cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 74 Documents
 3   4   5   6   7 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 4 (2025)" : 74 Documents clear
Analisis Hak Merek Terhadap Pendaftaran Brand Lokal Yang Menyerupai Merek Asing Terkenal Pada Produk Sejenis Di Indonesia Ilmi, M.fathul; Irhamna, Irhamna; Hidayah, Hildatul
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1551

Abstract

Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki peran penting dalam kegiatan perdagangan, karena berfungsi sebagai pembeda barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Dalam praktik di Indonesia, masih sering ditemukan pendaftaran merek lokal yang menyerupai merek asing terkenal pada produk sejenis, baik dari segi nama, logo, maupun unsur visual lainnya. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum terkait perlindungan hak merek, khususnya mengenai prinsip itikad baik, persamaan pada pokoknya, serta perlindungan terhadap merek terkenal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum hak merek terhadap pendaftaran brand lokal yang menyerupai merek asing terkenal pada produk sejenis di Indonesia serta implikasi hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait merek, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran merek yang menyerupai merek asing terkenal pada produk sejenis berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya terkait larangan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan kehati-hatian dalam proses pemeriksaan merek guna memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pemilik merek yang sah.
Zakat Pertanian Pada Sistem Pertanian Modern: (Analisis Fikih Terhadap Praktik Petani Pengguna Alat Mesin Di Desa Beramban Raya) Rahma, Nur Paidha; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1554

Abstract

Zakat pertanian merupakan kewajiban dalam hukum ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Ketentuan fikih klasik tentang zakat pertanian pada mulanya disusun dalam konteks pertanian tradisional dengan biaya produksi yang relatif rendah. Perkembangan teknologi pertanian modern, seperti penggunaan alat mesin dan sistem irigasi buatan, telah meningkatkan biaya produksi sehingga memunculkan persoalan terkait penentuan kadar zakat pertanian. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik zakat pertanian pada petani pengguna alat mesin serta meninjaunya dari perspektif fikih klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tokoh agama dan petani di Desa Beramban Raya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani menetapkan zakat sebesar 10% untuk pertanian yang mengandalkan air hujan atau sumber alami, dan 5% untuk pertanian yang memerlukan biaya produksi tinggi. Praktik ini sejalan dengan hadis Nabi ﷺ dan prinsip fikih yang memberikan keringanan hukum atas dasar kesulitan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penafsiran fikih kontekstual dalam pelaksanaan zakat pertanian modern.
Pemahaman Fikih Masyarakat Banjar Tentang Hukum Penggunaan AI (Artificial Intelligence) Untuk Ceramah Dan Dakwah Online Ulfah, Rizqa Qiftia; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1555

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemahaman masyarakat Banjar di Banjarmasin terhadap hukum penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam ceramah dan dakwah online. Perkembangan teknologi digital mendorong pemanfaatan AI oleh sebagian pendakwah dalam penyusunan materi dan produksi konten dakwah. Namun, muncul perbedaan pandangan terkait keabsahan dan etika penggunaannya dalam perspektif fikih Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dengan tokoh agama, pendakwah, dan masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dapat diterima selama tidak melanggar prinsip kejujuran, tidak menipu jamaah, dan tetap menjaga niat dakwah. Sebaliknya, penggunaan AI yang meniru suara atau wajah pendakwah dinilai berpotensi menimbulkan fitnah dan mengurangi keaslian dakwah. Penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan AI dalam dakwah online dapat dibolehkan menurut fikih Islam apabila memenuhi prinsip kejelasan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan mudarat.
Hukum Pembayaran Zakat Secara Digital Melalui Qris Sukarni, Sukarni; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1556

Abstract

Penelitian ini membahas praktik dan perspektif hukum pembayaran zakat secara digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS berfungsi sebagai sarana pembayaran non-tunai yang memudahkan muzakki menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga amil zakat resmi, sekaligus tetap memenuhi rukun dan syarat zakat dalam syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara tokoh masyarakat dan kajian pustaka untuk menganalisis praktik dan perspektif fikih terhadap pembayaran zakat digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran zakat melalui QRIS sah dan diperbolehkan dalam Islam, selama muzakki berniat menunaikan zakat dan dana zakat disalurkan kepada mustahik yang berhak. Praktik ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan, tanpa mengurangi ketentuan pokok ibadah zakat.
Tafsir Ahkam QS Al-Baqarah 283: Analisis Asbabun Nuzul, Mufrodat, dan Hukum Rahn dalam Muamalah Safar Nurlelasari, Irma; Bisri, Hasan; Athoillah, M.
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1557

Abstract

Qur'an Surah Al-Baqarah (2):283 extends verse 282 on debt transactions, emphasizing justice in muamalah during travel without a contract writer. This study explores the asbabun nuzul of the verse, which, per contextual narrations in Ibn Kathir, was revealed in Madinah to address unsecured debts lacking witnesses, promoting rîhânun maqbûdah (tangible collateral) as a safeguard. Mufrodat analysis covers key terms like amînah ba'dukum ba'dan (mutual trust based on taqwa) and yû'addî alladzî ûtumina amânatahû (obligation to fulfill entrusted debts), forming the basis for tafsir ahkam: rahn is obligatory during travel or without witnesses, concealing testimony is forbidden, and mutual trust is permissible with piety. Employing a qualitative maudhu'i tafsir approach with lafzhiyah (linguistic), historical, and ijtihadi analysis, the research draws from primary sources (Tafsir Ibn Kathir, Jalalain, Al-Munîr) and secondary fiqh texts (Hanafi-Shafi'i schools). Findings affirm rahn's validity in fiqh to protect creditors without exploiting collateral. The contemporary study links the verse to sharia pawn-broking in the digital era, such as Pegadaian Syariah platforms or Islamic fintech (e.g., rahn + murabahah apps). Challenges include verifying virtual assets (NFTs/crypto); solutions involve blockchain for amanah transparency and compliance with OJK/DSN-MUI regulations. The results underscore verse 283's relevance to modern Islamic economics, reinforcing digital muamalah ethics rooted in justice and taqwa. Recommendations include specific fatwas on virtual rahn to prevent hidden riba.
Hak Atas Keterlupaan (Right to be Forgotten) dan Paradoks Keabadian Data: Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Kedaulatan Individu di Ruang Siber Zulfaidah, Rena; Saepullah, Usep
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1558

Abstract

This article profoundly examines the philosophical conflict between the Right to Be Forgotten (RTBF) and the phenomenon of the Paradox of Data Immortality characterizing the digital age. Employing normative legal research with conceptual and philosophical approaches, this study aims to reconstruct the concept of individual sovereignty threatened by permanent data footprints. Amidst a system ensuring perfect recall, individual sovereignty has transformed from physical autonomy to digital narrative autonomy; the right to control one's self-representation in the cyber public sphere. The RTBF, strengthened by jurisprudence such as the Google Spain ruling and Indonesia’s Law No. 27/2022 on Personal Data Protection, is asserted as an instrument to restore human dignity and the individual's freedom to change. However, its implementation faces serious philosophical challenges: the balancing test between the individual's right and public interest, particularly freedom of expression and collective memory. The analysis reveals that the balancing test must shift from merely assessing data relevance towards considering the magnitude of prejudice suffered by the individual. Prescriptive recommendations include establishing an Independent Digital Ethics Commission to ensure RTBF decisions are grounded in deep ethical considerations, maintaining that forgetting does not entail social amnesia.
Fiqh Talak Sebagai Objek Kekerasan Muttaqin, Muhammad Riki Zaenal; Anwar, Syahrul
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1559

Abstract

This paper examines how the practice of ṭalāq can be misused as an instrument of abuse whether physical, psychological, or structural and maps the normative safeguards within Islamic jurisprudence (fiqh) and Indonesian positive law to prevent such misuse. The foundations of fiqh emphasize the principle of lā ḍarar wa lā ḍirār (no harm and no reciprocating harm), the principle of mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf (living together in a good and respectful manner), and the ethical-procedural boundaries of divorce as outlined in the Qur’an. Meanwhile, the Compilation of Islamic Law (KHI) requires ṭalāq to be declared before a Religious Court, and the Domestic Violence Law (UU PKDRT) imposes sanctions if divorce is accompanied by violence. Thus, ṭalāq must not be employed as a means of intimidation, coercion, or perpetuating harmful relationships.
The Responses of Gen Z to the Qur`An-Based Jihad Propagation on the Internet Sites Wardani, Wardani; Bashori, Bashori; Tasrif, Muh.
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1560

Abstract

The jihād as a war against non-muslim communities constitutes a global phenomenon. The people of radical thought have used various means to promote their ideas, including the Internet. This article aims to analyze the responses of Gen Z as university students toward interpreting some Qur’anic verses and using images to support the arguments for the necessity of jihād. Employing Wolfgang Iser’s theory of reception and Norman Holland’s theory of psychological reader-response, it concludes first, that although educated in the Quranic interpretation principles, the vast majority of them have accepted those radical interpretations of jihād-verses and have affirmed that war, based on perceived ideological interpretations, is a permanent duty upon Muslim communities; second, that their psychological expression, either happiness, sadness, being shocked, or angry, in various ways of expressed reasons, represent a single goal, e.g., the willingness of performing jihād; third, viewed from their theological motives, that the different faith, in their minds, could be regarded the sufficient reason for war; fourth, that, due to belonging to poor farmer families, one of the possible factors, among others, behind their minds of others as such is an economic factor because it contributes to inadequate education.
Hukum “Jual Seadanya” Pada Penjualan Baju Bekas (Trhift) Di Banjarmasin Jannah, Raudatul; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1561

Abstract

Penelitian ini membahas praktik jual beli baju bekas dengan sistem “jual seadanya” yang berkembang di Kota Banjarmasin ditinjau dari perspektif fikih muamalah. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum Islam karena adanya potensi gharar (ketidakjelasan) kualitas barang (gharar) yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan gharar dan dasar hukum dalam praktik jual beli baju bekas sistem “jual seadanya”, menganalisis praktik tersebut ditinjau dari prinsip perlindungan konsumen serta aspek maslahah dan mudharat, serta merumuskan mekanisme transaksi alternatif yang sesuai dengan syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi Islam melalui wawancara dengan tokoh ulama dan pengamatan terhadap praktik jual beli baju bekas di Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli baju bekas pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam berdasarkan kaidah al-aslu fil mu‘amalati al-ibahah, namun menjadi tidak sah apabila mengandung gharar fahish yang signifikan. Praktik “jual seadanya” tanpa transparansi kondisi barang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme transaksi yang transparan, penerapan hak khiyar, serta pemberian jaminan kualitas barang agar praktik jual beli baju bekas dapat berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan dan syariat Islam.
Analisis Hukum Merek Terhadap Produksi Sepatu Merek Lokal Yang Memiliki Kemiripan Desain Dengan Merek Terkenal Noorjanah, Noorjanah; Prabowo, Laudri Tio; Al Ansari, Muhammad Al Ansari
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1562

Abstract

Perkembangan industri kreatif di Indonesia mendorong pertumbuhan merek lokal, termasuk dalam bidang produksi sepatu. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit merek lokal yang menghasilkan produk dengan desain yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal, sehingga menimbulkan persoalan hukum merek. Kemiripan desain tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat serta melanggar hak eksklusif pemilik merek terdaftar. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum merek terhadap produksi sepatu merek lokal yang memiliki kemiripan desain dengan merek terkenal berdasarkan ketentuan hukum merek di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiripan desain pada produk sepatu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran merek apabila memenuhi unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan berpotensi menyesatkan konsumen. Perlindungan hukum merek bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar sekaligus mendorong persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif bagi pelaku usaha lokal mengenai batasan kreativitas dalam desain produk agar tidak melanggar ketentuan hukum merek yang berlaku.

Page 5 of 8 | Total Record : 74

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue