi atau mengikat perjanjian dituntut untuk adanya transparansi berupa kejelasan maupun keterbukaan pada transaksi yang dilakukan agar dapat terhindar dari adanya penyimpangan informasi (ketidaksampaian informasi kepada salah satu pihak) yang pada nantinya menyebabkan sebuah tindakan terlarang yaitu kecacatan yang disembunyian (perilaku penipuan) yang memberikan dampak pada gugurnya keridhaan.
Analisis Hadits Ahkam Muamalah dalam Fatwa DSN MUI tentang Murâbahah, Salam dan Istishnâ’ Muhammad Syarif Hidayatullah
EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Vol. 10 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (761.084 KB) | DOI: 10.54180/elbanat.2020.10.2.229-253

Abstract

Murâbahah, salam and istishnâ' is a type of buying and selling that is currently known conceptually can be an option in the products of Islamic financial institutions. DSN-MUI as an institution that has authority in Islamic economic and finance fatwas has formulated a fatwa on these three types of buying and selling, where in the fatwa there are hadiths ahkam muamalah as the legal basis. This paper aims to analyze the hadiths ahkam muamalah in the fatwa DSN-MUI about murâbahah, salam and istishnâ' through the study of existence (takhrij hadith) and substance (study of meaning) hadith. Based on the analysis conducted, hadith ahkam muamalah in the fatwa DSN-MUI on murâbahah, salam and istishnâ', broadly explains the principle of sharia agreement (ar-ridha, al-ibâhah, al-mashlahah), blessings in the sale and purchase of cashless (classed as hadith dhaif in the category of hadith majhul), prohibition of delaying the payment of debts for the able, legality of buying and selling salam dan legality of advances in the sale and purchase (classed as hadith dhaif in the category of hadith mursal).
IMAM SYÂFI’Î SEBAGAI MUJTAHID DAN IMAM MAZHAB FIKIH (STUDI HISTORIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS) Muhammad Syarif Hidayatullah
Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Konsorsium Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Yasini Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Imam Shafi'i is one of the Imam of the fiqh schools of the four schools of fiqh. Imam Syâfi'î is a teacher of Imam Ahmad and he is also a student of Imam Mâlik and has also studied with a student of Imam Abû Hanîfah namely Imam Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibanî. Therefore, Imam Syâfi'î fiqh was formed from across intellectuals with a combination and meeting of knowledge of fiqh ahl al-hadîts (Imam Mâlik) and fiqh ahl al-ra'y (Imam Abû Hanîfah). This paper aims to examine Imam Syâfi'î as a mujtahid and Imam of the Fiqh School in historical, juridical and sociological studies. Imam Syâfi'î succeeded in formulating the legal thought of ahl al-hadîts, the version of Imam Mâlik with the thought of the law of ahl al-ra'y, the version of Imam Abû Hanîfah. The epistemology of the ushul fiqh of Imam Shafi'î in istinbath al-Ahkam, namely al-Quran, as-Sunnah, ijma ', qaul shahabi, and qiyas. The uniqueness of Imam Syâfi'î fiqh with the existence of qaul qadim and qaul jadid is also influenced by the social setting in which the fatwa was formulated. Keywords: imam shafi'i; mujtahid; imam of fiqh schools; islamic legal theory; islamic jurisprudence
Pembuatan Hand-Sanitizer Alami sebagai Upaya Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat Desa Sukorejo, Kabupaten Wonosobo Achmad Yopi Suyitno Pribawanto; Rafi Hanif Mudzaky; Nani Tri Utami; Hasna Farah Salsabella; Nur Faizi; Muhammad Syarif Hidayatullah; Yudi Chadirin
Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM) Vol. 4 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4239.98 KB) | DOI: 10.29244/pim.4.1.17-25

Abstract

Perkembangan pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan pada kesehatan, lingkungan, dan ekonomi masyarakat. Tingginya pengetahuan masyarakat tidak selalu disertai dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Kewaspadaan masyarakat desa dalam menghadapi pandemi juga berpotensi mengalami penurunan akibat efek jenuh pada masyarakat. Sosialisasi dan pembinaan bersama masyarakat dalam upaya menghadapi pandemi dapat dilakukan dengan pelatihan pembuatan hand-sanitizer alami. Pelatihan ini dilakukan di Desa Sukorejo, Kabupaten Wonosobo pada tanggal 6 Agustus 2021 dihadiri oleh 16 warga. Pelatihan ini diawali dengan sosialisasi bahan alami yang dapat digunakan untuk membuat hand-sanitizer dilanjutkan dengan praktik pembuatannya. Kegiatan ini menghasilkan tingginya antusias masyarakat dalam mengikuti program dan pemahaman yang baik mengenai pembuatan hand-sanitizer alami dari total 16 responden peserta. Berdasarkan tes pemahaman yang dilakukan setelah kegiatan, 93,75% peserta mampu menjawab pertanyaan dengan benar atau 15 peserta dari 16 peserta menjawab dengan benar dan hanya satu peserta yang tidak tepat dalam menjawab. Pada pertanyaan terkait komposisi bahan yang digunakan 86,77% peserta menjawab dengan benar atau 14 dari 16 peserta menjawab dengan benar. Hasil ini menunjukkan masyarakat telah memahami dengan baik materi pelatihan. Keberlanjutan program dilaksanakan melalui pembagian produk hasil kegiatan dan resep pembuatan hand-sanitizer melalui grup percakapan sehingga dapat diproduksi ulang oleh masyarakat.
Urgency Of The Application Of Sharia Guarantee In Islamic Banking In Indonesia Syaugi Seff; Muhammad Syarif Hidayatullah
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 20, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.936 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v20i2.6838

Abstract

 Abstrak: Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengamanatkan agar bank syariah selalu mengacu pada perjanjian kehati-hatian dalam berbagai kegiatan usaha, termasuk dalam pembiayaan operasional dengan pengadaan barang jaminan (collateral). Lembaga Penjaminan yang berlaku pada bank syariah adalah Lembaga Penjaminan yang juga digunakan pada bank konvensional. Idealnya, praktik Jaminan Syariah harus dipertanggungjawabkan dengan jaminan syariah dengan instrumen Rahn berdasarkan prinsip syariah yang berjalan secara kaffah dalam operasional perbankan syariah. Namun hal ini terkendala dengan belum adanya hukum positif tentang Penguatan yang mendukung Jaminan Syariah. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini mengusulkan untuk melihat penerapan hukum penjaminan di perbankan syariah dan permasalahan hukum yang muncul terkait penerapan agunan pada perbankan syariah terkait kanon Barat, dan tawaran kebutuhan akan keamanan syariah yang didasarkan pada hukum Islam. Temuan penelitian ini adalah: pertama: Peraturan hukum lembaga perasuransian dalam operasional perbankan syariah masih dalam payung hukum bagi lembaga penjaminan dengan sistem perkreditan perbankan konvensional yang sesuai dengan undang-undang ini, tidak semua ketentuan prosedural dirancang khusus untuk keuangan. kepentingan bank syariah bertentangan dengan prinsip hukum perbankan syariah. Kedua; Lembaga Penjaminan yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah gadai, hipotek, hipotek, fidusia dan jaminan resi gudang dalam perspektif hukum ekonomi Islam terkait dengan semua yang termasuk dalam kategori akad rahn yang berkaitan dengan penjaminan harta, hanya saja rahn yang digunakan lebih banyak. bersifat universal dan didukung, karena lembaga Pengamanan dibedakan satu sama lain berdasarkan jenis bendanya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak (tetap) dan bentuk benda yang dijamin.Kata Kunci: Aplikasi; Syariah; Urgensi; Menjamin; Perbankan Islam   Abstract: Law No. 10 of 1998 concerning Amendments to Law No. 7 of 1992 concerning Banking and Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking has mandated that Islamic banks always refer to prudential agreements in various business activities, including in operational financing with the procurement of collateral (collateral) goods. The Guarantee Institution that applies to Islamic banks is the Guarantee Agency that also uses in conventional banks. Ideally, the practice of Sharia Guarantees must be accounted for by sharia guarantees with Rahn instruments based on sharia principles running in kaffah in sharia banking operations. But this is constrained by the absence of a positive law concerning Strengthening that supports Islamic Guarantee. Based on the above problems, this study proposes to look at the application of guarantee law in Islamic banking and legal issues that arise related to the implementation of collateral in Islamic banking related to the Western canon, and the offer of the need for sharia security that is based on Islamic law. The findings of this research are: first: The legal regulations of insurance institutions in Islamic banking operations are still under legal umbrella for security institutions with conventional banking credit systems that are in accordance with this law, not all of the procedural provisions specifically designed for financial interests in Islamic banks conflict with Islamic banking law principles. Second; Guarantee Institutions that are applied in Islamic banking are liens, mortgages, mortgages, fiduciary and warehouse receipt guarantees in the perspective of Islamic economic law related to all those included in the rahn contract category relating to the guarantee of property, only that rahn is used more universally and is supported, as the Securing institutions are distinguished from each other based on the type of object both movable and immovable (fixed) objects and the shape of the objects guaranteed.Keywords: Application; Sharia; Urgency; Guarantee; Islamic Banking
Persepsi Pelaku Umkm Batik Kabupaten Pekalongan Terhadap Financial Technology Syariah Muhammad Syarif Hidayatullah; Razie Bin Nassarrudin; Mashudi Mashudi
Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking Vol. 1 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Department of Islamic Banking, Faculty of Islamic Economics and Business, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/velocity.v1i2.4319

Abstract

This study aims to determine and explain the perceptions of batik SMEs in the area of ​​wiradesa that are carried out in an effort to advance technology in this case is Islamic financial technology and explain how interested batik SMEs in the Wiradesa area are in conducting Islamic financing or peer to peer lending in sharia in Islamic financial technology. This research is a field research with a qualitative approach. To get valid data, the authors use data collection methods, namely interviews, documentation, and observation. There are two data sources in this study, namely primary data sources and secondary data sources. The results of this study stated that the perception of batik SMEs in the Wiradesa Region did not yet know or were unfamiliar with sharia financial technology and had an interest in participating in sharia financing in sharia financial technology on the grounds that sharia financing used sharia principles in the contract which made the SMEs of Batik feel not too anxious in running his business. And the SMEs of Batik in the Wiradesa Region also hope to hold a socialization about the use of services from Islamic financial technology providers to be able to understand the use of technology easily.
Eksistensi dan Standarisasi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Berbasis Kepastian Hukum Muhammad Syarif Hidayatullah; Firman Wahyudi; Saipullah Saipullah
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2023): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.727 KB) | DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v3i1.6485

Abstract

This paper aims to analyze the existence of marriage dispensation with the handling of cases and the standardization of case examinations based on legal certainty. This study is based on normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The presence of a marriage dispensation is the cause of marriages that have not reached the minimum age of marriage according to applicable law. The determination of the age limit of marriage is influenced by the 'urf that prevails in society by considering various advances that do not conflict with Islamic law. Religious Courts as parties that have authority in issuing marriage dispensations, must consider various aspects before approving applications for marriage dispensations such as sharia, sociological, psychological, juridical, and health aspects. Juridically with the provisions contained in article 5 of the Marriage Law, the phrase "very urgent reasons" opens up a space for diverse interpretations (multi-interpretation) for judges in dealing with marriage dispensation because the context of this phrase is in a general, not particular, meaning. There needs to be standardization in the case of this marriage dispensation application so that there is a unity of mind that realizes legal certainty.
Persepsi Pelaku Umkm Batik Kabupaten Pekalongan Terhadap Financial Technology Syariah Muhammad Syarif Hidayatullah; Razie Bin Nassarrudin; Mashudi Mashudi
Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking Vol. 1 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Department of Islamic Banking, Faculty of Islamic Economics and Business, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1059.493 KB) | DOI: 10.28918/velocity.v1i2.4319

Abstract

This study aims to determine and explain the perceptions of batik SMEs in the area of ​​wiradesa that are carried out in an effort to advance technology in this case is Islamic financial technology and explain how interested batik SMEs in the Wiradesa area are in conducting Islamic financing or peer to peer lending in sharia in Islamic financial technology. This research is a field research with a qualitative approach. To get valid data, the authors use data collection methods, namely interviews, documentation, and observation. There are two data sources in this study, namely primary data sources and secondary data sources. The results of this study stated that the perception of batik SMEs in the Wiradesa Region did not yet know or were unfamiliar with sharia financial technology and had an interest in participating in sharia financing in sharia financial technology on the grounds that sharia financing used sharia principles in the contract which made the SMEs of Batik feel not too anxious in running his business. And the SMEs of Batik in the Wiradesa Region also hope to hold a socialization about the use of services from Islamic financial technology providers to be able to understand the use of technology easily.
KAJIAN TEKNIS ALAT PEREMUK UNTUK MENCAPAI TARGET PRODUKSI BATU GRANIT DI PT. HANSINDO MINERAL PERSADA SUNGAI PINYUH MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT Muhammad Syarif Hidayatullah; - Syahrudin; Yoga Herlambang
JeLAST : Jurnal Teknik Kelautan , PWK , Sipil, dan Tambang Vol 6, No 1 (2019): JURNAL MAHASISWA TEKNIK SIPIL EDISI FEBRUARI 2019
Publisher : JeLAST : Jurnal Teknik Kelautan , PWK , Sipil, dan Tambang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jelast.v6i1.32192

Abstract

PT. Hansindo Mineral Persada merupakan perusahaan pertambangan batuan granit yang terletak di Desa Peniraman. Batu granit merupakan bahan galian industri yang digunakan untuk, bahan dasar konstruksi, pembuatan infrastruktur, dan lain sebagainya. PT Hansindo berencana meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Permasalahan yang terjadi adalah tidak tercapainya target produksi PT. Hansindo akibat sering terjadi hambatan pada alat peremuk. Produktivitasl PT. Hansindo Bulan Juli Tahun 2019 sebesar 1448,1 ton perhari atau 89,3 % dari target. Metode yang digunakan dalam penelitian tugas akhir menggunakan metode kuantitatif. Pengambilan data dilakukan di PT. Hansindo dengan mengamati kegiatan unit peremukan. Berdasarkan hasil pengamatan, tidak tercapainya target produksi diakibatkan hambatan pada alat saat produksi. Maka upaya yang dilakukan PT Hansindo ialah dengan mempercepat laju pengumpanan, meningkatkan efisiensi peremuk pertama, dan mengurangi waktu hambatan. Adapun waktu hambatan yang terjadi di PT Hansindo sebesar 135,3 menit perhari. Alternatif yang dilakukan ialah mempercepat laju pengumpanan sebanyak 285,1 ton/jam dapat meningkatkan produksi sebesar 98,7 %, meningkatkan efisiensi pada peremuk pertama dapat meningkatkan produksi sebesar 100,1 % dan meningkatkan waktu kerja efektif dapat meningkatkan produksi sebesar 104,4 % dari target produksi. Akumulasi dari upaya-upaya perbaikan yang dilakukan memberikan peningkatan produktifitas sebesar 2.066,9 ton/hari. Sehingga target produksi sebesar 1.620 ton/hari tercapai.Kata kunci  : Produksi, Unit peremukan