Mizan: Journal of Islamic Law
Mizan: Journal of Islamic Law is a peer-reviewed journal on Islamic Family Law, Syari’ah, and Islamic Studies. This journal is published by the Islamic Faculty, Ibn Khaldun University of Bogor, in partnership with APSI (Association of Islamic Indonesian Lawyers). Editors welcome scholars, researchers, and practitioners of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published through this journal. All articles will be reviewed by experts before being accepted for publication. Each author is solely responsible for the content of published articles.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[KEWARISAN ADAT SUKU LAMPUNG PEPADUN DALAM TINJAUAN FIKIH ISLAM ]]>
<![CDATA[Humaira, Aida]]>;
<![CDATA[Rahmi, Latifa]]>;
<![CDATA[Adhha, Nurul]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20314
<![CDATA[Indonesia adalah bangsa yang kaya akan adat istiadat dan budaya yang beraneka ragam, bahkan hukum adat masih dijadikan solusi atas berbagai permasalahan keluarga yang ada di masyarakat. Khususnya masalah kewarisan, terdapat perbedaan sistem antara kewarisan adat Lampung Pepadun dan kewarisan Islam atau yang dikenal dengan ilmu faraid, di sisi lain mayoritas masyarakat adat Lampung Pepadun beragama Islam. Studi ini mengkaji bagaimana tinjauan fikih Islam terhadap pelaksanaan kewarisan masyarakat adat Lampung Pepadun. Artikel ini menyimpulkan bahwa kewarisan adat Lampung Pepadun berupa kewarisan mayorat laki-laki, dikarenakan suku Lampung Pepadun condong kepada sistem kekerabatan patrilineal, maka anak laki-laki tertua menjadi ahli waris tunggal menggantikan ayahnya. Kewarisan adat Lampung Pepadun berbeda dengan kewarisan Islam bahkan memiliki kemiripan dengan kewarisan Jahiliyah dalam segi ketiadaan bagian wanita dalam waris.]]>
<![CDATA[DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN REGULASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) TERHADAP PENINGKATAN KINERJA DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR ]]>
<![CDATA[Fajri, Ibrahim]]>;
<![CDATA[Hartini, Sri]]>;
<![CDATA[Purwaningsih, Prihatini]]>;
<![CDATA[Mustika, Desty Anggie]]>;
<![CDATA[Dwiastuti, Rukmi]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20315
<![CDATA[Program MBKM memuat tentang kebijakan hak belajar mahasiswa di luar mata kuliah untuk 3 (tiga) semester. Mahasiswa akan diberi kesempatan untuk mendapatkan kredit di luar kampus seperti pelaksanaan magang/praktik kerja industri atau tempat kerja lainnya. Dasar hukum dilaksanakannya MBKM di Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2) Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Dari Perguruan Tinggi Negeri Berubah Menjadi Perguruan Tinggi Yang Berbadan Hukum, 3) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, 4) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020, dan 5) Tentang Penerimaan Mahsiswa Baru Program Sarjana Perguruan Tinggi Negeri, Permendikbud Nomor 7 tentang Pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pembentukan, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Fakultas Hukum UIKA Bogor telah mengeluarkan peraturan Universitas Ibn Khaldun Fakultas Hukum telah melaksanakan MBKM, pedoman pelaksanaan MBKM di Universitas Ibn Khaldun Nomor 12/Per/Universitas Ibn Khaldun/2020 tentang Pedoman Pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas Ibn Khaldun Bogor, Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Nomor.705/F.3/FH-Universitas Ibn Khaldun/2021 tentang Pelaksanaan Kuliah Program Merdeka Belajar Kampus-Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor. Dampak terhadap Fakultas Hukum dengan lebih memperbanyak kerjasama dengan institusi dan perguruan tinggi lain guna melaksanakan program MBKM. Mahasiswa Fakultas Hukum UIKA memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara dengan 20 sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama atau diluar UIKA dan paling lama 3 semester atau setara dengan 40 sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Susilowati, Ida]]>;
<![CDATA[Ariefudien, Adha Amir]]>;
<![CDATA[Wicaksono, Adhitya Sandy]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20316
<![CDATA[Tulisan ini mengurai permasalahan kebijakan terkait pengungsi di Indonesia. Diketahui bahwa Indonesia tidak terikat dengan Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967, namun Indonesia termasuk negara transit yang menampung dan mengurus sejumlah pengungsi yang melarikan diri dari wilayah konflik dari berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi dan membandingkannya dengan pandangan Islam khususnya dalam perlakuan terhadap pengungsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia jika ditinjau dari prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum Islam. Hal itu belum dapat dikatakan telah menjamin keamanan, kesejahteraan, dan keselamatan pengungsi. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya regulasi pemerintah yang tertuang dalam Undang–Undang Republik Indonesia yang menjamin hak pengungsi terpenuhi.]]>
<![CDATA[KONSEP QAṬ-IY DAN ẒANNIY DALAM EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM: TELAAH MODEL IJTIHAD MASDAR F MASUDI ]]>
<![CDATA[Kamaludin, Imam]]>;
<![CDATA[Rahman, Ryan Arif]]>;
<![CDATA[Suntoro, Adib Fattah]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20317
<![CDATA[Artikel ini menganalisis pandangan Masdar Farid Mas’udi tentang rekonstruksi konsep qaṭ’iy dan ẓanniy dalam epistemologi hukum Islam. Masdar mengkategorikan kemaslahatan dan ajaran yang bersifat universal sebagai kategori qaṭ’iy (absolut) sedangkan ajaran yang bersifat teknis dan jabaran sebagai kategori ẓanniy (asumtif). Berdasarkan dari konsep tersebut, Masdar merumuskan metodologi penalaran hukum Islam yang menjadikan kemaslahatan sebagai acuan utama dan meletakkan ajaran yang bersifat teknis sebagai penyokongnya. Konsekuensinya, ajaran baku (qaṭ’iy) yang bersifat teknis dapat modifikasi dan dianulir apabila dianggap bertentangan dengan maslahat. Pandangan Masdar tersebut cukup kontras dengan konsep qaṭ’iy dan ẓanniy dalam pandangan para pakar ushul fikih yang tidak mengacu pada kemaslahatan semata, namun acuan dalam menentukan qaṭ’iy dan ẓanniy dalam pandangan para pakar adalah aspek semantik (dalâlah) dan autentisitas sumber (tsubût) suatu teks keagamaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan esensial secara definisi maupun implementasi antara konsep qaṭ’iy dan ẓanniy yang diusung Masdar dengan konsep para pakar ushul fikih pada umumnya.]]>
<![CDATA[RENEWAL OF ISLAMIC FAMILY LAW: RELEVANCE TO THE NUSYUZ SETTLEMENT PROCESS ]]>
<![CDATA[Kautsar, Izzy Al]]>;
<![CDATA[Lestari, Ahdiana Yuni]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20318
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa urgensi pembaharuan hukum Islam di bidang hukum keluarga dan mengkaji pembaharuan hukum keluarga Islam tersebut dengan relevansinya terhadap konsep nusyuz. Kenyataan seringkali menunjukan bahwa kehidupan berumah tangga antara suami dengan istri tidak selalu harmonis dan menyimpang, ini adalah wujud dari perilaku nusyuz. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan statue approach dan concept approach. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masih banyak kajian hukum Islam yang menggambarkan peran dan fungsi perempuan yang belum terefleksi dengan baik pada substansi nilai dan hukum positif di Indonesia, maka pembaharuan hukum perlu sekiranya dilakukan dengan memperhatikan ajaran Al Quran dan As-Sunnah. Relevansi terhadap konsep nusyuz adalah perlunya modifikasi proses penyelesaian nusyuz sesuai dengan aturan sosial yang terjadi saat ini. Solusi yang relevan dan representatif telah ditawarkan Al-Qur’an untuk menangani nusyuz istri dengan tiga tahapan, yaitu dengan nasihat, pisah ranjang, dan pukulan.]]>
<![CDATA[ANALISIS KOMPARATIF MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF LAZ HARFA DAN DOMPET DHUAFA BANTEN ]]>
<![CDATA[Najib, Mohamad Ainun]]>;
<![CDATA[Najmudin, Najmudin]]>;
<![CDATA[Atiyah, Isti Nuzulul]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20319
<![CDATA[Penelitian ini membahas dan menganalisis tentang komparasi dua lembaga pengumpul ZISWAF, yaitu LAZ HARFA dan Dompet Dhuafa. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen fundrising dan distribusi wakaf produktif di LAZ HARFA dan Dompet Dhuafa di Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan saintifik yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan LAZ HARFA dan Dompet Dhuafa Banten memiliki empat strategi yang sama dalam fundrising wakaf: Pertama, kedua lembaga menjadikan millenial sebagai objek wakaf; Kedua, memberikan edukasi wakaf terhadap masyarakat; Ketiga, melakukan kampanye wakaf; Keempat, LAZ HARFA menjalin silaturahmi dan diskusi dengan para pendiri, sedangkan Dompet Dhuafa melakukan monitoring dan reporting. Terkait distribusi LAZ HARFA memprioritaskan hasil wakaf diperuntukan guna menghidupkan aset wakaf yang belum produktif. Target distribusi wakaf LAZ HARFA adalah pendidikan, ekonomi dan kesehatan, sedangkan target distribusi wakaf Dompet Dhuafa adalah kesehatan, ekonomi, dakwah, sosial dan pendidikan.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH (PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR 1160/PDT.G/2018/PA.BMS) ]]>
<![CDATA[Azhari, Mohamad Bagja]]>;
<![CDATA[Priandini, Liza]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20320
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai studi kasus Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms yang mana dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan sedarah yang telah berjalan sejak tahun 1989. Dalam perkawinan ini dikaruniai 3 orang anak berumur 28 tahun, 23 tahun dan 12 tahun. Perkawinan kedua Termohon harus dibatalkan setelah Termohon I dan Pemohon yang hendak menikahkan salah satu anak kandungnya namun Termohon I tidak bisa menjadi wali nikah dari anak tersebut. Hal ini terungkap setelah KUA Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas menolak Termohon I menjadi wali nikah dari anaknya dengan alasan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan yang sedarah/senasab. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan data sekunder melalui buku-buku, jurnal-jurnal tentang hukum perkawinan, hukum keluarga dan juga melihat aspek-aspek normatif dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada status perkawinan serta kedudukan hukum keturunannya. Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan secara tegas terkait pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan mengakibatkan perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya menjadi dianggap seolah tidak pernah terjadi.]]>
<![CDATA[HUKUM DAN PERILAKU EKONOMI: ETIKA KEAGAMAAN ]]>
<![CDATA[Rahman, Muh. Fudhail]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20321
<![CDATA[Pergumulan narasi tentang etika dan norma keagamaan menjadi satu kajian yang menarik di tengah perbincangan para pemikir dunia. Perbincangan tersebut bisa kita jumpai dalam paparan tentang etika ekonomi. Peta pemilahan kecenderungan perilaku ekonomi terbagi pada paham kapitalisme, sosialisme dan Islam (ekonomi Islam). Keseimbangan dan keadilan yang diinginkan dalam mendiskusikan tentang nilai dan norma ekonomi, misalnya ditunjukkan oleh pikiran Max Weber dengan etika protestannya yang cukup berpengaruh terhadap berkembangnya paham kapitalisme. Paham ini bersanding dengan sistem ekonomi sosialis yang lebih dahulu mulai dipandang tidak bisa menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan. Selanjutnya, seiring dengan berjalannya waktu, paham ini mulai tergerus oleh sistem dan mekanisme perekonomian yang global menginginkan adanya wujud dan output memberi kemasalahatan dan keadilan bersama. Ini ditandai dengan maraknya perkembangan ekonomi Islam dewasa ini di dunia global.]]>
<![CDATA[ANALYSIS OF SHAFI'IYAH SCHOLARS' THOUGHTS ON BRIBERY (RISYWAH) ]]>
<![CDATA[Hsb, Muhammad Yusuf]]>;
<![CDATA[Katrino, Iqbal]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20322
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan hukum suap oleh para ulama Syafi’iyyah yang menetapkan hukum penyuapan haram. Namun, dalam studi, beberapa ulama Syafi’iyyah memberikan keringanan hukum denganmempertimbangkan situasi dan keadaan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tentang relevansi praktik risywah untuk Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam konteks saat ini, praktek penyuapan adalah hal yang wajar untuk melakukan dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam birokrasi karena pasti suka atau tidak suka orang-orang harus melakukan praktek tersebut.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM ZAKAT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nurdin, Nurdin]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20323
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dinamika politik hukum zakat di Indonesia dari rezim Orde Lama, rezim Orde Baru dan Reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pergolakan politik hukum zakat dari Orde Lama dan Orde Baru serta Reformasi mengalami pergeseran yang cukup signifikan walaupun dalam perjalanan politik hukum zakat mengalami stagnansi di rezim Soekarno dan Soeharto. Hal tersebut disebabkan karena dalam dua rezim menilai zakat hanya dianggap sebagai salah satu pranata agama bahkan dianggap sebagai ritual agama Islam tanpa melihat manfaat zakat dari aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat. Era reformasi membawa angin segar bagi umat Islam terbukti dengan hadirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, namun dalam UU tersebut belum mampu mengakomodir pengelolaan zakat yang ideal sehingga muncul reaksi masyarakat Islam pada umumnya mendesak pemerintah untuk segera merevisi UU tersebut. Dari desakan tersebut pemerintah dan DPR mengundangkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.]]>
