Unizar Law Review
Focus Unizar Law Review (ULR) is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Law Islamic Al-Azhar University, is Indonesian Journal of Law as a forum for communication in the study of theory and application in Law Contains articles texts in the field of Law. The purpose of this journal is to provide a place for academics, researchers, and practitioners to publish original research articles or article reviews. The scope of the articles contained in this journal discusses various topics in Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Customary Law, Environmental Law and Other contemporary issues in the field of law. Articles are considered to be loaded are in the form of research or scientific simulations that have never been published or are waiting for publishing in other publications. Unizar Law Review is published two time a year in Juni and December. This journal provides direct open access to its content based on the principle that making research freely available to the public supports greater global knowledge exchange. Scope Contains articles texts discusses various topics in Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Customary Law, Environmental Law and Other contemporary issues in the field of law.
Articles
78 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Masyarakat Adat atas Klaim Sertifikat oleh Pihak Ketiga ]]>
<![CDATA[Tamara Hendriana]]>;
<![CDATA[David Hardjo]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/ulr.v8i1.88
<![CDATA[Di Indonesia hukum yang mengatur mengenai hak masyarakat adat dalam menduduki tanah ulayat masih sangat kurang. Hal ini menyebabkan masyarakat adat yang terlebih dahulu telah menduduki suatu tanah ulayat menjadi tidak memiliki kekuatan hukum ketika harus berhadapan dengan badan hukum yang memiliki sertifikat resmi tanah ulayat tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Kekuatan hukum yang sangat kurang ini mengakibatkan masyarakat adat kesulitan untuk membuktikan haknya atas tanah ulayat yang ditempatinya lebih dahulu. Pemerintah seharusnya mengambil langkah tegas dengan membuat peraturan hukum berkekuatan tetap untuk mengatasi permasalahan hak tanah ulayat bagi masyarakat adat.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Dampak Sosial Dan Lingkungan Dari Pertambangan Galian C Bagi Masyarakat Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ]]>
<![CDATA[Sukadi]]>;
<![CDATA[Novita Listyaningrum]]>;
<![CDATA[Ni Luh Ariningsih Sari]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/ulr.v8i1.89
<![CDATA[Kegiatan pertambangan batuan galian C desa Gapuk kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat merupakan kegiatan pengambilan material seperti pasir, batu, dan kerikil yang pengankutan bahan galiannya melalui desa Mesanggok yang dalam prosesnya memberikan dampak terhadak lingkungan, keamanan dan kesehatan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas pertambangan batuan galian C dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis dampak lingkungan dan sosial pertambangan batuan galian C terhadap masyarakat desa Mesanggok. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa legalitas pertambangan batuan galian C khususnya terkait perizinan diatur dalam UU Pertambangan Minerba dan PP Pelaksanaan Pertambangan Minerba yang perizinannya disebut Surat lzin Penambangan Batuan (SIPB). Dari segi dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan pertambangan batuan galian C terhadap masyarakat desa Mesanggok yaitu gangguan lingkungan berupa kerusakan jalan dan dari segi sosialnya menganggu keamanan dan kesehatan masyarakat didesa Mesanggok. Pada hakikatnya permasalahan dampak lingkungan dan sosial ini terjadi karena sistem pengangkutan bahangalian C belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat ]]>
<![CDATA[Irfan Ghifari Arfananda]]>;
<![CDATA[Anang Dony Irawan]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/ulr.v8i1.91
<![CDATA[Perumahan adalah salah satu kebutuhan fundamental bagi manusia yang memiliki peranan penting dalam menjamin kehidupan yang aman, sehat, dan bermartabat. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengakomodasi hak atas tempat tinggal yang layak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk mewujudkan hak tersebut, pemerintah meluncurkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai upaya untuk memberikan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, terutama untuk mereka yang berpenghasilan rendah. Namun, pelaksanaan program ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi para peserta yang membayar iuran dan juga mekanisme penyelesaian apabila terjadi kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis perlindungan hukum bagi peserta Tapera dan menjelaskan langkah hukum yang bisa diambil oleh para pembayar iuran yang merasa dirugikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis regulasi yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi peserta Tapera berasal dari regulasi yang mengatur hak dan kewajiban serta mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa. Langkah hukum yang bisa diambil mencakup jalur administratif, perdata, atau pengaduan kepada lembaga pengawas yang terkait. Penegakan perlindungan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam program Tapera.]]>
<![CDATA[Studi Komparatif Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Mutual Legal Assistance Australia Dan Asean ]]>
<![CDATA[Ika Yuliana Susilawati]]>;
<![CDATA[Ahwan]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/ulr.v8i1.93
<![CDATA[Mutual Legal Assistance merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian Indonesia tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi melalui Mutual Legal Assistance secara Bilateral dengan Australia dan secara Multilateral dengan ASEAN. Metode yang digunakan yaitu Yuridis Normatif dengan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan norma-norma yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri melalui Mutual Legal Assistance. Bentuk dan isi perjanjian Indonesia baik dengan Australia maupun ASEAN sama-sama mengatur mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, namun perjanjian Mutual Legal Assistance dengan Australia hanya korupsi dengan jenis suap saja yang dapat dimintakan Bantuan perampasan dan pada perjanjian dengan ASEAN, perampasan asset hasil tindak pidana korupsi tidak berlaku untuk putusan pengadilan yang terjadi sebelum berlakunya perjanjian.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Pertanian Berdasarkan Pasal 1368 KUHPerdata : (Studi Di Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa) ]]>
<![CDATA[Sahrul]]>;
<![CDATA[Fahrurrozi]]>;
<![CDATA[Intan Aurel]]>;
<![CDATA[Fitriani Amalia]]>;
<![CDATA[Imawanto]]>;
<![CDATA[Usman Munir]]>;
<![CDATA[Gede Tusan Ardika]]>;
<![CDATA[Aesthetica Fiorini Mantika]]>;
<![CDATA[Edi Yanto]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/ulr.v8i1.94
<![CDATA[Pertanggung jawaban pemilik ternak terhadap kerusakan pertanian diatur dalam pasal 1368 KUHPerdata karena pasal tersebut mengatur tentang tanggung jawab pemilik hewan atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan tersebut. Pasal ini berlaku baik hewan tersebut berada dibawah pengawasan pemilinya maupun tersesat atau terlepas. Prinsip tanggungjawab terhadap perbuatan yang tidak didasarkan pada kesalahan. Tujuan penelitian ini ubtuk mengetahui tanggungjawab pemilik hewan ternah terhadap kerusakan pertanian. Penelitian ini adalah penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pemilik ternak terhadap kerusakan pertanian adalah menentukan sikap dan mengambil risiko dalam tindakan dengan perwujudan tanggung jawab dapat ditunjukkan dengan salah satunya melakukan ganti rugi atas kerugian yang mengakibatkan kerusakan pertanian.]]>
<![CDATA[Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/Puu-Xxii/2024 Terhadap Penegakan Hukum Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[M. Taufik Rachman]]>;
<![CDATA[Bahri Yamin]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/ulr.v8i1.95
<![CDATA[Penelitian ini berangkat dari Objek pengujian dalam permohonan judicial review dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya: (i) frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4); dan (ii) frasa “tanpa hak” dan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2). Dimana frasa “orang lain” dan “suatu hal” dan frasa “tanpa hak” dianggap frasa pasal karet karena tidak jelas maknanya sehingga berpotensi penyalahgunaan hukum pidana dan mengancam kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/ PUU-XII/2024. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105/PUU-XXII/2024 ada dua bentuk pertama implikasi yuridis yakni a) Adanya pembatasan subyek hukum sebagai pengadu dalam delik aduan yaitu pengadunya hanya individu perseorangan yang merasa dirugikan; b) Kerusuhan dalam dunia digital tidak termasuk tindak pidana dalam Undang-undang ITE. Kedua implikasi dalam aspek penegakan hukum yaitu aparat penegak hukum hanya memproses hukum pidana jika pengadunya individu perseorangan yang merasa dirugikan bukan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan.]]>
<![CDATA[Transformasi Bentuk Pelecehan Seksual Dalam Era Kecerdasan Buatan: Tinjauan Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Atika Zahra Nirmala]]>;
<![CDATA[Nunung Rahmania]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/ulr.v8i1.96
<![CDATA[Pelecehan seksual merupakan isu serius yang terus memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dapat terjadi di mana saja serta dilakukan oleh siapa saja baik dalam ruang fisik maupun dunia maya. Hal ini sebagaimana terlihat dari meningkatnya kasus pelecehan seksual yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), artinya bentuk pelecehan seksual telah mengalami transformasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian bahan hukum dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasi penelitian menunjukkan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah mengubah bentuk pelecehan seksual dari tindakan fisik menjadi pelecehan dalam ruang digital yang sulit terdeteksi, namun berdampak serius terhadap korban. Bentuk-bentuk pelecehan tersebut antara lain deepfake pornografi, chatbot AI cabul, voice cloning, serta pelecehan terhadap avatar di metaverse. Meskipun di Indonesia sudah terdapat kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, namun regulasi yang ada masih belum secara spesifik dan komprehensif dalam mengatur pelecehan seksual berbasis AI.]]>
<![CDATA[Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Yang Berkeadilan ]]>
<![CDATA[Suherman]]>;
<![CDATA[Tri Laksono Kurniawan]]>;
<![CDATA[Syaifullah]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/ulr.v8i1.97
<![CDATA[Efisiensi pengelolaan anggrana negara berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dari aspek terbatasnya sumber daya manusia, menurunnya kualitas kordinasi dan perencanaan pembangunan, terbatasnya program pembangunan, terhambatnya pengembangan sistem teknologi dan informasi serta menurunnya tingkat kepuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis sejauh mana kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah selaras dengan Ketentuan dari Undang-Undang Nomor 17 Taahun 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjadi landasan penting dalam pengelolaan anggaran negara yang efektif dan efisien. Pengelolaan anggaran negara memilik peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mencerminkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Konsep pengelolaan keuangan negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang. Kebijakan anggaran perlu difokuskan pada perbaikan distribusi anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penguatan otonomi fiskal, serta pemanfaatan teknologi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Dalam Permasalahan Fraud Di Dalam Hukum Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Bobby Christian Halim]]>;
<![CDATA[Ida Nadirah]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/ulr.v8i1.98
<![CDATA[Permasalahan fraud dalam hubungan ketenagakerjaan merupakan fenomena yang semakin kompleks dan mengancam integritas sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Fraud dalam konteks hubungan kerja tidak hanya mencakup tindakan manipulatif seperti pemalsuan data atau penggelapan hak-hak pekerja, tetapi juga mencerminkan ketimpangan relasi antara pengusaha dan pekerja. Ketidakjelasan norma hukum positif yang secara eksplisit mengatur fraud dalam bidang ketenagakerjaan menimbulkan ketidakpastian hukum, serta menyulitkan proses penyelesaian sengketa yang adil dan proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep fraud dalam hubungan ketenagakerjaan, menelaah dasar hukum yang relevan, serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa fraud berdasarkan sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraud belum terakomodasi secara spesifik dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana umum. Mekanisme penyelesaian sengketa seperti bipartit, mediasi, konsiliasi, hingga pengadilan hubungan industrial masih menghadapi tantangan dalam menangani kasus fraud yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma hukum ketenagakerjaan yang eksplisit mengatur fraud serta penguatan koordinasi antara lembaga penyelesaian sengketa dan aparat penegak hukum agar penanganannya menjadi lebih efektif dan berkeadilan.]]>
<![CDATA[Studi Komparatif Akibat Hukum Perkawinan Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sarudi]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36679/ulr.v8i1.101
<![CDATA[Walaupun dalam hukum positif menjadikan hukum agama sebagai sumber pembentukannya termasuk dalam mengatur tentang perkawinan, akan tetapi upaya harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur tentang perkawinan masih memiliki celah perbedaan pada peraturan yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum perkawinan prespektif hukum positif dan hukum islam di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa walaupun ketentuan terkait perkawinan dalam hukum positif mengadopsi ketentuan dalam hukum Islam akan tetapi masih memiliki perbedaan dalam berbagai hal yang diatur seperti kewajiban dalam pencatatan perkawinan, usia yang dijadikan standar boleh melaksanakan perkawinan, akibat hukum yang menekankan pada kepastian hukum dari prespektif hukum positif dan pelaksanakaan prinsip-prinsip agama dari prespektif hukum Islam.]]>
