Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Hambatan Adopsi berdasarkan Teknologi Acceptance Model (TAM) bagi Masyarakat Prismatik (Studi Baznas dan Lazismu Pulang Pisau) Kartini, Kartini
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v11i1.10843

Abstracts:This study examines the paradox of the low adoption of digital zakat services such as QRIS and e-banking in Pulang Pisau Regency, despite the availability of technological infrastructure. Although FinTech innovations are designed to enhance the efficiency and transparency of zakat management, the mere presence of technology does not automatically encourage its use. Using a descriptive qualitative method through interviews with Amil and Muzakki from BAZNAS and LAZISMU Pulang Pisau, this research identifies two main categories of obstacles. First, micro-level barriers (TAM) include technical issues such as perceived ease of use, perceived usefulness, and the level of digital literacy among Muzakki. Second, structural and cultural barriers (Prismatic Theory) involve overlapping values between traditional and modern practices, rigid policy formalism, and strong societal preferences for direct face-to-face interaction in conventional zakat payments. The findings show that resistance to zakat digitalization is not solely due to technological limitations but is also significantly influenced by the sociocultural and spiritual values embedded in conventional zakat practices. Many Muzakki feel that receiving direct prayers from Amil and gaining a sense of reassurance through physical interaction are important aspects missing in digital transactions. In addition, infrastructural issues such as power outages and limited network access further worsen the situation and reinforce resistance. This study concludes that efforts to accelerate the digital transformation of zakat must be holistic. Strategies should not only enhance digital literacy and improve technological usability but also be sensitive to the sociocultural values of a prismatic society to ensure wider acceptance of innovation.Keywords: Digital Zakat, TAM, Prismatic Society Theory, Technology Adoption, Value Overlap, FinTech. Abstrak: Penelitian ini membahas paradoks rendahnya adopsi Zakat digital seperti menggunakan QRIS dan e-banking di Kabupaten Pulang Pisau, meskipun infrastruktur teknologinya sudah tersedia. Inovasi FinTech bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi zakat, namun ketersediaan teknologi tidak serta-merta mendorong penggunaannya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan Amil dan Muzakki BAZNAS serta LAZISMU Pulang Pisau, penelitian ini mengidentifikasi dua jenis hambatan utama. Pertama, hambatan mikro (TAM) mencakup isu teknis seperti kemudahan penggunaan (perceived ease of use), kegunaan yang dipersepsikan (perceived usefulness), dan tingkat literasi digital Muzakki. Kedua hambatan struktural dan kultural (Prismatik) meliputi tumpang tindih nilai antara praktik tradisional dan modern, formalisme kebijakan yang kaku dan preferensi masyarakat yang kuat terhadap interaksi tatap muka langsung (konvensional) dalam pembayaran zakat. Hasilnya menunjukkan bahwa resistensi terhadap digitalisasi zakat tidak hanya karena masalah teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial spiritual yang melekat pada zakat konvensional. Muzakki merasa kebutuhan akan doa langsung dari Amil dan mendapatkan rasa tenang melalui tatap muka merupakan aspek penting yang hilang dalam transaksi digital. Selain itu, kendala infrastruktur seperti pemadaman listrik dan terbatasnya jaringan turut memperburuk situasi dan memperkuat resistensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya percepatan transformasi zakat digital harus bersifat holistik. Strategi yang dibutuhkan tidak hanya mencakup peningkatan literasi digital dan perbaikan kemudahan teknologi, tetapi juga harus sensitif terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat prismatik agar inovasi dapat diterima.Kata Kunci: Zakat Digital, TAM, Teori Masyarakat Prismatik, Adopsi Teknologi, Tumpang Tindih, FinTech.

Pola Anak Atas Penitipan Orang Tua di Panti Jompo UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran-Rantau Prapat Dalam Perspektif Hukum Islam Prishela, Cindy Salwa; Milhan, Milhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v11i1.10761

Abstract: This study aims to analyze the factors that lead children to place elderly parents in nursing homes and to assess the legal status of this practice from the perspective of Islamic law using a maqāṣid al-sharīʿah approach. The study employs a qualitative non-doctrinal method with a descriptive design, collecting primary data through interviews with elderly residents of the institution, the families who placed them there, and the administrators of the UPTD Social Services for the Elderly Kisaran–Rantau Prapat, supported by observation and document study. The findings indicate that parental placement is influenced by economic factors, the children’s busyness, the physical and mental health conditions of the elderly, weak family communication, and the elders’ desire for a peaceful life. From the perspective of Islamic law, the practice of placing parents in nursing homes may be categorized as haram, makruh, or mubah depending on the existence of a sharʿī excuse (udzur), the fulfillment of the parents’ rights, and the preservation of the emotional bond between children and parents. If such placement is consistent with the principles of maqāṣid al-sharīʿah-particularly in safeguarding religion, life, intellect, lineage, and property-then it can be justified in sharʿī terms as an effort to realize the maslahah (welfare) of the elderly.Keywords: nursing home; birr al-walidain (filial piety); maqāṣid al-sharīʿah; elderly; parental placement. Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab anak menitipkan orang tua lanjut usia ke panti jompo serta menilai status hukumnya dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan maqāṣid al-syarīʻah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif non-doktrinal dengan pendekatan deskriptif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap lansia penghuni panti, keluarga yang menitipkan, serta pengelola UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran–Rantau Prapat, yang didukung oleh observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penitipan orang tua dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kesibukan anak, kondisi kesehatan fisik dan mental lansia, lemahnya komunikasi keluarga, serta keinginan lansia untuk memperoleh ketenangan hidup. Dalam perspektif hukum Islam, praktik penitipan orang tua ke panti jompo dapat berkategori haram, makruh, atau mubah tergantung pada adanya udzur syar’i, pemenuhan hak-hak orang tua, serta tetap terjaganya hubungan emosional antara anak dan orang tua. Apabila praktik penitipan tersebut sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarīʻah, terutama dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka penitipan dapat dibenarkan secara syar’i sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan bagi lansia.Kata Kunci: Panti jompo; Birrul walidain; Maqashid syari’ah; Lansia; Penitipan orang tua.

Reinterpretation of the Meaning of Violence Against Women (Study of Contextual Studies and Women's Protection in Hadith) Sundayani, Neneng Sri; Yusuf, Muhammad Waliyuddin; Masruhan, Masruhan; Musyafaah, Nurlailatul
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v11i1.10105

Abstract: Domestic violence, particularly involving wife-beating (daraba), has long been a controversial topic in Islamic religious studies and gender issues. A direct understanding of the related hadith is often used as an excuse for committing acts of violence against women within the household. This study aims to re-explore hadiths on domestic violence using a contextual interpretation approach, in order to find a more just meaning, appropriate to the current context, and in line with the principle of protecting women's rights. The method used in this study is qualitative, with a textual and hermeneutic analysis approach to classical hadith sources, contextual interpretations, and literature on human rights and gender issues. The results show that contextual interpretations not only interpret hadiths from the perspective of their literal meanings but also consider the historical context and universal moral values in Islam. The hadith on wife-beating is understood not as a command to commit violence, but as an effort to limit the practice of violence that already existed in patriarchal Arab society at that time. The contextual interpretation approach emphasizes the importance of compassion, deliberation, and justice as the basis for the relationship between husband and wife. Thus, reinterpreting the hadith through contextual interpretation is very important to strengthen protection for women and to build a harmonious household in accordance with the principles of maqāṣid al-syarī'ah.Keywords: Hadith, Domestic Violence, Protection of Women. Abstrak : Kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang melibatkan pemukulan istri (daraba), sudah lama menjadi topik yang dipermasalahkan dalam studi agama Islam dan isu gender. Pemahaman langsung terhadap hadis yang berkaitan sering digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kembali hadis-hadis tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan tafsir yang kontekstual, agar dapat menemukan makna yang lebih adil, sesuai dengan konteks masa kini, dan selaras dengan prinsip melindungi hak perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis teks dan hermeneutik terhadap sumber-sumber hadis klasik, tafsir kontekstual, serta literatur mengenai hak asasi manusia dan isu gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir kontekstual tidak hanya menafsirkan hadis dari sudut makna kata, tetapi juga mempertimbangkan konteks sejarah dan nilai-nilai moral universal dalam Islam. Hadis tentang pemukulan istri dipahami bukan sebagai perintah untuk melakukan kekerasan, tetapi sebagai upaya membatasi praktik kekerasan yang sudah ada di masyarakat Arab yang berpatriarki pada masa itu. Pendekatan tafsir kontekstual menekankan pentingnya nilai kasih sayang, musyawarah, dan keadilan sebagai dasar dalam hubungan antara suami dan istri. Dengan demikian, interpretasi ulang hadis melalui tafsir kontekstual sangat penting untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan dalam membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah.Kata kunci: Hadis, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Perempuan.

Analisis Maqashid Syari’ah dalam Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina Janah, Sidanatul; Sovia, Sheyla Nichlatus
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v11i1.8855

Abstracts: Every legal fatwa produced by scholars through the process of ijtihad, in the context of the science of ushul fiqh must be in line with the maqashid sharia. Every Islamic law that is formulated is not only for the law itself but the law is formulated with the aim of providing benefits. Therefore, the mujtahids who want to formulate a law must be in line with the maqashid sharia, which not only brings benefits to humanity but must also be able to prevent humanity from harm. The approach used in this study is a qualitative approach. When looking at the type of data collection method, this research is included in library research. The results of this study indicate that the arguments used as the basis by the MUI in formulating fatwa No. 83 of 2023 concerning the law of support for Palestine are in line with the objectives and contents of the fatwa. This means that the intent and content of the fatwa are formulated using considerations from all aspects that support the Palestinian struggle. The application of maqashid sharia in the context of MUI fatwa No. 83 of 2023 includes comprehensive protection of religion, soul, mind, descendants, and property of Palestinian citizens. This fatwa has a strong basis in maqashid sharia, which assumes that the purpose of sharia is to ensure the security, welfare, and survival of humanity as a whole.Keywords: Maqashid Syari'ah, MUI Fatwa, Support for Palestine. Abstrak : Setiap fatwa hukum yang dihasilkan ulama’ melalui proses ijtihad, dalam konteks ilmu ushul fiqh haruslah sejalan dengan maqashid syari’ah. Setiap hukum islam yang dirumuskan tidak hanya sema-mata untuk hukum sendiri akan tetapi hukum itu dirumuskan haruslah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan. Oleh sebab itu para mujtahid yang hendak merumuskan suatu hukum haruslah sejalan dengan maqashid syari’ah, yang mana bukan hanya membawa kemaslahatan bagi umat manusia tetapi juga harus mampu menghindarkan umat manusia dari kemafsadatan. Pendekatan yang diaplikasikan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Ketika melihat dari jenis cara mengambil data, maka penelitian ini masuk pada penelitian pustaka atau library research. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalil yang dijadikan dasar oleh MUI dalam merumuskan fatwa No.83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap Palestina, telah sejalan dilihat dari sisi tujuan dan isi fatwa. Hal ini berarti bahwa maksud dan isi fatwa tersebut dirumuskan dengan menggunakan pertimbangan dari seluruh aspek yang mendukung perjuangan Palestina. Penerapan maqashid syariah dalam konteks fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 mencakup perlindungan yang menyeluruh terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta warga Palestina. Fatwa ini memiliki landasan kuat dalam maqashid syariah, yang menganggap bahwa tujuan syariah adalah memastikan keamanan, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup manusia secara menyeluruh.Kata kunci: Restoratif Justice, Tindak Pidana Anak.

Analisis Hukum terhadap Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Adat Rejang di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu Fajar, Diva; Rosmanila, Rosmanila; Hasanah, Uswatun
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v11i1.8782

Abstracts: Indonesia is a country of law as regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution which states that Indonesia is a country of law, these principles must be upheld in practice for the sake of the sustainability of community, national and state life. Marriage is a form of worship that has been regulated in Article 28E paragraph (1) of the 1945 Constitution, marriage is related to the social order. Indonesia as a country rich in culture has a variety of customs that regulate various aspects of people's lives, including marriage. One of the cultures that still survives today is the Rejang custom that developed in Bengkulu Province. This writing uses an empirical method, namely by taking a descriptive approach, namely conducting research in the field and using a sociolegal approach, namely related to law with interactions, types and sources of primary and secondary data and interviews taken from facts that exist in a society. Data collection techniques with primary data, namely interviews and secondary data obtained through library research. Data processing techniques by collecting data that has been collected, then processed and edited and analyzed, described and discussed by describing the data that has been obtained from the results of the study. That the legal analysis of the rights and obligations in Rejang customary marriage in Kebun Tebeng Village, Bengkulu City still upholds customary law in regulating the rights and obligations of husband and wife, and is able to coexist harmoniously with national law in a pluralistic legal system. That the regulation of husband and wife rights and obligations in Rejang customary marriage in Kebun Tebeng Village, Bengkulu City is based on unwritten customary norms, with the role of the husband as head of the family and the wife as manager of the household, and still upholding deliberation and joint responsibility amidst the flow of modernizationKeywords: Custom, Law, Marriage, Obligations, Rights Abstrak : Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus di tegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkawinan itu merupakan ibadah yang sudah di atur dalam pasal 28E ayat (1) UUD 1945 perkawinan itu berkaitan dengan tatanan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya memiliki beragam adat istiadat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Salah satu budaya yang masih lestari hingga saat ini adalah adat Rejang yang berkembang di Provinsi Bengkulu. Penulisan ini menggunakan metode empiris yaitu dengan melakukan pendekatan yang bersifat deskriptif yaitu mengadakan penelitian di lapangan dan menggunakan pendekatan sociolegal yaitu terkait hukum dengan interaksi, jenis dan sumber data primer dan sekunder serta wawancara yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan data primer yaitu wawancara dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Teknik pengolaan data dengan pengumpulan data yang telah dikumpulkan lalu diolah dan di edit serta di analisis menguraikan dan dibahas dengan cara mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.Bahwa analisis hukum terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan adat Rejang di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu tetap menjunjung hukum adat dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri, serta mampu berdampingan harmonis dengan hukum nasional dalam sistem hukum pluralistik. Bahwa pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adat Rejang di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu dilandasi norma adat tak tertulis, dengan peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengelola rumah tangga, serta tetap menjunjung musyawarah dan tanggung jawab bersama di tengah arus modernisasi.Kata Kunci : Adat, Hak, Hukum, Kewajiban, Perkawinan.

Rekonstruksi Perlindungan Hukum Nasabah dalam Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional melalui Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Rafliyansyah, Rafliyansyah; Rasji, Rasji
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v11i1.10978

Abstracts : Credit agreements serve as the primary legal instrument governing the relationship between banks as creditors and customers as debtors in banking activities. In practice, credit agreements in conventional banking are often drafted in the form of standard clauses unilaterally determined by banks. This situation may create an imbalance in bargaining power between banks and customers as consumers of financial services. This study aims to analyze the implications of standard clauses in conventional bank credit agreements on the principle of legal balance and to examine the role of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in providing legal protection for customers. This research applies a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that standard clauses frequently contain exoneration provisions that may disadvantage consumers and contradict the principles of consumer protection. Furthermore, BPSK plays an important role as an alternative dispute resolution institution that provides accessible justice for consumers. However, its effectiveness still requires strengthening in terms of regulatory framework, institutional authority, and public legal awareness.Keywords : Reconstruction, Credit Agreements, Consumer Disputes, Legal Protection. Abstrak : Perjanjian kredit merupakan instrumen hukum utama yang digunakan dalam kegiatan perbankan untuk mengatur hubungan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Dalam praktiknya, perjanjian kredit pada perbankan konvensional sering disusun dalam bentuk klausula baku yang ditetapkan secara sepihak oleh bank. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara bank dan nasabah sebagai konsumen jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit bank konvensional terhadap prinsip keseimbangan hukum serta menelaah peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit seringkali mengandung klausula eksonerasi yang dapat merugikan nasabah dan bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Selain itu, keberadaan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan akses keadilan bagi konsumen. Namun demikian, efektivitas lembaga tersebut masih memerlukan penguatan dari segi regulasi, kewenangan, serta peningkatan literasi hukum masyarakat.Kata Kunci : Rekontruksi, Perjanjian kredit, Sengketa Konsumen, Perlindungan Hukum.

Pengelolaan Wakaf di Era Modern (Studi Komparatif Pengelolaan Wakaf di Indonesia dan Turki) Riyanda, Arief Rahman; Isnaini, Desi; Hak, Nurul
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v11i1.8491

Abstracts: This study aims to critically analyze the management systems of waqf in the modern era by conducting a comparative investigation between two Muslim-majority nations, namely Indonesia and Turkey. The primary focus of this research is to identify both the convergences and divergences in institutional frameworks, regulatory systems, productive waqf business models, as well as the efficacy of waqf benefit distribution in both countries. The methodology employed is qualitatitive in nature, utilizing literature-based research and comparative analysis. The findings reveal that Turkey has established a more centralized and professionalized waqf management system under the auspices of the Turkish General Directorate of Foundations. In contrast, Indonesia adopts a decentralized system via the Indonesian Waqf Board (BWI), which operates autonomously. Turkey's success in waqf management is attributed to the state's ability to integrate waqf with Investment sectors, leverage digital technologies for reporting and administration, and ensure equitable and sustainable distribution of waqf proceeds across, education, healthcare, and social welfare sectors. Although Indonesia possesses significant potential to develop productive waqf, it necessitates comprehensive reforms, including the enhacement of investment-based waqf business models, the amplification of public waqf literacy, and the establishment of synergistic collaborations among the state private sector, and civil society. The study concludes that by adopting Turkey's best practices and tailoring them to the nation's socio-cultural context, Indonesia can elevate waqf as pivotal instrument in sharia-based economic and social development.Keyword: Waqf, Modern Management, Turkey, Indonesia, Productive Waqf. Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan wakaf di era modern dengan melakukan studi komparatif antara dua negara mayoritas Muslim, yaitu Indonesia dan Turki. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam struktur kelembagaan, sistem regulasi, model bisnis wakaf produktif, serta efektivitas distribusi manfaat wakaf di kedua negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Turki memiliki sistem pengelolaan wakaf yang lebih terpusat, profesional di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Wakaf Turki. Sementara itu, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang independen. Keberhasilan Turki dalam mengelola wakaf terletak pada kemampuan lembaga negara dalam mengintegrasikan wakaf dengan sektor investasi, memanfaatkan teknologi digital dalam sistem pelaporan dan manajemen, serta mendistribusikan hasil wakaf secara merata dan berkelanjutan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan wakaf produktif, namun perlu melakukan pembaruan dengan strategi yang mencakup: penguatan model bisnis wakaf berbasis investasi, peningkatan literasi wakaf masyarakat, serta kolaborasi antara negara, swasta, dan masyarakat sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan mengadopsi praktik terbaik dari Turki dan menyesuaikannya dengan karakteristik sosial-budaya lokal, Indonesia dapat menjadikan wakaf sebagai instrumen utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial berbasis syariah.Kata Kunci: Wakaf, Pengelolaan Modern, Turki, Indonesia, Wakaf Produktif.

Compensation Settlement for Breach of Contract in Land Lease Agreements from the Perspective of Islamic Economic Law Rahmadita, Azizah; Musykaroh, Yufi Wiyos Rini; Kurniati, Herlina
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v11i1.10945

Abstracts: This analysis purposes to identify the settlement of compensation arising from default in a land lease agreement as well as to examine it from the Islamic economic law perspective. The analysis motivated by land leasing practices that do not fully protect tenants’ rights, particularly when the landowner sells the leased object before the lease period ends. The research was conducted in Karang Tumaritis Village, Kotabumi Utara District, North Lampung, using a qualitative technique with a case study approach. Data collected from the interviews, observations, as well as documentation implicating parties directly engaged in the land lease agreement. The results show that the landowner committed default by failing to fully deliver the benefits of the leased object and by selling the land while the lease period was still ongoing without notifying the tenant. From the positive law view, this action violates the provisions of Articles 1243 and 1548 of the Indonesian Civil Code. Meanwhile, from the Islamic economic law perspective, such conduct contradicts the principles of the ijarah contract, which emphasize justice (‘adl) and trustworthiness. The tenant’s total financial loss is estimated at approximately IDR 11,000,000. Dispute resolution was carried out through deliberation (ṣulḥ), resulting in an agreement to provide partial compensation amounting to IDR 5,500,000, accompanied by the tenant’s act of relinquishment (ibrā’). This settlement is considered consistent with justice principle and public interest (maṣlaḥah) in law of Islamic economic. Keywords: Compensation; Default; Ijarah; Islamic Economic Law.Abstrak : Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyelesaian kompensasi yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa tanah serta untuk mengkajinya dari perspektif hukum ekonomi Islam. Analisis ini dimotivasi oleh praktik sewa tanah yang tidak sepenuhnya melindungi hak penyewa, khususnya ketika pemilik tanah menjual objek sewa sebelum masa sewa berakhir. Penelitian ini dilakukan di Dusun Karang Tumaritis, Kecamatan Kotabumi Utara, Lampung Utara, menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dari proses wawancara, observasi serta dokumentasi langsung pada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik tanah melakukan wanprestasi dengan gagal memberikan manfaat objek sewa secara penuh dan dengan menjual tanah tersebut sementara masa sewa masih berlangsung tanpa memberitahukan kepada penyewa. Dari perspektif hukum positif, tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 1243 dan 1548 KUHP Indonesia. Sementara itu, dari perspektif hukum ekonomi Islam, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kontrak ijarah, yang menekankan keadilan ('adl) dan kepercayaan. Total kerugian finansial penyewa diperkirakan sekitar Rp 11.000.000. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah (ṣulḥ), menghasilkan kesepakatan untuk memberikan kompensasi sebagian sebesar Rp 5.500.000, disertai dengan penyerahan hak milik (ibrā’) oleh penyewa. Penyelesaian ini dianggap sesuai dengan asas keadilan keadilan dan kepentingan umum (maṣlaḥah) dalam hukum ekonomi Islam. Kata kunci: Ganti Rugi; Hukum Ekonomi Syariah; Ijarah; Wanprestasi.

Sistem Kewarisan Adat Suku Serawai pada Perkawinan Sistem Madu Kulau Semendau Belapiak Emas Perspektif Keadilan Gender di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Mariati, Dina; Yusmita, Yusmita; Yarmunida, Miti
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v11i1.7622

Abstracts: The inheritance law for daughters in the "madu kulau semendau belapiak emas" marriage system in Kota Manna District, South Bengkulu Regency, as viewed from the perspective of Islamic inheritance compared to Islamic law. It eliminates the position of daughters as heirs by lineage, whereas Surah An-Nisa verse 7 clarifies that men and women have equal rights to inherit property from parents and relatives. This study is a field research using a descriptive qualitative approach. The result of the study show that the Serawai tribal customary inheritance system in the "madu kulau semendau belapiak emas" marriage system, from a gender justice perspective in Kota Manna District, involves men marrying women by providing a dowry to the women's family, and after marriage, the wife is obliged to follow the husband. The inheritance distribution may occur while the testator is still alive, provided it is formally declared and witnessed by all heirs, who must reach a consensus through deliberation on the inheritance law to be applied. The wife's inheritance rights from her original family are lost, but she gains special inheritance rights from her husband, namely all control and management of the husband's wealth becomes the wife's right. The duties and rights of husband and wife in the "madu kulau semendau belapiak emas" marriage system are in accordance with the principles of gender justice from the perspective of inheritance law, which refers to the balance between rights and obligations in the family. Daughters are given the freedom to make decisions to choose "madu kulau" or not, with all its consequences, which represents gender justice and gender equality. The rights and responsibilities left by the husband to the family are continued by the wife. The wife controls the inheritance.Keywords: Indigenous Inheritance, Madu Kulau Semendau Belapiak Emas, Gender Justice. Abstrak:. Hukum waris anak perempuan pada perkawinan sistem madu kulau semendau belapiak emas di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan apabila dipandang dari sisi pewarisan Islam bertentangan dengan hukum Islam yaitu menghilangkan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris nasab sedangkan dalam surat An-Nisa ayat 7 menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan dari orang tua maupun kerabat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem kewarisan adat suku Serawai pada perkawinan sistem madu kulau semendau belapiak emas perspektif keadilan gender di Kecamatan Kota Manna bahwa laki-laki menikahi perempuan dengan memberikan uang antaran pada keluarga perempuan, yang telah disepakati melalui musyawarah keluarga dan setelah menikah istri wajib ikut suami. Bagian waris istri dari keluarga asal hilang tetapi mendapatkan hak waris istimewa dari suami yakni semua penguasaan dan pengelolahan harta kekayaan suami menjadi hak istri. Kewajiban dan hak suami istri dari perkawinan sistem madu kulau semendau belapiak emas telah sesuai dengan prinsip keadilan gender dari sudut pandang hukum waris yang merujuk pada keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga. Anak perempuan diberi kebebasan dalam mengambil keputusan untuk memilih madu kulau atau tidak dengan segala konsekuensinya merupakan keadilan gender dan kesetaraan gender. Hak dan tanggung jawab yang ditinggalkan suami terhadap keluarga diteruskan oleh istri. Istri menguasai harta warisan.Kata kunci: Kewarisan Adat, Madu Kulau Semendau Belapiak Emas, Keadilan Gender.

Analisis Putusan Perkara Pengadilan Agama Bogor tentang Murtad sebagai Alasan Fasakh Nikah Abdullah, Chofifah; Nawawi, Kholil; Arif, Suyud
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v11i1.8750

Abstract : This study aims to analyze the considerations of the Bogor Religious Court judges in ruling on cases of marriage dissolution due to apostasy in Decision Number 1151/Pdt.G/2023/PA.Bgr, as well as to examine the legal status of marriages resulting from apostasy based on Islamic fiqh and Indonesian laws and regulations. The research employs a normative-empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through document studies, interviews with judges, and literature review. The findings indicate that although the case was filed in the form of a talaq (divorce), the Panel of Judges did not grant the primary request for divorce. Instead, the judges decided to dissolve the marriage through the mechanism of fasakh (annulment) based on Islamic law, which states that apostasy causes the nullification of the marriage contract. The decision refers to Article 116(h) of the Compilation of Islamic Law (KHI), reinforced by the results of the 2011 National Working Meeting (Rakernas) of the Supreme Court, and supported by ulama’s opinions in fiqh literature. This study concludes that apostasy is substantively understood as a grounds for fasakh according to fiqh, yet procedurally it is processed through the divorce mechanism under Indonesian positive law. This demonstrates a synchronization between Islamic law and the religious courts in Indonesia in handling complex family cases.Keywords: Fasakh, Apostasy, Decision. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bogor dalam memutus perkara pembubaran perkawinan karena murtad dalam Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2023/PA.Bgr, serta menelaah status hukum perkawinan akibat murtad berdasarkan fikih Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dengan hakim, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkara diajukan dalam bentuk cerai talak, namun Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut secara primair. Sebaliknya, hakim memutuskan untuk membubarkan pernikahan melalui mekanisme fasakh dengan dasar hukum Islam yang menyatakan bahwa murtad menyebabkan batalnya akad nikah. Putusan ini merujuk pada Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, serta diperkuat dengan hasil Rakernas MA 2011 dan pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa murtad secara substansial dipahami sebagai alasan fasakh menurut fikih, namun secara prosedural tetap diproses melalui mekanisme perceraian dalam hukum positif Indonesia. Hal ini menunjukkan sinkronisasi antara hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia dalam menghadapi kasus-kasus keluarga yang kompleks.Kata Kunci: Fasakh, Murtad, Putusan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irsal

Contact Email bengkuluirsal@gmail.com

Phone +6285381305810

Journal Mail Official bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA