cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nakzim Khalid Siddiq
Contact Email
nakzimkhalid@staff.unram.ac.id
Phone
+6287888677718
Journal Mail Official
nakzimkhalid@staff.unram.ac.id
Editorial Address
Perumahan / BTN Zam Zam Flamboyan Blok N28, Kabupaten Lombok Barat., Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83361
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Published by PT. Satya Pertama Nusantara
ISSN : 30309506     EISSN : 30309506     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisdische: Jurnal Penelitian Hukum membahas mengenai fenomena penegakan hukum, perbandingan hukum, sejarah, kebijakan kebijakan hukum yang ideal dimasa yang akan datang dalam lingkup hukum pidana, hukum perdata, hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, hukum internasional, hukum adat, hukum dan masyarakat, dan hukum bisnis. Jurnal Jurisdische bersifat open access dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk public dan berkontribusi dalam perkembangan pengetahuan hukum secara global. Terbit tiga kali dalam setahun yaitu bulan Februari, Juni dan November. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi guna menerbitkan artikel penelitiannya. Artikel yang diterbitkan melalui proses double-blind peer-review. Dengan demikian, keputusan diterima atau tidaknya artikel ilmiah tersebut, menjadi hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi reviewer. Jurnal ini terbit dibawah naungan PT. Satya Pertama Nusantara, yang kegiatannya meliputi salah satunya adalah penerbitan Jurnal, aktifitas professional, ilmiah dan teknis lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2024)" : 5 Documents clear
Rekosntruksi Hukum Periodesasi Pembatasan Masa Jabatan Legislatif Menurut Prinsip Keadilan Bagiartha W, I Putu Pasek; Rizal, Pahrur; Habibi, Habibi
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalsis hakikat Hakikat pembatsaan masa jabatan Legislatif menurut prinsip keadilan, Menganalisis Akibat Yuridis dari ketiadaan pengaturan masa periodesasi jabatan Legislatif dan Merekonstruksi Hukum masa jabatan Legislatif pada Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan filsafat dan pendekatan perundangan undangan.Hasil penelitian Nilai-nilai fundamental yang mendasari pembatasan kekuasaan adalah untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh para penyelenggara negara atau pemerintah Selain itu, pembatasan kekuasaan juga bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia karena secara praktis akan berujung pada kesejahteraan rakyat. Dalam pembatasan periodesasi jabatan anggota Legislatif terkandung nilai nilai keadilan dalam hubungan Lembaga trias politica yang menghendaki kesetaraan sehingga tidak ada yang memiliki kekuasaan yang absolut, implikasi yang terjadi dengan ketiadaan batasan masa jabatan maka secara pasti kita dapat melihat anggota-anggota legislatif yang tidak bekerja sesuai dengan tupoksi yang melekat padanya seperti rendahnya kualitas dan kuantitas undang undang yang dibuat. Rekonstrusi hukum terkait periodesasi masa jabatan Legislatif yakni dengan merubah pasal 240 ayat 1 undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yakni perubahan mengenai batas usia bakal calon Legislatif  menjadi 25 (dua puluh lima) tahun denga pertimbangan kematangan emosional/psikologi dan kematangan akademik.
Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Kota Manado Hasan, Muhammad Iksan; Ashady, Suheflihusnaini
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan E-Tilang, atau penilangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan menjadi salah satu upaya untuk membantu satuan kepolisian dalam penindakan penilangan di mana akan memudahkan manajemen pembayaran denda. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengefektivitaskan kegiatan berlalu lintas yang aman dan juga tertib. Diharapkan dengan adanya manajemen penilangan secara online dapat menjadikan semuanya lebih transparan serta terakomodasi dengan baik dan terstruktur, menghilangkan citra yang tidak baik serta pungli dan pembayaran dijalan yang tidak transparan. Pada artikel ilmiah yang disusun oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif di mana, pada penelitian kualitatif memiliki kerangka berpikir seperti Empiris di mana penelitian kualitatif memiliki keyakinan dalam meneliti dan mengamati suatu fenomena yang terjadi melihat situasi sosiologi dalam masyarakat sehingga harus menemukan kesepakatan bersama. Adapun simpulan dari hasil yang diteliti oleh penulis yaitu Polresta Manado dalam melakukan atau menerapkan sistem penilangan online merupakan suatu inovasi atau terobosan baru dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi pungli atau biasa disebut dengan pungutan liar serta memiliki tujuan agar pengendara tertib dalam berlalu lintas, dan adapun dasar Hukum yang digunakan oleh Pihak Kepolisian berbagai macam Undang-undang dan peraturan yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Surat Keputuan Kepala Kepolisian, dan berbagai peraturan lainnya yang beriakitan dengan tatacara atau aturan dalam berkendara.
Penyimpangan Keadilan Penegakan Hukum di Indonesia Haikal Hakim, Arya; Lovandez, Fakta Abel; Imosya, Andi Muhammad
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap harinya, kualitas penegakan hukum di Indonesia semakin hari semakin menurun karena berbagai macam penyebab yang berkontribusi pada penegakan hukum di Indonesia yang kurang memadai. Pada kenyataannya, sudah menjadi rahasia umum bahwa hukum di Indonesia cukup lemah, dan dengan kemajuan teknologi modern, informasi mengenai apapun sangat mudah dikumpulkan dan disebarkan ke publik.  Penelitian ini menggunakan penelitian kualitative Pemilihan metode ini adalah karena penelitian pada karakteristik dan sifat menusia yang memungkinkan memiliki argumen sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan-simpulan deskriptif yang tidak bisa disimpulkan dengan hitungan angka. Peneltian ini mengail data sekunder dan primer. Data primer didapatkan dari website resmi berita Indonesia. Sedangkan data sekunder terdiri dari data hasil penelitian terdahulu, dokumen terkait, dan wawancaraTerdapat tiga faktor. Pertama, ekosistem penegakan hukum di Indonesia dikritik karena lemah dan mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkuasa. kedua, kurangnya kepercayaan generasi muda terhadap penegakan hukum juga menjadi sorotan. Mereka seharusnya memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan dan reformasi dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. dan terakhir. Minimnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum menyebabkan pelanggaran hukum yang disengajaterdapat beberapa solusi konkrit agar keadilan dapat berdiri tegak di Indonesia, seperti meningkatkan kesadaran di kalangan pemerintah dan aparat penegak hukum tentang konsekuensi dari tindakan mereka terhadap generasi mendatang serta meningkatkan kepercayaan dan kesadaran di antara generasi muda dan menyerukan tindakan untuk memastikan sistem hukum yang adil dan jujur demi masa depan bangsa.
Penegakan Hukum Tindak Pidana dalam Penanganan Pelanggaran Proses Pemilihan Umum (Pemilu) Jamaludin, Jamaludin; Hafizh, Ramdani Abd; Sunardi, Heru
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis tentang penegakan hukum tindak pidana dalam penanganan pelanggaran proses Pemilihan Umum(PEMILU) di Indonesia. Penegakan hukum untuk tindak pidana pemilu masih terdapat kerumitan tertentu. Permasalahan utamanya meliputi profesionalitas penegak hukum dan birokrasi penegakan hukum itu sendiri yang diatur dalam berbagai undang-undang terkait pemilu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapenegakan hukum tindak pidana pemilu di Indonesia masih belum berjalan secara efektif. Pemahaman aparatur terhadap jenis tindak pidana pemilu masih belum professional dan masih terjadinya “tolak-menolak” yang berujung pada kebuntuan dalam menangani perkara pidana pemilu, serta pihak-pihak yang berkepentingan terutama peserta pemilu masih berkecenderungan untuk mengakali aturan yang ada sehingga dapat berkelit dari segala tuntutan hukum.
Cybercrime sebagai Kejahatan Dunia Maya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat Ashady, S. Januar
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan agar dapat di jadikan sebagai pembelajaran lebih lanjut tentang cybercrime sebagai kejahatan dunia maya dalam perspektif hukumn dan masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Normatif yang bersifat kualitatif yaitu dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum. Dalam Peraturan Perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia hanya didasarkan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Cybercrime merupakan jenis baru dalam dunia kriminal. KUHP memiliki yurisdiksi yang jelas bahwa sesuai Pasal 2 KUHP, disebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu delik di Indonesia. Meskipun dunia cyber merupakan dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat. Dengan adanya UU ITE ini diharapkan dapat melindungi masyarakat sebagai pengguna teknologi informasi di Indonesia, hal ini dikarenakn jumlah pengguna teknologi internet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan tindak pidana cybercrime dapat memakan korban dengan jumlah sangat besar, terutama dari segi finansial.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 3 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2023)