cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indra Utama Tanjung
Contact Email
indratjofficial@gmail.com
Phone
+62852 7710 9234
Journal Mail Official
isnusumut@gmail.com
Editorial Address
Jl. Durung Nomor 85, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia (20222)
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Sahabat ISNU SU
Published by ISNU Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : 30640067     DOI : 10.70826
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The scope of this journal includes, but is not limited to: Primary, Secondary, and Higher Education Studies on curriculum development, teaching strategies, assessment, and competency building at various levels of education. Educational Management and Policy Research on leadership, school governance, public policy in education, and educational reform. Educational Technology Utilization of digital media, e-learning, technological innovations, and the integration of ICT in the learning process. Character and Religious Education Studies on values, morality, spirituality, and strengthening character education based on local wisdom as well as global perspectives. Educational Psychology and Learner Development Research on cognitive, affective, and social development, as well as psychological approaches to teaching and learning. Vocational and Skills Education Studies on vocational training, workforce development, entrepreneurship, and 21st-century skills. Contemporary Issues in Education Topics on inclusivity, multicultural education, special needs education, literacy and numeracy, and the challenges of globalization in education.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 78 Documents
 2   3   4   5   6 
IDEOLOGI ILMU PENGETAHUAN RABBANIYAH Lukuluk Suhaila suhaila; Tiara Zaskia Rahma Harahap; Dafa Hawari; Afwan Akbar Barus
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 (2024): DESEMBER 2024 :ISNU Sahabat
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i3.492

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Ideologi Ilmu Pengetahuan Rabbaniyah, suatu konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam pengembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan untuk menyelaraskan kemajuan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai spiritual agar dapat memberikan manfaat yang lebih komprehensif bagi umat manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai teknik utama untuk mengumpulkan data dan informasi. Tahapan penelitian meliputi identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan tentang konsep Ilmu Pengetahuan Rabbaniyah, analisis terhadap literatur yang dikumpulkan untuk menemukan hubungan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai ketuhanan, penyusunan kerangka teori berdasarkan hasil analisis literatur, serta diskusi dan interpretasi hasil penelitian untuk mengembangkan model integrasi Ilmu Pengetahuan Rabbaniyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan yang didasari oleh nilai-nilai Rabbaniyah tidak hanya meningkatkan kualitas intelektual tetapi juga membentuk karakter moral yang kuat. Pembahasan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara ilmuwan dan ulama untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara holistik. Dengan demikian, ideologi ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya mengutamakan aspek rasional tetapi juga aspek spiritual.
Problematika Etika Dalam Praktik Advokasi Pada Kasus-Kasus Di Indonesia Febi Febonecci S. Brahmana Febi; Helmalia Putri; Dhea Ananda Puspita Yusuf; Halimatusaddiah Siregar; Habibi Irham Buana Nasution
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 (2024): DESEMBER 2024 :ISNU Sahabat
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i3.493

Abstract

Problematika etika dalam praktik advokasi merupakan isu yang kompleks dan krusial bagi keberlangsungan serta kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran etika dalam praktik advokat, serta meninjau efektivitas kode etik yang berlaku. Menggunakan metode penelitian pustaka, kajian ini mengumpulkan data dari berbagai literatur terkait, termasuk jurnal ilmiah, buku referensi, regulasi kode etik, dan laporan dari organisasi profesi advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilema etika dalam profesi advokat sering kali muncul akibat konflik kepentingan, tekanan dari klien, dan kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai etis. Faktor eksternal, seperti tuntutan ekonomi dan pengaruh sosial-politik, juga memainkan peran penting dalam mendorong pelanggaran kode etik. Meskipun kode etik profesi advokat sudah diterapkan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui mekanisme pengawasan yang lebih kuat, pelatihan etika berkelanjutan, serta sanksi tegas bagi pelanggar. Dengan penguatan pada aspek-aspek ini, diharapkan advokat dapat menjalankan fungsinya dengan integritas yang lebih tinggi, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan juga meningkat
Pengaturan Hukuman Cambuk Dalam Hukum Pidana Islam Livia Maylisandi Livia; Arif Fadilah; Riyan Syaputra
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 (2024): DESEMBER 2024 :ISNU Sahabat
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i3.494

Abstract

Artikel ini mengulas mengenai regulasi cambuk sebagai jenis hukuman pidana serta mengkaji dampak dari regulasi tersebut. Secara umum, artikel ini menyimpulkan bahwa pertama, penerapan cambuk sebagai hukuman pidana merupakan salah satu upaya reformasi dalam sistem hukum pidana yang Menerapkan prinsip-prinsip Syariat Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam hukum nasional Indonesia. Dalam Lingkup Indonesia, regulasi tentang cambuk sebagai bagian dari 'Uqubat hudud dan ‘uqubat ta’zir diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan cara rinci mengatur ketentuan hukuman berdasarkan prinsip hukum Islam rinci menjelaskan siapa saja yang bisa dikenai hukuman cambuk serta prosedur pelaksanaan sanksi tersebut. Kedua, ketentuan terkait hukuman cambuk dalam Qanun Jinayat tidak hanya berkontribusi pada pembaruan bentuk hukuman, tetapi juga memengaruhi politik hukum pidana, hak-hak dasar manusia, serta peraturan daerah.
Kajian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Latar Belakang, Istilah, Asas, Sejarah dan Perbandingan dengan Hukum Acara Perdata Sofiyana; Uliya Putri Yati; Ahlan Maqbul Tsani; Sultan Hasby Adzikri
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 (2024): DESEMBER 2024 :ISNU Sahabat
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i3.503

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan institusi hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan pemerintah terkait keputusan administrasi negara. Artikel ini mengulas secara komprehensif latar belakang terbentuknya PTUN, istilah dan pengertian terkait hukum acara peradilan tata usaha negara (Peratun), serta asas-asas hukum yang mendasari prosedur di dalamnya. Sejarah perkembangan PTUN juga menjadi fokus kajian, untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai dinamika hukum tata usaha negara di Indonesia. Selain itu, artikel ini membahas secara mendetail perbedaan antara hukum acara tata usaha negara dan hukum acara perdata, yang menyoroti perbedaan prinsip dan mekanisme antara dua jenis hukum tersebut. Dengan kajian ini, artikel ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang posisi dan peran PTUN dalam sistem hukum Indonesia.
Kedudukan Qawaid Fiqiyah Dalam Perumusan Hukum Sintia Wati Kusuma; Nazwha Azzahra; Nurul Aini; Muhammad Arbi
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 (2024): DESEMBER 2024 :ISNU Sahabat
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i3.504

Abstract

Qawaid fiqiyah, atau kaidah-kaidah fikih, memainkan peran penting dalam perumusan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan qawaid fiqiyah dalam proses perumusan hukum Islam dan implikasinya terhadap perkembangan fikih kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis literatur yang komprehensif, penelitian ini mengeksplorasi asal-usul, perkembangan, dan aplikasi qawaid fiqiyah dalam yurisprudensi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa qawaid fiqiyah berfungsi sebagai prinsip-prinsip umum yang memfasilitasi pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam berbagai konteks. Meskipun tidak dianggap sebagai sumber hukum utama, qawaid fiqiyah berperan signifikan dalam menjembatani kesenjangan antara teks-teks syariah dan realitas kontemporer. Penelitian ini juga mengungkapkan tantangan dan peluang dalam penggunaan qawaid fiqiyah untuk menyelesaikan masalah-masalah fikih modern, serta menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang qawaid fiqiyah bagi para ahli hukum Islam dan praktisi.
Fase Pembentukan Dan Perkembangan Qowaidh Fiqiyah Cici Fathona; Yusmila Andika; Wahyu Yudhana; Muhammad Mushafullah
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 (2024): DESEMBER 2024 :ISNU Sahabat
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i3.505

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang fase-fase historis pembentukan dan perkembangan Qowaidh Fiqiyah (kaidah-kaidah fikih) dalam khazanah hukum Islam. Qowaidh Fiqiyah merupakan instrumen penting dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam yang berkembang melalui berbagai periode sejarah. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis-yuridis dengan analisis deskriptif terhadap literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Qowaidh Fiqiyah mengalami evolusi signifikan mulai dari masa sahabat hingga era kodifikasi modern, melalui empat fase utama: fase foundasi pada masa sahabat dan tabi'in, fase formulasi awal pada era mazhab-mazhab fikih, fase konsolidasi pada masa keemasan Islam, dan fase sistemasisasi pada periode modern. Penelitian ini mengungkapkan bahwa setiap fase memiliki karakteristik dan kontribusi unik dalam membentuk kerangka metodologis hukum Islam yang komprehensif. Pemahaman tentang fase-fase ini essential untuk pengembangan dan aplikasi hukum Islam kontemporer.
Hukum Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Muhammad Ramadhana; Fitrah Ade Dikiansyah; Lulu Malona Siregar
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 (2024): DESEMBER 2024 :ISNU Sahabat
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i3.506

Abstract

Perzinahan merupakan salah satu hal yang sudah sangat biasa dilakukan bagi remaja di Indonesia dizaman sekarang, hal tersebut sangat mengejutkan mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan kependudukan muslim terbanyak di dunia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, pertama, bagaimana bisa Indonesia masih memiliki angka perzinahan yang tinggi sedangkan kebanyakan penduduknya muslim?, kedua, bagaimana cara mengatasi perzinahan yang tinggi di kalangan remaja di Indonesia?, kajian ini bisa dikembangkan dengan menggunakan metode normatif dengan hukum-hukum yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik hukum, bahan-bahan Pustaka, melalui buku-buku, jurnal, dan surat kabar. Kesimpulan yang dapat diambil dari studi ini, perzinahan di kalangan remaja Indonesia sangat memprihatinkan. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbanyak, angka perzinahan terutama dikalangan remaja menunjukkan kecenderungan yang signifikan. Hal ini menjadi tantangan besar karena hukum positif yang berlaku saat ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai lemah dalam memberikan sanksi terhadap pelaku perzinahan, didalam KUHP perzinahan antara pasangan remaja yang tidak terikat status pernikahan seringkali dianggap sebagai perzinahan karena tidak ada ikatan pernikahan yang sah, yang berakibat rendahnya penegakan hukum terkait perzinahan. Sedangkan di Hukum Pidana Islam perzinahan tetap dianggap zina baik ada ikatan pernikahan yang sah atau tidak. Dalam hal ini sangat disarankan untuk memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku perzinahan.
Cyberbullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Mukhlis Akbar Ramadhani; Adinda Putri Hutabarat; Alwi Almisky Munthe
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 (2024): DESEMBER 2024 :ISNU Sahabat
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v1i3.507

Abstract

Hukum pidana Islam tentang Cyberbullying akan kami bahas dalam artikel ini. Menurut UU nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hukuman yang ditetapkan untuk pelaku Cyberbullying harus merujuk pada prinsip-prinsip hukum pidana islam. Karena ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Quran dan Hadis, pelaku pidana Cyberbullying memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam jarimah ta'zir, dimana penetapan hukumannya belum diputuskan oleh syara' sehingga diserahkan kepada ulil amri (pemimpin atau pemerintah), baik penentuan maupun pelaksanaannya. Pasal 29 UU ITE menetapkan sanksi bagi pelaku Cyberbullying, yang diatur dalam pasal 45B, yang mencakup pidana penjara selama-lamanya yakni 4 tahun atau dengan membayar denda sebanyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Pembunuhan Sebagai Bentuk Pembelaan Diri Menurut Perspektif Hukum Islam Muhammmad Hidayat; Kharina Nur Huda; Harya Dwi Sadewa; Bismillahi Ahya; Fandi Wahidi
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025: Sahabat ISNU Mei
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis konsep pembunuhan dalam konteks pembelaan diri berdasarkan hukum agama Islam dan hukum positif Negara kita, fokus pada Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023. Cara yang digunakan adalah dengan pendekatan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dalam pembelaan diri dalam kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam perspektif dan penekanannya, kedua sistem ini mengakui hak individu agar melakukan pembelaan diri dalam tindakan pembelaan tersebut. Pemahaman yang mendalam terhadap kedua perspektif ini sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan seimbang di Indonesia. Kajian ini juga menemukan bahwa meskipun kedua sistem hukum mengakui hak yang sama dalam pembelaan diri, penerapannya memiliki pendekatan dan penekanan yang berbeda
Sistem Perkawinan Campuran di Indonesia: Apakah Sudah Sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Mutia Khairani; Suci Khairani Hasibuan; Wilda Isnaini; Saskya Agatra; Ummi Irhamni Hasibuan
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025: Sahabat ISNU Mei
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas sistem perkawinan campuran di Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam era globalisasi, perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) semakin sering terjadi. Namun, fenomena ini masih menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial, seperti isu pernikahan beda agama, kewarganegaraan, dan status hukum anak-anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review, yang melibatkan pengumpulan literatur relevan, analisis peraturan hukum, dan evaluasi implementasi di lapangan. Tahapan penelitian mencakup identifikasi celah regulasi, penelaahan kebijakan yang ada, dan pengkajian dampaknya terhadap pasangan campuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 1 Tahun 1974 telah memberikan kerangka dasar untuk mengatur perkawinan campuran, implementasinya belum sepenuhnya efektif. Banyak pasangan menghadapi ketidakpastian hukum, terutama dalam aspek administrasi pernikahan dan kewarganegaraan anak. Artikel ini merekomendasikan revisi regulasi untuk mengakomodasi dinamika globalisasi serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pasangan campuran. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Page 4 of 8 | Total Record : 78

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025: Sahabat ISNU Mei Vol. 2 No. 2 (2025): ISNU Jurnal Sahabat September Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 (2024): DESEMBER 2024 :ISNU Sahabat Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 September 2024: Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 1 No. 1 (2024): Vol.1 No. 1 Mei 2024 : Jurnal Sahabat ISNU SU