cover
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Articles 16 Documents
Search results for , issue "Vol 19, No 1 (2024)" : 16 Documents clear
KONFLIK TERHADAP KLAIM CHINA ATAS WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DI LAUT NATUNA UTARA Andi, Emerentiana Tulak; Husma, Husma; Suhaeb, Firdaus W; Idrus, Idham Irwansyah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.60920

Abstract

Laut Natuna Utara, sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau, menjadi Saksi bisu pergolakan maritim akibat klaim Nine-Dash Line oleh Tiongkok. Penelitian ini mengkaji keabsahan klaim tersebut berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 dan mengkaji sikap Indonesia dalam menghadapi klaim maritim Tiongkok di Laut Natuna Utara.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yuridis dengan pendekatan peraturan-undangan (statuependekatan), sejarah (pendekatan sejarah), dan studi kasus ( pendekatan kasus hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Nine-Dash Line Tiongkok atas Laut Natuna Utara bertentangan dan tidak relevan dengan ketentuan UNCLOS 1982. Analisis hukum menunjukkan bahwa klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok melampaui batas wilayah yang ditentukan UNCLOS 1982, sehingga menimbulkan tumpang tindih wilayah seluas 50.000 km setara dengan Indonesia. Klaim ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum laut internasional, termasuk kedaulatan dan hak atas wilayah laut. Indonesia, dalam menangani klaim ini, dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada konflik teritorial dengan Tiongkok di Laut Natuna Utara. Sikap ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah dan hukum yang kuat, di mana Indonesia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat yang sah atas wilayah tersebut. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategi bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi klaim maritim Tiongkok di Laut Natuna Utara, antara lain: Memperkuat dokumentasi dan verifikasi data terkait kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara, Meningkatkan patroli maritim di Laut Natuna Utara untuk menjaga keamanan wilayah.;Melakukan diplomasi maritim yang proaktif dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional untuk membangun aliansi dalam melawan klaim ilegal Tiongkok;Memperkuat penegakan hukum maritim untuk menindak tegas pelanggaran batas wilayah oleh pihak asing;Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga perlindungan maritim Indonesia .Konflik maritim di Laut Natuna Utara merupakan isu yang kompleks dan krusial bagi Indonesia. Upaya diplomasi, penegakan hukum, dan edukasi publik yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah maritimnya.Kata Kunci: Cina; Laut Natuna Utara; Sembilan Garis Putus-PutusLaut Natuna Utara yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau menjadi Saksi bisu gejolak maritim akibat klaim Nine Dash Line yang dilakukan Tiongkok. Penelitian ini mengkaji keabsahan klaim berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 dan mendalami sikap Indonesia dalam menghadapi klaim maritim Tiongkok di Laut Natuna Utara. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan hukum-undangan, sejarah, dan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa klaim Sembilan Garis Putus Tiongkok atas Laut Natuna Utara bertentangan dan tidak relevan dengan ketentuan UNCLOS 1982. Analisa hukum menunjukkan bahwa klaim Sembilan Garis Putus Tiongkok melebihi batas teritorial yang ditetapkan UNCLOS 1982 sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih wilayah. sekitar 50.000 kilometer persegi dengan Indonesia. Klaim ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum maritim internasional, termasuk kedaulatan dan hak maritim. Indonesia dalam menyikapi klaim tersebut dengan tegas menegaskan tidak ada konflik teritorial dengan Tiongkok di Laut Natuna Utara. Pendirian ini didasarkan pada bukti sejarah dan hukum yang kuat, dimana Indonesia mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat yang sah atas wilayah tersebut. Kajian ini merekomendasikan beberapa langkah strategi bagi Indonesia untuk memperkuat posisi terhadap klaim maritim Tiongkok di Laut Natuna Utara, antara lain: memperkuat dokumentasi dan verifikasi data terkait aset dan hak aset Indonesia di Laut Natuna Utara; meningkatkan patroli maritim di Laut Natuna Utara untuk menjaga kedaulatan wilayah; terlibat dalam diplomasi maritim yang proaktif dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional untuk membangun kerangka melawan klaim ilegal Tiongkok; memperkuat penegakan hukum maritim untuk mengatasi secara tegas pelanggaran batas wilayah yang dilakukan pihak asing; dan meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian maritim Indonesia. Konflik maritim di Laut Natuna Utara merupakan permasalahan yang kompleks dan krusial bagi Indonesia. Upaya diplomasi, penegakan hukum, dan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan merupakan kunci untuk menjaga kedaulatan dan hak kedaulatan Indonesia di wilayah maritimnya.Kata Kunci: Cina; Laut Natuna Utara; Sembilan Garis Putus-Putus
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID 19 Abdhika Salafi Wahid; Ronaldi Ronaldi; Idham Irwansyah Idrus; Firdaus W Suhaeb
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.60856

Abstract

Kemampuan suatu negara untuk bersaing secara internasional sangat bergantung pada tingkat pertumbuhan ekonominya. Pelaku usaha UMKM merupakan salah satu kekuatan utama di belakang dan penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pendapatan PDB Indonesia dan prospek lapangan kerja akan meningkat berkat UMKM di negara ini. Namun karena ketidakstabilan akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perlambatan perputaran pendapatan para pelaku UMKM di Indonesia, stabilitas perekonomian menjadi terganggu. Agar pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia pulih dari pandemi Covid-19 bahkan melampaui keberhasilan sebelumnya, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus memperhatikan, mendukung, dan memberikan arah kebijakan yang tepat bagi peningkatan UMKM di Indonesia. . Dengan tetap berpegang pada standar ilmiah, pendekatan penulisan memanfaatkan studi literatur dengan meneliti jurnal dan website yang dikaitkan dengan judul artikel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan dan mengetahui sejauh mana kontribusi pelaku UMKM di Indonesia terhadap pemulihan perekonomian negara pasca pandemi Covid-19.
SMART CITY: MODELING IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA TANPA KUMUH Andika Wahyudi Gani; Bakhtiar Bakhtiar; Muhammad Luthfi Siraj
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.63144

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengembangan sistem layanan di Kota Makassar berbasis smart city sebagai wujud pelayanan yang efektif dan adaptif. Metode penelitian yang digunakan ialah berjenis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan policy. Penelitian ini diokasikan di Kota Makassar dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Adapun teknik analisis data digunakan model interaktif kualitatif. Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat penting bagi pemerintah Kota Makasar sebagai pengambil kebijakan terpusat untuk melakukan pengkajian analisis serta evaluasi dari berbagai model program yang telah diinovasikan untuk merekontrusialiasi pembangunan lingkungan bersih, pelayanan dan juga pereknomian masyarakat Makassar. Hasil penelitian model kebijakan Kota Tanpa Kumuh di Kota Makassar sebagai upaya dalam mewjudkan Kota Smart City dinilai terimplementasi kurang baik, hal ini ditandari Kondisi lingkungan kurang baik, hal tersebut dari segi fisik, adanya capaian dalam pengurangan kawasan kumuh diberbagai kelurahan seperti yang kawasan yang cukup kumuh yaitu daerah Pannampu. Faktor yang menjadi penghambat implementasi program kotaku kelurahan di Makassar yaitu adanya ego sektoral masyarakat yang ingin menjadikan daerahnya sebagai titik pelaksanaan kegiatan. Selain itu, ada masyarakat yang merasa dilibatkan atau tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program kotaku. Hal ini dikarenakan, masyarakat yang merasa tidak dilibatkan tidak berusaha untuk mengikuti perkembangan program kotaku mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program kotaku.
TINJAUAN KELEMBAGAAN KOMNAS HAM SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HAM DI INDONESIA Anisa, Nisa; Yuliana, Aliza; Yohanista, Maria
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.60696

Abstract

Komnas HAM merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, kemudian tugas dan fungsinya ditegaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Komnas HAM dengan menggunakan tinjauan kelembagaan, mengenai apakah Komnas HAM telah menjalankan tugas dan fungsinya yang diamanatkan sebagai lembaga penegak HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan menggunakan peraturan hukum yang menjadi dasar pembentukan Komnas HAM, Hasil penelitiannya, Komnas HAM belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, karena kewenangan yang diberikan kepada Komnas HAM masih belum memadai untuk menjangkau para pelanggar HAM, khususnya yang melibatkan pejabat negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui legislasi untuk memperkuat Komnas HAM.
Analisis Pengaruh Edukasi Terhadap Pengetahuan Masyarakat Nelayan di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Amar, Muh.; Kasmawati, Andi; Suyitno, Imam
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.63503

Abstract

Edukasi adalah proses penyampaian pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan konsep kepada seseorang, kelompok atau komunitas dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan dan perkembangan individu yang melibatkan berbagai metode seperti pengajaran, pelatihan, pembelajaran, untuk memberikan wawasan dan peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yang menggunakan jenis eksperimen semu (quasi eksperiment) dengan metode yang menggunakan satu kelompok perlakuan dan tidak menggunakan kelompok kontrol. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh edukasi terhadap pengetahuan masyarakat nelayan di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang berjumlah 26 nelayan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan tes serta dokumentasi pendukung dalam penelitian ini. Observasi terdiri dari observasi aktivitas nelayan dan tes terdiri dari pretest yang diberikan sebelum pelaksanaan edukasi dan posttest yang diberikan setelah pelaksanaan edukasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan uji Annova. Berdasarkan hasil analisis data dan uji Annova yang diolah menggunakan SPSS for windows diperoleh nilai rata-rata pengetahuan masyarakat nelayan di Kelurahan Untia setelah  pelaksanaan edukasi lebih tinggi dibanding sebelum pelaksanaan edukasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi terdapat pengaruh yang positif terhadap pengetahuan masyatakat nelayan di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,001 dan jika dibandingkan dengan taraf signifikan (=0,05), maka dapat disimpulkan bahwa rumusan hipotesis pengaruh edukasi terhadap pengetahuan adalah H0 ditolak, H1 diterima. Jadi, terdapat pengaruh edukasi terhadap pengetahuan masyarakat nelayan.                Kata Kunci: Masyarakat Nelayan, Edukasi dan Pengetahuan
PENERAPAN LITERASI KEPADA ANAK NELAYAN MELALUI PERPUSTAKAAN KELILING Salim, Agus; Sailan, Manan; Sudirman, Muh.
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.60834

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peranan perpustakaan keliling dalam meningkatkan minat baca anak nelayan di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. (2) faktor pendukung dan penghambat minat baca kepada anak nelayan melalui perpustakaan keliling di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan kualitatif terhadap Penerapan Literasi Kepada Anak Nelayan Melalui Perpustakaan Keliling di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peranan perpustakaan keliling dalam meningkatkan minat baca Anak Nelayan adalah sebagai penyedia bahan informasi, sebagai fasiliator dalam rangka mengembangkan minat baca, serta memberikan manfaat terhadap anak nelayan. (2) faktor pendukung dan penghambat minat baca kepada anak nelayan yaitu: faktor pendukung: tersedianya buku sebagai bahan bacaan, adanya anak nelayan sebagai sasaran perpustakaan keliling, ikut sertanya Pemerintah setempat, dan orang tua dari anak nelayan. Adapun Faktor Penghambat: buku bahan bacaan tidak terbaru, serta anak yang lebih memilih bermain game daripada membaca buku menurut anak nelayan membaca itu membosankan. Kata Kunci: 

Page 2 of 2 | Total Record : 16