cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Karyati
Contact Email
srikaryati84@gmail.com
Phone
+62 813-9535-9706
Journal Mail Official
unizarlawreview@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram Jl. Unizar No. 20 Turida, Sandubaya - Mataram NTB Telp : 0370 - 6175565
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Unizar Law Review
Published by Universitas Islam Al-Azhar Mataram
ISSN : -     EISSN : 26203839     DOI : https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus Unizar Law Review (ULR) is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Law Islamic Al-Azhar University, is Indonesian Journal of Law as a forum for communication in the study of theory and application in Law Contains articles texts in the field of Law. The purpose of this journal is to provide a place for academics, researchers, and practitioners to publish original research articles or article reviews. The scope of the articles contained in this journal discusses various topics in Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Customary Law, Environmental Law and Other contemporary issues in the field of law. Articles are considered to be loaded are in the form of research or scientific simulations that have never been published or are waiting for publishing in other publications. Unizar Law Review is published two time a year in Juni and December. This journal provides direct open access to its content based on the principle that making research freely available to the public supports greater global knowledge exchange. Scope Contains articles texts discusses various topics in Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Customary Law, Environmental Law and Other contemporary issues in the field of law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 78 Documents
 3   4   5   6   7 
Dinamika Hukum dan Korupsi Politik (Dampak dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia) Yandi; Muhammad Adystia Sunggara; Yang Meliana; Wahab Aznul Hidaya; Sokhib Nain; Mawrni Fatma
Unizar Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i1.64

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak korupsi politik yang merusak kredibilitas dan legitimasi pemerintah Indonesia serta pengaruhnya terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Korupsi tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana korupsi politik mempengaruhi pemerintahan dan kebijakan publik di Indonesia serta mencari strategi efektif untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan transparansi pemerintah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan analitik, di mana data dianalisis secara deskriptif analitis untuk menggambarkan praktik penegakan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik dan ancaman terhadap independensi lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan tantangan utama yang harus diatasi melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Analisis Yuridis Bantuan Hukum Gratis Bagi Kaum Rentan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Budimansyah; Rymundus Loin; Muhammad Irsyadul Ibad
Unizar Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i1.65

Abstract

Pemberian bantuan gratis sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum. Sayangnya, instrument hukum yang disebutkan membatasi pemberian bantuan hukum Gratis diberikan kepada Masyarakat miskin. Padahal, sejatinya kelompok rentan merupakan pihak yang berhak juga menerima bantuan hukum Gratis. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan bantuan hukum bagi kelompok rentan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak atas bantuan hukum bagi kelompok rentan agar diakui dan dilindungi atas situasi unik mereka. Perumusan ulang undang-undang bantuan hukum untuk memasukkan populasi rentan sebagai pihak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum adalah tindakan yang direkomendasikan. Akses keadilan yang setara akan dicapai baik bagi kelompok miskin maupun rentan di Indonesia sebagai akibat dari konsekuensi reformulasi terhadap kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat tersebut.
Pembentukan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Perspektif Cita Hukum Pancasila Gazali Gazali
Unizar Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i1.66

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan pembentukan peraturan daerah bernuansa Syariah perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2014 dan untuk mengetahui bagaimana konsep pembentukan peraturan daerah bernuansa Syariah perspektif cita hukum Pancasila. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut diharapkan menjadi suatu kesatuan yang saling melengkapi dan nantinya dapat memperoleh hasil penelitian yang komprehensif. Dengan kesimpulan bahwa tahapan tahapan-tahapan pembentukan peraturan daerah bernuansa Syariah perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2014 meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, sosialisasi, evaluasi, kemudian konsep pembentukan peraturan daerah bernuansa Syariah perspektif cita hukum Pancasila adalah . Jika konsep pembentukan hukum nasional di dalamnya ada peraturan daerah bernuansa syariah, maka Pancasila sebagai rechtsidee memiliki peran dan fungsi sebagai sebagai acuan yang bersifat regulatif dan konstruktif, sebagai motivator dan pedoman penyelenggaraan hukum, metode dan penjelasan yang relevan untuk ditelaah sebagai kunci pembentukan hukum oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai kaidah evaluasi dalam penegakan hukum, sebagai leitstern (bintang pemandu) tercapainya cita-cita masyarakat.Kata Kunci : Pembentukan, Perda Syariah, Cita Hukum Pancasila.
Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak AD. Basniwati
Unizar Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i1.67

Abstract

Sistem dan tarif pajak menjadi bagian penting yang mempengaruhi kapatuhan wajib pajak, baik dari segi kepercayaan terhadap sistem pajak atau tarip pajang yang tinggi menjadi problematik yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem perpajakan dan tarif pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan memfokuskan kajian tentang pengaruh sistem perpajakan dan pengaruh tarif pajak terhadap efektifitas penerimaan pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak dan tarif pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan pajak. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika efektivitas penerimaan pajak. Sedangkan tarif pajak secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika efektivitas penerimaan pajak.
Tinjauan Hukum Akad Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Sri Hariati
Unizar Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i1.68

Abstract

Gadai syariah dalam Hukum Islam adalah Rahn yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau murtahin. Rahn terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Sayid Sabiq mendefinisikan rahn adalah : menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang yang memungkin untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Bank syariah telah membawa dampak yang positif pada dunia perbankan khususnya di Indonesia. Perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan senantiasa mengacu pada prinsip syariah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip Syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu yang sesuai dengan prinsip syariah adalah pembiayaan mudharabah. Mudharabah merupakan salah satu pembiayaan pada bank syariah dengan sistem profit and loss sharing dengan cara pihak pertama sahibul mal sebagai pemilik dana dan pihak kedua mudarib sebagai pengelola untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi akad.AbstrakMudharabah merupakan salah satu pembiayaan pada bank syariah dengan sistem profit and loss sharing dengan cara pihak pertama sahibul mal sebagai pemilik dana dan pihak kedua mudarib sebagai pengelola untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi akad. Konsep mudharabah yang dijalankan di Bank Syariah sering kali membutuhkan jaminan mudarib untuk memperoleh modal padahal hakikatnya sistem mudharabah dalam sistem fiqh tidak seperti itu. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa Konsep Pembiayaan Mudharabah dan mengetahui mekanisme Penyaluran Dana Pembiayaan Mudharabah. Penelitian ini jenis penelitian hukum normatif, metode pendekatannya meliputi; Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan Sosiologis (Socio Legal). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hakekat mudharabah konsepnya adalah sebuah teransaksi antara pemilik modal dengan pegelola modal dengan tujuan akhir bagi hasil atau keuntungan dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Mekanisme penyaluran pembiayaan mudharabah memiliki aturan tersendiri akan tetapi secara fiqh penyaluran pembiayaan mudharabah tidak menggunakan jaminan sebagai bagian dari akad transaksi pembiayaan mudharabah.
Money Politic Dan Delik Politik: Studi Relasi Serta Pengaruhnya Terhadap Ekstradisi Dalam Hukum Pidana Indonesia David Hardiago; syafrinaldi syafrinaldi; Rani Fadila Syafrinaldi; Nunung Rahmania
Unizar Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i1.69

Abstract

Delik politik yang tidak memiliki batasan normatif, berdampak pada lahirnya dua kubu utama ketika dihubungkan dengan tindak pidana money politics dan mekanisme ekstradisi terhadap pelakunya. Kubu pertama yang menkualifikasikan tindak pidana money politics sebagai bagian dari delik politik, membawa implikasi pelaku tindak pidananya tidak dapat diekstradisi. Sementara kubu kedua yang tidak mengkualifikasikan tindak pidana money politics sebagai bagian dari delik politik, membawa implikasi pelakunya dapat ekstradisi, namun melahirkan prolem hukum lanjutan berupa kebutuhan akan penegasan apakah pandangan tersebut dapat diberlakukan secara general terhadap seluruh tindak pidana money politics yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji antinomi tersebut dengan fokus pada permasalahan utama yakni: Pertama, bagaimana hubungan antara tindak pidana money politics dan delik politik dalam hukum pidana di Indonesia. Kedua, bagaimana proyeksi terhadap mekanisme ekstradisi atas tindak pidana money politics di masa mendatang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa: Pertama, hubungan antara delik politik dan tindak pidana money politics dalam dimensi hukum pidana Indonesia, menghasilkan 2 (dua) pandangan yang berlawanan, disatu sisi mengartikan tindak pidana money politics sebagai bagian dari delik politik, sementara di sisi lainnya menanggap tindak pidana money politics bukanlah delik politik, yang mana kedua pandangan tersebut membawa implikasi terkait dengan mekanisme ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana money politics. Kedua, untuk mengantisipasi perbedaan pandangan tersebut disusun kriteria delik politik sebagai proyeksi untuk diterapkan pada reformulasi regulasi ekstradisi yang ada saat ini baik secara parsial maupun secara total.  
Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Titin Nurfatlah; Sukma Hidayat Kurnia Abadi; Saparudin Efendi
Unizar Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i1.70

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep residive dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku dan konsep residive dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana Nasional ditinjau dalam perspektif tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normative. Penelitian hukum yang mencakup asas-asas hukum, mengkaji serta meneliti peraturan perundang-undangan. Yakni peraturan perundang-undangan terkait dengan meta norma yang berasal dari kajian filsafat dan teori hukum. Penelitian hukum normatif akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah Konsep residive dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana yang berlaku saat ini tidak mengatur mengenai mengulangan umum (general recidive). Yang dimaksudkan pengulangan umum yaitu sebagai dasar pemberatan pidana dengan berlaku terhadap semua tindak pidana. Dalam KUHP mengatur yang pertama pengulangan hanya terjadi pada kejahatan-kejahatan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan konsep residive dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana Nasional menganut sistem “Algemene Recidive” atau recidive umum, artinya sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi. Pemberatan hukum mempunyai tujuan yang tidak berbeda dengan hukuman (pidana) itu sendiri, yaitu untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan sesuatu kejahatan. Dengan diperberatnya suatu ancaman pidana, maka dapat diharapkan orang menjadi takut untuk melakukan perbuatan kejahatan ataupun mengulangi perbuatannya kembali. Maka, hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana.
Optimalisasi Perlindungan Hukum Berbasis Anti-SLAPP Terhadap Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Hidup Muhamad Fikrl Haikal
Unizar Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia, perlindungan lingkungan hidup merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945. Namun, para aktivis lingkungan sering menghadapi ancaman hukum, termasuk SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), yang bertujuan membungkam partisipasi publik dalam isu lingkungan. Data dari Auriga Nusantara mengungkapkan 133 kasus SLAPP terhadap pembela lingkungan selama periode 2014-2023, dengan kriminalisasi sebagai ancaman tertinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji optimalisasi perlindungan hukum berbasis Anti-SLAPP terhdap kriminalisasi aktivis lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum berbasis Anti-SLAPP belum optimal dalam memberikan perlindungan terhadap aktivis lingkungan dari kriminalisasi. Sehingga diperlukan upaya untuk mengoptimalisasikan ketentuan peraturan Anti-SLAPP terutama terkait aturan pelaksananya. Diperlukan perumusan undang-undang yang komprehensif, sosialisasi hak-hak aktivis lingkungan, dan kerjasama internasional untuk memperkuat perlindungan hukum dan mendukung keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Smr) Sayid Muhammad Riziq; Surahman
Unizar Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i2.74

Abstract

Narkotika menjadi masalah yang selalu menghantui semua kalangan dari dewasa hingga anak-anak. Keberadaan anak yang diistimewakan perlakuannya didalam hukum seringkali dimanfaatkan para pelaku tindak pidana narkotika terutama sebagai kurir atau pengedar (pelaku tindak pidana pengedaran narkotika). Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena pada hal ini mempunyai konsekuensi yang luas pun menyangkut perilaku maupun stigma pada masyarakat dan pun pada diri anak itu, Disatu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak yakni tak bijak, tapi ada sebagian yang berasumsi pidana pada anak perlu guna dilakukan agar sikap negatif anak tak berlanjut disaat dewasa nanti, pada artian agar memberikan efek jera pada anak. Tujuan penelitian ini merupakan menjelaskan tentang pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada sistem peradilan anak di Indonesia, guna mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pengedar narkotika, serta agar mengetahui serta menganalisis bagaimana pertimbangan hakim di menjatuhkan putusan terhadap anak menjadi pelaku tindak pidana pengedar narkotika di masalah Putusan nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr. Metode yg diterapkan pada penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis hakim pada menjatuhkan putusan nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN telah tepat dengan menerapkan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun, diperlukan sanksi tertentu yang diberikan pada pelaku anak untuk memberi efek jera agar tidak mengulang perbuatan yang sama dikemudian hari. Pemberian sanksi tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan terbaik untuk anak.
Eksistensi dan Kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Sumbawa Barat Ahmad Irfan Sani
Unizar Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i2.75

Abstract

MPS Pilkades secara fungsional merupakan lembaga khusus (ad hoc) yang melaksanakan kewenangan Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. MPS untuk pemilihan kepala desa merupakan inovasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Namun dalam pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan MPS Pilkades, muncul beberapa permasalahan yang dapat melemahkan MPS Pilkades dan mengancam keutuhan sosial masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan dukungan empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai keberadaan dan kewenangan MPS Pilkades diatur dalam Perda KSB No. 6 Tahun 2016 tentang PPPKD dan peraturan pelaksanaannya. Namun, peraturan tersebut mengandung inkonsistensi, multitafsir, dan antinomi norma. Dengan pengaturan mengenai MPS Pemilihan Kepala Desa yang demikian, maka rawan terhadap dasar pengaturan pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa, yang akan berkorelasi terhadap integritas sosial masyarakat Desa yang telah terjalin selama ini dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi regulasi mengenai keberadaan dan kewenangan MPS dalam pemilihan kepala desa belum dapat mengakomodir dan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Meskipun demikian, dalam proses persidangan yang dilakukan oleh MPS untuk pemilihan kepala desa pada tahun 2016 dan tahun 2019 mampu menyelesaikan secara efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Sumbawa Barat.

Page 5 of 8 | Total Record : 78

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Unizar Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Unizar Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): Unizar Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review