cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
gung.wibisana1122@gmail.com
Phone
+6281338824881
Journal Mail Official
gung.wibisana1122@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Analogi Hukum
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27162672     EISSN : 27162680     DOI : 10.22225/jah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official Jurnal Analogi Hukum website. As a part of the spirit of disseminating legal science to the wider community, Jurnal Analogi Hukum Journal website provides journal articles for free download. Jurnal Analogi Hukum is a journal for Law Science that published by Warmadewa University Press. Jurnal Analogi Hukum Journal has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of jurisprudence both from within and outside the country, as well as in the Jurnal Analogi Hukum also contains the field of study related to the Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year of May, August and September submitted and ready-to-publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. Language used in this journal is Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "1-7" : 5 Documents clear
Peran Akta Perdamaian dalam Proses Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Nomor 0095/Pdt.G/2017/Pa.Bdg.) Krishna, I Gede Bayu Ari; Sukadana, I Ketut; Laba, I Nengah
Jurnal Analogi Hukum 71-76
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.71-76

Abstract

The presence of PERMA No.1 Year 2016 of the mediation procedure is intended to give legal certainty, orderliness and smoothness in the process of the settlement of civil disputes beyond in order to produce the peace if the parties reach a peace then These standards are formulated in the form of writings and strengthened in peace certificate has the same power with the ruling of the judge agreement is settlement which has been completed, and a final binding cannot remedy or appeal in cassation only the execution can be carried out by Tribunal Judges against an act of peace. From the background then it can be formulated as the following problems: 1. how is the Division of property jointly with their inheritance according to Islamic Law Compilation? 2. How the legal power of the deed of the peace mediation results? As for the research methods used i.e. using normative approach to research methods used i.e. a conceptual approach and legislation. Legal materials used i.e. Premier legal materials and legal secondary materials. And in the end can be summed up as follows, regarding the Ordinance Division, according to a compilation of Islamic law which in the joint property that refers to the article 96 and 97 set about the Division of both the living and the dead for divorce, in the Division of inheritance is divided in Islamic law, the mediation results strengthened in peace, consisting of the deed. Dalam hubungan sosial kemasyarakatan sengketa pada umumnya terjadi menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan dalam permasalahan perdata konflik dapat diselesaikan salah satunya dengan mediasi baik di luar pengadilan (nonlitigasi) ataupun di dalam pengadilan (litigasi) implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perdata seperti gugatan waris dan gugatan harta bersama. Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam proses penyelesaian suat sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamian jika para pihak mencapai perdamaian maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan dan dikuatkan dalam akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim kesepakatan merupakan penyelesaian yang tuntas, mengikat dan final tidak bisa di upaya hukum banding atau kasasi hanya bisa dilakukan eksekusi oleh Majelis Hakim terhadap akta perdamaian. Dari latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana tata cara pembagian harta bersama beserta harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam? 2. Bagaimana kekuatan hukum dari akta perdamaian hasil mediasi? Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendektan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primier dan bahan hukum sekunder. Dan pada akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut, mengenai tata cara pembagian harta bersama beserta harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dimana dalam harta bersama yang mengacu pada pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati diman dalam tata cara pembagian harta warisan dibagi secara Hukum Islam,hasil mediasi yang dikuatkan di dalam akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. Sebab akta perdamaian adalah akta yang dibuat dihadapan hakim yang berkekuatan hukum esekutorial dan tidak dapat dibanding atau kasasi hanya di lakukan eksekusi.
Pelaksanaan Sistem Uji Kendaraan Bermotor dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Denpasar Setiawan, I Wayan Ary; Widiati, Ida Ayu Putu; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 71-75
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.4.1.2022.71-75

Abstract

The road traffic and transportation system has a strategic role as a means of facilitating the flow of goods and services transportation. In carrying out the implementation of traffic rules, all levels of society must pay attention to the safety of the community on the highway, as well as the achievement of welfare. How is the implementation of the motor vehicle testing system in the motor vehicle testing unit?, and How is the effectiveness of the motor vehicle testing system regulations and the obstacles faced in preventing traffic accidents in Denpasar City?. The empirical method was chosen to conduct this research, by interviewing the informants directly is one of the empirical methods used. By interviewing resource persons who are experts in the motor vehicle test system to ensure passenger safety and minimize road accidents. The results of the study indicate that the implementation of the motor vehicle testing system in the motor vehicle testing unit based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation related to Article 49 concerning Motorized Vehicle Testing is still not effective in its implementation.
Implementasi Ngerampag Terhadap Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli I Dewa Ayu Sinta Ary Ramaswari; I Made Suwitra; I Ketut Sukadana
Jurnal Analogi Hukum 1-7
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.1-7

Abstract

Ngerampag (perampasan) merupakan salah satu pamidanda sanksi adat berupa tindakan dimana orang atau kelompok yang berwenang menyita/mengambil alih kepemilikan properti suatu benda/barang orang yang tidak memenuhi kewajiban atau kesepakatan yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Di Desa Adat Sulahan krama mendapatkan hak untuk mengelola tanah ayahan desa yang berujung terjadinya pengerampagan tanah ayahan desa.Adapun permasalahannya yaitu, bagaimana hak penguasaan tanah ayahan desa di Desa Adat Sulahan? dan bagaimana fungsi sanksi ngerampag tanah ayahan desa dalam awig-awig Desa Adat Sulahan? Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hak penguasaan tanah ayahan desa di Desa Adat Sulahan dan menganalisis fungsi sanksi ngerampag tanah ayahan desa. Metode yang digunakan adalah empiris dengan metode pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer melalui narasumber informan dan data sekunder dari bahan hukum. Adapun hasil penelitian ini yaitu menjelaskan hak penguasaan terhadap tanah ayahan desa dan fungsi sanksi ngerampag terhadap tanah ayahan desa.
Peran Desa Adat Dalam Penanaman Modal Asing Di Provinsi Bali Arnawa, Anak Agung Gede; Budiartha, I Nyoman Putu; Laksmi , Anak Agung Sagung
Jurnal Analogi Hukum 1-7
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.1.2025.1-7

Abstract

Indonesia is a country rich in customs and culture in each region and highly upholds the law based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution. In human life, living independently is natural and cannot be denied. This fact can also be found in the life between countries (international interaction) mutual influence and interdependence of interests both economic, political defense and so forth is something essential. In this study there are two problem formulations including: 1) How is the position and function of indigenous villages towards foreign investment in Bali? 2) How is the legal regulation of indigenous villages against foreign investment? This research is a normative legal research based on laws and regulations and data obtained by the author on social media. The regulation of foreign investment in Indonesia is regulated based on Law No. 25 of 2007. This law contains a number of principles that underlie the formation of norms and rules contained in the articles of the Law.
Tinjauan Yuridis Penjatuhan Putusan Terhadap Eksepsi Kewenangan Relatif Dalam Mengadili Perkara Perzinahan (Studi Kasus Putusan Sela Nomor: 14/Pid.B/2023/PN Bli) Dwiyanti, Ni Kadek Ayu; Widyantara, I Made Minggu; Mulyawati, Kade Richa
Jurnal Analogi Hukum 71-76
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.1.2025.71-76

Abstract

Exception is a form of objection or legal action that can lead to an interlocutory decision taken by a judge, usually in response to a challenge regarding his authority to adjudicate in court. The problem is 1) how the basis for determining relative authority in the decision of an adultery case is a case study of interlocutory decision Number 14/Pid.B/2023/PN Bli? and 2) how the ratio legis of the judge related to the authority to adjudicate in interlocutory decision Number 14/Pid.B/2023/PN Bli?. The purpose is to know and describe the basis for determining relative authority in the decision of an adultery case case study and the suitability of the judge's ratio legis related to the authority to adjudicate in Interlocutory Decision Number 14/Pid.B/2023/PN Bli. The method used is the normative law method. The relative authority to handle cases between two courts is determined by Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP), specifically articles 148 and 84. The judge's understanding of the interlocutory decision was that the Bangli District Court acknowledged the objection of the legal counsel stating that it did not have the authority of the case.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue 411-416 406-410 405-410 404-408 401-405 399-403 398-404 396-400 393-398 393-397 390-395 388-392 384-389 383-387 382-388 382-387 382-386 378-382 377-383 376-381 375-381 372-377 372-376 370-375 369-375 368-374 366-371 364-369 363-369 363-368 361-367 361-365 360-365 358-362 356-363 356-360 355-362 354-360 354-359 353-357 351-355 350-355 350-354 347-353 347-352 346-353 346-350 344-349 341-346 341-345 338-345 338-343 336-343 336-340 335-340 331-337 331-335 330-335 329-334 328-337 328-332 326-330 324-330 324-329 323-329 323-328 322-327 320-325 318-323 317-323 317-322 317-321 316-321 315-319 312-316 311-317 311-316 311-315 310-316 310-314 306-310 305-311 305-310 305-309 304-310 304-309 300-305 300-304 299-304 299-303 298-304 296-303 294-299 293-298 293-297 289-295 289-293 288-293 288-292 287-292 283-287 282-288 282-287 281-286 279-286 278-282 277-282 277-281 276-281 276-280 273-278 272-276 271-276 270-277 269-275 267-272 266-271 266-270 265-270 264-269 262-268 261-266 261-265 260-265 259-264 258-263 256-262 256-261 256-260 254-259 254-258 252-257 251-255 250-255 249-255 249-253 246-251 245-250 244-248 243-249 243-248 242-248 240-245 240-244 239-244 239-243 238-242 236-242 235-241 235-239 234-239 233-238 232-237 230-234 229-235 229-234 228-233 228-232 227-232 226-231 225-229 224-228 223-228 223-227 221-227 221-224 220-226 220-225 219-223 218-222 217-222 215-220 215-219 214-219 213-217 212-218 210-216 210-214 209-214 207-213 207-212 206-211 206-209 204-208 203-209 203-208 202-206 201-206 201-205 199-205 198-203 197-202 197-201 196-200 195-200 193-198 193-197 192-196 191-196 190-195 188-194 187-192 187-191 185-190 184-189 183-187 182-186 181-186 179-184 179-183 177-182 177-181 176-181 175-180 172-178 172-176 170-176 170-175 169-174 168-174 167-171 166-171 165-169 163-168 162-167 162-166 161-164 160-165 160-164 158-162 156-161 156-160 155-159 154-159 153-157 152-155 151-155 150-155 148-154 148-153 148-152 147-151 146-150 144-149 143-149 143-147 142-147 142-146 141-145 138-143 137-142 136-141 136-140 135-141 132-137 131-136 130-136 130-135 129-135 129-134 128-135 126-131 125-129 124-130 124-128 122-128 121-127 120-125 120-124 119-124 119-123 118-123 116-121 114-119 114-118 112-117 111-120 111-115 110-113 109-113 106-113 106-111 106-110 105-110 104-109 104-108 103-108 101-105 100-105 99-104 99-103 98-103 98-102 96-100 94-99 93-99 93-98 93-97 92-98 90-95 89-93 88-92 87-91 86-92 84-89 83-88 83-87 82-87 81-85 79-86 79-83 78-82 77-82 77-81 76-81 74-80 74-78 73-77 72-78 71-76 71-75 68-73 68-72 67-70 66-70 65-71 64-70 63-67 62-67 62-66 61-66 60-65 59-64 59-62 58-63 57-61 55-60 55-59 54-57 53-58 52-56 51-58 50-54 48-54 48-53 47-52 47-51 46-51 44-50 44-49 42-47 42-46 41-47 40-45 39-43 37-43 37-41 36-41 34-40 34-39 33-38 32-36 31-36 30-35 28-33 28-32 27-31 26-30 23-29 22-27 22-26 21-27 20-25 17-21 16-21 14-20 13-22 12-19 12-16 11-16 11-15 8-13 8-12 7-13 7-11 6-11 6-10 1-7 1-6 1-5 More Issue