Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Articles
550 Documents
<![CDATA[Penelitian Tradisi Sunatan Di Kampung Tian Matu Sarawak Malaysia ]]>
<![CDATA[Mohammad Husammudin]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.988
<![CDATA[Tradisi Sunatan di Kampung Tian Matu Sarawak Malaysia, Bentuk tradisi sunatan ini meliputi atribut yang digunakan dan prosesi tradisi Sunatan ini dimana pemakaian anak-anak khitan dengan memakai baju melayu dan anak khitan ini dibawa keliling kampung dan sewaktu hendak melaksanakan tradisi sunatan ini, acara bacaan doa selamat bagi memberkati majlis tersebut, paluan kompang bagi menghilangkan rasa takut dan timbul sifat berani di dalam diri anak-anak khitan, siraman air oleh tokoh masyarakat bagi memberikan semangat untuk menghadapi Sunatan itu dengan selamatnya. Di dalam tradisi sunatan kampung Tian Matu, pantangan ada dimasukkan karena menjaga kesehatan diri anak khitan tersebut. Pantangan tersebut diamalkan oleh orang tua tersebut sehingga kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi dan teori akulturasi dengan pendekatan fungsional. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Tradisi Sunatan di kalangan masyarakat Kampung Tian dikaitkan dengan adaptasi dimana unsur budaya seperti pemakaian baju melayu,paluan kompang dan siraman air ini dimasukkan dan diadaptasi di Kampung Tian Matu. Kedua, pencapaian tujuan ini dimana Tradisi Sunatan dilakukan untuk menjalankan perintah Allah Swt karena mempunyai kebaikan daripada sains yaitu dapat menghindarkan penyakit. Ketiga, intergrasi di Kampung Tian ini dimana dapat memberitahu keunikan unsur budaya dipamerkan sewaktu Tradisi Sunatan dilakukan. Keempat, pemeliharaan pola ini dikaitkan dengan sewaktu Tradisi Sunatan dilakukan unsur Islam diterapkan bagi memberkati majlis tersebut dan mendapat pahala bagi yang mendukung Tradisi Sunatan ini. Kemudian, mayoritas Kampung Tian Matu merespon pelaksanaan Tradisi Sunatan ini dengan tanggapan yang positif.]]>
<![CDATA[Pendapat Pengajar Pondok Dalam Menyikapi Tradisi Melabuh Pada Masyarakat Banjar ]]>
<![CDATA[Fajriyan Fadillah]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.990
<![CDATA[Salah satu bentuk dari keberagaman kearifan lokal yang masih lestari hingga saat ini adalah kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat Banjar. Di beberapa daerah di bantaran sungai Kota Banjarmasin terdapat berbagai kearifan lokal dalam bentuk aturan-aturan serta tradisi yang telah turun temurun. Masyarakat bantaran sungai adalah kelompok masyarakat yang bermukim di tepian sungai yang menjadikan sungai sebagai sumber kehidupan. Berbagai jenis aktivitas yang dilakukan di sungai yakni antara lain menjadikan sungai sebagai tempat untuk bekerja, eksploitasi sumber daya alam yang berasal dari sungai seperti air sungai dan ikan sungai yang bisa dijual serta dijadikan lauk untuk makan sehari-hari.]]>
<![CDATA[The Influence Of Social Capital And Human Capital On The Performance Of Small And Medium Enterprises In The City Of North Padang Lawas ]]>
<![CDATA[Replita]]>;
<![CDATA[Nursyirwan Effendi]]>;
<![CDATA[Taufika Ophiyandri]]>;
<![CDATA[Alfan Miko]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.992
<![CDATA[The food and beverage industry in North Padang Lawas requires a lot of labor. Companies use labor as social and human capital. The purpose of this study is to descriptively analyze, analyze the effect of human capital and social capital on the performance of food and beverage SMEs in North Padang Lawas City, and then make recommendations to improve SME performance. The methods used in this study include performance value analysis (IPA), fish bar diagrams, and structural formula analysis (SEM) with a Partial Least Squares (PLS) approach. The results of SEM analysis showed that. As a result, it is recommended to improve the performance of SMEs through supporting activities, such as establishing a quality control system and production implementation standards, improving the facilities owned by SMEs, and participating in training that improves the ability of SME employees.]]>
<![CDATA[The Impact of Political Polarization on Social Cohesion in a Multicultural Society ]]>
<![CDATA[Wardani, Mufti]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.994
<![CDATA[Political polarization is a growing phenomenon in multicultural societies, having a significant impact on social cohesion. This polarization can trigger social fragmentation, deepen the gap between groups, and hamper constructive dialogue in the public sphere. This research aims to analyze the impact of political polarization on social relations in multicultural societies, by highlighting factors that exacerbate divisions and identifying mitigation strategies that can be applied to strengthen social solidarity. Using a qualitative approach with literature review and in-depth interviews, this research reveals that political polarization is often exacerbated by ideological factors, religious differences, and the role of social media in reinforcing exclusive narratives. The results show that in societies with high levels of multiculturalism, the impact of political polarization is more complex and can lead to increased intolerance and social conflict. Therefore, inclusive policies and political education that emphasize the importance of dialogue and tolerance are needed to strengthen social cohesion amid political differences.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Akuisisi Dan Merger Lintas Negara (Cross Border) Sektor Perbankan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Karmila Sari Sukarno]]>;
<![CDATA[Reky Nurviana]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.995
<![CDATA[Penelitian ini membahas dampak hukum dari praktik merger dan akuisisi bank lintas negara di Indonesia dalam konteks liberalisasi dan integrasi perbankan. Sejak ratifikasi perjanjian GATT dan WTO pada 1994, liberalisasi perbankan telah membuka peluang bagi pengambilalihan bank oleh investor asing, yang memengaruhi struktur kepemilikan dan operasional bank. Penelitian ini menganalisis tantangan dan peluang terkait regulasi yang berlaku, seperti UU Perbankan dan peraturan pemerintah tentang penggabungan dan akuisisi perseroan. Meskipun ada tantangan dalam perbedaan regulasi antar negara dan potensi risiko monopoli, merger dan akuisisi lintas negara dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat integrasi keuangan global, serta menarik investasi asing yang mendukung perekonomian Indonesia.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapannya (Studi Kantor Notaris Di Kabupaten Wonogiri) ]]>
<![CDATA[Immawati Uswatun Chasanah]]>;
<![CDATA[Nimas Buana]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.996
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Dari Seorang Notaris Itu Sendiri Terhadap Akta Otentik Yang Telah Dibuat Di Hadapannya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode empiris, dengan melakukan observasi secara langsung dilapangan dan wawancara langsung di Kantor Notaris Immawati USwatun Chasanah, S.H., M.Kn., Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi maka selanjutnya dianalisi secara kualitatif. Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat di Hadapannya Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya terbagi menjadi 3 bentuk yaitu: a. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata b. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana c. Tanggung Jawab Notaris Secara Administrasi. Sementara akta yang dibuat dihadapan Notaris apabila memuat keterangan yang tidak benar atau tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan maka maka dapat dikatakan itu merupakan sebuah tindak pidana. Akan tetapi Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sebenarnya berada diantara mungkin/tidak mungkin melakukan pemalsuan akta dengan pihak yang menghadap untuk meminta dibuatkan aktanya. Notaris yang telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi pidana dalam Pasal 264 KUHP yaitu pemalsuan yang diperberat karena objek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi yaitu terhadap akta autentik. Dalam praktik, para pihak memungkinkan untuk mengajukan surat-surat atau dokumen palsu kepada notaris. Keterangan palsu yang diberikan penghadap tersebut dapat berupa pernyataan yang diberikan secara lisan oleh penghadap atau dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang tidak sah/palsu pada saat pembuatan akta dilakukan.]]>
<![CDATA[Memediasi Pertikaian Pasangan Suami Istri Terhadap Problematika Perceraian Di Bp4 Kua Kecamatan Kota Ternate Selatan ]]>
<![CDATA[Endang Kuswati]]>;
<![CDATA[Abu Sahman Nasim]]>;
<![CDATA[Marwa]]>;
<![CDATA[Darsis Humah]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.997
<![CDATA[Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan adalah organisasi yang bersifat semi pemerintah sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang perkawinan serta bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam. Penelitian ini adalah bertujuan untuk Mendeskripsikan Fungsi BP4 di KUA Kota Ternate Selatan dalam Memediasi Perikaian Pasangan Suami Istri Terhadap Problematika Perceraian. Mendeskripsikan upaya dan kendala yang dihadapi BP4 di KUA Kota Ternate Selatan dalam upaya menjalankan fungsinya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun metode pendekatan adalah deskriptif analisis yang merupakan suatu pengumpulan data secara akurat dari suatu fenomena yang ada untuk dianalisis, sehingga diperoleh gambaran terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa BP4 belum melaksanakan Fungsinya dengan baik, dikarenakan belum ada dukungan dana dari pemerintah sehingga menyebabkan BP4 belum berkembang dengan baik. Hal ini terlihat dari peranannya yang hanya sebagai penasehat bimbingan konseling saja yang memang tidak membutuhkan biaya sama sekali. Upaya yang dilakukan BP4 KUA Ternate Selatan adalah memediasi, setiap persoalan rumah tangga pihak BP4 melakukan mediasi, dan melakukan konsultasi perkawinan. BP4 juga berusaha semaksimal mungkin memberikan bimbingan dan nasehat perkawinan kepada suami istri dalam berbagai konteks rumah tangga.]]>
<![CDATA[Analisis Mashlahat Terhadap Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Permendagri No.109 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat Dikota Banjarbaru ]]>
<![CDATA[Mahfuzhah Hijjati]]>;
<![CDATA[Fauziah Hayati]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.999
<![CDATA[Pernikahan di bawah tangan menjadi salah satu problem pernikahan karena tidak memiliki kekuatan hukum akibat tidak mempunyai akta otentik sebagai bukti sahnya pernikahan, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di masa depan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan kebijakan pemberlakuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh pasangan nikah siri untuk pengurusan administrasi kependudukan, seperti penerbitan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Tujuan penelitian untuk menganalisis terkait penerbitan kartu keluarga perkawinan tidak tercatat dengan menggunakan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak, berdasarkan perspektif prinsip mashlahat dan memberikan solusi yang tepat tanpa mengesampingkan peraturan pencatatan perkawinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi kepada lima Kepala KUA di Kota Banjarbaru. Hasil wawancara penulis dengan informan menunjukkan bahwa SPTJM memiliki peran sebagai solusi alternatif sementara yang sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah yaitu mempermudah masyarakat dalam memperoleh hak administrasi kependudukannya dalam menerbitkan kartu keluarga guna mendukung kelancaran berbagai kebutuhan administratif dan akses layanan sosial dengan tetap memperhatikan keabsahan data dan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan berlaku.]]>
<![CDATA[Analisis Urgensi Ibu Menyusui Perspektif Islam Dan Kesehatan ]]>
<![CDATA[Reva Klara]]>;
<![CDATA[Ika Mardiatul Ulfa]]>;
<![CDATA[Evie Trihartiningsih]]>;
<![CDATA[Dian Purnama Putri]]>;
<![CDATA[Naiya]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.1000
<![CDATA[Menyusui adalah kewajiban yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 233, yang mewajibkan ibu menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi menyusui dalam perspektif Islam berdasarkan Al-Qur’an, hadis, dan pandangan fiqih. Hasil kajian menunjukkan bahwa menyusui adalah hak anak dan kewajiban ibu, dengan ayah bertanggung jawab menyediakan nafkah. Islam juga memberikan fleksibilitas dalam penyapihan sebelum dua tahun, asalkan berdasarkan kesepakatan orang tua. Menyusui juga memiliki manfaat kesehatan penting bagi bayi.]]>
<![CDATA[Hukum Keluarga Di Negeri Gajah Putih Thailand ]]>
<![CDATA[Andhi Irawan]]>;
<![CDATA[M. Fahmi Al-Amruzi]]>;
<![CDATA[Ahmad Sukris Sarmadi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.1002
<![CDATA[Artikel ini membahas hukum keluarga Islam di Thailand, khususnya di wilayah selatan seperti Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun, yang memiliki populasi Muslim signifikan. Meskipun Thailand adalah negara mayoritas Buddha, Muslim di wilayah tersebut menikmati kebebasan menjalankan hukum keluarga Islam, termasuk pernikahan dan waris, yang diatur oleh hukum Islam setempat. Artikel ini juga mengeksplorasi kebijakan pemerintah Thailand dalam mendukung komunitas Muslim, termasuk pengangkatan Dato' Yuttitham sebagai hakim agama. Di samping itu, artikel ini menyoroti tantangan kontemporer seperti pernikahan beda agama dan maraknya pernikahan sesama jenis di Thailand yang mempengaruhi norma hukum keluarga Islam. Artikel ini memberikan perspektif perbandingan dengan negara lain di Asia Tenggara terkait hukum keluarga Islam, peran adat istiadat, serta respon pemerintah terhadap berbagai isu yang dihadapi komunitas Muslim.]]>
