cover
Contact Name
Wheny Utariningsih
Contact Email
lembagarisetm@gmail.com
Phone
+6282213200972
Journal Mail Official
lembagarisetm@gmail.com
Editorial Address
Komplek Firya Mansion, Jl Paya Billi - Panggoi, Dusun A Bahagia, Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh, Indonesia
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
ISSN : -     EISSN : 31108377     DOI : -
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin published by Lembaga Riset Mandiri Nusantara that published in multidisciplinary fields, covering the fields of Education, Psychology, Law, Economics, Religions, Education, Health, Engineering, Public Policy, Tourism, Social and Politics, Culture and Arts.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 25 Documents
Nilai–Nilai Pancasila Sebagai Landasan Moral Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan di Indonesia Adyssa Aulya Harza; Karina Gisayu Larasati; Larasati Pratikno; Nagita Ramadhan; Nelly Zahra Arifah
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 1 No. 4 (2025): Riksa Cendikia Nusantara-Desember 2025
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18006950

Abstract

Meskipun terdapat berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang menjamin kesetaraan dan perlindungan, pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan di Indonesia tetap menjadi masalah yang serius dan terus berkembang. Esai ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana ideologi Pancasila berfungsi sebagai landasan moral utama untuk mencegah dan memerangi pelanggaran hak asasi manusia perempuan. Budaya patriarki yang kuat, penegakan hukum yang lemah, dan pendidikan hak asasi manusia yang tidak memadai merupakan beberapa alasan utama pelanggaran yang diidentifikasi dalam studi ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi masyarakat dan lembaga penegak hukum untuk mengadopsi nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, guna memerangi diskriminasi gender.
Dampak Perbedaan Ilmu Qiraat Terhadap Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Rosmila; Nasrullah Bin Sapa; Muhammad Amin Sahib
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 1 No. 4 (2025): Riksa Cendikia Nusantara-Desember 2025
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18006967

Abstract

Indonesia merepresentasikan realitas sosial yang plural, baik secara etnis, budaya, maupun agama, sehingga menuntut kerangka keberagamaan yang mampu mengelola perbedaan secara konstruktif. Sejumlah peristiwa intoleransi menunjukkan masih lemahnya kesadaran terhadap pluralitas sebagai keniscayaan sosial. Artikel ini mengkaji perbedaan ilmu qirāʾāt sebagai fondasi epistemologis Islam yang menegaskan legitimasi keberagaman pemahaman teks suci serta relevansinya bagi penguatan kerukunan umat beragama di Indonesia. Kajian ini bertumpu pada riset kepustakaan melalui pendekatan analitis-deskriptif atas literatur klasik dan kontemporer terkait ʿilm al-qirāʾāt, toleransi (tasāmuḥ), dan wacana moderasi beragama. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan qirāʾāt lahir melalui transmisi riwayat yang sahih dan mutawātir, mencerminkan fleksibilitas ajaran Islam terhadap variasi bahasa, dialek, serta ekspresi bacaan Al-Qur’an. Tradisi penerimaan terhadap keragaman bacaan tersebut menegaskan bahwa perbedaan tidak dimaknai sebagai ancaman terhadap autentisitas wahyu, melainkan sebagai kekayaan metodologis yang memperkuat sikap inklusif. Pemahaman komprehensif atas ilmu qirāʾāt berkontribusi pada pembentukan paradigma keberagamaan moderat, menolak eksklusivisme, serta menopang nilai Islam tasāmuḥ pada relasi antarumat beragama. Kajian ini menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai pluralitas tekstual Islam memiliki signifikansi strategis bagi penguatan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama pada konteks Indonesia yang multikultural.
Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Buku Teks Bahasa Indonesia Kelas X SMA Edisi 2017 Muhammad Rifai Taha; Nur Qalbi Andini. A; Munawwar
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 1 No. 4 (2025): Riksa Cendikia Nusantara-Desember 2025
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18053817

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesalahan berbahasa dalam buku teks Bahasa Indonesia Kelas X SMA Edisi 2017 dengan fokus pada aspek penggolongan kata, penggunaan konjungsi, redundansi, serta ketidaktepatan sintaksis dan semantik. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya celah penelitian sebelumnya yang belum banyak membandingkan edisi buku, masih terbatas pada analisis jenis teks tertentu, serta jarang mengaitkan kesalahan berbahasa dengan dampaknya terhadap keterampilan menulis siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis). Data berupa kutipan teks dalam buku dianalisis dengan cara mengidentifikasi bentuk kesalahan, mengklasifikasikan berdasarkan kategori kebahasaan, dan menafsirkan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya sejumlah kesalahan berbahasa dalam buku teks edisi 2017, antara lain penggolongan kata adalah dan merupakan sebagai konjungsi, penggunaan namun pada intrakalimat yang seharusnya tetapi, redundansi berupa serta dan, serta pemakaian sedang yang seharusnya sedangkan. Kesalahan-kesalahan tersebut berpotensi menimbulkan miskonsepsi pada peserta didik, khususnya dalam memahami kategori kata, fungsi konjungsi, dan efektivitas kalimat. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa kualitas kebahasaan buku teks perlu ditingkatkan melalui proses penyuntingan yang lebih cermat. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian analisis kesalahan berbahasa dengan pendekatan linguistik wacana, sedangkan secara praktis hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi penulis, penyunting buku, maupun guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Utang Piutang Uang dengan Pelunasan Barang di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli Abd. Rahim; Mukhlis Bakri; Muhammad Ridwan
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 1 No. 4 (2025): Riksa Cendikia Nusantara-Desember 2025
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang yang terjadi di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini bertujuan untuk: (1)  praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli. (2) tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan metodologi jenis penelitian kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara dan observasi masyarakat serta data sekunder dari literatur terkait. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan praktik utang piutang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio dalam tinjauan hukum Islam. Kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya, dengan bentuk pelunasan berupa hasil panen, hewan ternak, dan barang elektronik. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik ini diperbolehkan selama memenuhi rukun akad (pemberi dan penerima utang, objek pinjaman, serta ijab qabul) dan syarat akad (kerelaan kedua pihak, kejelasan nilai barang, kewajiban pelunasan, serta bebas dari riba dan gharar).
Implementatif Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengembalian Dokumen Keimigrasian Anak Akibat Status Kewarganegaraan Ganda Para Reja Rasyidi; Didik Suhariyanto; Hartana
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 1 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - Januari 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur pengembalian dokumen keimigrasian anak akibat status kewarganegaraan ganda di Indonesia. Latar belakang munculnya regulasi ini berangkat dari kenyataan bahwa perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing menghasilkan anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda. Fenomena ini menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan hak keimigrasian, pendaftaran status kewarganegaraan, serta pengembalian dokumen keimigrasian setelah anak memilih kewarganegaraan definitif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi doktrin, menelaah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023 sebagai fokus utama. Penelitian ini menemukan bahwa peraturan terbaru mengadopsi sistem digitalisasi pelayanan keimigrasian dan menekankan kewajiban administratif orang tua atau wali untuk mendaftarkan status kewarganegaraan anak secara elektronik, baik di dalam negeri melalui Kantor Imigrasi maupun di luar negeri melalui Perwakilan RI. Selain itu, penelitian ini membahas keterkaitan pengaturan tersebut dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, di mana setiap anak memiliki hak atas kewarganegaraan yang jelas serta perlindungan dari status tanpa kewarganegaraan (apatride) maupun kewarganegaraan ganda berkepanjangan (bipatride). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan baru ini diharapkan dapat menyederhanakan birokrasi keimigrasian dan memperkuat kepastian hukum bagi anak-anak hasil perkawinan campuran, meskipun tantangan di tingkat implementasi masih perlu diperhatikan, termasuk kesiapan infrastruktur teknologi dan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian, Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023 diharapkan mampu memberikan kepastian status hukum kewarganegaraan anak sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Page 3 of 3 | Total Record : 25