cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 77 Documents
 1   2   3   4   5 
PERAN SISTEM HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS PENGGANTI DAN VALIDITAS AKTA WASIAT YANG OBJEKNYA BELUM TERBUKA Riska Edith Suzani; Tjempaka
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p20

Abstract

Penelitian ini didasari oleh permasalahan ketidakpastian hukum yang muncul akibat keberadaan objek harta yang belum pasti statusnya, sehingga berisiko merugikan hak mutlak ahli waris seperti legitieme portie. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis peran sistem hukum dalam melindungi hak-hak tersebut dan menilai kekuatan hukum akta wasiat dalam kondisi objek yang belum terbuka. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, melalui studi dokumen hukum serta observasi praktik peradilan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kekuatan hukum dan perlindungan hak waris pengganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian objek harta yang belum terbuka secara fisik maupun hukum dapat memperlemah keabsahan akta wasiat serta meningkatkan risiko sengketa dan ketidakadilan internal keluarga pewaris. Sistem hukum perlu mengembangkan regulasi yang khusus, termasuk standar bukti yang lebih ketat, serta sistem pengelolaan data yang lebih baik guna memastikan perlindungan hak-hak ahli waris dalam situasi tersebut. Kesimpulannya, pengembangan instrumen hukum yang proaktif sangat diperlukan untuk menjamin keabsahan akta wasiat dan hak-hak ahli waris pengganti, sehingga tercipta sistem hukum yang berkeadilan, memastikan kepastian hukum, dan mendukung perlindungan hak asasi manusia dalam konteks waris. This research is based on the problem of legal uncertainty arising from the existence of property whose status is uncertain, thus risking the violation of the absolute rights of heirs, such as legitieme portie. The main objective of this research is to analyze the role of the legal system in protecting these rights and to assess the legal force of wills in the context of incomplete inventory. The method used is a normative and empirical juridical approach, through the study of legal documents and observation of judicial practices in South Jakarta to obtain a comprehensive picture of the legal force and protection of successor heir rights. The results show that the uncertainty of property that is not yet physically or legally disclosed can weaken the validity of wills and increase the risk of disputes and injustice within the testator's family. The legal system needs to develop specific regulations, including stricter evidentiary standards and a better data management system to ensure the protection of heirs' rights in such situations. In conclusion, the development of proactive legal instruments is essential to guarantee the validity of wills and the rights of successor heirs, thereby creating a just legal system, ensuring legal certainty, and supporting the protection of human rights in the context of inheritance.
PENGATURAN DAN PERTENTANGAN ASAS SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK I Putu Raka Wijaya Putra; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p16

Abstract

Tindaki Pidana Korupsii adalah tindak pidana yang memiliki kesulitan dalam pembuktiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pembenahan pembalikan atas beban pembuktian dalam kasus tindakan pidana terbalik; serta menganalisis pertentangan asas dalam pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak perbuatan pidana kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkani bahwa sistem pembalikan beban pembuktian telah diatur dalam undang-undang tipikor dan digunakan sesuai aturan hukum acara yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan atas asas praduga tak bersalah. Sistem pembalikan pembuktian terbalik merupakan sistem khusus dalam memberantas tindak khusus yaitu tindak pidana pidana korupsi serta sesuai dengan asas lex specialis derogate lex generali. Aparat penegak hukum belum sepenuhnya menggunakan sistem pembalikan pembuktian terbalik dalam tindaki pidana korupsi The Corruption is classified as a crime that poses challenges in terms of proof. Formula problems in this analysis: First, to know about this regulation of reverse evidence of reverse criminal acts in Indonesia; Second, what are the conflicting principles in reverse evidence in corruption cases in Indonesia? This research uses a normative approach that uses secondary data. As a results, hopefully it will show the reverse evidence as the system that has been regulated in the Corruption Law and is used in accordance with applicable procedural law rules and will not violate provisions of innocence that according to presumption. System that reversing the burden of proof is a special system to eradicating specific acts, namely criminal acts of corruption, in accordance with the principle of lex specialis of derogate lex generali. Also the law enforcement officials have not fully used the system to reversing the burden of proof in accordance of the criminal acts of corruption.
ANALISIS KOMPARATIF PERKEMBANGAN GUGATAN CLASS ACTION DALAM PERKARA LINGKUNGAN DI INDONESIA, AUSTRALIA DAN AMERIKA SERIKAT Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p05

Abstract

Gugatan class action merupakan instrumen penting dalam sistem hukum modern untuk memberikan akses keadilan bagi kelompok masyarakat yang terdampak secara kolektif, khususnya dalam perkara lingkungan. Artikel ini menganalisis secara komparatif perkembangan gugatan class action di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat, dengan fokus pada persyaratan formil dan prosedural serta efektivitas implementasinya. Adapun penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji aspek-aspek hukum positif melalui  pendekatan administrasi komparatif yang tidak hanya analisis hukum namun juga kajian perbandingan politik dan sejarah. Dikarenakan sumber hukum positif  Di Indonesia, class action diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002, namun belum memiliki kekuatan hukum setingkat undang-undang dan belum menyediakan kerangka prosedural yang rinci seperti dalam sistem hukum Australia (Federal Court of Australia Act 1976) dan Amerika Serikat (Federal Rules of Civil Procedure Rule 23). Hasil studi menunjukkan Australia dan Amerika Serikat menerapkan mekanisme sertifikasi gugatan, sistem opt-out yang sistematis, dan pengawasan ketat terhadap distribusi ganti rugi, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan terkait kejelasan prosedur, ketiadaan sertifikasi formal, serta belum optimalnya perlindungan terhadap kepentingan anggota kelompok. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan pembaruan regulasi class action di Indonesia melalui penguatan norma hukum, penyusunan pedoman teknis pengadilan, serta adopsi praktik terbaik dari sistem hukum perbandingan guna menjamin kepastian hukum, efisiensi, dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa lingkungan berbasis gugatan kolektif. ABSTRACT Class action lawsuits are an important instrument in modern legal systems to provide access to justice for collectively impacted groups, particularly in environmental cases. This article comparatively analyzes the development of class action lawsuits in Indonesia, Australia, and the United States, focusing on formal and procedural requirements and the effectiveness of their implementation. This research is normative, examining aspects of positive law through a comparative administrative approach that encompasses not only legal analysis but also comparative political and historical studies. In Indonesia, class action lawsuits are regulated through Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2002, but they do not yet have the force of law and do not provide a detailed procedural framework like those in the Australian legal system (Federal Court of Australia Act 1976) and the United States (Federal Rules of Civil Procedure Rule 23). The study shows that Australia and the United States implement lawsuit certification mechanisms, systematic opt-out systems, and strict oversight of compensation distribution. Indonesia still faces challenges related to procedural clarity, the lack of formal certification, and suboptimal protection of the interests of class members. Therefore, this article recommends reforming class action regulations in Indonesia by strengthening legal norms, developing technical court guidelines, and adopting best practices from comparative law systems to ensure legal certainty, efficiency, and substantive justice in collective action-based environmental dispute resolution.
PENYELESAIAN MASALAH KETERSINGGUNGAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENYALAHGUNAAN DISKRESI PEJABAT PUBLIK I Putu Gede Putra Sentana; Sagung Putri M.E Purwani; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p10

Abstract

Penanganan penyalahgunaan diskresi oleh pejabat publik berada diantara dua lapangan hukum, yaitu hukum administrasi dan hukum pidana. Dalam hukum administrasi, penyalahgunaan diskresi terjadi karena tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan sewenang-wenang. Sementara dalam hukum pidana penyalahgunaan diskresi tergolong pada penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi atas persinggungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah mengatur sanksi yang cukup komprehensif terhadap penyalahgunaan diskresi, termasuk sanksi administratif, ganti rugi dan penggantian kerugian negara serta memberikan kewenangan absolut penilaian penyalahgunaan kewenangan pada pengadilan tata usaha negara. Kedua, kedudukan mekanisme administratif sebagai primum remidium dan mekanisme pidana sebagai ultimum remidium ditegaskan melalui penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016. ABSTRACT The abuse of discretion by public officials intersects administrative and criminal law. In administrative law, it arises from actions that exceed, conflate, or misuse authority. Meanwhile, in criminal law, abuse of discretion falls under abuse of power that causes state financial losses. This study aims to find a solution to this overlap. It employs normative legal research methods with statutory, comparative, and conceptual approaches. The findings of this study conclude, first, that Law Number 30 of 2014 provides comprehensive sanctions for abuse of discretion, including administrative sanctions, compensation, and restitution of state losses, and grants absolute authority to the administrative court to assess abuse of power. Second, the position of the administrative mechanism as primum remedium and the criminal mechanism as ultimum remedium is affirmed through the constitutional interpretation of the Constitutional Court in Decision Number 25/PUU-XIV/2016.
INTERPRETASI HUKUM DALAM PENERAPAN METODE SOCRATES UNTUK REFORMASI PERADILAN DI INDONESIA David Edyson; Wincent Hungstan Angkasa; Dikjaya
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v13.i09.p08

Abstract

Reformasi hukum di Indonesia pasca-1998 menuntut perubahan mendasar dalam praktik peradilan yang selama ini cenderung terjebak pada formalisme hukum dan positivisme yang kaku. Salah satu pendekatan filosofis yang relevan untuk mendukung reformasi hukum adalah Socratic Method. Tulisan ini bertujuan mengkaji relevansi Socratic Method sebagai instrumen reformasi hukum dan implikasinya terhadap praktik peradilan Indonesia. Metode ini menekankan dialog kritis melalui tanya jawab yang mendalam guna menguji konsistensi argumen dan menggali prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, Socratic Method dapat menjadi instrumen yang memperkuat pencarian kebenaran hukum serta menggeser orientasi peradilan dari sekadar “corong undang-undang” menuju penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan metode ini berpotensi meningkatkan kualitas argumentasi hukum, memperkuat transparansi persidangan, dan mendorong hakim untuk lebih aktif menggali nilai keadilan substantif. Namun, tantangan utama terletak pada kultur hukum Indonesia yang masih dominan positivistik dan resistensi terhadap perubahan paradigma. The legal reform in Indonesia after 1998 demands a fundamental shift in judicial practice, which has long been constrained by legal formalism and rigid positivism. One relevant philosophical approach to support such reform is the Socratic Method. This paper aims to examine the relevance of the Socratic Method as an instrument of legal reform and its implications for judicial practice in Indonesia. This method emphasizes critical dialogue through in-depth questioning to test the consistency of arguments and uncover substantive principles of justice. Thus, the Socratic Method may serve as an instrument to strengthen the pursuit of legal truth and to shift the judiciary’s orientation from being a mere “mouthpiece of the law” toward achieving more substantive justice. The findings suggest that its implementation has the potential to improve the quality of legal reasoning, enhance courtroom transparency, and encourage judges to actively seek substantive justice. Nevertheless, the main challenges lie in Indonesia’s legal culture, which remains predominantly positivistic, and the resistance of judicial actors toward paradigm change.  
DAMPAK HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DI LUAR WILAYAH JABATANNYA Fiorello Ghali Affandi; Tjempaka
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p03

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dampak hukum pelanggaran kode etik notaris dalam pembuatan akta di luar wilayah jabatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kode etik profesi, putusan hukum, serta artikel ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang melanggar batas wilayah jabatan dapat dikenai sanksi administratif, etik, hingga perdata, dan dalam kondisi tertentu pertanggungjawaban pidana bila terdapat unsur kesengajaan atau kerugian. Dari sisi produk hukum, akta yang dibuat di luar yurisdiksi notaris kehilangan keotentikannya dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya berkurang dan dapat dibatalkan secara hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan kode etik, penguatan pengawasan oleh INI dan IPPAT, serta kejelasan sanksi dalam regulasi agar prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak dapat terjamin. The purpose of this study is to examine the legal implications of violations of the notarial code of ethics in drafting deeds outside the notary’s territorial authority. The research method employed is normative juridical, using a literature study approach through an analysis of the Notary Office Act (UUJN), professional codes of ethics, court decisions, and relevant scholarly articles. The findings indicate that notaries who breach territorial boundaries of their office may be subject to administrative, ethical, and even civil sanctions, and under certain conditions, criminal liability if elements of intent or harm are present. In terms of legal products, deeds executed outside a notary’s jurisdiction lose their authenticity and are deemed equivalent to private documents, thereby reducing their evidentiary strength and making them legally subject to annulment. This study underscores the importance of enforcing the code of ethics, strengthening oversight by INI and IPPAT, and ensuring clarity of sanctions in regulations to guarantee legal certainty and protection for all parties involved
PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Fatimatuzzahra; Amad Sudiro
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p12

Abstract

Perkawinan antara dua subjek hukum yang memiliki perbedaan keyakinan agama merupakan salah satu persoalan hukum yang sangat sulit di Indonesia, terutama sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan perkawinan dilaksanakan sesuai agama yang dianut dalam kedua belah pihak. Pada penulisan jurnal ini, penulis mencoba menganalisis kebijakan hukum Indonesia guna mengakomodasi perkawinan beda agama dan implikasinya terkait dengan kepastian hukum serta hak asasi manusia. Metode penelitian yang dijadikan acuan ini meliputi normatif-yuridis dengan pendekatan analisis perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ringkasan dari kajian ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan belum mengakomodasi secara eksplisit perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap pasangan lintas agama. Dengan demikian, diperlukan pembaruan kerangka regulasi yang adaptif guna menyikapi tantangan kontemporer. keberagaman masyarakat Indonesia demi terciptanya keadilan dan perlindungan hukum. Marriage between two legal subjects with different religious beliefs is one of the most difficult legal issues in Indonesia, especially in accordance with the provisions stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which requires marriages to be conducted in accordance with the religions of both parties. In writing this journal, the author attempts to analyze Indonesian legal policies to accommodate interfaith marriages and emphasizes their relationship to legal certainty and human rights. The research method used as a reference includes normative-juridical approaches with an analysis of regulations and court decisions. The summary of this study shows that the Marriage Law has not explicitly accommodated interfaith marriages, thus giving rise to legal intimidation and discrimination against interfaith couples. Therefore, an adaptive regulatory framework is needed to address contemporary challenges. diversity of Indonesian society in order to create justice and legal protection.
PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MENCEGAH PENCUCIAN UANG MELALUI INVESTASI PROPERTI Natasha Olivia Aliza; Maman Sudirman; Benny Djaja
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v13.i09.p15

Abstract

Penelitian ini menelaah peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mencegah praktik pencucian uang melalui sektor investasi properti. Sektor ini memiliki kerentanan tinggi terhadap penyalahgunaan dana ilegal karena nilai transaksi yang besar, penilaian harga yang subjektif, serta struktur kepemilikan yang kompleks. Melalui pendekatan yuridis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, penelitian ini mengkaji kewajiban hukum Notaris-PPAT dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PMPJ secara efektif dapat menjadi instrumen pencegahan utama terhadap aliran dana ilegal di sektor properti. Namun, masih terdapat kendala berupa ambiguitas antara kewajiban kerahasiaan jabatan dan kewajiban pelaporan, serta keterbatasan kapasitas profesional dalam mengidentifikasi beneficial ownership. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan koordinasi antar-lembaga diperlukan untuk memperkuat peran Notaris-PPAT dalam menjaga integritas sistem hukum dan sektor properti nasional. This study examines the role of Notaries and Land Deed Officials (PPAT) in preventing money laundering within the property investment sector. The sector is highly susceptible to illicit fund misuse due to large transaction values, subjective pricing, and complex ownership structures. Using a normative juridical approach to Law No. 8 of 2010 on Money Laundering, Government Regulation No. 43 of 2015, and Ministerial Regulation No. 9 of 2017, the study explores Notaries’ and PPATs’ legal duties in applying Customer Due Diligence (CDD) and reporting suspicious transactions to the Financial Intelligence Unit. Findings indicate that effective CDD implementation serves as a key preventive tool against illegal fund flows in property transactions. However, legal ambiguity between confidentiality and reporting duties and limited capacity in identifying beneficial  ownership  remain challenges. Continuous capacity building and inter-agency coordination are essential to strengthen the gatekeeping role of Notaries and PPAT in upholding integrity within Indonesia’s property sector.
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA PEMBIAYAAN EXCAVATOR DI INDONESIA Renita Zulianty; Amad Sudiro
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p01

Abstract

Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa pembiayaan (leasing) excavator di Indonesia menyoroti hubungan hukum antara lessor, lessee, dan supplier dalam pelaksanaan kontrak pembiayaan alat berat. Kajian difokuskan pada pembagian kewajiban hukum serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan kontraktual. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin. Hasil menunjukkan bahwa lessor bertanggung jawab menyediakan pembiayaan, menjaga transparansi kontrak, dan mendaftarkan jaminan fidusia. lessee wajib melakukan pembayaran tepat waktu, memelihara serta menggunakan alat sesuai perjanjian. Sedangkan supplier bertanggung jawab atas mutu dan kelayakan barang. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1243 dan 1365 KUHPerdata. Perjanjian sewa pembiayaan excavator pada akhirnya menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. The responsibilities of the parties in excavator leasing agreements in Indonesia emphasize the legal relationships among the lessor, lessee, and supplier in executing heavy equipment financing contracts. The discussion focuses on the division of legal obligations and their implications for legal certainty and contractual justice. A normative juridical research method is applied, employing statutory, doctrinal, and conceptual approaches. The results indicate that the lessor is responsible for providing financing, ensuring contract transparency, and registering fiduciary guarantees. The lessee is required to make timely payments, maintain, and use the equipment in accordance with the agreement, while the supplieris accountable for the quality and technical feasibility of the goods. Violations of these obligations may result in defaultor tortious acts under Articles 1243 and 1365 of the Indonesian Civil Code. Ultimately, the excavator leasing agreement establishes a balance of rights and obligations among the parties, reinforces legal certainty, and contributes to national economic development.
URGENSI MEMBANGUN MODEL IDEAL PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL Mahardika Candrasari; Ade Adhari
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v13.i09.p13

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa tantangan serius terhadap perlindungan dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta di Indonesia. Pelanggaran hak cipta kini semakin kompleks, mencakup penggandaan tanpa izin, distribusi konten ilegal melalui platform daring, serta penyalahgunaan karya di media sosial yang mengakibatkan kerugian ekonomi serta pelanggaran hak moral pencipta. Secara normatif, instrumen hukum yang mengatur perlindungan Hak Cipta sudah cukup memadai, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Namun, secara empiris, penegakan hukum menghadapi berbagai kendala, antara lain kesulitan pembuktian elektronik, keterbatasan sumber daya aparat, lemahnya regulasi teknis, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta minimnya kerja sama internasional. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya model penegakan hukum yang ideal yang bersifat integratif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta di era digital dan mengidentifikasi urgensi pembangunan model penegakan hukum yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang berfokus pada analisis norma hukum positif serta teori hukum Friedman, Rawls, dan Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi kendala dari aspek substansi, struktur, dan budaya hukum, termasuk lemahnya koordinasi antar-lembaga, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan keterbatasan kemampuan teknis aparat. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa model penegakan hukum yang ideal harus bersifat integratif, adaptif, preventif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi, sehingga dapat menjamin perlindungan hak pencipta, kepastian hukum, dan penguatan industri kreatif nasional. The development of digital technology has brought serious challenges to the protection and enforcement of copyright law in Indonesia. Copyright infringement is now increasingly complex, including unauthorized copying, distribution of illegal content through online platforms, and misuse of works on social media, resulting in economic losses and violations of the moral rights of creators. Normatively, the legal instruments governing copyright protection are adequate, such as Law No. 28 of 2014 on Copyright and Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions and its amendments. However, empirically, law enforcement faces various obstacles, including difficulties in electronic evidence, limited resources of officials, weak technical regulations, low public legal awareness, and minimal international cooperation. These conditions indicate the need for an ideal law enforcement model that is integrative, adaptive, and responsive to technological developments. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against copyright infringement in the digital era and identify the urgency of developing an ideal law enforcement model. The research method used is normative juridical with a legislative, conceptual, and case approach, focusing on the analysis of positive legal norms and the legal theories of Friedman, Rawls, and Rahardjo. The results of the study show that the Indonesian legal system still faces obstacles in terms of substance, structure, and legal culture, including weak coordination between institutions, low legal literacy among the public, and limited technical capabilities of officials. Based on these findings, it is concluded that the ideal law enforcement model must be integrative, adaptive, preventive, and responsive to technological developments, so as to guarantee the protection of creators' rights, legal certainty, and the strengthening of the national creative industry.

Page 3 of 8 | Total Record : 77

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025)