cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firdaus Annas
Contact Email
rumahjurnal@uinbukittinggi.ac.id
Phone
+6282387063073
Journal Mail Official
jilaw.uinbukittinggi@gmail.com
Editorial Address
Data Center Building, 2nd floor, State Islamic University of Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Gurun Aua St, Kubang Putih, Banuhampu, Agam - West Sumatra - Indonesia Tel. 0752 33136 | Fax 0752 22871
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Journal of Islamic Law and Wisdom
Published by Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
ISSN : -     EISSN : 31095259     DOI : https://doi.org/10.30983/jilaw
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal on Islamic Law and Wisdom (JILAW) focuses on field research and literature reviews in the field of Islamic law. The journal aims to present scholarly perspectives on the development, application, and contextualization of Islamic legal thought in response to contemporary challenges, particularly within Muslim societies. It promotes a deep understanding of Islamic jurisprudence and its relevance in modern socio-legal contexts.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 26 Documents
 1   2   3 
Maslahah dan Pelestarian Lingkungan: Telaah Kritis atas Teori Maqasid Al-Syari’ah Wahbah Al-Zuhayli Dalam Menjawab Isu Ekologi Kontemporer Putri Handayani
Journal of Islamic Law and Wisdom Vol. 2 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Islam - UIN Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Environmental degradation and recurring natural disasters such as floods, landslides, and galodo in Sumatra indicate a severe ecological crisis that threatens human life, property, and social stability. This condition raises the question of how Wahbah al-Zuhayli’s theory of Maqasid al-Syariah can be utilized as a normative Islamic legal framework to address contemporary environmental issues. The novelty of this study lies in conceptualizing environmental preservation as a Maslahah Daruriyyah, directly connected to the protection of life (ḥifz al-nafs) and property (ḥifz al-mal), rather than merely a complementary or secondary concern. This research employs a qualitative library-based method with a normative–critical approach, analyzing al-Zuhayli’s major works alongside contemporary ecological and disaster-related literature. The study finds that environmental destruction causing ecological disasters constitutes a violation of the fundamental objectives of Islamic law. Wahbah al-Zuhayli’s maqasid-oriented approach provides a flexible yet authoritative framework for integrating Islamic legal ethics with sustainable environmental governance and disaster mitigation policies. Kerusakan lingkungan dan bencana alam yang berulang, seperti banjir, longsor, dan galodo di Sumatera, menunjukkan adanya krisis ekologi serius yang mengancam keselamatan jiwa, harta benda, dan stabilitas sosial masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana teori Maqasid al-Syariah Wahbah al-Zuhayli dapat dijadikan kerangka normatif hukum Islam dalam merespons persoalan lingkungan kontemporer. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan pelestarian lingkungan sebagai maslahah daruriyyah karena memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-kritis terhadap karya-karya Wahbah al-Zuhayli dan literatur ekologi kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan yang memicu bencana ekologis merupakan bentuk pelanggaran terhadap tujuan dasar syariat Islam. Pemikiran Wahbah al-Zuhayli terbukti relevan dalam membangun kerangka etika dan hukum Islam yang mendukung pelestarian lingkungan serta kebijakan mitigasi bencana yang berkelanjutan.
Analisis Hukum Islam terhadap Lagu Siti Mawarni Melalui Pendekatan Maslahah Mursalah dan Kritik Sosial: Hukum Islam Kontemporer Debby Triana Dewi debby; Rahmi Nur Azizah; Septiara Nur Habibah; Amas Muda; Melhadi
Journal of Islamic Law and Wisdom Vol. 2 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Islam - UIN Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the viral phenomenon of the song “Siti Mawarni” as a form of social criticism toward injustice and inequality in law enforcement, particularly in narcotics cases, from an Islamic law perspective. The background of this research lies in the shift of public expression from formal channels to popular media such as music, reflecting declining public trust in formal control mechanisms. The novelty of this study is the application of the maslahah mursalah approach to examine popular artistic expressions as a medium of social criticism, which remains underexplored in Islamic legal studies. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach through library research and digital phenomenon analysis. The findings indicate that the criticism conveyed in the song holds elements of public benefit (maslahah), as it raises awareness and demands justice, particularly regarding disparities between minor offenders and major drug traffickers. However, it also carries the potential for harm (mafsadah) if expressed unethically. Therefore, artistic criticism is permissible in Islamic law as long as it aligns with public interest and avoids social harm.   Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena viralitas lagu “Siti Mawarni” sebagai bentuk kritik sosial terhadap ketidakadilan dan ketimpangan penegakan hukum, khususnya dalam kasus narkotika, dalam perspektif hukum Islam. Latar belakang penelitian ini adalah pergeseran cara masyarakat dalam menyampaikan kritik dari jalur formal ke media populer seperti musik, yang mencerminkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme kontrol formal. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan maslahah mursalah untuk mengkaji karya seni populer sebagai media kritik sosial, yang masih jarang dibahas dalam kajian hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui kajian kepustakaan dan analisis fenomena digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kritik dalam lagu tersebut memiliki nilai kemaslahatan karena mendorong kesadaran masyarakat dan tuntutan keadilan, terutama terkait ketimpangan antara penindakan pengguna dan bandar narkoba. Namun, kritik tersebut juga berpotensi menimbulkan mafsadah jika tidak disampaikan secara etis. Dengan demikian, lagu sebagai media kritik dapat diterima dalam hukum Islam sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan sosial.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penerimaan Bagi Hasil Kavlingan Plasma Sawit pada PT. Sago Nauli Di Desa Sinunukan IV AMAS MUDA AMAS MUDA; Debby Triana Dewi; Septiara Nur Habibah; Rita Defriza; Sabarmuddin Tampubolon; Randa Airlangga
Journal of Islamic Law and Wisdom Vol. 2 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Islam - UIN Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan perjanjian dan akad dalam kerja sama pengelolaan kavling plasma kelapa sawit antara masyarakat Desa Sinunukan IV dengan PT. Sago Nauli. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak memahami bentuk akad yang digunakan serta tidak mengetahui secara pasti berakhirnya kerja sama tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penerimaan bagi hasil serta meninjau kesesuaiannya dengan Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama tersebut termasuk dalam akad mukhabarah. Namun dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip Hukum Islam, seperti perubahan kesepakatan terkait penyediaan benih, ketidakjelasan jangka waktu akad, serta adanya pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan akad dalam Hukum Islam
Membaca Ulang Maqashid Syariah Asy-Syathibi: Telaah atas Kitab Nadzariyyah Al-Maqashid ‘Inda Asy-Syathibi Karya Ar-Raisuni Moh. Alfin Sulihkhodin; Muhammad Asadurrohman; Nova Fransisca Lauziningrum; A. Nurtamim Amin
Journal of Islamic Law and Wisdom Vol. 2 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Islam - UIN Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/jilaw.v2i1.11290

Abstract

Asy-Syathibi is famous for his theory often referred to as Maqashid asy-Syari'ah, which is contained in one of his phenomenal books entitled “Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah”. The theory of Maqashid asy-Syari'ah contained in the book is considered by most people to be quite difficult to understand. Then, in the late 1980s, there was an Islamic law scholar who reviewed the theory of Maqashid asy-Syari'ah, namely ar-Raisuniy. Through his master's thesis entitled “Nadzariyyah al-Maqashid 'inda asy-Syathibi,” ar-Raisuni successfully revealed the essence and existence of the theory of Maqashid asy-Syari'ah, as well as asy-Syathibi's position in the theory. This paper aims to analyze ar-Raisuni's views in his Master's thesis regarding the existence of asy-Syathibi in the theory of Maqashid asy-Syari'ah, and to find out about the theory of maqashid according to ar-Raisuni, as well as to find out the comments of scholars on the existence of ar-Raisuni in the disciplines of ushul fiqh and maqashid asy -Shari'ah. The research method used in this study is library research. The results of the study found that asy-Syathibi, in this case, acts as a complement, innovator, and perfecter of the concept of maqashid asy-Shari'ah that has been initiated and developed by previous ushul fiqh figures. This is as stated in the book “Al-Muwafaqat”. Ar-Raisuni also played a major role in the field of maqashid, where his hard work in studying and researching the fields of usul fiqh and maqashid asy-Syari'h earned him the honorary title of Professor in these fields of study. Ar-Raisuni concludes that maqashid asy-Syari'ah is essentially the main objective that the Shari' seeks to achieve in every determination of its laws, namely to ensure the benefit and eliminate harm to humanity. Asy-Syathibi terkenal dengan teorinya yang sering disebut dengan istilah Maqashid Syariah, teorinya tersebut termaktub di dalam salah satu buku fenomenalnya yang berjudul “Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah”. Teori Maqashid Syariah yang terdapat di dalam buku tersebut oleh sebagian besar orang dianggap sebagai akses yang cukup sulit untuk dipahami. Kemudian, pada akhir tahun 1980 an terdapat salah seorang sarjana hukum Islam yang mengulas tentang teori Maqashid Syariah tersebut, yaitu Ar-Raisuni. Melalui Tesis Masternya yang berjudul “Nadzariyyah al-Maqashid ‘inda asy-Syathibi” Ar-Raisuni berhasil mengungkapkan esensi teori dan eksistensi teori Maqashid Syariah, serta posisi Asy-Syathibi dalam teori tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Ar-Raisuni dalam Tesis Masternya tersebut terkait eksistensi Asy-Syathibi dalam teori Maqashid Syariah, dan mencari tahu tentang teori maqashid menurut Ar-Raisuni, serta mencari tahu komentar para ulama tentang eksistensi Ar-Raisuni dalam disiplin ilmu ushul fiqh dan maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif (Library Research). Dari hasil penelitian menemukan jawaban bahwa Asy-Syathibi dalam hal ini berperan sebagai pelengkap, pembaharu, dan penyempurna atas konsep maqashid syari’ah yang telah digagas dan dikembangkan oleh para tokoh ushul fiqh terdahulu. Demikian itu, sebagaimana yang terdapat di dalam buku “Al-Muwafaqat”. Ar-Raisuni dalam hal maqashid juga memiliki andil besar, di mana atas jerih payahnya dalam menekuni dan menggeluti kajian dalam bidang ushul fiqh dan maqashid syariah ia mendapatkan gelar penghormatan sebagai Guru Besar dalam bidang keilmuan tersebut. Ar-Raisuni menyimpulkan bahwa maqashid syariah pada dasarnya merupakan tujuan pokok yang hendak dicapai oleh Syari’ dalam setiap menentukan syari’at-Nya, yakni dalam rangka menjamin adanya kemashlahatan dan menghilangkan kerusakan bagi umat manusia.
Pemenuhan Hak Istri Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat: (Studi Kasus Pengadilan Agama Lubuk Sikaping) Yusra Nelhendra Yusra
Journal of Islamic Law and Wisdom Vol. 2 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Islam - UIN Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/jilaw.v2i1.11369

Abstract

The provision of women’s rights after divorce in contested divorce cases at the Lubuk Sikaping Religious Court remains a significant issue, both normatively and in its implementation. This study aims to analyze judicial considerations and the implementation of granting women’s rights after divorce. This research is a field study using primary data obtained from judges and court clerks, as well as secondary data in the form of court decisions, statutory regulations, and relevant literature. Data collection was conducted through in-depth interviews and document analysis, which were then analyzed descriptively. The findings indicate that judges employ interpretative and progressive approaches by referring to the Marriage Law and Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2018 to provide protection for women, despite the absence of explicit regulation. However, in practice, there are several obstacles, such as low legal awareness, economic limitations, and the complexity of execution procedures. Therefore, comprehensive efforts are required through the simplification of legal mechanisms, increased public awareness, and strengthening the role of law enforcement officials so that women’s rights are not only normatively recognized but also effectively realized in practice. Pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping masih menjadi persoalan penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim serta implementasi dari pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sumber data primer yang diperoleh dari hakim dan panitera, serta data sekunder berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim menggunakan pendekatan interpretatif dan progresif dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perkara yang pihak Tergugat belum memnyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan sehingga implementasi dari pemenuhan hak istri tersebut belum terlaksana secara maksimal, akan tetapi dengan adanya penghukuman dengan penahanan akta cerai pihak suami sebelum membayarkan kewajibannya tersebut merupakan bentuk dari jaminan terlaksananya pemenuhan hak perempuan pasca cerai talak tersebut.
Pembiayaan Film Merah Putih One For All dalam Fiqh Muamalah: Amanah, Maslahah, Ihsan Dessy Asnita; Asih Pertiwi; Dimas Muhammad Hanief Arkaan
Journal of Islamic Law and Wisdom Vol. 2 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Islam - UIN Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The animated film Merah Putih: One For All has generated public debate over the scale of its financing, the quality of its output, and the transparency of governance in a nationalism-themed creative project. This article analyzes the controversy through the principles of amanah, maslahah, and ihsan in fiqh muamalah, with maqashid al-shariah, particularly hifz al-mal, serving as the evaluative framework. The novelty of this study lies in positioning fiqh muamalah as an ethical framework for assessing the accountability of creative project financing whose funding status remains contested, rather than merely evaluating film quality or public response. This study employs a descriptive qualitative approach. The data analyzed include online news reports, public statements, production-related documents, and social media posts on #MerahPutihOneForAll from August to October 2025. The data were examined using thematic analysis through data reduction, theme categorization, interpretation based on fiqh muamalah principles, and source triangulation. The findings show that the controversy reflects a mismatch between nationalist rhetoric, financing transparency, and output quality. From the principle of amanah, the main problem lies in the limited availability of verifiable information. From the principle of maslahah, the educational and social benefits do not appear proportionate to the negative public response. From the principle of ihsan, the technical quality and production governance are considered below the expected standards of a viable creative work. This article emphasizes the importance of transparency, benefit-based evaluation, and quality standards in financing creative projects with national values. Proyek film animasi Merah Putih: One For All menuai kritik publik karena dianggap tidak sebanding antara dana besar yang digelontorkan dengan kualitas output yang dihasilkan. Mengatasnamakan nilai nasionalisme, proyek ini justru memunculkan perdebatan terkait transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan potensi pemborosan anggaran, tetapi juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi penggunaan dana publik di sektor industri kreatif. Dalam perspektif fiqh muamalah, pengelolaan dana publik harus memenuhi prinsip amanah, maslahah, dan ihsan, sehingga setiap pengeluaran wajib berdampak positif dan terukur bagi kemaslahatan umat. Tulisan ini menelusuri bagaimana pengelolaan dana publik pada proyek Merah Putih: One For All ditinjau dari prinsip fiqh muamalah dan implikasi ketidaksesuaian antara retorika nasionalisme dan kualitas output terhadap kepercayaan publik. Tujuan tulisan ini adalah menganalisis pengelolaan dana publik sesuai prinsip fiqh muamalah serta mengidentifikasi dampaknya terhadap krisis kepercayaan publik. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen, berita, dan opini publik yang berkembang di media sosial, serta menggunakan teori maqashid syariah (perlindungan harta/mal) dan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola dana publik. Hasil temuan menunjukkan bahwa proyek tersebut berpotensi melanggar prinsip amanah dan maslahah karena alokasi dana yang tidak diimbangi kualitas karya, sehingga menimbulkan ketidakpuasan publik dan melemahkan kepercayaan terhadap industri kreatif nasional yang dibiayai negara. Temuan ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berbasis manfaat nyata dalam setiap penggunaan dana publik yang mengatasnamakan nilai kebangsaan

Page 3 of 3 | Total Record : 26

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2026): June 2026 Vol. 1 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 1 No. 1 (2025): June 2025