cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 89 Documents
 4   5   6   7   8 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2026)" : 89 Documents clear
Pandangan Masyarakat dan Tokoh Agama di Banjarmasin Utara Terhadap Mengkonsumsi Ternak Lele yang Memakan Najis Rahman, Gusti Muhammad Auliya
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1638

Abstract

Ikan lele merupakan salah satu ikan air tawar yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Banjarmasin Utara, karena harganya terjangkau, mudah dibudidayakan, dan memiliki nilai gizi yang baik. Dalam praktik budidaya, penggunaan pakan yang berpotensi mengandung unsur najis menimbulkan perdebatan mengenai status kehalalan ikan lele dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan masyarakat dan tokoh agama terhadap konsumsi ikan lele yang mengonsumsi najis serta mengkajinya berdasarkan fikih Islam klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat, tokoh agama, peternak, dan penjual ikan lele, serta ditunjang dengan kajian literatur fikih klasik, pendapat ulama kontemporer, dan fatwa keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan hukum di masyarakat, mulai dari makruh, boleh dengan syarat, hingga haram, yang dipengaruhi oleh pertimbangan kesehatan, rasa jijik, prinsip kehati-hatian, (iḥtiyāṭ) dan tingkat pemahaman keagamaan. Dalam perspektif fikih Islam, ikan lele yang mengonsumsi najis dapat dikategorikan sebagai jallālah apabila konsumsi najis bersifat dominan dan menimbulkan perubahan pada bau, rasa, atau kualitas dagingnya, sehingga hukum konsumsinya bersifat kondisional hingga dilakukan proses istibrā’.Penelitian ini menegaskan pentingnya penyelarasan prinsip fikih Islam dengan praktik budidaya perikanan modern guna menjamin konsumsi makanan yang halal dan ṭayyib.
Faktor Penghambat Pendaftaran Merek Pada Umkm (Tapai Gambut 5 Saudagar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan) Rafly, Muhammad Sultan; Syaugi, Ahmad; Fauziannor, Ahmad; Rahman, M. Aditya
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1639

Abstract

Pendaftaran merek merupakan syarat lahirnya hak atas merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bagi UMKM, merek yang terdaftar berperan penting untuk membangun identitas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memberikan perlindungan hukum dari penggunaan tanpa izin. Namun, tingkat pendaftaran merek pada UMKM masih rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pendaftaran merek pada UMKM Tapai Gambut 5 Saudagar di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi lapangan dan studi pustaka, dengan data primer diperoleh dari wawancara terhadap Ibu Nurul Husna selaku anak pemilik usaha, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pendaftaran merek dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan pemahaman mengenai prosedur dan mekanisme pendaftaran merek sehingga proses dianggap rumit, serta pertimbangan biaya pendaftaran yang dinilai relatif mahal bagi UMKM. Faktor eksternal berupa minimnya sosialisasi, edukasi, dan pendampingan dari pihak terkait (DJKI maupun pemerintah daerah) kepada pelaku UMKM. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan literasi HKI, pendampingan teknis pendaftaran, serta kebijakan keringanan biaya/subsidi agar pendaftaran merek UMKM dapat meningkat.
Analisis Kesadaran Dan Kendala Pendaftaran Merek Pada Umkm Di Desa Manarap Lama Dan Manarap Tengah Asriannor, Asriannor; Gazali, Muhammad Indra; Nugraha, Riski Dwi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1640

Abstract

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Manarap Lama dan Desa Manarap Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman dan penerapan perlindungan hukum terhadap merek usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap pendaftaran merek, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai kesesuaian logo usaha dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap tiga pelaku UMKM di Desa Manarap Lama dan Desa Manarap Tengah, yaitu Toko Baju HJ. Hikmah, Es Teh Jumbo Ratu, dan Kedai Coffee Boy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM pada umumnya telah menyadari pentingnya pendaftaran merek, namun realisasi pendaftaran masih rendah. Kendala utama yang dihadapi meliputi prosedur yang dianggap rumit, keterbatasan biaya, serta kurangnya pendampingan teknis. Selain itu, ditemukan bahwa sebagian logo UMKM belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum merek karena penggunaan unsur pihak ketiga, kesalahan ejaan, serta desain yang belum memiliki daya pembeda yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dan instansi terkait dalam memberikan edukasi serta pendampingan teknis guna meningkatkan perlindungan hukum dan daya saing UMKM.
Pengaruh Hak Merek Terhadap Perkembangan Umkm Di Kabupaten Banjar Munawwir, Muhammad; Aghitsa, Muhammad Ridho; Syadewa, Ary
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1641

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional dan daerah, termasuk di Kabupaten Banjar. Salah satu faktor penting yang memengaruhi keberlangsungan dan perkembangan UMKM adalah kepemilikan hak merek. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas dan pembeda produk, tetapi juga sebagai sarana promosi, jaminan kualitas, serta alat perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hak merek terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Banjar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum serta bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku UMKM yang memiliki merek terdaftar dan yang belum mendaftarkan mereknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki merek terdaftar cenderung memiliki tingkat kepercayaan konsumen yang lebih tinggi, penjualan yang lebih stabil, serta perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap risiko peniruan merek. Sebaliknya, UMKM yang belum mendaftarkan mereknya berpotensi menghadapi berbagai permasalahan hukum dan ekonomi akibat minimnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, kepemilikan hak merek merupakan instrumen penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Kabupaten Banjar.
Praktik Perjodohan Online Untuk Mendapatkan Pasangan Hidup Perspektif Ulama Kabupaten Banjar Ulya, Lina
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1642

Abstract

Advances in communication technology have shifted the culture of introduction (ta'aruf) from conventional methods to digital platforms. This phenomenon of online matchmaking has sparked a debate about the sanctity of the value of marriage in the midst of the religious community of Banjar Regency. This research uses an empirical legal research method that aims to dissect the mechanism of online matchmaking and the construction of the thinking of local scholars. Data was collected through in-depth interviews to explore the legal basis and religious arguments of informants against the phenomenon. The results of the study show that there is a dynamic between the view of mubah as convenience (wasilah) and prudence (ihtiyath) in order to maintain the dignity of women. Online matchmaking is considered positive as long as it maintains sharia manners, data honesty, and is under the supervision of a guardian.
Kerangka Regulasi Open Banking Dan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fitrianto, Bambang; Gaja, Armilati Suryani Putri; Dalimunthe, Aldi Fadillah; Manurung, Anggreyny Vini R Br; Harahap, Aina Sari
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1645

Abstract

This research study investigates and analyzes the intersection of accelerated digitalization in the banking industry through the Open Banking model with the fundamental need to protect personal data. In the digital economy, open data access through Application Programming Interfaces (APIs) serves as a driver of financial innovation, but also increases risks to customer privacy. This study analyzes how existing regulatory tools address changes in data exchange between platforms to ensure that operational efficiency does not compromise the right to personal data. The purpose of this research study is to discuss legal norms related to the management of open banking and legal protection mechanisms for customers as data owners. This analysis focuses on the alignment of regulations with the financial services regulatory sector through the currently implemented personal data protection law. This analysis will provide a comprehensive discussion emphasizing the comprehensiveness of regulations on open banking, the appropriateness of legal forms of protection provided to bank customers, and the legal norms related to the management of open banking and legal protection mechanisms for customers as data owners. Furthermore, this study is useful in providing policy advice to financial authorities in formulating technical cybersecurity standards to reduce the possibility of misuse of customer data in the digital environment.
Identity Politics in The Scales of Fiqh Siyasah: an Analysis of The Concepts of Walayah and Kafa'ah in Public Leadership Zulfaidah, Rena; Kholik, Muhamad Abdul; Rajak, Rahmat
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1646

Abstract

Religious identity politics has become a controversial phenomenon in the political landscape of pluralistic countries, including Indonesia, often triggering polarization and testing the principles of democratic inclusivity. This study aims to analyze this phenomenon through the framework of Fiqh Siyasah (Islamic Constitutional Law), focusing on the dialectic between two main requirements of leadership Walāyah (authority/religious identity) and Kafā'ah (competence/managerial eligibility). Using a qualitative normative-philosophical literature study method, primary data in the form of the Qur'an and Hadith, as well as secondary data from classical and contemporary Fiqh Siyasah literature, were analyzed using the Usūl al-Fiqh and Maqāshid Syariah approaches. The results of the study show that Fiqh Siyasah demands the perfect integration of these two concepts. Shariah arguments establish Walāyah as a moral-theological commitment, but explicitly juxtapose it with Kafā'ah, which includes expertise, honesty, and managerial capacity as essential requirements for effective leadership (e.g., QS. Al-Qashash: 26). The tendency of modern identity politics is to absolutize formal Walāyah, thereby neglecting Kafā'ah. The Sharia implication of neglecting Kafā'ah is the emergence of collective damage (mafsadah) that threatens Maslahah 'Āmmah (public interest), including the destruction of unity (wahdah) and the emergence of incompetent leadership that fails to uphold universal justice ('Adalah). The conclusion of this study confirms that identity politics is only valid and constructive if it is directed at electing leaders with integrity and proven competence, making Kafā'ah a crucial consideration in Sharia law in order to realize the goal of Rahmatan lil 'Ālamīn.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Hidden Fees Praktik Periklanan Menyesatkan di Sektor Perbankan Digital Fitrianto, Bambang; Hardianto, Hardianto; Surbakti, Join Yordan; Marbun, Jessica Oktari; Sari, Mutia
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1647

Abstract

The rapid development of information technology and the digitalization of banking services have significantly transformed the delivery of financial products, particularly through digital banking platforms. While digital banking offers efficiency and convenience, it also gives rise to legal issues related to consumer protection, especially concerning the imposition of hidden fees through misleading advertising practices. Hidden fees are costs that are not transparently disclosed to consumers at the initial stage of product promotion, causing consumers to make financial decisions based on incomplete or inaccurate information. In the context of banking law, such practices raise serious legal concerns regarding transparency, fairness, and the accountability of banks toward consumers. The Indonesian legal framework has incorporated consumer protection principles, including the obligation of transparency, good faith, and prohibition of misleading advertising in banking services. However, regulatory arrangements specifically governing hidden fees in digital banking advertisements remain fragmented and lack explicit enforcement mechanisms, potentially leading to legal uncertainty and consumer vulnerability. This study aims to analyze the legal protection afforded to consumers against hidden fees arising from misleading advertising practices in the digital banking sector. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches by examining banking regulations, consumer protection laws, and legal doctrines related to transparency and liability. The findings indicate that banks may be held legally liable when hidden fees result from misleading advertisements, insufficient disclosure of costs, or violations of the principles of transparency and good faith. Therefore, clearer and more comprehensive legal regulation is necessary to strengthen consumer protection and ensure legal certainty in digital banking practices.
Kesadaran Hukum Dan Efektivitas Perlindungan Hak Merek Bagi Umkm: Analisis Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kota Banjarbaru Dan Kabupaten Barito Kuala) Lestari. MS, Habibah; Aulia, Laila; Sultan, Sultan
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1648

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap perlindungan hak merek serta menilai efektivitas perlindungan hak merek bagi UMKM di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap pelaku UMKM dan dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM telah memiliki pemahaman mengenai pentingnya hak merek sebagai perlindungan hukum atas identitas usaha, namun belum seluruhnya diwujudkan dalam tindakan pendaftaran merek. Berdasarkan analisis teori efektivitas hukum, perlindungan hak merek bagi UMKM belum berjalan secara efektif, yang dipengaruhi oleh faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan pendampingan hukum agar perlindungan hak merek dapat berfungsi secara optimal sebagai aset strategis bagi UMKM.
Pendapat Tokoh Agama Tentang Peti Tabala Sebagai Bentuk Pemakaman Alternatif Sulaiman, Sulaiman
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1651

Abstract

Penelitian ini membahas praktik penggunaan tabala sebagai bentuk pemakaman alternatif di masyarakat, dengan fokus pada aspek hukum Islam dan realitas sosial yang melatarbelakanginya. Tabala merupakan peti yang digunakan untuk menguburkan jenazah, terutama di wilayah dengan kondisi tanah berair, rawa, atau mudah amblas. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian praktik tabala dengan prinsip fiqih dan maqāṣid al-syarī‘ah serta pandangan tokoh agama terhadap penggunaannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi pustaka terhadap literatur fiqih klasik dan kontemporer, fatwa ulama, serta artikel ilmiah, yang dilengkapi dengan wawancara tokoh agama dan pihak KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tabala tanpa kebutuhan dinilai makruh karena tidak sesuai dengan sunnah pemakaman Nabi Muhammad SAW. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti tanah berair, jenazah rawan rusak, atau tidak dapat tertutup sempurna, tabala dapat berstatus boleh bahkan wajib demi menjaga kehormatan jenazah. Pandangan tokoh agama juga menunjukkan adanya perbedaan dalam memahami batas kebutuhan dan darurat, yang menegaskan bahwa hukum tabala bersifat kontekstual. Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, praktik tabala dapat dibenarkan selama bertujuan menjaga martabat manusia dan menghilangkan kemudaratan. Dengan demikian, tabala tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan agama, melainkan sebagai bentuk adaptasi lokal yang mengintegrasikan tuntunan syariat dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat.

Page 6 of 9 | Total Record : 89

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue