cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Junaidi
Contact Email
jurnallexlibrum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnallexlibrum@gmail.com
Editorial Address
Jln. Kol. H. Animan Achad (d/h Jln. Sukabangun II) KM. 6.5 Lr. Suka Pandai No. 1610. Palembang, Indonesia.
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : -     EISSN : 26219867     DOI : https://doi.org/10.46839/lljih
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Published by the Palembang Youth Pledge College of Law (STIHPADA) which aims to be academic media for discussing legal science issues. Contains scientific writing, summaries of research results, book reviews, and ideas. The editorial team invites lecturers, experts, students, practitioners and the public who are interested in expressing their thoughts into scientific writing. Publishing schedule 2 (two) times year in June and December. Submissions must be guided by scientific writing methods and writing instructions as attached.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 2 (2022): Juni" : 12 Documents clear
Pertanggungjawaban PT Birotika Semesta Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Surahmad, Surahmad; Krisna, Mallyyas Muhamad
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.253

Abstract

Abstrak Penelitian yang dibahas ini membahas mengenai permasalah yang terjadi pada perusahaan jasa pengiriman atau jasa kurir di Indonesia. Dimana barang yang dikrim melaui jasa pengriman hilang baik karena kesengajaan ataupun kelalaian perusahaan jasa pengiriman dan pertangungjawaban yang harus dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literasi yang berkaitan dengan materi yang sedang diteliti. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kehilangan yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka perusahaan pengiriman diwajibkan untuk melakukan penggantian kerugian. Dalam perlindungan konsumen jika kehilangan barang tersebut terjadi tanpa perjanjian diawal maka jumlah ganti kerugian ditentukan oleh majelis hakim dan dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan jika menggunakan perjanjian diawal, maka jumlah ganti kerugian yang dapat dilakukan adalah berdasarkan perjanjian tersebut dan dapat diajukan gugatan Wanprestasi Kata Kunci: Perusahaan Pengiriman, ganti rugi, perlindungan konsumen Abstract The research discussed discusses the problems that occur in shipping service companies or courier services in Indonesia. Where goods shipped through shipping services are lost either because of deliberate or negligent shipping service companies and the responsibility that must be done by the shipping service company. This research uses the Normative Juridical research method, which is research based on laws and regulations, books, and literacy related to the material being studied. In the laws and regulations in Indonesia, losses which ultimately cause harm to consumers, the shipping company is required to make compensation. In consumer protection if the loss of goods occurs without an initial agreement, the amount of compensation is determined by the panel of judges and can file a lawsuit against the law, whereas if using an initial agreement, then the amount of compensation that can be done is based on the agreement and a lawsuit can be submitted.
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Akad Murabahah Yang Jaminan Fidusianya Tidak Didaftarkan Firdausi, Kamalia
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.294

Abstract

Abstrak Jaminan fidusia dalam akad murabahah diperbolehkan agar nasabah serius dalam pesanannya, sehingga nasabah akan melaksanakan pembayarannya kepada lembaga keuangan atas barang yang telah dipesan. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, setiap benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Namun dalam praktiknya, masih ada jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang jaminan fidusia dalam akad murabahah yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang fidusia apabila jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan. Kata kunci: Akad Murabahah, Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum Abstract Fiduciary guarantees in murabaha contracts are allowed so that customers are serious about their orders, so they will carry out payments to financial institutions for goods that have been ordered. In accordance with Article 11 of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Collateral, every object charged with fiduciary collateral must be registered. But in practice, there are still fiduciary guarantees that are not registered. This research was conducted to determine the legal protection for fiduciary holders in murabahah contracts whose fiduciary guarantees were not registered. This research is a normative legal research using the legislative approach method. The results of this study indicate that there is no certainty and legal protection for fiduciary holders if the fiduciary guarantee is not registered.
Tindak Pidana Perdagangan Black Market Atas Barang Elektronik Kurniawan, Kukuh Dwi; Dewi Arimbi, Adhesti Faradilla
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.317

Abstract

Abstrak Maraknya barang murah sangat diminati orang banyak, barang branded, barang elektronik dan lain-lain sangat mudah didapatkan melalui distributor Black Market atau Pasar Gelap. Berbagai jenis barang yang dijual dengan harga miring tetapin bermerek sangat banyak beredar di Black Market atau Pasar Gelap, akan tetapi orang yang membeli barang dari Black Market tidak pernah tau apa dampak buruknya jika membeli barang hasil penyelundupan Black Market tersebut, Handphone replica menjadi barang yang sangat diminati tanpa diperdulikan ada atau tidaknya garansi dan surat ijin resmi dan instansi yang sah. Padahal daripada itu garansi dan ijin yang sah sangat penting sebagai jaminan bahwa barang yang diperjual belikan tersebut aman. Peran Beacukaipun sangat penting untuk penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang illegal dari Black Market atau Pasar Gelap. Kata kunci: Black Market, Beacukai, Penyelundupan. Abstract The rise of cheap goods is very popular with many people, branded goods, electronic goods and others are very easy to get through Black Market or Dark Market distributors. Various types of goods sold at low prices but branded very much circulating in the Black Market or Dark Market, but people who buy goods from the Black Market never know what the bad effects if buying goods smuggled from the Black Market, Mobile replica becomes a very good item attractive without regard to the presence or absence of guarantees and official permits and legitimate agencies. But rather than that a guarantee and a valid permit is very important as a guarantee that the goods being traded are safe. The role of customs is very important for overcoming the crime of smuggling illegal goods from the Black Market or the Dark Market.
Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah Murni, Christiana Sri; Sulaiman, Sumirahayu
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.370

Abstract

Abstrak Sertifikat hak milik atas tanah diperoleh dari perbuatan hukum, yakni dengan mendaftarkan hak atas tanah di Kantor Pertanahan. Dengan mendaftarkan hak atas tanah maka akan diterbitkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah bagi pemegang hak. Sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagai tanda bukti hak yang berlaku untuk alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah. Sertifikatmerupakan tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum, tanah diperoleh dengan etikad baik, tanah dikuasai secara nyata dan dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat (Pasal 32 Ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Kata Kunci:Hak milik, sertifikat, tanda bukti hak. Abstract Land title certificates are obtained from legal actions, namely by registering land rights at the Land Office. By registering land rights, a certificate of proof of rights will be issued as a strong evidence of land ownership for rights holders. In accordance with Article 32 Paragraph (1) Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration confirms that the certificate issued for the benefit of the right holder concerned is in accordance with the physical data and juridical data that has been registered in the land book as proof of rights applicable to evidence strong over land ownership. Certificate is proof of absolute rights if it fulfills the elements cumulatively, namely the certificate is legally issued in the name of a person or legal entity, the land is obtained in good faith, the land is in real possession and within 5 years of the issuance of the certificate nothing has been issued. file a written objection to the certificate holder and the Head of the local Regency or City Land Office or not file a lawsuit to the Court regarding land control over the issuance of the certificate (Article 32 Paragraph (2) Government Regulation Number 24 Year 1997 concerning Land Registration).
Penguatan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penydidikan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Ramadona, Bintang
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.478

Abstract

Indonesia and at the same time as an attempt to encourage the Anti-Corruption Commission to fight corruption crimes. In the case of money laundering, there is a special link between organized crime and legal markets related to the art trade, the financial sector, and real estate. When it comes to corruption, there is a difference between corruption at the political, law enforcement, or administrative level. Van Dijk found a strong link between levels of corruption and organised crime around the world, as by Transparency International.But ties with illegal organizations are just one aspect of corruption. It is important to talk about corruption as a crime phenomenon because there are additional aspects associated with it. As mentioned earlier, criminologists place corruption in the category of organized crime. In the case of corporate crime, a company can act as an agent offering bribery in order to a company's objectives, such as obtaining a project or a government license. On the other hand, in the context of a crime in a company, members of a private organization or a public service will receive bribe for their own benefit, in exchange for services that may not be provided by an organization authorized by the Anti-Corruption Commission to commit a violation.
Penguatan Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyadapan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Belmento, Belmento
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.479

Abstract

In Indonesia, corruption involves government and business. Because it's considered a long-term, systematic disease.The study, entitled "The Prosecutor's Authority in Prosecuting Corruption Crimes under the Law No. 16 of 2004 on Prosecutors", suggests that the prosecution has been given additional authority to prevent and combat corruption crimes. The methodology used in this research uses normative research methodology. In addition to the Act No. 16 of 2004 on the Prosecution, the Law No. 19 of 2019 on Electronic Transaction Information regulates the authority of the prosecution to carry out criminal proceedings of corruption. This is done to improve the efficiency and efficiency of prosecution performance because the resulting investigation data can be held accountable. This allows the prosecution to optimize the handling of corruption criminal cases. Criminal acts of corruption include facade acts which are strictly prohibited in Islamic law as they can cause various distortions to the life of the state and society.
Analisis Yuridis Pemberian Remisi Bagi Anak Yang Dipidana Penjara Di Bawah Satu Tahun Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Akmal, Rifki
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.480

Abstract

Everyone has the right to a remission or reduction in the term of sentence. However, in practice, a prisoner sentenced to less than one year of imprisonment will not receive a reduction during his term. With a criminal fall under one year, prisoners can return to their families and surrounding communities as well as participate in the development. This research uses empirical law research methods. Juridic analysis of the granting of remission to children sentenced to imprisonment under one year in a child special training institution according to the Law of the Republic of Indonesia No. 12 of 1995: Implementation of the remission must take into account the effectiveness of criminal prison in the Lapas Rutan in Indonesia, which can be reviewed from the fundamental aspects of the purpose of the funding, namely the protection of the public and the aspects the perpetrator. First, the first and second phases of advanced construction begin after the prisoners enter Lapas
Tanggungjawab Pemerintah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Internet Di Kota Palembang Sunarko, Sunarko; Utoyo, Marsudi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.632

Abstract

Abstrak Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (field Research) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil Penelitian Kebijakan hukum pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana pornografi didasarkan pada peraturan-peraturan Undang-undang Dasar Pasal 28 A-J tahun 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), Undang-undang Nomor 28 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, dan Peran masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi pornografi di Indonesia adalah, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Undang-undang tentang Pornografi dapat dilakukan dengan cara: melaporkan pelanggaran Undang-undang ini, melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi. Simpulan, Kebijakan hukum pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana pornografi berdasarkan pada keadilan dan kepastian hukum adalah, didasarkan pada peraturan-peraturan, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-undang Nomor 28 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Dan peran masyarakat adalah melaporkan pelanggaran ini kepada pihak yang berwenang. Rekomendasi, Agar pemerintah lebih giat lagi mensosialiasikan Undang-undang Pornografi kepada kalangan gerasi. Agar ada kepedulian dari masyarakat diharapakan adanya penghargaan atau reward dari pemerintah atas peran serta masyarakat dalam perannya mengurangi pengaruh pornografi dikalangan remaja. Kata Kunci : Masyarakat, Pornografi, Tindak Pidana ABSTRACT The progress of information and communication technology has given birth to various impacts, both positive and negative impacts, because on the one hand it contributes to the improvement of human welfare, progress and civilization, but on theother hand becomes an effective means of breaking the law. Information and communication technology has also changed the behavior and lifestyle of people globally, and caused the world to be borderless, and cause changes in various fields of life. The research method in this paper is field research that uses qualitative descriptive methods. This method is a research procedure that uses descriptive data in the form of written or oral words from people and observed behavior. Research Results The legal policy regulating criminal sanctions in the crime of pornography is based on the provisions of the Constitution Article 28 AJ of 1945 concerning Human Rights and also Article 19 of the Covenant on Civil and Political Rights, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Law law Number 44 of 2008 concerning ponography, Act Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transaction (ITE), Act Number 28 Ministerial Regulation Number 19 of 2014 concerning Handling of Negative Loaded Internet Sites, and the Role of the community and government in overcoming pornography in Indonesia, based on Article 20 of Law Number 44 Year 2008 the Law on Pornography can be carried out by: reporting violations of this Law, filing a lawsuit for representation to the court, socializing the laws and regulations governing pornography, and conducting coaching to the public against the dangers and effects of pornography. Conclusions, the legal policy regulating criminal sanctions in pornographic crimes based on justice and legal certainty is, based on regulations, Law Number 44 of 2008 concerning ponography, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) , Law Number 28 Minister Regulation Number 19 of 2014 concerning Handling of Negative Loaded Internet Sites. And the role of the community is to report these violations to the authorities. Recommendations, So that the government is more active in socializing the Pornography Law to the Gerasi circles. So that there is concern from the community, it is hoped that there will be an award or reward from the government for community participation in its role in reducing the influence of pornography among adolescents.
Telaah Norma Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Untuk Kepentingan Si Anak Kesuma, Derry Angling; Riviyusnita, Rianda; Husnaini, Husnaini
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.633

Abstract

Abstrak Pemberlakuan Perma ini ialah sebagai antisipasi dan standarisasi agar putusan atau penetapan pengadilan lebih merperhatikan banyak aspek ketika hendak memberikan izin kepada anak untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga produk yang dihasilkan nanti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun akademik. Dan yang terpenting dari penetapan dispensasi kawin yang dikeluarkan pengadilan agama ialah berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak (for the best interest of the child). Karenanya anggapan bahwa pengadilan agama senantiasa mempermudah bahkan melegalkan pernikahan dini merupakan anggapan yang sangat keliru. Sebagai kewenangan Pengadilan Agama, perkara dispensasi kawin sangat dilematis dan debatable karena secara simultan perkara tersebut bias nilai, antara kemaslahatan, kemudharatan, dan perilaku masyarakat. Secara sosiologi, masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah pada sifat atau tingkat perubahannya. Salah satu aspek mendasar dari cerminan putusan-putusan Peradilan Agama yang mengedepankan upaya pencegahan pernikahan anak adalah mempersempit ruang gerak pengajuan perkara pernikahan anak, memeriksa perkara secara lebih cermat dengan menambah beban pembuktian, serta komitmen para pihak merespon akibat negatif yang ditimbulkan dalam pernikahan anak. Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan, Antisipasi, Standarisasi Abstract The determination of the marriage dispensation issued by the religious court is based on the best interests of the child. As the authority of the Religious Court, the marriage dispensation case is very dilemmatic and debatable because simultaneously the case is biased in values, between the benefit, the mudharatan, and the behavior of the community.religious courts always make it easier and even legalize early marriage is a very wrong assumption. As the authority of the Religious Court, the marriage dispensation case is very dilemmatic and debatable because simultaneously the case is biased in values, between the benefit, the mudharatan, and the behavior of the community.One of the fundamental aspects of the reflection of religious court decisions that prioritize efforts to prevent child marriage is to narrow the scope for filing child marriage cases, examine cases more carefully by increasing the burden of proof, and the commitment of the parties to respond to the negative consequences caused in child marriage.
Penyitaan Kendaraan Roda Dua Pada Perjanjian Kredit Yang Bermasalah Wulandari, Mona; Mardiyati, Siti; Kurniati, Kurniati; Basri, Saifullah
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.648

Abstract

ABSTRAK Sepeda motor memiliki harga yang relatif lebih murah daripada mobil, akan tetapi kemampuan muatannya juga lebih sedikit dibandngkan dengan mobil, yang daya angkutmnya lebih besar dan banyak. Untuk sebagian masyarakat harga sepeda motor sulit dijangkau apabila dibeli dengan cara tunai atau kontan. Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana Proses Penarikan Paksa Kendaraaan Roda Dua Yang Menunggak Angsuran Kredit, Bagaimana Akibat Hukum Atas Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Pihak Leasing. Metodologi pengumpulan data-data melalui penelitian kepustakaan (Library Reseach) penelitian kepustakaan, Data sekunder yang merupakan bahan baku yang akan diolah dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penarikan paksa kendaraaan roda dua yang menunggak angsuran kredit adalah upaya kreditur untuk merealisasikan haknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam akte perjanjian sewa beli kendaraan roda dua, akan dilaksanakan secara paksa jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya, dan Akibat Hukum Atas Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Pihak Leasing adalah Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen yang mengalami penarikan kendaraan bermotor oleh pihak leasing melarang perusahaan leasing melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor dijalan. Kesimpulan bawah proses penarikan kendaraan roda dua yang menunggak atau tidak membyar angsuran adalah Pihak Leasing dilarang melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor dijalan. Saran hendaknya jangan dilakukan eksekusi penyitaan di jalan-jalan, selagi kendaraan tersebut dipakai oleh debitur. Kata Kunci : Leasing, Perjanjian, Penarikan Kendaraan Roda Dua.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2025) Vol. 11 No. 2 (2025): Juni Vol. 11 No. 1 (2024): Desember Vol. 10 No. 2 (2024): Juni Vol. 10 No. 1 (2023): Desember Vol. 9 No. 2 (2023): Juni Vol. 9 No. 1 (2022): Desember Vol. 8 No. 2 (2022): Juni 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021 Vol. 8 No. 1 (2021): Desember 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019 2019: Volume 5 Nomor 2 Juni 2019 2018: Volume 5 Nomor 1 Desember 2018 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018 2017: Volume 4 Nomor 1 Desember 2017 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017 2016: Volume 3 Nomor 1 Desember 2016 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016 2015: Volume 2 Nomor 1 Desember 2015 2015: Volume 1 Nomor 2 Juni 2015 2014: Volume 1 Nomor 1 Desember 2014 More Issue