cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 550 Documents
 37   38   39   40   41 
Menyempurnakan Proses Legal Drafting Di Indonesia: Tantangan, Strategi, Dan Rekomendasi Untuk Regulasi Berkualitas Muhammad Taufik Rahman; Siti Mahfuzah; Muhammad Rasyid Al-Madani; Lahmudinnur, Lahmudinnur; Noor Efendy
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1092

Abstract

Legal drafting merupakan fondasi penting dalam proses penyusunan regulasi yang berkualitas. Di Indonesia, legal drafting tidak hanya menyangkut teknik penulisan norma hukum, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar legal drafting, tantangan implementasinya, serta strategi pengembangan kapasitas SDM dan institusi dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun legal drafting telah menjadi bagian integral dalam sistem legislasi, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti kurangnya kapasitas teknis SDM, minimnya naskah akademik, serta ketidakselarasan antara norma hukum dan dinamika sosial-teknologi. Rekomendasi yang diberikan meliputi perlunya pelatihan rutin, penyempurnaan pedoman nasional, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyusunan regulasi.
The Concept Of Silence After Ijab In Marriage Ceremonies: The Perspective Of Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari In Kitab Nikah Mohammad Ridwan; Fazri Rahmadani; Ahmad Risandi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1095

Abstract

The tradition of "remaining silent after ijab" is a local marriage practice still observed in parts of the Banjar community. This study aims to explore Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari's perspective on this practice as found in his Kitab Nikah. The research uses a library study method with a normative-juridical approach and textual analysis of classical Islamic texts. The findings show that while Sheikh Muhammad Arsyad does not explicitly address the silence tradition in formal legal terms, he strongly emphasizes the necessity of continuity and immediacy between the ijab (offer) and qabul (acceptance) as essential for a valid marriage contract. This suggests that the silence practice is more of a cultural custom, which remains acceptable in Islamic law as long as it does not obscure the clarity and intent of the marriage contract. This study highlights the importance of contextual understanding of local fiqh and its connection to socio-religious practices within the community.
Transformasi Pembelajaran Fikih Melalui Artificial Intelligence : Peluang Dan Tantangan M. Khair
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1096

Abstract

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pendidikan mengalami perkembangan pesat, termasuk pada mata pelajaran fikih dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Artikel ini bertujuan mengkaji potensi penerapan AI dalam pengembangan strategi, media, dan evaluasi pembelajaran fikih. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur terhadap berbagai jurnal dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI dapat dimanfaatkan untuk personalisasi materi, konsultasi hukum Islam melalui chatbot, serta evaluasi otomatis berbasis machine learning. Kendati demikian, penerapan AI dalam pembelajaran fikih memerlukan pendekatan etis dan pedagogis agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kajian ini memberikan gambaran tentang bagaimana AI dapat mendukung proses pembelajaran fikih yang lebih efektif, interaktif, dan relevan di era digital.
Larangan Menyembelih Di Kuburan Dan Duduk Di Atas Makam Juniar Saputra; Siti Norhalizah; Rahmatul Jannah; Jumiati, Jumiati
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1099

Abstract

Agama Islam merupakan agama yang memiliki aturan syariat yang jelas dan terperinci dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan kematian dan perlakuan terhadap jenazah maupun makam. Salah satu praktik yang dilarang dalam Islam adalah menyembelih hewan di sekitar area pemakaman. Larangan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki landasan aqidah yang kuat karena tindakan tersebut menyerupai perilaku kaum jahiliyah, yaitu masyarakat pra-Islam yang dikenal gemar melakukan penghormatan berlebihan terhadap orang yang telah meninggal dunia, bahkan sampai pada tahap pemujaan. Dalam Islam, segala bentuk perbuatan yang berpotensi membawa umat kepada kesyirikan sangat ditekankan untuk dijauhi. Selain larangan penyembelihan, Islam juga melarang perbuatan lain di area makam seperti duduk di atas kuburan, berjalan melintasinya, atau bersandar pada batu nisan, karena semua tindakan tersebut dipandang tidak sesuai dengan adab Islam dalam berziarah kubur. Tujuan utama dari larangan-larangan ini adalah untuk menjaga kemurnian tauhid, melindungi umat Islam dari praktik-praktik yang menyimpang, serta menumbuhkan sikap penghormatan yang sesuai terhadap orang yang telah wafat tanpa melampaui batas[1]. Dengan memahami nilai-nilai syariat ini, diharapkan umat Islam dapat menjadikan kuburan sebagai tempat untuk merenung, mengingat kematian, dan memperkuat keimanan, bukan sebagai tempat untuk melakukan ritual-ritual yang tidak diajarkan dalam Islam.
Analisis Digitalisasi Legal Drafting Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Efisiensi Dan Tantangan Implementasi SPBE Di Indonesia) Norhaliza Norhaliza; Nur Sa'adatina Dzulfadilah Rahmah; Akhmad Zaki Yamani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1102

Abstract

Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum penting. Namun, proses legal drafting masih menghadapi kendala teknis dan kelembagaan. Digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyusunan Perda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak digitalisasi melalui SPBE terhadap efisiensi proses legal drafting Perda, serta tantangan dan peluang dalam transformasi digital ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dengan analisis dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Data diperoleh dari kajian pustaka dan hasil penelitian terdahulu. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPBE dalam legal drafting Perda dapat mempercepat alur kerja, meningkatkan koordinasi antar-lembaga, serta membuka ruang partisipasi masyarakat melalui fitur e-consultation dan JDIH digital. Namun, kendala seperti infrastruktur TIK yang terbatas, rendahnya literasi digital ASN, dan tantangan keamanan data masih menjadi hambatan. Penelitian ini menyarankan penguatan infrastruktur dan kapasitas SDM untuk mengoptimalkan manfaat SPBE di seluruh daerah.
Optimalisasi Legal Drafting Dalam Mencegah Tumpang Tindih Peraturan Optimizing Legal Drafting To Prevent Overlapping Regulations Sri Mahliati; Siti Hafizah; Nor Kamalia; Ahmad Zaki Yamani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1104

Abstract

Regional governments in Indonesia play a strategic role in promoting public welfare through the implementation of regional autonomy, one aspect of which is the authority to formulate regional regulations (perda). However, in practice, the process of drafting these regulations often faces various challenges, such as overlapping regulations, weak inter-agency coordination, and limited capacity of regulatory drafters. This study aims to explain the concept of legal drafting, its scope within the formation of legislation, and to analyze the challenges faced in the modern era marked by technological advancements and the increasing complexity of legal issues. The method used is descriptive research with a qualitative approach through literature review. The findings indicate that optimizing legal drafting is essential to improve the quality of regional regulations, prevent normative conflicts, and ensure legal certainty and justice. Systematic, locally relevant legal drafting strengthens regulatory effectiveness. Emphasis is also placed on the importance of collaboration among stakeholders—legislative, executive, and the public—to ensure that regulations reflect public interests. In addition, the use of information technology supports faster data access, regulatory harmonization, and enhanced transparency and accountability. A professional approach, supported by technology and inter-agency coordination, is key to producing responsive regulations that address social dynamics and legal challenges.
Legal Drafting: Tantangan Menjembatani Teori Dan Praktik Dalam Pembentukan Peraturan Di Indonesia Normaliyanti, Normaliyanti; Suwaibatul Aslamiah; Adistianisa, Adistianisa; Akhmad Zaki Yamani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1105

Abstract

Legal Drafting merupakan proses penting dalam pembentukan hukum yang menjamin agar produk peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.[1] Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk mengkaji secara mendalam penerapan prinsip-prinsip Legal Drafting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang relevan dalam praktiknya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif, menggunakan studi pustaka. Analisis dilakukan terhadap beberapa peraturan yang telah disahkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip Legal Drafting diterapkan, khususnya dalam hal struktur norma, koherensi antar pasal, kejelasan redaksi, dan kesesuaian dengan hierarki hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara umum proses penyusunan peraturan telah mengikuti kerangka prosedural formal, namun secara substansi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan norma, ketidaksesuaian antara pasal-pasal, serta kurangnya partisipasi publik yang memadai.[2] Jurnal ini menawarkan beberapa rekomendasi praktis guna meningkatkan efektivitas Legal Drafting dalam mendukung sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.[3] [1] Ari, Khatimul Fitri, and Norman, “Kedudukan Asas Hukum di Indonesia : Dinamika Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana 8, no. 2 (December 30, 2024): 96–110, https://doi.org/10.19109/tazir.v8i2.25471, h. 96. [2] Zulfa Asdiqi, “Strategi Efektif Dalam Penyusunan Undang-Undang: Mengupas Teknik Dan Tantangan Pembentukan Hukum Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Nusantara 1, no. 6 (November 2024), https://doi.org/10.61722/jinu.v1i6.2853, h. 326. [3] akhmad Zaki Yamani, “Analisis Tantangan Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Di Era Transformasi Digital: Antara Regulasi, Inovasi, Dan Perlindungan Hak,” Journal Of Law And Nation 4, no. 2 (April 20, 2025): 312–24, h. 313.
Menuju Kesejahteraan Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Legislasi Di Indonesia Anita Hilyati; Adellia Essa Safitri; Eva Noor Fatimah; Akhmad Zaki Yamani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1106

Abstract

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya merupakan kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud kedaulatan rakyat. Partisipasi publik dalam proses legislasi menjadi kunci untuk menghasilkan produk hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada keadilan sosial serta kesejahteraan bersama. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk menganalisis peran masyarakat dalam setiap tahap pembentukan undang-undang, khususnya berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat meningkatkan kualitas regulasi, memperkuat legitimasi hukum, dan mendorong pemerataan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran dan akses masyarakat dalam proses legislasi menjadi langkah strategis dalam mewujudkan negara kesejahteraan yang demokratis dan berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Bagi Istri Dalam Praktik Poligami: Kajian Legal Drafting Terhadap Naskah Akademik Dan Rancangan Perundang-Undangan (RUU) Ahmad Dzikry Ramadhan; Akhmad Zaki Yamani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1109

Abstract

Penelitian ini membahas penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai perlindungan hukum bagi istri dalam praktik poligami, melalui pendekatan legal drafting. Poligami dibolehkan dalam Islam, namun sering kali menimbulkan ketidakadilan terhadap istri akibat tidak adanya regulasi yang secara eksplisit menjamin hak-hak mereka. Kajian ini menitikberatkan pada prinsip keadilan dan maqashid syariah yang berkaitan dengan QS. An-Nisa ayat 3. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan poligami bukan untuk melarang, tetapi untuk menjamin keadilan dan mencegah ketidakadilan melalui regulasi yang berpihak pada perlindungan perempuan. Dengan demikian, penyusun RUU ini merupakan bentuk harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan teknik perancangan hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial.
Digitalisasi Legal Drafting Melalui Artificial Intelligence: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Dokumen Hukum Di Indonesia Atiyah, Atiyah; Nur Chalesa Fitriani; St. Rafi’ah; Akhmad Zaki Yamani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i2.1113

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik hukum, khususnya dalam penyusunan dokumen hukum (Legal Drafting). Di tengah tuntutan efisiensi dan kompleksitas regulasi, hadirnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menawarkan solusi inovatif dalam menyusun dokumen hukum secara cepat, akurat, dan hemat biaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan integrasi AI dalam praktik Legal Drafting di Indonesia serta merumuskan strategi penerapannya yang adaptif dan etis. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui metode studi kepustakaan dengan menganalisis sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi AI—khususnya Natural Language Processing dan machine learning—dapat mendukung otomatisasi penyusunan dokumen hukum, mengurangi risiko kesalahan, serta memperluas akses terhadap layanan hukum. Namun, implementasi AI dalam konteks hukum Indonesia masih menghadapi tantangan seperti minimnya regulasi khusus, isu etika profesi, keterbatasan data hukum yang terstruktur, serta rendahnya literasi digital praktisi hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif yang mencakup penguatan infrastruktur digital hukum, penyusunan regulasi dan etika AI, inovasi kurikulum hukum berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas digital bagi aktor hukum. Dengan pendekatan holistik, pemanfaatan AI dalam Legal Drafting dapat menjadi katalis reformasi sistem hukum nasional.

Page 39 of 55 | Total Record : 550

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue