cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indra Utama Tanjung
Contact Email
indratjofficial@gmail.com
Phone
+62852 7710 9234
Journal Mail Official
isnusumut@gmail.com
Editorial Address
Jl. Durung Nomor 85, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia (20222)
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Sahabat ISNU SU
Published by ISNU Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : 30640067     DOI : 10.70826
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The scope of this journal includes, but is not limited to: Primary, Secondary, and Higher Education Studies on curriculum development, teaching strategies, assessment, and competency building at various levels of education. Educational Management and Policy Research on leadership, school governance, public policy in education, and educational reform. Educational Technology Utilization of digital media, e-learning, technological innovations, and the integration of ICT in the learning process. Character and Religious Education Studies on values, morality, spirituality, and strengthening character education based on local wisdom as well as global perspectives. Educational Psychology and Learner Development Research on cognitive, affective, and social development, as well as psychological approaches to teaching and learning. Vocational and Skills Education Studies on vocational training, workforce development, entrepreneurship, and 21st-century skills. Contemporary Issues in Education Topics on inclusivity, multicultural education, special needs education, literacy and numeracy, and the challenges of globalization in education.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 78 Documents
 1   2   3   4   5 
KEWARISAN ISTRI YANG TELAH DITALAK DAN HABIS MASA IDDAHNYA PERSPEKTIF MAZHAB IMAM SYAFI’I (Studi Kasus Pada Masyarakat Tambangan Kab. Mandailing Natal) Paijal Usrin usrin
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 1 (2024): Vol.1 No. 1 Mei 2024 : Jurnal Sahabat ISNU SU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i1.21

Abstract

Masyarakat Tambangan Jae merupakan masyarakat yang menganut mazhab Syafi’i, namun dalam pembagian waris terhadap istri yang telah diceraikan dan telah habis masa iddahnya masyarakat Tambangan Jae memiliki pandangan yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yuridis dengan menggunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat dan pengamalan masyarakat Tambangan Jae terkait halk waris Istri yang telah dicerai dan habis masa iddahnya berbeda dengan pendapat mazhab Syafi’i dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pertama adat yang diamalkan turun temurun oleh masyarakat. Kedua sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ketiga istri ikut serta dalam bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga istri tetap mendapat bagian waris dari harta suaminya.
Pelaksanaan Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Ditinjau dari Mazhab Syafi’i (Studi Putusan Pengadilan Agama Binjai No. 258/Pdt.G/2016/P.A.Bji.) Hasan Munthe hasan
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 1 (2024): Vol.1 No. 1 Mei 2024 : Jurnal Sahabat ISNU SU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i1.22

Abstract

Khulu’ merupakan jalan keluar yang diberikan oleh agama bagi Perempuan untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan konpensasi pembayaran tebusan kepada suami. Dalam literatur fiqh tidak dikenal gugatan perceraian tanpa iwadh, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan ada konsep gugat cerai tanpa tebusa. Penelitian ini merupakan penelitian normative yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan konsep gugat cerai antara mazhab Syafi’i dengan Putusan Pengadilan Agama Binjai disebabkan perbedaan konsep. Dalam mazahb Syafi’i ditetapkan bahwa Talak merupakan hak mutlak suami dan apabila Talak itu diminta (digugat) oleh istri maka istri wajib memebrikan tebusan (iwadh) terhadap suami. Sedangkan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia istri diberikan hak untuk mengggat suaminya tanpa harus memberikan iwadh.
Persetujuan Gadis Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Antara Imam Syafi’i dan Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah) Arifin Siahaan arifin
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 1 (2024): Vol.1 No. 1 Mei 2024 : Jurnal Sahabat ISNU SU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i1.23

Abstract

Terjadi perbedaan pendapat anatara mazhab syafi’I dan imam ibnu qoyyim al-jauzyterkait hukum seorang wali meminta persetujuan anak gadisnya untuk menikah, padahal kedudukan persetujuan mempelai Wanita. Penelitian ini merupakan peniltian Pustaka dengan menggunakan metode Analisa komparatif. Gasil penelitian ini menununjukkan bahwa Pendapat yang paling relevan untuk konteks indonesia adalah Pendapat Imam Ibnu Qayyim al-jauzy. Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dalam undang-undang tentang perkawinan No. 1/1974 (ps. 6 ayat (1) jo. ps. 16 ayat (1) ) KHI menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai. Hal ini menandakan bahwa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Dalam hukum positif di Indonesia sangat penting dan merupakan syarat mutlak untuk sahnya suatu perkawinan. Peraturan perundang-undangan yang ada memastikan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bebas dari kedua calon mempelai, terutama mempelai wanita, sebagai bagian dari upaya untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan keadilan dalam pelaksanaan perkawinan.
Problematika Proses Pengundangan Dan Penyebarluasan Undang-Undang Hari Sanjaya hari
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 1 (2024): Vol.1 No. 1 Mei 2024 : Jurnal Sahabat ISNU SU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i1.24

Abstract

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundangundangan (Undang-undang P3). Disisi lain, UU P3 mewajibkan semua peraturan perundang-undangan tersebut untuk di undangkan dan ditempatkan pada lembaran resmi negara yang telah ditentukan agar dapat dianggap mulai berlaku. Pada penerapannya masalah ini juga merambat pada proses pengundangan dan mekanisme pemberlakuannya dimana masih banyak ditemukan peraturan perundang-undangan (menurut UU P3) yang berlaku tanpa melalui proses pengundangan. Penelitiian ini bertujuan untuk 1). Bagaimana proses pengundangan dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan di Indonesia; 2) Bagaimana penyebarluasan Undang-undang di Indonesia dilihat dari perspektif mekanisme pemberlakuannya. Jenis penelitian ini adalah normatif yang bersifat deskripsi, dengan menggunakan 4 pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, historis, perbandingan dan konseptual. Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan simpulan bahwa (1) Untuk mengetahui proses pengundangan dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan di Indonesia; (2) Untuk mengetahui Bagaimana penyebarluasan Undang-undang di Indonesia dilihat dari perspektif mekanisme pemberlakuannya.
Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Wakaf) Muhammad Farid farid
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 1 (2024): Vol.1 No. 1 Mei 2024 : Jurnal Sahabat ISNU SU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i1.25

Abstract

Studi kasus ini meneliti alternatif penyelesaian sengketa terkait wakaf, sebuah praktik amal yang memiliki signifikansi dalam hukum Islam dan sosial. Sengketa wakaf sering kali terjadi karena perbedaan interpretasi atas perjanjian wakaf, pengelolaan aset wakaf yang tidak transparan, atau perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Penyelesaian sengketa wakaf memerlukan pendekatan yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, sekaligus efektif dan adil dalam menjaga kepentingan semua pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik penyelesaian sengketa wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode alternatif seperti mediasi dan musyawarah lebih disukai dibandingkan litigasi dalam menyelesaikan sengketa wakaf. Proses ini dinilai lebih cepat, hemat biaya, dan mampu menciptakan penyelesaian yang lebih damai sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kesimpulannya, alternatif penyelesaian sengketa, khususnya mediasi, menawarkan mekanisme yang lebih responsif dan harmonis dalam mengatasi sengketa wakaf. Oleh karena itu, disarankan untuk memperkuat peran lembaga mediasi berbasis agama dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dalam konteks wakaf, guna memastikan pengelolaan wakaf yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Sandra Ayu Wandira, Fauzan Habibi Lubis, Jakaria, Rabiatul Adawiyah Nasution, Nadzri Adlani Nasution
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 September 2024: Jurnal Sahabat ISNU SU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i2.53

Abstract

Asas hukum berperan sebagai dasar yang fundamental dalam sistem hukum positif, memberikan arahan dan penilaian bagi norma-norma yang konkret. Meskipun asas hukum bersifat umum dan tidak merupakan norma hukum itu sendiri, ia mengandung nilai-nilai etis yang penting dalam penegakan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan sistem hukum normatif yangmana sumber-sumber penelitian diambil dari buku-buku dan jurnal yang ada sehingga mendapat kesatuan dan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, Proses konkritisasi asas hukum dilakukan melalui pembentukan peraturan dan generalisasi putusan hakim, yang menjadikan asas-asas tersebut dapat diimplementasikan dalam praktik hukum. Salah satu contoh penting adalah asas kekuatan mengikat kontrak, yang diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mewajibkan pihak-pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Namun, pengaturan mengenai itikad baik dalam alternatif penyelesaian sengketa di UUAAPS masih kurang memadai dan memerlukan pengembangan lebih lanjut. Pemahaman mendalam tentang asas hukum dan penerapannya sangat krusial untuk menciptakan tatanan hukum yang adil, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Negara Hukum, Sumber Hukum, Eksistensi, Kedudukan dan Susunan Pengadilan Tata Usaha Maulina Roma Yanti Nainggolan; Muhammad Idiham; Ahmad Fajar Assidiqi; Fajri Bahiyah Dienny
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 September 2024: Jurnal Sahabat ISNU SU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i2.80

Abstract

Supremasi hukum merupakan prioritas dalam pemerintahan modern yang menekankan perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Dalam konteks Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai peranan penting dalam menjamin keadilan administratif. PTUN dibentuk sebagai badan peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan antara individu dan pihak berwenang, serta memastikan bahwa tindakan pihak berwenang tetap berada dalam kerangka hukum. Sumber hukum keberadaan PTUN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur kewenangan dan tata cara penanganan perkara di PTUN dan melindungi warga negara. . ' hak atas tindakan penguasa. Selain itu, sumber hukum lainnya mencakup undang-undang yang mengatur lembaga pemerintah dan asas-asas hukum yang berlaku. PTUN mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum Indonesia. PTUN diawasi oleh Mahkamah Agung dan berperan sebagai penjaga supremasi hukum dalam administrasi publik. PTUN terdiri dari hakim-hakim yang mempunyai keahlian di bidang hukum administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, PTUN tidak mempertimbangkan aspek hukum kegiatan pemerintah, namun juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kepentingan masyarakat.
Peran Arbiter Dalam Penyelesaian Sangketa Pembangunan Proyek LRT Jabodebek Khairun Nizam, M. Ardhan Hakim Lubis, Muhammad Furqan Alrizky, Wahyu Hidayat, Alfarobi
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 September 2024: Jurnal Sahabat ISNU SU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i2.96

Abstract

Sengketa dalam proyek pembangunan sering kali tidak terelakkan, terutama pada proyek infrastruktur besar seperti pembangunan LRT ( Light Rail Transit ) Jabodebek. Salah satu mekanisme penyelesaian penyelesaian yang sering digunakan adalah melalui arbitrase. Artikel ini membahas peran arbiter dalam proses penyelesaian terkait proyek LRT Jabodebek. Penelitian ini menjelaskan proses arbitrase yang diterapkan, peran dan kontribusi arbiter dalam mediasi, serta bagaimana keputusan yang diambil oleh arbiter yang mempengaruhi proyek. Data yang digunakan dalam artikel ini dikumpulkan dari studi literatur, wawancara dengan praktisi hukum, serta laporan resmi terkait penyelesaian proyek
Prositusi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Aryanti Khairunnisa Br Tarigan; Maliki Daulay; M Chaidir Ali
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 September 2024: Jurnal Sahabat ISNU SU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i2.116

Abstract

Perbedaan antara pelaku zina yang sudah menikah (Muhsan) dan yang belum menikah (Ghairu Muhsan), serta kesesuaian hukuman bagi pelaku prostitusi dalam konteks hukum positif, hukum Islam, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi, prostitusi online telah menjadi praktik umum, di mana pelaku memanfaatkan media sosial untuk menawarkan jasa seksual. Dalam hukum positif, pelaku prostitusi dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tindakan cabul dan peran mucikari. Sementara itu, dalam hukum Islam, prostitusi dianggap sebagai zina dengan sanksi berat, di mana pelaku Muhsan dapat dihukum rajam dan Ghairu Muhsan dihukum cambuk. Meskipun istilah "prostitusi" tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU ITE, terdapat ketentuan yang mengatur kesusilaan dan pornografi. Kesimpulannya, prostitusi online merupakan masalah sosial yang kompleks dan diatur oleh berbagai undang-undang, di mana baik hukum positif maupun hukum Islam memberikan sanksi yang berat untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, serta mempertimbangkan perlindungan anak yang belum mampu bertanggung jawab secara hukum.
Subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Akhyar Al Khoir
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 September 2024: Jurnal Sahabat ISNU SU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i2.122

Abstract

Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) merupakan salah satu bidang hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang menimbulkan sengketa, baik antara individu atau badan hukum dengan instansi pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Jenis penelitian library research merupakan jenis penelitian kualitatif yang obyek kajian penelitiannya menggunakan data pustaka dari berbagai macam literatur. Dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN), subjek, kepentingan, objek, dan penyelesaian sengketa merupakan elemen kunci yang saling berhubungan. Subjek sengketa mencakup individu atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan administrasi pemerintah, sedangkan unsur kepentingan harus bersifat nyata dan relevan untuk mendukung legitimasi gugatan. Objek sengketa terkait langsung dengan keputusan administratif yang berdampak merugikan, sementara penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui upaya administrasi, gugatan, atau perdamaian. Pemahaman yang mendalam tentang elemen-elemen ini penting untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam sistem hukum.

Page 1 of 8 | Total Record : 78

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025: Sahabat ISNU Mei Vol. 2 No. 2 (2025): ISNU Jurnal Sahabat September Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 (2024): DESEMBER 2024 :ISNU Sahabat Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 September 2024: Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 1 (2024): Vol.1 No. 1 Mei 2024 : Jurnal Sahabat ISNU SU