Unizar Law Review
Focus Unizar Law Review (ULR) is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Law Islamic Al-Azhar University, is Indonesian Journal of Law as a forum for communication in the study of theory and application in Law Contains articles texts in the field of Law. The purpose of this journal is to provide a place for academics, researchers, and practitioners to publish original research articles or article reviews. The scope of the articles contained in this journal discusses various topics in Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Customary Law, Environmental Law and Other contemporary issues in the field of law. Articles are considered to be loaded are in the form of research or scientific simulations that have never been published or are waiting for publishing in other publications. Unizar Law Review is published two time a year in Juni and December. This journal provides direct open access to its content based on the principle that making research freely available to the public supports greater global knowledge exchange. Scope Contains articles texts discusses various topics in Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Customary Law, Environmental Law and Other contemporary issues in the field of law.
Articles
78 Documents
<![CDATA[The Role of Kupang Class 1 Immigration Office in Handling Illegal Imigrants in East Nusa Tenggara ]]>
<![CDATA[Yessi Sarlota Dodo]]>;
<![CDATA[Gerald Aldytia Bunga]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/ulr.v5i2.1
<![CDATA[The presence of foreigners both as Illegal Immigrants or Refugees and Asylum Seekers in Indonesia has increased each year. This causes the function of immigration control and enforcement to enforce immigration law becomes very important. The Kupang Class I Immigration Office is one of the immigration technical implementing units that implements policies and technical standardization in the field of immigration in the East Nusa Tenggara. The number of immigration actions carried out by the Kupang Class I Immigration Office tends to decrease from 2010 to 2015. However, the number of actions taken is still quite high. In carrying out its duties and functions, the Kupang Class I Immigration Office encountered problems in terms of the quantity of human resources. This causes not optimal handling of illegal immigrants. This study aims to determine the role of Class I Immigration Kupang in handling illegal immigrants and forms of coordination between agencies in the province of East Nusa Tenggara. This research method is empirical legal research. The data used in this study consisted of secondary data and primary data. The results showed that in handling illegal immigrants, the Kupang Class I Immigration Office carried out four roles, namely the role of discovery, the role of shelter, the role of security and the role of immigration control. This role is not carried out independently but involves other parties such as the Police, Indonesian Army, Regional Government and so on. The form of coordination carried out by the Kupang Class I Immigration Office with other agencies involved in handling illegal immigrants is the formation of the PORA Team and the implementation of coordination meetings. It is recommended that the Immigration Office need to increase socialization to related agencies regarding Presidential Regulation Number 125 of 2016 on Handling Refugees from Overseas, making community houses under the coordination of the PORA Team.]]>
<![CDATA[Hukum Perselisihan Partai Politik: Mahkamah Partai Politik dalam Penataan Negara Multipartai Indonesia ]]>
<![CDATA[Inkcrah Prudensia]]>;
<![CDATA[Galih Raka Siwi]]>;
<![CDATA[Wahyu Donri T]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/ulr.v5i2.2
<![CDATA[Keberadaan Pengadilan Partai dalam tata negara dengan sistem corka multipartai menjadi penting guna mengatasi permasalahan perselisihan parpol dimana perselisihan parpol akan sangat mempengaruhi suatu tatanan negara demokrasi Indonesia. Metode penulisan menggunakan penelitian doktrinal dengan jenis bahan hukum sekunder dan primer dan pendekatan kasus, pendekatan konstruksi peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Keberadaan Pengadilan Partai tertuang dalam Undang-Undang Partai Politik tahun 2011, Pengadilan Partai merupakan kuasi yudikatif yang berperan dalam mengatasi dan mengadili berbagai persoalan perselisihan internal partai politik, yang putusannya bersifat final dan mengikat. sengketa kepengurusan internal partai politik. Akibat hukum tidak adanya Partai Makmamah di tubuh Partai Politik jelas berdampak tidak dapat diajukannya gugatan perselisihan partai politik di Pengadilan Negeri atau kasasi di Mahkamah Agung. Banyak sengketa partai politik yang tidak diputuskan oleh negara melalui peradilannya dengan alasan jalur pengadilan partai tidak ditempuh terlebih dahulu, akibat adanya gugatan yang cacat atau prematur dan kedudukan Pengadilan Negeri yang tidak memiliki kewenangan mutlak dan reaktif untuk mengadili. sengketa partai politik itu sendiri. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Partai menjadi sangat penting dan memiliki posisi strategis sebagai peradilan semu internal Partai Politik.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis terhadap Keppres Nomor 43 Tahun 1978 Tentang Pengesahan CITES 1973 Dalam Perspektif Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia ]]>
<![CDATA[Erlies Septiana Nurbani]]>;
<![CDATA[Lalu Guna Nugraha]]>;
<![CDATA[Diva Pitaloka]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/ulr.v5i2.3
<![CDATA[Sebagai subjek hukum internasional, Indonesia terikat pada berbagai perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, khususnya yang telah diratifikasi. Setelah meratifikasi perjanjian internasional, negara berkewajiban untuk menjamin implementasi perjanjian internasional, tidak hanya ke-luar dalam hal relasi Indonesia dengan negara lain, namun juga ke-dalam, dengan menjamin berlakunya perjanjian internasional dalam territorial negara. Mengenai implementasi perjanjian internasional di dalam suatu negara, khususnya bagi negara yang menganut faham dualisme, maka perjanjian internasional sudah seharusnya diubah ke dalam bentuk hukum atau perundang-undangan nasional. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian dengan skema yang sama pada tahun 2020, dimana tujuannya adalah untuk mengetahui pengaturan dan praktik ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia dan untuk menganalisis relasi antara instrument ratifikasi khususnya dalam hal ini adalah CITES 1973 dengan belum efektifnya perlindungan flora dan fauna yang terancam punah dalam kerangka perdagangan internasional di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban secara teoritis dan comprehensive terhadap belum optimalnya perlindungan flora dan fauna yang diatur dalam setiap appendiks CITES 1973, yang mana CITES 1973 ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres Nomor 43 Tahun 1978]]>
<![CDATA[Analisis Kritis Masa Tunggu Eksekusi Mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ]]>
<![CDATA[Titin Nurfatlah]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/ulr.v5i2.4
<![CDATA[Masa tunggu hukuman mati merupakan salah satu isu terpenting dalam pelaksanaan hukuman mati. Ketidakpastian batas waktu yang diberikan kepada narapidana untuk menunggu eksekusi merupakan masalah serius, terutama dalam konteks hak asasi manusia. Rancangan KUHP menjadi angin segar dalam mempertanyakan kepastian masa tunggu eksekusi mati. Meski begitu, masa tunggu eksekusi hukuman mati tetap menjadi masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum masa tunggu pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana mati dalam Rancangan KUHP dan untuk mengetahui kajian kritis tentang masa tunggu eksekusi dalam Rancangan KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum meliputi asas-asas hukum, mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan. Yakni, peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pidana mati dan mengenai masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dengan metanorma yang bersumber dari kajian filsafat dan teori hukum. Hasil penelitian ini adalah dasar hukum masa tunggu pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana mati dalam Rancangan KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 100 R KUHP. Kajian kritis terhadap masa tunggu eksekusi dalam Rancangan KUHP, meskipun di satu sisi dihadapkan pada beberapa persoalan lain yang muncul. Namun di sisi lain, adanya ketentuan terkait masa percobaan 10 (sepuluh) tahun memberikan kepastian hukum tentang masa tunggu eksekusi. dilakukan oleh terpidana mati.]]>
<![CDATA[Eksistensi Pidana Terhadap Tubuh (Pidana Badan) Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ruli Ardiansyah]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/ulr.v5i2.6
<![CDATA[Di Indonesia pidana badan belum diatur dalam hukum positif, namun keberadaannya di dalam masyarakat diakui dan sering dipergunakan dalam bentuk-bentuk hukuman yang digunakan oleh sebagian masyarakat baik di dalam dunia pendidikan, militer, maupun dalam hukum-hukum adat yang diterapkan dalam masyarakat adat di berbagai daerah di nusantara termasuk penggunaan hukum Qanun di daerah Nangroe Aceh Darussalam. Oleh sebab itu, tulisan ini akan mengulas tentang eksistensi pidana badan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan dianalisis secara normatif kualitatif. Pidana terhadap tubuh (pidana badan) di Indonesia eksitensinya masih tetap diakui dan melekat pada nilai dan norma dasar yang diakui oleh Negara dan masyarakat Indonesia yang dapat dilihat dari berbagai aspek mulai dari aspek filsafat pemidanaan, teori pemidanaan, dan sudut pandang pancasila. Keberadaan pidana badan juga di dalam hukum Islam dan hukum adat masih diakui dan diyakini keberadaannnya untuk dapat diterapkan dalam pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Mediasi ]]>
<![CDATA[Zaeni Asyhadie]]>;
<![CDATA[Rahmawati Kusuma]]>;
<![CDATA[Lalu Hadi Adha]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/ulr.v5i2.7
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Mediasi dan faktor-faktor apakah yang mepengaruhi tingkat keffektifan penyelesaianya yang mengambil studi kasus pada Dinas Tenaga Kerja Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelaahan konsep-konsep dasar, doktrin-doktrin, asas-asas norma hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian pada Dinas Tenaga Kerja Lombok Barat diketahui, bahwa dari 24 kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi dalam 2 (dua) tahun terkahir yang melibatkan 60 orang pekerja/buruh yang diselesaikan secara effektif oleh Mediator. Ini berarti penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara mediasi berjalan effektif. Sedangkan faktor yang mempengaruhi keefektifan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut selain oleh faktor hukum, penegak hukumnya, juga faktor mental dan kualitas dari mediator yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[“Mempertanyakan” Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Putusan Perkara Pidana ]]>
<![CDATA[Bahri Yamin]]>;
<![CDATA[Ady Supryadi]]>;
<![CDATA[Fahrurrozi Fahrurrozi]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/ulr.v5i2.8
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi irah-irah “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa” pada setiap putusan pengadilan perkara pidana sebagai salah satu dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara secara adil. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah:syarat yang harus dipenuhi jika irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pada bagian kepala putusan perkara pidana tetap dipertahankan yaitu: a), Hakim harus memiliki moralitas dan komitmen. b), Putusan Hakim harus dapat diterima. c),Putusan hakim sedapat mungkin tidak diajukan upaya hukum. d), Putusan Hakim harus bernuansa keadilan. e), Putusan hakim harus bernilai Ketuhanan.]]>
<![CDATA[Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara ]]>
<![CDATA[Abdurrasyid]]>;
<![CDATA[Siti Hasanah]]>;
<![CDATA[Firzhal Arzhi Jiwantara]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/ulr.v5i2.9
<![CDATA[Setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan batu bara dan mineral menimbulkan banyak kontroversi salah satunya terkait penambahan Pasal 169A, dimana pasal tersebut menjelaskan terkait dengan jaminan perpanjangan melalui izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang akan habis masa berlakunya. Selain itu, Pasal 169A melalui IUPK tidak serta merta diberikan tetapi ada juga pertimbangan-pertimbangan sesuai yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang. Adapun rumusan masalah yang diangkat melalui penelitian ini yaitu wilayah izin usaha pertambangan khusus berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dimana penelitiannya melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya tolak belakang antara Pasal 169A dan Pasal 169B dimana belum jelas kepastian hukum dari IUPK sebagai kelanjutan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) atas penolakan oleh mentri yang bersangkutan bagi pemohon perpanjangan kontak.]]>
<![CDATA[Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Pendidik Anggota Persatuan Guru Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Yasin]]>;
<![CDATA[Siti hasanah]]>;
<![CDATA[Abdul Kadir]]>;
<![CDATA[Firzhal Arzhi Jiwantara]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/ulr.v5i2.11
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana upaya pembelian jaminan perlindungan hukum bagi para tenaga pendidik profesional dalam menjalankan tugas profesinya oleh organisasi profesi guru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama jaminan perlindungan hukum bagi guru belum sepenuhnya diketahui oleh anggota. Kedua, diktum aturan yang ada belum cukup mengikat dalam memberikan perlindungan hukum. Ketiga, kesepakatan organisasi PGRI dengan Kapolri belum sepenuhnya dipahami oleh aparat di bawahnya.]]>
<![CDATA[Perkawinan Usia Anak Di Lombok Utara Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Adat ]]>
<![CDATA[Cahya Yustianugraha]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/ulr.v5i2.12
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisis faktor-faktor dan keabsahan perkawinan usia anak dari sudut pandang hukum pidana dan adat. Merupakan jenis penelitian hukum empiris (sosio-legal), dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue aproach) dan pendekatan sosiologis. Upaya pemerintah dalam pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lombok Utara yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan melakukan penyuluhan agama dan kesehatan terkait dampak pernikahan anak di bawah umur. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui forum diskusi, pengajian masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan anak di bawah umur. Penyelesaian perkawinan usia anak yaitu dengan melakukan dispensasi nikah. Dalam hal pencegahan perkawinan usia anak, ada sanksi yang akan di terima oleh Pejabat yang berwenang menikahkan anak di bawah umur dalam hal ini KUA jika menikahkan anak di bawah umur tanpa adanya putusan Pengadilan. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP telah menggariskan bahwa jika dalam suatu perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita atau yang sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin (setubuhi), apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka yang membahayakan terhadap istri (yang notabene masih dibawah umur), maka diancam dengan pidana penjara, sehingga jika dari perkawinan dibawah umur ini kepada pihak perempuan (istri) mendapatkan luka-luka yang membahayakan sebagaimana ketentuan dalam pasal 288 ayat (1) maka kepada pelakunya di pidanakan. Kata Kunci: Perkawinan usia anak, faktor dan upaya pencehan, akibat hukum.]]>
