cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rezki Akbar Norrahman
Contact Email
admin-journal@scientiva.org
Phone
+6285210312893
Journal Mail Official
admin-journal@scientiva.org
Editorial Address
Jl. Gotong Royong No 30 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimatan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Scientiva: Journal of Society and Scientific Studies
Published by PT. Banjarese Pacific Indonesia
ISSN : -     EISSN : 31092950     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Art, Social, Engineering,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Scientiva: Journal of Society and Scientific Studies is a multidisciplinary academic journal that provides a platform for the publication of research across diverse scientific fields. The journal covers areas such as social sciences, natural sciences, humanities, technology, arts, health, and promotes multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary approaches to address complex global and local challenges.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2: April 2026" : 10 Documents clear
Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022 Terhadap Penyandang Disabilitas pada Layanan Bus Transbakula Di Kota Banjarmasin Rahmah, Rahmah
Journal of Society and Scientific Studies Vol 2 No 2: April 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, khususnya terkait penyediaan dan penggunaan kursi prioritas pada layanan Bus Transbakula. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan petugas Transbakula, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, serta pengguna bus. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Merilee S. Grindle yang menitikberatkan pada aspek isi kebijakan dan konteks pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda tersebut belum berjalan efektif karena belum adanya mekanisme penegakan hukum dan sanksi yang jelas serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian empiris penegakan hak disabilitas dalam transportasi publik, serta implikasinya bagi penguatan kebijakan transportasi inklusif.
Tinjauan Normatif tentang Mekanisme Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan UUPA 1960 Wahab Syakrani, Muhammad Abdul; Syakrani, Wahab
Journal of Society and Scientific Studies Vol 2 No 2: April 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva20

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria (UUPA). Penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana hukum dan peraturan yang mengatur mediasi agraria mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara norma ideal dalam hukum agraria dan praktik penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan analisis konseptual yang menekankan pentingnya pembaruan norma hukum tentang mediasi agraria agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui tinjauan pustaka bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai efektivitas norma hukum dalam penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUPA tahun 1960 mengakui hak-hak adat masyarakat adat, pengakuan ini bersifat kondisional dan belum diikuti oleh mekanisme hukum yang jelas. Mediasi agraria masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan hukum adat dan hukum nasional. Norma-norma yang tidak jelas seringkali menciptakan posisi yang tidak setara antara pihak-pihak yang bersengketa dan mengaburkan prinsip kepastian hukum. Reformasi hukum mediasi agraria diperlukan, dengan memperjelas prosedur, batasan kewenangan, dan validasi hukum atas klaim hak-hak adat. Oleh karena itu, efektivitas mediasi agraria bergantung pada norma-norma hukum yang jelas dan peran yang seimbang dari negara dalam memastikan keadilan bagi semua pihak.
Peran Negara dalam Melindungi Warga Negara dari Dampak Finansial dan Psikologis Kecanduan Judi Online Arrazi, Husien
Journal of Society and Scientific Studies Vol 2 No 2: April 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva21

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam melindungi warga negara dari dampak finansial dan psikologis kecanduan judi online, serta menilai efektivitas peraturan dan kebijakan yang diterapkan. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasi perlindungan di lapangan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori negara kesejahteraan, teori perlindungan hukum, dan teori implementasi kebijakan publik dalam konteks melindungi warga negara dari kecanduan judi online. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, menggunakan studi legislatif, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui tinjauan pustaka bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif menggunakan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan mengenai perjudian di Indonesia cukup komprehensif secara normatif, tetapi implementasinya belum efektif dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi korban kecanduan judi online. Upaya pemerintah masih berfokus pada tindakan represif seperti pemblokiran situs web dan tindakan hukum, tanpa diimbangi dengan kebijakan rehabilitasi dan pendidikan publik. Ditemukan juga bahwa koordinasi antar lembaga pemerintah masih lemah, dan belum ada model perlindungan terpadu yang menangani aspek sosial dan psikologis para korban. Oleh karena itu, negara perlu memperluas perannya dari sekadar penegak hukum menjadi pelindung sosial yang menjamin kesejahteraan warganya. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan terpadu berbasis kesejahteraan yang mencakup pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi bagi korban kecanduan judi online.
Analisis Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Menangani Aktivitas Bermain Layang-Layang di Jalan HKSN Berdasarkan Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 Ahmad Redha; redha, Ahmad Redha
Journal of Society and Scientific Studies Vol 2 No 2: April 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva22

Abstract

This study aims to analyze the authority and responsibility of the regional government in handling kite-flying activities on HKSN Street, Banjarmasin City, based on Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning Public Order and Community Peace. Such activities often cause traffic safety disturbances and public disorder, requiring examination within the framework of regional autonomy. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, focusing on the legal norms governing regional authority and the constitutional responsibility of the state. The results show that the regional government has a clear legal basis to prohibit activities endangering public safety under Article 15(2) of Regional Regulation No. 6/2020. However, its implementation remains suboptimal due to weak law enforcement, limited interagency coordination, and the absence of alternative recreational spaces. The study recommends strengthening coordination between the Transportation Agency, Civil Service Police Unit (Satpol PP), and the police, along with revising the regulation to include obligations for providing public recreation areas. A participatory approach based on good governance principles is essential to improve public legal awareness and ensure sustainable public order.
Ambiguitas Terhadap Tempat Billiard Dalam Perpajakan Daerah Banjarmasin: Berdasarkan Perspektif Pajak Hiburan Dan Pajak Olahraga Hawari, Muhammad Najib
Journal of Society and Scientific Studies Vol 2 No 2: April 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva23

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait pengenaan pajak terhadap tempat penyewaan permainan biliar di Kota Banjarmasin yang hingga kini menimbulkan ambiguitas antara pengenaan pajak hiburan ataukah pajak olahraga. Dalam praktiknya pemerintah masih mengkategorikan tempat billiard sebagai objek pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2023 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah namun dalam sudut pandang hukum keolahragaan billiard dimasukkan ke dalam cabang olahraga resmi yang diakui oleh KONI dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis terhadap normatif dengan deskriptif analisis melalui telaah-undangan literatur ilmiah dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan pajak hiburan terhadap tempat billiard belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum mengingat fungsi ganda tempat billiard sebagai sarana hiburan dan olahraga. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara praktik pemungutan pajak dengan karakter hukum objek pajak itu tersendiri oleh karena itu perlunya adanya kebijakan daerah yang membedakan antara tempat billiard komersial dan tempat billiard pelatihan olahraga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pembaruan kebijakan perpajakan daerah yang lebih profesional adil dan sejalan dengan tujuan pembinaan olahraga nasional.
Pendekatan Kolaboratif Dalam Pembelajaran Suatu Strategi Meningkatkan Interaksi Dan Hasil Belajar Peserta Didik Lismayana Sahabuddin; Nur Oktaviani; Syamsul, Herawati
Journal of Society and Scientific Studies Vol 2 No 2: April 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva35

Abstract

Meaningful learning processes not only focus on the transfer of knowledge from teacher to students, but also on the development of social skills, critical thinking abilities, and cooperation. In this context, collaborative approaches in learning become increasingly relevant and necessary strategies, especially in facing the challenges of 21st-century learning, which emphasize competencies in communication, collaboration, critical thinking, and creativity. Learning to build that meaning is carried out through direct experiences, communication, interaction, and reflection so that students can produce ideas that are meaningful. Therefore, learning is about producing ideas, not consuming ideas. The purpose of this study is to analyze the role of a collaborative approach in enhancing social interaction and learning outcomes of students in a formal educational environment. The type of research used is library research through literature review by combining a qualitative descriptive approach to empirical findings, namely a research process conducted naturally and genuinely according to objective conditions in the field without any manipulation of collected data, with an approach applied in the learning process to develop students' understanding in receiving the material being taught. The results of this study indicate that the collaborative approach has been proven to enhance social interaction and students' learning outcomes. Through models such as Jigsaw, Student Teams Achievement Divisions (STAD), Team-Based Learning (TBL), and Problem-Based Learning (PBL), students develop communication skills, teamwork, and conceptual understanding. The implementation of these strategies requires active teacher involvement, proper activity design, and continuous monitoring.
Algoritma Moral: Rekonstruksi Agency Etis Peserta Didik Dalam Pendidikan Agama Islam Di Era Kecerdasan Buatan Shalih, Badrus; Marzuqi Marzuqi; Abidin , Zainal
Journal of Society and Scientific Studies Vol 2 No 2: April 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva36

Abstract

The rapid advancement of artificial intelligence (AI) carries profound implications for the moral and ethical order of students, particularly within the context of Islamic Religious Education (PAI). This study aims to analyze AI’s disruption of students’ moral development, conduct an epistemological critique of existing PAI approaches, and formulate a model for reconstructing ethical agency based on Islamic values. Using a conceptual qualitative approach through library research, this study integrates perspectives from Islamic moral philosophy, contemporary moral agency theory, and critical analysis of digital education literature. The findings reveal that AI has created a condition of “algorithmic moral passivity,” in which students tend to delegate ethical deliberation to automated systems, resulting in the erosion of moral ijtihad capacity. Grounded in Islamic concepts of ‘aql, nafs, and ikhtiyar, this research proposes a Model of Ethical Agency Reconstruction (MRAE) comprising three dimensions: digital tazkiyatun nafs, technology fiqh, and algorithmic musyawarah. This model is intended to serve as an operational framework for PAI teachers in responding to AI-era challenges in a transformative and contextual manner.
The Impact of Forced Marriage in Islamic Law on Divorce Decision Making and Sharia Mechanisms Muhammadong
Journal of Society and Scientific Studies Vol 2 No 2: April 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva37

Abstract

The purpose of this paper is to analyse forced marriage from the Islamic law perspective, its impact on divorce decisions and sharia mechanisms involved. This study employs a qualitative method with a descriptive design to obtain a comprehensive understanding of the experiences of couples in forced marriages and the regulation of divorce in this context by Islamic law. The research is based on extensive interviews with couples who have been through forced marriage, with specialists in Islamic law and with sharia attorneys. The data analysis was carried out using thematic analysis to discover patterns and topics connected to the psychological repercussions of forced marriage and divorce systems in Islam. The research shows that being coerced into marriage can make the people involved unhappy, stressed and depressed, and typically leads them to decide to get divorced. Islamic divorce methods through talak (husband initiated) and khulu’ (woman initiated) provide a lawful remedy, taking into account rights such as nafkah iddah and property split to ensure fairness. The novelty of this research is the more in-depth exploration of the use of Sharia processes in divorce due to forced marriages. Forced weddings are rarely explored in previous Islamic law studies. The consequences of this study are essential in the context of Islamic law education, especially in providing a fuller awareness of individual rights in marriage and divorce according to sharia. This work can be a reference for future research on similar subjects in the social and legal fields.
Penerapan Model Berbasis Masalah Dalam Pembelajaran Menulis Teks Eksplanasi Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Kedokanbunder Tahun Ajaran 2022/2023 Eminih Eminih; Irfan Efendi; Muji Zain Naufal
Journal of Society and Scientific Studies Vol 2 No 2: April 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva38

Abstract

Penelitian ini berjudul “Penerapan Model Berbasis Masalah dalam Pembelajaran Menulis Teks Eksplanasi Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Kedokanbunder Tahun Pelajaran 2022/2023”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan siswa dalam mengembangkan ide-ide atau hasil pemikiran dalam bentul tulis. Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui hasil model pembelajaran Berbasis Masalah dalam pembelajaran menulis teks eksplansi pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kedokanbunder Tahun Pelajaran 2022/2023. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, jenisnya quasy exsperimental design. Desain penelitian yang digunakan yaitu nonequivalent control group design. Data dalam penelitian ini berupa data hasil observasi dan tes. Berdasarkan hasil statistik dengan menggunakan uji t dua independent (Independent Sample t test). Diperoleh t hitung sebesar 2,827 dan t tabel sebesar 1,734. Jadi t hitung > t tabel yakni 2,827 > 1,734. Hal ini menunjukan bahwa Hₒ ditolak dan H₁ diterima. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa penerapan model pembelajaran Berbasis Masalah Efektif dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kedokanbunder Tahun Pelajaran 2022/2023. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, terbukti bahwa penerapan model Berbasis Masalah dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi.
A Conceptual Model of Ethical Leadership in Ulil Albab-Oriented Islamic Higher Education Nurmala Octavian Arindi
Journal of Society and Scientific Studies Vol 2 No 2: April 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva39

Abstract

Purpose: This article develops and sharpens an Ulil Albab-oriented ethical leadership framework for Islamic higher education, with particular relevance to business and economics programmes that are expected to integrate professional competence, moral reasoning, spiritual accountability, and public responsibility. Design/methodology/approach: The study uses an integrative literature review to synthesize seminal and recent scholarship on ethical leadership, Islamic work ethics, spiritual leadership, moral identity, institutional ethics climate, and Ulil Albab education. The analysis is organized around four conceptual categories: moral person, moral manager, Islamic virtue-based leadership, and institutional ethics climate. Findings: The review indicates that ethical leadership in Islamic higher education cannot be reduced to compliance, charisma, administrative control, or symbolic religiosity. It becomes educationally transformative when leaders embody amanah, justice, consultation, truthfulness, benevolence, and maslahah while institutionalizing these values through transparent assessment, academic integrity systems, service learning, reflective pedagogy, and quality assurance. The proposed model positions Ulil Albab ethical identity, expressed through dhikr, fikr, and amal, as a mediating mechanism between Islamic ethical leadership and student/institutional ethical outcomes. Institutional ethics climate strengthens this relationship by converting values into daily academic routines. Originality/value: The article contributes a theoretically grounded and testable model that links modern ethical leadership theory with Islamic educational anthropology. It offers propositions, operational indicators, and empirical research directions for future studies in Islamic business and economics education.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2: April 2026 Vol 1 No 3: Desember 2025 Vol 1 No 2: September 2025 Vol 1 No 1: Juni 2025