cover
Contact Name
Sari Marlina
Contact Email
pustakabangsaindonesia21@gmail.com
Phone
+62895619158302
Journal Mail Official
pustakabangsaindonesia21@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya, Jl. Lolo Gn. Sarik Lubuk Minturun Blok A/2, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25158
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik
ISSN : 31232906     EISSN : 31232906     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik (JIAKP) berfokus pada publikasi hasil penelitian, kajian konseptual, dan analisis kritis di bidang ilmu administrasi publik dan kebijakan publik. Jurnal ini menjadi media ilmiah bagi akademisi, peneliti, praktisi, dan pengambil kebijakan dalam mengembangkan pemikiran, teori, serta praktik administrasi dan kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Ruang lingkup JIAKP mencakup, namun tidak terbatas pada, administrasi publik, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan (good governance), manajemen sektor publik, pelayanan publik, desentralisasi dan otonomi daerah, reformasi birokrasi, serta inovasi kebijakan publik. Jurnal ini juga menerima kajian terkait perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat, kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi dan pelayanan publik. JIAKP menerima artikel hasil penelitian, artikel konseptual, dan studi kasus yang memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan administrasi dan kebijakan publik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
Articles 24 Documents
Implementasi Satuan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Indeks Inovasi Daerah Ni Luh Mey Wedayani; Andri Marta; Kris Ari Suryandari
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi Januari-Maret
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan inovasi daerah merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang diukur melalui Indeks Inovasi Daerah (IID). Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah membentuk Satuan Inovasi Daerah (SID) untuk mengoordinasikan dan mendorong inovasi perangkat daerah. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain perubahan petunjuk teknis, kelengkapan bukti dukung inovasi, lemahnya komitmen pimpinan daerah, pergantian operator IID, serta rendahnya partisipasi perangkat daerah dalam penginputan data inovasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SID dalam peningkatan IID di Provinsi Lampung Tahun 2025. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi telah berjalan, sedangkan indikator disposisi belum optimal akibat lemahnya komitmen pimpinan daerah.
Kualitas Pelayanan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan Perizinan Berusaha Ardy Surya Sumirat; R. Sigit Krisbintoro
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi Januari-Maret
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan perizinan berusaha berbasis digital melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas pelayanan OSS-RBA di DPMPTSP Provinsi Lampung berdasarkan lima dimensi service quality: bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan dimensi bukti fisik (90,25) dan jaminan (93,33) berada pada kategori sangat baik, sementara keandalan (88,87), daya tanggap (89,15), dan empati (87,75) berada pada kategori baik, dengan kendala pada stabilitas sistem, ketepatan waktu, dan sosialisasi digital. Secara keseluruhan, skor rata-rata kualitas pelayanan OSS-RBA mencapai 89,87, termasuk kategori baik, sehingga pelayanan ini berkontribusi positif terhadap kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung.
Efektivitas Penggunaan Aplikasi Jalak Loewe dalam Mendorong Good Governance Bina Marga Jatim Risky Safira Rahma Daniar
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi Januari-Maret
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi Jalak Loewe sebagai inovasi pelayanan publik berbasis digital dalam mendorong prinsip Good Governance pada pelayanan infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori e-government success Richard Heeks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jalak Loewe mampu meningkatkan responsivitas, transparansi, dan partisipasi publik, terutama pada fase awal implementasi. Namun, efektivitasnya belum optimal akibat kesenjangan antara desain sistem dan realitas kewenangan serta perubahan preferensi kanal aduan masyarakat.
Pengaruh Source Credibility dan E-WOM terhadap Perilaku Pembelian Impulsif Skincare TikTok Rakka Firas; Ade Rachmawan
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi Januari-Maret
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh Source Credibility dan Electronic Word of Mouth (E-WOM) terhadap perilaku pembelian impulsif produk skincare di TikTok. Menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif, penelitian melibatkan 91 mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Pamulang sebagai sampel yang dipilih melalui random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS. Hasil menunjukkan bahwa Source Credibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif (t=6,980; p<0,05), demikian pula E-WOM (t=7,420; p<0,05). Secara simultan, Source Credibility dan E-WOM bersama-sama juga berpengaruh signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif (F=108,731; p<0,05). Temuan ini menegaskan peran kredibilitas sumber informasi dan ulasan elektronik dalam mendorong keputusan pembelian impulsif konsumen di platform media sosial.
Tinjauan Pelayanan Publik atas Penonaktifan 179 Ribu Peserta BPJS PBI-JK Kabupaten Lebak Fadli, Ihdan
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: April-Juni
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan merupakan upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta, khususnya bagi masyarakat miskin melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Namun, pada awal 2026 terjadi penonaktifan massal kepesertaan PBI-JK di Kabupaten Lebak yang menimbulkan berbagai masalah akses layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan tersebut serta mengkaji indikasi maladministrasi dalam sosialisasi dan implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat terdampak, pihak BPJS Kesehatan, serta pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penonaktifan massal dipicu pemutakhiran data melalui DTSEN berdasarkan kebijakan pemerintah pusat. Namun, lemahnya sosialisasi, terbatasnya akses informasi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga menyebabkan banyak warga tidak mengetahui perubahan status kepesertaannya, sehingga akses layanan kesehatan terganggu dan memunculkan indikasi maladministrasi.
Keberhasilan Layanan Pajak Online Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Metro Fitri Wahyu Niarseh; Nana Mulyana; Yulianto
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: April-Juni
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan pengelolaan pajak daerah di Kota Metro terlihat pada rendahnya kepatuhan wajib pajak PBB-P2 yang masih mengandalkan pembayaran manual serta minimnya sosialisasi layanan digital. Kondisi tersebut membuat capaian penerimaan pajak belum sesuai target meskipun jumlahnya meningkat setiap tahun. Sebagai jawaban dari persoalan ini BPPRD Kota Metro menghadirkan layanan pajak online guna mempermudah proses pelaporan dan pembayaran. Penelitian ini bertujuan menilai keberhasilan layanan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pajak online mampu meningkatkan akses dan mempercepat pembayaran, namun belum sepenuhnya efektif dalam mendorong optimalisasi pajak daerah. Faktor pendukung meliputi dukungan kebijakan pemerintah daerah, kesiapan sistem digital, dan komitmen BPPRD dalam mendorong pemanfaatan layanan online. Sementara itu, hambatan utama berasal dari kurangnya sosialisasi, keterbatasan literasi digital masyarakat, gangguan teknis serta penyampaian informasi yang belum menjangkau RT sehingga penggunaannya masih belum merata. Oleh karena itu perlu perluasan sosialisasi, penguatan edukasi digital dan perbaikan stabilitas sistem agar layanan pajak online dapat berfungsi lebih optimal dan berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. Kata Kunci: Keberhasilan layanan, pajak daerah, Kota Metro
Analisis Ketidakadilan Sosial dan Hukum dalam Kasus Penggunaan Lahan Warga oleh PLN Zaskia Zhara Nur Amalia; Rika Azzahra Rammadhani; Medina Mulya Handayani
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: April-Juni
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Riset ini bertujuan membedah bentuk diskriminasi sosial dan kedudukan hukum warga dalam konflik pemanfaatan area tanah oleh PLN. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dokumen eksplanatoris, pengumpulan data dilakukan secara murni lewat telaah dokumen yuridis, naskah kebijakan kompensasi, laporan sengketa publik, serta regulasi pengadaan tanah. Hasil telaah membuktikan adanya dominasi kuasa korporasi atas masyarakat, yang terindikasi dari tertutupnya proses ganti rugi dan rapuhnya proteksi hukum terhadap hak milik individu. Eksekusi di lapangan kerap mengabaikan nilai kemanusiaan dan keterbukaan prosedural akibat bias regulasi. Simpulan riset ini menegaskan perlunya pembenahan regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan publik agar lebih memihak rakyat kecil. Pemerintah disarankan memperketat legitimasi hukum dan mendesak PLN mengutamakan komunikasi persuasif yang adil dalam penyelesaian konflik agraria.
Efektivitas Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Peran Partisipasi Masyarakat Nur Aidal Syafika; Mohamad Aditya Zakaria; Ria Khairunnisa J Kamaru; Sandra Van Gobel; Alexander H Badjuka
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: April-Juni
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum partisipatif yang digunakan pemerintah desa dalam menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas Musrenbang dalam perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Gorontalo. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket skala Likert kepada 60 responden yang terdiri atas aparat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat peserta Musrenbang. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear sederhana melalui aplikasi JASP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berada pada kategori sangat baik dengan nilai mean sebesar 4.287, sedangkan efektivitas Musrenbang berada pada kategori baik dengan nilai mean sebesar 4.165. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas Musrenbang dengan nilai signifikansi 0.000 dan kontribusi pengaruh sebesar 55.2%. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyampaian aspirasi, diskusi pembangunan, dan pengambilan keputusan memberikan kontribusi terhadap efektivitas perencanaan pembangunan desa. Penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan partisipatif dan efektivitas Musrenbang pada tingkat desa.
Reconceptualizing School Discipline Policy: Restorative-Educational Religious Sanctions within an Islamic Character Ecosystem Edi Purwanto; Hidayah Uswatun Kasanah; Ervin Alberthina; Deny Hadi Siswanto
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: April-Juni
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze school policies regarding character and religious education at SMA Muhammadiyah Mlati. Utilizing a qualitative research design with a case study approach, data were gathered through semi-structured interviews with key institutional stakeholders, passive participatory observations, and document analysis. Data trustworthiness was ensured via source and methodological triangulation, while data analysis applied the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The results demonstrate that the school successfully established a holistic character education ecosystem through five core pillars: integrating Al-Islam and Kemuhammadiyahan (ISMUBA) values as the foundation, habituating collective practical worship, mandating Hizbul Wathan scouting, applying restorative-educational religious sanctions, and synergizing religious literacy with Tarjih cadreization via student-led Kultum programs. This study concludes that the synchronization of structural policies and daily practices successfully fosters students' moral autonomy and leadership competence. It is recommended that the school digitalizes its worship tracking systems to enhance parent-teacher collaboration.
Implementasi Kebijakan Kepariwisataan Dalam Pengembangan Wisata Perahu Kalimas di Kota Surabaya Bagus Gita Pratama; Dida Rahmadanik; Eddy Wahyudi
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: April-Juni
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mengembangkan sektor pariwisata adalah melalui Wisata Perahu Kalimas sebagai destinasi wisata air berbasis perkotaan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan berupa fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan selama periode 2021–2025 yang menunjukkan ketidakstabilan daya tarik wisata, serta realisasi pendapatan retribusi wisata tahun 2025 yang belum mencapai target APBD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kepariwisataan dalam pengembangan Wisata Perahu Kalimas di Kota Surabaya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kepariwisataan dalam pengembangan Wisata Perahu Kalimas telah berjalan cukup baik melalui penyediaan sarana dan prasarana, penerapan sistem tiket digital, pembayaran non-tunai, serta promosi wisata. Namun, masih terdapat kendala berupa terbatasnya inovasi wisata, belum optimalnya promosi, keterbatasan fasilitas pendukung, dan rendahnya kunjungan pada hari kerja. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan mengalami fluktuasi dan berdampak pada belum tercapainya target pendapatan retribusi wisata tahun 2025. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan, penguatan promosi, inovasi atraksi wisata, dan optimalisasi pengelolaan destinasi agar tujuan kebijakan kepariwisataan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Page 2 of 3 | Total Record : 24