cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 550 Documents
 35   36   37   38   39 
Dasar-Dasar Ilmu Falak: Pengenalan terhadap Astronomi dalam Perspektif Islam Mahmud, Hamdan
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i4.1031

Abstract

Ilmu falak, or Islamic astronomy, is a discipline that studies the movements of celestial bodies such as the sun, moon, stars, and planets. This research aims to outline the basics of ilmu falak and explain its relevance to Islamic teachings. Using a literature review approach, this study examines the fundamental concepts of ilmu falak, its historical development in Islamic civilization, and its relationship with modern astronomy. The results show that ilmu falak plays a crucial role in determining prayer times, the direction of the Qibla, the beginning of the lunar months, and celestial phenomena such as eclipses. Numerous verses in the Qur'an and Hadith emphasize the importance of studying the heavens as signs of Allah's greatness. Thus, ilmu falak is not only a tool for understanding the universe but also a means of drawing closer to the Creator. This article suggests the need for integrating ilmu falak with modern technology and increasing public education about the importance of this science in religious life.
Evaluasi Kinerja Divisi Operasional Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Pt. Harapan Bahtera Internusa Banjarmasin Setyo Slamet Raharjo
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.1035

Abstract

Evaluasi koordinasi karyawan dan kinerja operasional selama produktivitas peralatan muat dan bongkar batubara (Conveyer) merupakan faktor penentu terhadap kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas peralatan muat dan bongkar batubara (Conveyer). Penelitian ini dilakukan di PT. Harapan Bahtera Internusa Banjarmasin dengan jumlah sampel sebanyak 100 karyawan. Data dikumpulkan melalui instrumen dalam bentuk kuesioner yang telah diuji dengan skala Likert. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian pertama menemukan bahwa koordinasi karyawan memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap produktivitas peralatan muat dan bongkar batubara (Conveyer). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja operasional memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap produktivitas peralatan muat dan bongkar batubara (Conveyer). Koordinasi karyawan dan kinerja operasional yang relevan dalam produktivitas peralatan muat dan bongkar batubara (Conveyer) memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, sehingga produktivitas peralatan muat dan bongkar batubara (Conveyer) sebagai variabel intervening terbukti dapat meningkatkan koordinasi karyawan dan kinerja operasional terhadap kepuasan pelanggan.
Reformasi Hukum Keluarga Di Pakistan: Implementasi Muslim Family Law Ordinance 1961, Regulasi, Tantangan, Dan Dampaknya Akhmad Syahroni; Syaripuddin Syaripuddin; Ali Murtadho Emzaed
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.1042

Abstract

Ordonansi Hukum Keluarga Muslim (MFLO) 1961 adalah peraturan penting dalam hukum keluarga Pakistan yang bertujuan untuk mereformasi sistem hukum Islam agar lebih sesuai dengan kebutuhan sosial dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Peraturan ini mencakup berbagai aturan, seperti usia minimum untuk menikah, kewajiban pendaftaran pernikahan, dan persyaratan yang lebih ketat untuk poligami. Salah satu ketentuan utamanya adalah kewajiban untuk mendaftarkan pernikahan, yang bertujuan untuk mencegah pernikahan yang tidak terdaftar. Jika pernikahan dilakukan di luar negeri, pasangan harus melaporkan dan mendaftarkannya di Pakistan agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Selain itu, MFLO 1961 menetapkan usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dengan hukuman bagi para pelanggarnya. Peraturan ini juga mengatur poligami, yang mengharuskan pria yang ingin menikah lagi untuk mendapatkan izin tertulis dari Dewan Arbitrase dan persetujuan dari istri sebelumnya. Jika pernikahan kedua dilakukan tanpa izin, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, dan istri pertama berhak mengajukan gugatan cerai. Hak-hak perceraian perempuan juga diperkuat di bawah MFLO 1961, yang memungkinkan mereka untuk mengajukan gugatan cerai jika suami mereka menghilang, gagal memberikan nafkah, atau terlibat dalam poligami ilegal. Selain itu, Undang-Undang Mas Kawin dan Hadiah Pengantin (Pembatasan) 1976 membatasi jumlah mas kawin untuk mencegah tuntutan berlebihan yang membebani pengantin pria. Dalam hal warisan, MFLO 1961 memperkenalkan konsep wasiat wajibah, yang memungkinkan cucu untuk menerima bagian warisan jika orang tua mereka mendahului kakek-nenek mereka. Terlepas dari perubahan signifikan yang dibawa oleh MFLO 1961, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dari kelompok konservatif yang menentang pencatatan pernikahan dan pembatasan poligami, karena dianggap bertentangan dengan mazhab Hanafi. Selain itu, kendala sosial dan budaya masih terus menghalangi penerapan hak-hak perempuan, terutama dalam hal perceraian dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, reformasi hukum keluarga ini tetap menjadi langkah penting bagi Pakistan dalam menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan modernitas dan memastikan keadilan bagi semua anggota masyarakat.
Pendapat Ulama Terhadap Tradisi Bamandi-Mandi Pangantin Sebelum Walimatul ‘Urs (Studi Kasus Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas) M. Firjatullah; Rahmat Fadillah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.1043

Abstract

Penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai pendapat ulama dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi sebelum melaksanakan perkawinan contohnya bamandi-mandi pangantin. Tradisi bamandi-mandi pangantin telah ada sejak zaman nenek moyang kita dan masih banyak dilakukan di masyarakat contohnya masyarakat di kecamatan Kapuas Barat. Namun yang perlu diperhatikan adalah dalam melestarikan sebuah tradisi harus sesuai dengan hukum Islam. Dari hasil observasi awal, masih ada masyarakat yang melaksanakan tradisi bamandi-mandi pangantin dengan membuka aurat dan niat yang salah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (Field Research) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah alasan masyarakat kecamatan Kapuas Barat melaksanakan tradisi bamandi-mandi pangantin sebelum walimah,dan perspektif Ulama Kapuas terhadap bamandi-mandi pangantin yang dilaksanakan di kecamatan Kapuas Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data diolah dalam bentuk editing dan matriks, dan dianalisis berdasarkan teori urf dan maslahah mursalah.
Keadilan Distributif Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Kajian Yuridis Dan Sosiologis Abdul Jamil; Kholisatun Nikmah; Nur Fuadi Rahman
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.1044

Abstract

Penelitian ini membahas keadilan distributif dalam pembagian harta bersama pasca perceraian melalui pendekatan yuridis dan sosiologis. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis konsep harta bersama berdasarkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif di Indonesia, serta melihat implementasi prinsip keadilan distributif dalam putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) dengan teknik analisis normatif terhadap undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pembagian harta bersama tidak selalu dilakukan secara merata (50:50), tetapi mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam perkawinan. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan penerapan prinsip keadilan distributif, di mana pembagian harta bersama didasarkan pada sejauh mana suami atau istri berperan dalam memperoleh aset selama pernikahan.
Jual Beli Sistem Dropship: Antara Peluang Bisnis Dan Gharar Yang Terlarang Fithriana Syarqawie
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.1049

Abstract

Model bisnis dropshipping telah menjadi fenomena populer di era digital, terutama dalam perdagangan elektronik (e-commerce). Namun, praktik ini menimbulkan pertanyaan hukum dari perspektif fikih Islam, khususnya terkait akad jual beli yang sah dan larangan gharar (ketidakjelasan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian sistem dropshipping dengan prinsip muamalah Islam, mengidentifikasi potensi pelanggaran syariah seperti ketiadaan kepemilikan barang (milkiyah) saat akad, ketidakjelasan spesifikasi produk, serta risiko penipuan (tadlis). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis literatur fikih klasik dan kontemporer, serta studi kasus praktik dropshipping di platform e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dropshipping dapat diperbolehkan secara syariah dengan memenuhi beberapa syarat, seperti transparansi deskripsi produk, kepastian pengiriman, dan kejelasan akad. Namun, jika terdapat unsur ketidakpastian yang signifikan atau penipuan, praktik ini dapat tergolong transaksi terlarang karena mengandung gharar. Solusi syar’i yang ditawarkan meliputi penerapan akad wakalah bil ujrah (perwakilan dengan fee) atau murabahah, serta kolaborasi dengan supplier terpercaya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi bagi pelaku bisnis dan regulasi platform e-commerce berbasis syariah untuk meminimalisasi risiko pelanggaran prinsip muamalah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pelaku bisnis muslim dan pengembangan ekonomi syariah di era digital.
Analysis Of The Gap Between The Process Of Forming Legislation And The Decision Process Of The Constitutional Court Suhaeri Suhaeri
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.1054

Abstract

This article explains the gap between what was decided in the legislative process and the decision given by the Constitutional Court. This type of research is qualitative research with a normative juridical approach. As well as descriptive analysis methods. The results of this research show that the gap between the legislative process and the decision of the Constitutional Court occurs at the stage of discussing the bill and its academic text which is carried out only by the DPR and the President and DPD, while in the Constitutional Court the most decisive stage is at the trial examination stage and the Judges Deliberation Meeting ( RPH) which is the stage of deciding a case carried out by selected and selected judges who certainly have a better quality of understanding in understanding the 1945 Republic of Indonesia Constitution. It is important to maintain harmonization between the legislative process and the decisions of the Constitutional Court to maintain justice and order in society, then the proposal of this article is that the national legislative body should establish a Court like the Constitutional Court which consists of judges who are selected in the same manner as judges are elected in the Constitutional Court. These judges will later be tasked with providing plenary decisions on a legislative process.
Perebutan Hak Asuh Anak Oleh Ayah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Batola) Yusna Zaidah; Muhammad Ilham
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.1061

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan terkait perebutan hak asuh anak pasca perceraian. Meskipun secara hukum hak asuh anak di bawah usia 12 tahun diberikan kepada ibu, namun dalam prakteknya terdapat pelanggaran berupa pengambilan hak asuh anak secara sepihak oleh ayah. Fenomena ini menimbulkan dampak negatif bagi anak dan ibu, serta menimbulkan pertanyaan tentang pelaksanaan hukum dan perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perebutan hak asuh anak pasca perceraian, faktor penyebabnya, dan dampaknya terhadap hak-hak anak dan ibu. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris dengan penggalian data melalui wawancara dan observasi diketuahui bahwa perebutan hak asuh anak disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum dan konflik emosional pasca perceraian serta dan lemahnya penegakan hukum, sehingga berdampak terjadinya gangguan psikologis pada anak, pembatasan hak ibu serta pelanggaran terhadap prinsip kepentingan terbaik anak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan advokasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, dan perlunya mediasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa hak asuh.
Analisis Hukum Keuntungan Dari Barang Sanda Atau Gadai Di Kandangan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Praktek Penerapan Di Kabupaten Hss) Lahmudinur, Lahmudinur; Riska Adella Prastiyo Putri; Azmi Rahmatina; Silahuddin, Silahuddin
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1070

Abstract

Penelitian ini membahas praktik pemanfaatan keuntungan dari barang gadai atau sanda di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), dengan meninjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam (Fiqih Muamalah). Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menganalisis status hukum keuntungan yang diperoleh dari barang yang digadaikan, serta untuk memahami perbedaan prinsip yang mendasari kedua sistem hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif dan studi kasus, termasuk telaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur fiqih, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum positif, pihak penerima gadai memiliki hak terbatas atas keuntungan tertentu (seperti bunga dari piutang), sementara hukum Islam secara umum melarang penerima gadai (murtahin) mengambil manfaat dari barang gadai kecuali dalam kondisi yang sangat spesifik dan dengan izin pemberi gadai (rahin). Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya sosialisasi, penggunaan akad yang jelas, serta penguatan akses terhadap lembaga gadai syariah guna menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah dan mengurangi potensi sengketa hukum.
Peran Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Arini Audria Sasiras; Aqshal Nuryl Setiadhi; Assaidul Akrom; Nadia Abdullah; Farahdinny Siswajanthy
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1072

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi peran hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Fenomena yang diteliti adalah efektifitas dan efisiensi penerapan hukum acara perdata dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa yang muncul di pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana hukum acara perdata berkontribusi terhadap keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan arbitrase, dengan sumber data sekunder berupa dokumen hukum, yaitu UU nomor 30 tahun 1999 dan undang-undang terkait, serta jurnal dan buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum acara perdata yang baik dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa dan meningkatkan kepuasan para pihak yang bersengketa. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan adanya peningkatan kualitas pengadilan dalam menerapkan hukum acara perdata sebagai upaya untuk mencapai keadilan yang lebih baik.

Page 37 of 55 | Total Record : 550

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue