cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sari Marlina
Contact Email
pustakabangsaindonesia21@gmail.com
Phone
+62895619158302
Journal Mail Official
pustakabangsaindonesia21@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya, Jl. Lolo Gn. Sarik Lubuk Minturun Blok A/2, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25158
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis
Published by CV. Pustaka Bangsa Indonesia
ISSN : 31235077     EISSN : 31235077     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis adalah jurnal ilmiah yang mempublikasikan hasil penelitian, kajian konseptual, serta pemikiran kritis dalam bidang hukum tata negara dan hukum konstitusi. Jurnal ini hadir sebagai forum akademik untuk memperkaya wacana keilmuan, mendorong pengembangan teori, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap praktik penyelenggaraan negara dan penguatan konstitusionalisme. Ruang lingkup kajian jurnal ini meliputi (namun tidak terbatas pada): Teori dan praktik hukum tata negara Konstitusionalisme dan perkembangan hukum konstitusi Demokrasi, pemilu, dan sistem pemerintahan Kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan perlindungan konstitusional Lembaga negara, hubungan antarlembaga, dan check and balances Perubahan dan amandemen konstitusi Desentralisasi, otonomi daerah, dan hukum pemerintahan daerah Isu kontemporer dalam hukum tata negara di tingkat nasional maupun internasional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 16 Documents
 1   2 
Peran Hukum dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Palembang Kajian terhadap Kebijakan Pemerintah Adhira Khansah Az-zahra; Rani Safitri; Sri Handayani
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: April-Juni
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor pariwisata merupakan penggerak ekonomi penting, namun perkembangannya sering disertai degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan dampak sosial budaya. Artikel ini bertujuan menganalisis peran hukum sebagai instrumen dalam menjaga keberlanjutan pariwisata melalui penelitian hukum normatif dengan studi literatur terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan hukum berfungsi melalui tiga aspek utama, yaitu fungsi regulatif melalui pengaturan, perizinan, dan penegakan standar; fungsi protektif melalui perlindungan aset alam, budaya, dan hak masyarakat lokal; serta fungsi fasilitatif melalui insentif bagi praktik pariwisata berkelanjutan. Efektivitas hukum dipengaruhi komitmen politik, konsistensi regulasi, kapasitas penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan hukum yang terintegrasi, responsif, dan adaptif diperlukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang inklusif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi, lingkungan, serta sosial budaya guna memperkuat tata kelola destinasi, mendorong investasi hijau, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta menjaga daya saing pariwisata secara berkelanjutan di tingkat global.
Keseimbangan Hukum atas Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Bisnis Yuliyana; Putri Andini; Sri Handayani
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: April-Juni
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak merupakan prinsip fundamental untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan yang proporsional bagi para pihak. Perlindungan yang efektif dalam kontrak, baik dalam kegiatan perniagaan maupun hubungan sosial, berperan penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang kondusif serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Penyusunan kontrak di berbagai bidang, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), menuntut rancang bangun yang tepat agar hak dan kewajiban setiap pihak terjamin secara adil. Keseimbangan tersebut diwujudkan melalui penerapan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan negosiasi yang transparan. Struktur kontrak yang dirancang secara proporsional juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa di masa mendatang. Dengan demikian, kontrak yang seimbang menjadi instrumen penting dalam menjaga hubungan hukum yang adil, pasti, dan berkelanjutan.
Penegakan Hukum dalam Kegiatan Usaha dan Dunia Bisnis Muhammad Haidar Ramadhan; M. Atha Al Faiha; Sri Handayani; Ahnaf Daffi Abdillah
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: April-Juni
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran penegakan hukum dalam kegiatan usaha dan dunia bisnis serta mengidentifikasi tantangan implementasinya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, serta peningkatan kepercayaan investor. Namun efektivitas penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, dan kompleksitas regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum, harmonisasi regulasi, dan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum guna menciptakan iklim usaha yang adil, tertib, dan berkelanjutan.
Dampak Pelanggaran Hukum terhadap Kegiatan Ekonomi Usaha Kecil Muhammad Satria Asyura; Ari Fathurrahman; Sri Handayani
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: April-Juni
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pelanggaran hukum terhadap keberlangsungan ekonomi usaha kecil. UMKM sering menghadapi kendala kepatuhan regulasi akibat keterbatasan sumber daya dan pemahaman hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hukum administratif, ketenagakerjaan, dan hak kekayaan intelektual menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas usaha. Dampak tersebut meliputi sanksi finansial, hambatan akses permodalan, penurunan reputasi usaha, berkurangnya daya saing, serta risiko penutupan permanen. Pelanggaran hukum terbukti tidak hanya memengaruhi aspek legal, tetapi juga memperlemah ketahanan ekonomi usaha kecil secara menyeluruh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan literasi hukum, kepatuhan regulasi, dan pendampingan pemerintah sangat penting untuk menjaga keberlanjutan UMKM agar mampu berkembang secara legal, kompetitif, dan berkelanjutan di pasar formal.
Kritik Fiqh Muamalah terhadap Ganti Kerugian Wanprestasi Sewa-Menyewa dalam KUHPerdata Rifa Alfiatu Rohmatin; Ira Fauziah; Ghaziyah Rukhiyah Shofa; Siti Wahyuni
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: April-Juni
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji konstruksi ganti kerugian akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta kesesuaiannya dalam mewujudkan keadilan kontraktual. Isu ini penting karena pengaturan hukum yang berlaku masih menekankan aspek formal-prosedural dan kompensasi ekonomi sehingga belum sepenuhnya memenuhi keadilan substantif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konstruksi ganti rugi dalam Pasal 1243–1249 KUHPerdata serta mengevaluasinya melalui perspektif fiqh muamalah untuk menawarkan model keadilan kontraktual yang lebih integratif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif antara hukum positif dan hukum Islam melalui analisis doktrinal terhadap norma dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan KUHPerdata bersifat formalistik dan ekonomistik, sedangkan fiqh muamalah menawarkan konsep keadilan lebih luas melalui prinsip al-‘adalah, ta’widh, dhaman, dan la darar wa la dirar. Diperlukan integrasi kedua sistem untuk mewujudkan keadilan kontraktual yang lebih proporsional dan substantif.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Kemitraan Platform Transportasi Online dan Pengemudi Sri Ernawati; M Zaid Lazuardi Hidayat; Fajri Agustian; Riyan Romadon
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: April-Juni
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan layanan transportasi berbasis aplikasi dengan pola hubungan kemitraan antara perusahaan platform digital dan mitra pengemudi. Meskipun hubungan tersebut didasarkan pada perjanjian kemitraan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan hukum, seperti ketidakseimbangan kedudukan para pihak, penggunaan kontrak baku, serta belum adanya regulasi khusus yang mengatur kemitraan platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara perusahaan penyedia layanan transportasi online dan mitra pengemudi, serta mengkaji tanggung jawab hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan. Selain itu, penelitian ini juga membahas mekanisme penyelesaian sengketa dan urgensi pembentukan regulasi khusus. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan para pihak bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja, namun belum mencerminkan prinsip keseimbangan. Diperlukan regulasi khusus untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam ekosistem platform digital.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: April-Juni Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi: Januari-Maret Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober