cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Karyati
Contact Email
srikaryati84@gmail.com
Phone
+62 813-9535-9706
Journal Mail Official
unizarlawreview@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram Jl. Unizar No. 20 Turida, Sandubaya - Mataram NTB Telp : 0370 - 6175565
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Unizar Law Review
Published by Universitas Islam Al-Azhar Mataram
ISSN : -     EISSN : 26203839     DOI : https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus Unizar Law Review (ULR) is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Law Islamic Al-Azhar University, is Indonesian Journal of Law as a forum for communication in the study of theory and application in Law Contains articles texts in the field of Law. The purpose of this journal is to provide a place for academics, researchers, and practitioners to publish original research articles or article reviews. The scope of the articles contained in this journal discusses various topics in Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Customary Law, Environmental Law and Other contemporary issues in the field of law. Articles are considered to be loaded are in the form of research or scientific simulations that have never been published or are waiting for publishing in other publications. Unizar Law Review is published two time a year in Juni and December. This journal provides direct open access to its content based on the principle that making research freely available to the public supports greater global knowledge exchange. Scope Contains articles texts discusses various topics in Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Customary Law, Environmental Law and Other contemporary issues in the field of law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 78 Documents
 4   5   6   7   8 
Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan Di Pengadilan Agama Sri Hariati
Unizar Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i2.76

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompilasi hukum islam sebagai dasar putusan di pengadilan agama. Ada dua permasalahan yang akan dibahas diantaranya dasar – dasar Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama serta bagaimana Kekuatan Putusan Pengadilan Agama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, metode pendekatannya meliputi penelitain hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sosiologis (socio legal), dan analisis bahan hukum data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai hukum Materil dan terapan di lingkungan Peradilan Agama maka kekuatan dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam sangat kuat sebagai salah satu dasar hakim pengadilan agama dalam menetapkan Putusan. Penegak Hukum dan warga negara Indonesia yang beragam Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan Ijma’ Ulama Indonesia sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 yang dijadikan pedoman/rujukan bagi Hakim Pengadilan Agama dan diakui dalam sistem hukum nasional. Dengan adanya penelitian ini diharapkan Hakim Pengadilan agama dapat mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam dan bijak menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar mengambil keputusan, dan untuk masyarakat harus mengetahui kewenangan absolute dari pengadilan agama dan sebagai umat muslim wajib memahami isi dalam Al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam .
Pengaturan Public Trust Doctrine Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru dan Terbarukan Ratu Julhijah; Muliana M; Imam Alfurqan; Suntarajaya Kwangtama Tekayadi; Pahrur Rizal
Unizar Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i2.77

Abstract

Dalam menghadapi krisis energi yang bersumber dari energi fosil yang merupakan energi tidak terbarukan dan energi habis pakai, pemerintah mengupayakan untuk melakukan pengelolaan terhadap energi baru terbarukan yang bersumber dari matahari, air, angin, energi panas bumi yang energinya tidak habis oleh waktu dan kondisi. Tentu dalam pengelolaan sumber daya alam yang memiliki resource tidak terlepas dari pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan hidup pemerintah diharuskan untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat, aman dan terjaga, bukan hanya untuk generasi sekarang, namun juga untuk generasi yang akan datang untuk menciptakan keadilan antara generasi (inter generation equity). Konsep partisipasi masyarakat dan tujuan kesejahteran masyarakat tertuang dalam pendekatan public trust doctrine dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam pendekatan public trust doctrine untuk melihat sejauh mana perlindungan lingkungan hidup dan masyarakat memiliki peran dan partisipasi serta dampak mengakomodir hak – hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dibidang energi baru terbarukan, sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti akan menganalisis kebijakan RUU Tentang Energi Baru dan Terbarukan. Dalam tulisan ini akan fokus membahas (1) bagaimana pengaturan public trust doctrine dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan dan (2) Bagaimana perbandingan pengaturan public trust doctrine dalam Rancangan Undang- Undang Tentang Energi Baru dan Terbarukan dengan Undang –Undang Panas Bumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bentuk pengaturan public trust doctrine dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan hanya terbatas pada partisipasi masyarakat dalam hal pemberian masukan, pengajuan keberatan dalam penyelenggaraan energi baru terbarukan kepada pemerintah, pengawasan dan evaluasi. Sedangkan dalam hal penyelenggaraan energi baru terbarukan, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengusahaan energi baru terbarukan dan memperoleh kesempatan kerja dari penyelenggaraan energi baru dan terbarukan.
Analisis Penerapan Asas Keadilan Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Dalam Putusan No.727/PDT/2016/PT. DKI) Darda Ibnu Mahendra; Fadhila Rosya Hanifa; Julia Anggun Sastika; Lutfiatun Ni’mah; Fadlila Firdausi Aziza; Nazar Nurdin
Unizar Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i2.78

Abstract

Implementasi asas keadilan dalam kasus-kasus lingkungan sering kali menghadapi berbagai kendala. Fenomena kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu contoh nyata, terutama yang melibatkan perusahaan besar seperti dalam Putusan No. 727/PDT/2016/PT. DKI. Fenomena pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia sering kali bertentangan dengan asas keadilan yang diamanatkan oleh berbagai regulasi hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi bagaimana putusan pengadilan mencerminkan penerapan asas keadilan dalam konteks pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan semata-mata melalui kajian bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan belum diterapkannya asas keadailan menurut John Rawls dan keadilan distributif yang memberikan perlindungan pada Masyarakat.
Perlindungan Hukum Pasien Telemedicine Yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam Platform Kesehatan Online Novita Listyaningrum; Dwi Ratna Kamalasari Lukman; Lalu Mariawan Alfarizi; Awaludin; Sukarno
Unizar Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i2.79

Abstract

Secara sederhana platform kesehatan online merupakan penyelenggaraan layanan kesehatan yang dilakukan secara online dengan sarana internet sebagai penunjangnya. Umumnya pelayanan kesehatan secara online ini disebut telemedicine. Beberapa platform kesehatan online yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Alodokter, HaloDoc, KlikDokter.com, Practo, dan HiDok. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum pasien dalam layanan konsultasi kesehatan online di Indonesia, apa saja perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami kerugian akibat kesalahan medis atau kelalaian dalam layanan konsultasi kesehatan online serta bagaimana penyelesaian masalah antara pasien dan penyedia layanan konsultasi kesehatan online. Penelitian hukum normatif ini mengkaji problema norma yang terjadi yaitu kekaburan norma atau vague of norms dari pengaturan perlindungan hukum terhadap pasien pengguna jasa layanan konsultasi kesehatan online di Indonesia. Penyelesaian masalah antara pasien dan penyedia layanan konsultasi kesehatan online Bentuk tanggung jawab hukum dokter terhadap pelayanan telemedicine pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia dapat berupa tanggung jawab hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi.
Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf Renaldy Afriyanto; Ainur Gufron; Ahmad Syauqi Bawashir; Rahmad Ready Kurniawan
Unizar Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i2.80

Abstract

Filsafat hukum merupakan suatu hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum, filsafat hukum merupakan hasil pemikiran terhadap suatu keadaan-keadaan hukum yang ada di sekitarnya. Adanya Filsafat Hukum sangat penting untuk Membangun dan menciptakan suatu pemikiran dan proses pengkajian hukum yang sebenarnya. Khususmya terkait asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum sebagai tujuan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa konsep kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai tujuan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Kepastian Hukum , Keadilan Hukum dan Kemanfaatan hukum terkandung dalam suatu putusan Hakim. sehingga, Ketiga Tujuan hukum ini yaitu Kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum merupakan tiga aspek yang harus selalu diperhatikan oleh seorang hakim dalam menegakkan hukum. Kepastian hukum tidak menjamin bahwasanya keadilan hukum dan kemanfaatan hukum itu dapat tercapai, sehingga dalam hal ini Hukum yang ditegakkan , dibentuk atau ditemukan oleh hakim merupakan suatu hasil dari proses penafsiran serta pemikiran melalui Filsafat yang mendalam dalam mengkaji dan membentuk atau menemukan suatu hukum. keywords: Legal Certainty, Legal Justice and Legal Benefit.
Problematika Hukum Revisi UU Minerba: Nilai Keadilan Sosial yang Diabaikan Aleron Josses
Unizar Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i2.81

Abstract

Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “UU Minerba”) telah menuai kritik luas karena dianggap merugikan masyarakat, baik dalam proses pembentukannya maupun substansinya. Proses revisi dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik, sehingga mengabaikan prinsip keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari sisi substansi, revisi ini dinilai lebih mengutamakan kepentingan korporasi dibandingkan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kepentingan rakyat diabaikan dalam revisi UU Minerba, dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU Minerba tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, sehingga memunculkan potensi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat terdampak. Temuan ini menekankan perlunya revisi ulang yang lebih inklusif dan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Error in Persona Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia Khosnol Khotimah; Arif Rahman; Dita Amalia Nur Safitri; Fitriyah; Hasan Yafiie
Unizar Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i2.82

Abstract

Error in persona terjadi ketika seseorang dijatuhi hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukannya, sebuah fenomena yang berpotensi melanggar hak fundamental individu, terutama hak untuk diadili secara adil. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat mekanisme yang seharusnya melindungi individu dari kesalahan penjatuhan hukuman, tetapi kesalahan tetap dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti lemahnya bukti, kesalahan dalam identifikasi pelaku, atau ketidakjelasan proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik error in persona dalam sistem peradilan pidana Indonesia dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan kualitatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan pengadilan, serta literatur terkait hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik error in persona dapat mengancam keadilan dalam peradilan pidana dan hak asasi manusia, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum negara. Keywords: Error In Persona¸ Human Rights, Criminal Justice
Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Dengan Tanggal Mundur (Back Date) Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 19 PK/PDT/2016) Daniel Brian Imawan Santoso
Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i1.83

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disingkat PPJB) perjanjian yang dilakukan sebelum pelaksanaan jual-beli oleh para pihak, karena adanya unsur-unsur jual-beli yang belum terpenuhi. PPJB tersebut dapat dibuat baik secara Notariil maupun dibawah tangan, dimana dalam praktek, PPJB tersebut berdasarkan atas suatu tujuan tertentu, dibuat dengan tanggal mundur (back date). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akta PPJB yang dibuat dengan tanggal mundur (back date) tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak apabila dibuat berdasarkan itikad tidak baik dan tidak memiliki nilai otentitas karena dalam pembuatannya melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN), meskipun telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer).
The Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Atas Intervensi Dari Notaris Yang Diberhentikan Sementara Terhadap Pengangkatannya Bitya Putri Chrismanti;  Yoan Nursari Simanjuntak
Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i1.85

Abstract

Notaris dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam Undang – Undang Jabatan Notaris dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Pelanggaran yang tidak luput dilakukan oleh Notaris dan berakibat dijatuhkannya sanksi, atas sanksi yang diberikan Majelis Pengawas berhak menunjuk Notaris pengganti. Pada sebuah contoh kasus,  terdapat notaris yang diberi sanksi, menggugat notaris pengganti yang ditunjuk oleh MPN. Tujuan dari adanya penulisan ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi notaris pengganti dalam menjalankan jabatannya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya semestinya mendapat perlindungan dari gugatan maupun intervensi dari pihak luar, namun Undang – Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik belum mengaturnya. Perlindungan terhadap notaris maupun notaris pengganti sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum.
Analisis Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Indonesia Sri Hariati
Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i1.86

Abstract

Penggunaan mediasi sebagai upaya perdamaian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia masih belum maksimal diatur dalam kaidah hukum yang ada sehingga tingkat keberhasilan atau kegagalan mediasi masih belum tentu efektivitasnya dalam mengupayakan perdamaian dalam perkara perceraian dikarenakan berbagai faktor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia dan efektivitas peran mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas peran mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia memiliki tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dipengaruhi dua faktor utama yaitu kemampuan mediator dan itikad baik para pihak. Sehingga dalam pengaturan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Indonesia memerlukan perbaikan utnuk mengoptimalkan hasil proses mediasi.

Page 6 of 8 | Total Record : 78

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Unizar Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Unizar Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): Unizar Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review