cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 550 Documents
 32   33   34   35   36 
Analisis Tentang Tradisi Bahilah Pada Masyarakat Banjar Terhadap Orang Yang Meninggal Dunia M. Amin Rizki
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.975

Abstract

Tulisan ini membahas tentang adat Banjar berupa Bahilah yang sering terjadi di kehidupan masyarakat Banjar setelah adanya kematian. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat dan juga guru agama yang mengajar di pesantren tentang hukum Bahilah tersebut. Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah wawancara secara langsung kepada tokoh masyarakat dan guru agama yang biasanya sering mengikuti tradisi Bahilah tersebut. Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa tradisi Bahilah itu boleh dengan sebab mengikut kepada imam Abu Khanifah yang menyatakan bahwa setiap orang yang meninggal dunia itu ada kewajiban dan yang melaksanakan kewajiban itu adalah bagi orang yang hidup.
Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo (Studi Fatwa No: 153/Dsn-Mui/Vi/2022) Irma Amanda; Sri Aulia; Fakhriyyah Zulfa Hany
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.977

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo dalam konteks perbankan syariah, dengan fokus pada implikasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman pelaksanaan prinsip syariah. Pelunasan utang lebih cepat diatur oleh fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000, yang mengharuskan lembaga keuangan syariah memberikan potongan kepada nasabah yang melunasi lebih awal, baik dalam bentuk pengurangan bunga maupun penurunan harga barang. Penelitian ini juga menyoroti tujuan utama dari fatwa DSN-MUI Nomor 153/2022 yang berfokus pada perbaikan citra lembaga keuangan syariah dan pembentukan ekosistem yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelunasan utang lebih awal memberikan keuntungan bagi nasabah, seperti penghematan biaya dan kebebasan dari kewajiban cicilan di masa depan. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah tetap memperoleh kompensasi yang adil atas waktu yang telah berjalan dan dapat menjaga keberlanjutan operasionalnya. Fatwa DSN-MUI berperan sebagai pedoman yang mengarahkan pelaksanaan transaksi pembiayaan murabahah sesuai dengan prinsip syariah, tanpa melibatkan unsur riba. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelunasan utang pembiayaan murabahah lebih cepat membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan berkontribusi pada pengembangan industri perbankan syariah yang lebih transparan dan berkelanjutan.
Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 159 Tentang Jual Beli Al-Mal Al-Musytarak Dan Al- Mal Al-Musya: Kajian Fiqh Muamalah Dan Implementasi Di Era Digital Sri Mulyani Dewi; Dian Farhiya Rati; Cindy Nurrahim
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.978

Abstract

Fatwa DSN-MUI No. 159/DSN-MUI/2024 tentang Jual Beli Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Mal Al-Musy’ merupakan salah satu panduan penting dalam fiqh muamalah yang merespons perkembangan transaksi di era modern, termasuk dalam konteks digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis fatwa tersebut dari perspektif fiqh muamalah, sekaligus mengeksplorasi implementasinya dalam era digital yang ditandai oleh teknologi keuangan dan model kepemilikan bersama. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi latar belakang penerbitan fatwa ini yang dilandasi kebutuhan masyarakat untuk memastikan transaksi kepemilikan bersama sesuai syariah. Kajian ini memberikan perhatian khusus pada dinamika ekonomi digital yang memunculkan model baru dalam kepemilikan dan pengelolaan harta. Fatwa ini dianalisis berdasarkan dalil-dalil Al-Qur’an dan Sunnah, yang kemudian diperkuat oleh kaidah fiqh seperti prinsip keadilan (al-‘adalah), keterbukaan (at-tawazun), dan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah (ghasab). Landasan ini memberikan dasar hukum yang kokoh bagi aplikasi fatwa dalam berbagai bentuk transaksi. Dari perspektif fiqh muamalah, fatwa ini menegaskan pentingnya kesepakatan dan kejelasan dalam pengelolaan Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Mal Al-Musy’. Prinsip utama seperti larangan gharar (ketidakpastian) dan keharusan musyawarah antara pemilik menjadi pilar dalam pelaksanaan jual beli jenis ini. Implementasi di Era Digital Penelitian ini mengungkap bagaimana fatwa ini relevan dengan perkembangan ekonomi digital, seperti aplikasi crowdfunding, platform investasi kolektif, dan tokenisasi aset. Implementasi fatwa dalam konteks digital memerlukan inovasi syariah agar tetap menjaga prinsip keadilan tanpa mengurangi efisiensi teknologi. Kajian ini juga membahas tantangan yang muncul, seperti kerumitan identifikasi kepemilikan dalam jaringan digital, kurangnya edukasi syariah bagi pengguna platform digital, serta potensi penyalahgunaan teknologi dalam transaksi yang melibatkan harta kolektif. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan pengembangan platform digital berbasis syariah yang transparan dan akuntabel, serta memperkuat peran lembaga fatwa dalam memberikan panduan kepada pelaku ekonomi digital. Pelatihan dan edukasi tentang prinsip syariah juga menjadi kebutuhan mendesak.
Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Fadhela Khairatun Hisan; Noor Khaliza Utami
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.979

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga integritas dan netralitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang- undangan, dokumen resmi, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, pencegahan pelanggaran, penindakan, dan penyelesaian sengketa dalam setiap tahapan Pilkada. Prinsip integritas dan netralitas menjadi dasar utama dalam fungsi Bawaslu, yang menuntut lembaga ini untuk bertindak secara transparan dan tidak berpihak. Meskipun Bawaslu menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan pengaruh politik, lembaga ini tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal. Penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan terhadap penguatan peran Bawaslu untuk memastikan Pilkada yang kredibel dan berlandaskan pada prinsip keadilan.
Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Di Internet Shofian; Muhammad Rizky Firdaus; Fery Virdaus
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.980

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena penyebaran konten pornografi di internet dari perspektif normatif, khususnya terkait regulasi yang berlaku di Indonesia. Dua regulasi utama yang dibahas adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Kedua undang-undang ini mengatur larangan, sanksi, dan tanggung jawab hukum bagi pelaku penyebaran konten pornografi. Penelitian ini juga memaparkan modus operandi yang digunakan dalam penyebaran konten pornografi, termasuk pemanfaatan media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya. Tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum, seperti kesulitan melacak pelaku dan keterbatasan kerjasama internasional, juga menjadi sorotan. Solusi komprehensif diperlukan melalui penguatan regulasi, peningkatan pengetahuan aparat penegak hukum, serta kerjasama internasional dalam menanggulangi masalah ini.
Kepercayaan Adat Tradisi Kaum Melanau Dalam Mengadakan Pesta Kual Dayang Natasha Binti Awang Gafar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.981

Abstract

Pesta Kaul adalah salah satu perayaan tradisional yang penting bagi masyarakat Melanau di Malaysia, khususnya di kawasan pesisir pantai negeri Sarawak. Perayaan ini bukan sahaja mencerminkan kepercayaan adat dan tradisi masyarakat Melanau, tetapi juga merupakan manifestasi hubungan mereka dengan alam semula jadi dan roh nenek moyang. Kepercayaan adat dalam Pesta Kaul melibatkan pelbagai ritual dan upacara, yang bertujuan untuk memohon restu, keselamatan, dan hasil yang baik dalam kehidupan, terutamanya berkaitan dengan pertanian dan perikanan. Ritual utama termasuklah sembelihan haiwan, doa kepada roh-roh nenek moyang, serta persembahan kepada dewa laut dan tanah. Melalui Pesta Kaul, masyarakat Melanau bukan sahaja merayakan hasil bumi, tetapi juga memperkukuhkan ikatan sosial dan spiritual dalam komuniti. Artikel ini akan mengkaji peranan dan kepentingan kepercayaan adat dan tradisi dalam pelaksanaan Pesta Kaul, serta impaknya terhadap kelestarian budaya dan identiti masyarakat Melanau.
Ritual Baayun Anak Di Kalimantan Tengah Mohamad Alif Ramizan Bin Mohamad Ramlee
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.982

Abstract

Artikel ini mencoba menjelaskan konsep dan ritual berhubungan dengan Baayun Anak atau dalam masyarakat Dayak. Penelitiannya adalah berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan pada tahun 2012 hingga 2013 di desa Dayak di Sampit, Kalimantan Tengah. Baayun Anak yang berkembang saat ini telah tantangan keberlanjutan agar tetap eksis. Ada beberapa temuan penelitian sebagai berikut: pertama, Baayun Anak mempunyai telah menjadi tradisi budaya suku Dayak di Kalimantan sejak dahulu kala nenek moyang mereka yang beragama Kaharingan. Setelah Islam masuk abad keenam belas M, kebudayaan Islam dan tradisi Baayun Anak ternyata saling melengkapi dan berkembang secara harmonis. Kedua, baayun anak berubah di tengah kesinambungan. Perubahannya menyangkut pandangan masyarakat terhadap praktek kehidupan dalam hal ini Baayun anak dikaitkan dengan perubahan pengalaman. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal terkait dengan perubahan tersebut, antara lain fakta itu Ritual Baayun Anak telah mengalami berbagai perubahan, lebih lagi penekanan terhadap situasi saat ini.
Implikasi Hukum Terhadap Mahasiswa Perantau Yang Tidak Mengurus Pindah Daftar Pemilih Dan Memilih Golput Dalam Pemilu Di Indonesia Andreas Bima Aria putra; Lia Nofita Sari; Muhammad Rizky Ramadhan
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.983

Abstract

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif warga negara. Mahasiswa perantau sering kali menghadapi kendala dalam menggunakan hak pilihnya karena tidak mengurus pindah daftar pemilih. Akibatnya, banyak dari mereka yang memilih untuk golput (tidak memilih) dalam pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti implikasi hukum bagi mahasiswa perantau yang tidak mengurus pindah daftar pemilih dan memutuskan untuk golput. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini meneliti berbagai peraturan perundangundangan terkait hak pilih serta dampak hukum yang mungkin timbul akibat tindakan golput di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya sanksi hukum langsung bagi pemilih yang golput, namun hal tersebut dapat mengurangi legitimasi pemilu dan berpotensi mempengaruhi representasi politik yang dihasilkan.
Kendala Pada Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Nazwa Nabila; Luthfia Dwi Putri; Syufiya Putri; Bahran; Nuril Khasyi’in; Mufti Wardani; Anwar Hafidzi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.985

Abstract

Minuman beralkohol merupakan produk yang memiliki dampak sosial dan kesehatan yang signifikan. Di Kota Banjarmasin, regulasiterkait penjualan minuman beralkohol menjadi perhatian penting dalam rangka menjaga ketertiban umum dan melindungimasyarakat, terutama generasi muda, dari dampak negatif yang ditimbulkan. Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan PeraturanDaerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol sebagai upaya pengendalian distribusi dan peredaran minuman beralkohol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapidalam implementasi Perda tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode studi kasus diterapkan di beberapa wilayah di Kota Banjarmasin dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pejabat di dinas pengawasan, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda ini masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya lemahnya penegakan hukum akibat keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar-instansi, kesulitan dalam pembuktian pelanggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol. Faktor ekonomi dan sosialbudaya turut berperan dalam mempengaruhi efektivitas Perda ini. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pengawasan yang optimal,perlu dilakukan sosialisasi yang intensif serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol. Diharapkan pula adanya penegakan hukum yang lebih tegas untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat.
Studi Teoritis Tentang Implementasi Hukum Transaksi Digital Di Indonesia: Perspektif Mazhab Hukum Islam Dan Hukum Positif M.Yudha Hilmawan; Ibnu Rizkhan Gynastsiar; Fakhrur raji
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.986

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Di Indonesia, transaksi digital semakin menjadi pilihan utama masyarakat karena kemudahan dan efisiensi yang ditawarkannya. Namun, dinamika ini juga menghadirkan tantangan dalam aspek regulasi hukum, seperti perlindungan konsumen, keabsahan transaksi, dan pengawasan aktivitas ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum transaksi digital di Indonesia dari perspektif Mazhab Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hukum Islam, melalui prinsip-prinsip fiqh muamalat, menawarkan panduan normatif dalam transaksi digital, terutama terkait keabsahan dan etika. Di sisi lain, hukum positif Indonesia, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memberikan kerangka teknis untuk perlindungan hukum dan pengawasan transaksi digital. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara kedua sistem hukum ini, keduanya memiliki potensi untuk saling melengkapi dalam mengatasi tantangan hukum di era digital. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana hukum di Indonesia dan menawarkan rekomendasi untuk pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat digital.

Page 34 of 55 | Total Record : 550

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue