cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Azzizah Jundiah
Contact Email
panclrev@univpancasila.ac.id
Phone
+62895320024099
Journal Mail Official
panclrev@univpancasila.ac.id
Editorial Address
Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12640
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Pancasila Law Review
Published by Universitas Pancasila
ISSN : 30642639     EISSN : 30641950     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Criminal Law; Constitutional Law and Administrative Law; International Law; Business Law; another section related to contemporary issues in legal scholarship.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 26 Documents
 1   2   3 
Keabsahan Jual Beli Tanah Secara Lisan dan Kewenangan Hakim dalam Pemberian Kuasa Balik Nama Agung Iriantoro; Kesyandra Meidiana Putri; Rayhan Riadi; Syamsul Arifin; Jazima Afiq Dayana Chan Lase
Pancasila Law Review Vol. 3 No. 1 (2026): July
Publisher : Pancasila Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ketegangan antara konstruksi normatif sistem pertanahan Indonesia yang mewajibkan peralihan hak atas tanah melalui akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pendaftaran, dengan realitas sosial praktik jual beli tanah secara lisan yang tetap berlangsung dan kerap diterima sebagai kebiasaan di masyarakat. Berangkat dari problem keabsahan jual beli tanah lisan dan kebuntuan administratif ketika penjual tidak lagi dapat dihadirkan, penelitian memfokuskan diri pada dua isu utama, yaitu kedudukan jual beli lisan dalam perspektif teori perikatan dan asas konsensualisme, serta legitimasi kewenangan hakim untuk mengakui jual beli tersebut dan memberikan kewenangan kepada pembeli bertindak atas nama penjual dalam rangka balik nama dan tindakan administratif lain. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan telaah sistematis terhadap KUHPerdata, Undang‑Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta putusan pengadilan yang relevan, disertai rekonstruksi dan pengujian pertimbangan hakim dalam kerangka teori perikatan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa jual beli lisan yang memenuhi syarat sah perjanjian tetap melahirkan hubungan obligatoir yang mengikat penjual dan pembeli, sementara peralihan hak kebendaan tetap menuntut pemenuhan formalitas agraria, sehingga hakim secara kasuistik dapat menjembatani keduanya melalui putusan constitutif yang mengakui jual beli lisan dan memberikan kewenangan balik nama kepada pembeli, dengan tetap menjaga perlindungan terhadap pembeli beritikad baik dan tertib administrasi pertanahan.
Tinjauan Penerapan Dan Perubahan Aturan Grasi DalamKUHP Baru Sinintha Yuliansih Sibarani; Bryan Dimas Wibisono Fajari
Pancasila Law Review Vol. 3 No. 1 (2026): July
Publisher : Pancasila Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Posisi grasi ditempatkan pada irisan kewenangan konstitusional Presiden, putusan kekuasaankehakiman, dan rezim perlindungan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, dalam praktik pidana mati di Indonesia. Reformasi hukum pasca-1998, menguatnya kritik terhadap pidana mati, serta tuntutan konsistensi dengan prinsip demokrasi dan rule of law menjadikan pembaruan KUHP momentum strategis untuk merestrukturisasi hubungan antara pidana mati, grasi, dan jaminan hak hidup terpidana. Pertanyaan yang dikaji mencakup perbandingan konstruksi normatif grasi dalam KUHP Lama dan KUHP Baru, terkait kedudukan pidana mati, subjek pemohon, prosedur serta akibat yuridisnya, dan implikasi integrasi grasi terhadap pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui penafsirangramatikal, sistematis, dan teleologis atas KUHP Lama, KUHP Baru, Undang-Undang Grasi, dan Pasal 14 UUD 1945, yang dianalisis dalam kerangka teori pemidanaan retributif, utilitarian, dan rehabilitatif. Temuan menunjukkan pergeseran paradigmatik: pidana mati direposisi sebagai pidana khusus yang alternatif daneksepsional, diperkenalkan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan sepuluh tahun, dan grasidiintegrasikan sebagai prasyarat eksekusi serta instrumen perlindungan berlapis. Namun, ketiadaan standar rinci kelakuan baik, ruang subjektivitas penilaian lembaga pemasyarakatan, dan luasnya diskresi Presiden mengharuskan penyusunan regulasi pelaksana serta penguatan kapasitas institusional agar orientasi humanis dan rehabilitatif benar-benar terwujud.
Analisis Yuridis Terhadap Praktik Perjanjian Nominee oleh WNA dalam Kepemilikan Hak Milik di Bali Devioleta Putri Aulia; Habibana Bill Qistie; Della Putri Cahyani; Syanin Ayuputri Kusworo; Nirmawati Nirmawati
Pancasila Law Review Vol. 3 No. 1 (2026): July
Publisher : Pancasila Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar objek transaksi privat, melainkan instrumen kedaulatan dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan dijabarkan dalam UUPA melalui pengaturan Hak Milik yang hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Dalam praktik di Kabupaten Badung, perkembangan pariwisata dan derasnya investasi asing mendorong munculnya perjanjian nominee, ketika WNA menggunakan WNI sebagai pemegang formal Sertifikat Hak Milik melalui rangkaian akta kuasa mutlak, sewa jangka panjang, dan pengakuan utang fiktif, sehingga penguasaan substantif atas tanah bergeser ke tangan pihak asing. Permasalahan yang dikaji adalah kedudukan hukum perjanjian nominee ini dalam perspektif asas nasionalitas, teori kedaulatan agraria, dan fungsi sosial hak atas tanah, serta bagaimana pengadilan menilai dan meresponsnya. Dengan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, artikel ini menafsir UUD 1945, UUPA, KUHPerdata, serta menelaah putusan pengadilan terkait perkara nominee di Badung. Hasilnya menunjukkan bahwa perjanjian nominee merupakan bentuk penyelundupan hukum terhadap Pasal 21 dan Pasal 26 UUPA dan mengandung causa terlarang menurut KUHPerdata, sehingga batal demi hukum meskipun dibungkus akta otentik. Di sisi lain, lemahnya pengaturan tentang pemilik manfaat dan pengawasan terhadap praktik pejabat pertanahan dan notaris membuat skema ini tetap berkembang dan berimplikasi negatif terhadap kedaulatan agraria dan keadilan sosial
Aspek Hukum Mediasi dalam Penyelesaian SengketaPertanahan di Indonesia Fathur Robby Salam; Putra Raihansyah; Zaskia Ruby Ervi Handana
Pancasila Law Review Vol. 3 No. 1 (2026): July
Publisher : Pancasila Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah di Indonesia dipahami bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi sebagai ruang hidup, sumber penghidupan, dan penopang identitas kolektif yang terkait dengan kearifan lokal dan struktur sosial masyarakat. Berbagai sengketa pertanahan, mulai dari tumpang tindih sertifikat, pengadaan tanah untuk infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional, hingga klaim atas tanah ulayat, menimbulkan kerugian materiil, dislokasi sosial, hilangnya ruang hidup tradisional, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap negara sebagai pengelola sumber daya agraria. Dalam kerangka normatif, UUD 1945, UUPA, dan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 menempatkan mediasi sebagai instrumen alternatif yang diharapkan mampu menyelesaikan sengketa secara lebih cepat, murah, dan humanis, selaras dengan prinsip fungsi sosial hak atas tanah dan tujuan kemakmuran rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang‑undangan dan konseptual, menelaah kerangka hukum agraria dan desain mediasi, lalu mengujinya dengan teori keadilan sosial. Pembahasan menunjukkan bahwa mediasi telah memiliki dasar prosedural yang cukup kuat, namun belum ditopang parameter keadilan substantif yang jelas, belum terintegrasi sepenuhnya dengan kepastian data berbasis sertifikat elektronik, serta belum secara memadai mengakui masyarakat adat sebagai subjek penuh. Karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif agar mediasi benar‑benar berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia.
Dinamika Pengusiran Diplomat dalam Hukum Internasional: Analisis Kasus Retaliasi Persona Non Grata antara Amerika Serikat dan Rusia Elsa Al-Baninah
Pancasila Law Review Vol. 3 No. 1 (2026): July
Publisher : Pancasila Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 (VCDR 1961) menempatkan kekebalan dan hubungan diplomatik sebagai fondasi komunikasi antarnegara, sekaligus menyeimbangkan perlindungan fungsi diplomatik dengan kedaulatan negara penerima melalui kewajiban Pasal 41 dan kewenangan persona non grata Pasal 9. Dalam praktik, terutama pada retaliasi Amerika Serikat–Rusia 2016–2018, persona non grata digunakan untuk pengusiran massal dan simetris yang menunjukkan pola tit-for-tat, sehingga memunculkan problem normatif mengenai pergeseran dari respons atas pelanggaran individual menjadi instrumen coercive diplomacy yang memanfaatkan kelonggaran Pasal 9 tanpa pengawasan yudisial. Permasalahan utama yang dikaji adalah ketegangan antara desain normatif VCDR 1961 dan praktik retorsion politik, serta bagaimana pengusiran diplomat dalam konteks tersebut dikualifikasikan dalam teori tanggung jawab negara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal-analitis, memadukan pembacaan sistematis terhadap VCDR 1961 dan Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts dengan conceptual approach atas konsep persona non grata, retorsion, dan countermeasures. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun pengusiran diplomat tetap lawful sebagai retorsion, praktik pengusiran massal mengaburkan batas dengan countermeasures dan menegaskan perlunya pedoman normatif agar persona non grata tidak berubah menjadi instrumen coercive diplomacy yang tidak terkontrol
Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) 1989 Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia Riska Triyanti
Pancasila Law Review Vol. 3 No. 1 (2026): July
Publisher : Pancasila Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hak anak merupakan salah satu perhatian utama dalam hukum internasional.Berbagai pelanggaran terhadap hak anak, seperti eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan anak,mendorong lahirnya Convention on the Rights of the Child (CRC) Tahun 1989 sebagai instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan anak secara komprehensif. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan CRC dalam hukum internasional serta pengaruhnya terhadap perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CRC memberikan standar internasional mengenai pemenuhan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak serta mendorong negara-negara pihak untuk menjamin perlindungan hak anak melalui kebijakan dan peraturan nasional. Ratifikasi CRC oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menjadi dasar penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia. Dengan demikian, CRC memiliki peranpenting dalam mewujudkan perlindungan hak anak di tingkat internasional maupun nasional. 

Page 3 of 3 | Total Record : 26

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026): July Vol. 2 No. 2 (2025): December Vol. 2 No. 1 (2025): July Vol. 1 No. 2 (2024): Desember Vol. 1 No. 1 (2024): July