cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Matheus Gratiano Mali
Contact Email
theogratiano@untidar.ac.id
Phone
+6281337411714
Journal Mail Official
jpalg@untidar.ac.id
Editorial Address
Jl. Barito 1 No.2, Area Sawah/Kebun, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56911
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Administration and Local Governance
Published by Universitas Tidar
ISSN : 26144433     EISSN : 26144441     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JPALG publishes scholarly papers on public administration and local governance theories across multiple disciplines. The journal covers a wide range of topics including public policy, public management, bureaucratic reform, good governance, e-government, collaborative public management, organizational behavior, public service delivery, strategic management, smart city and smart village development, and sustainable development.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
Kerentanan Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana: Analisis Kebijakan Respons Darurat Pemerintah terhadap Aksi Penjarahan sebagai Strategi Bertahan Hidup di Indonesia Sandy Kurniawan; Siti Nurhidayah
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 10 No. 1 (2026): Social Resilience, Rural Development, and Digital Governance
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v10i1.3441

Abstract

This study investigates the economic vulnerability of post-disaster communities and analyzes the effectiveness of the Indonesian government’s emergency response policies in addressing such vulnerability while preventing looting as a form of survival strategy. Looting, within this context, is not merely seen as a criminal act but rather as a rational adaptive response to institutional failure particularly when aid distribution systems and social protection frameworks fail to meet urgent basic needs. Employing a Systematic Literature Review (SLR) guided by the PRISMA model, this research systematically reviewed and synthesized 87 peer-reviewed academic articles drawn from Scopus, DOAJ, and SINTA databases. Through thematic synthesis, four dominant themes emerged: (1) institutional and policy weaknesses, (2) socio-economic vulnerability, (3) adaptive survival behavior, and (4) community resilience. The results indicate that Indonesia’s emergency response policies remain reactive, fragmented, and inadequately integrated with the principles of Adaptive Social Protection (ASP). Conceptually, this study contributes to the interdisciplinary understanding of the relationship between public policy, social vulnerability, and behavioral adaptation in crisis situations. Practically, it calls for institutional reform and the design of community-based, socially just, and adaptive emergency response frameworks that strengthen Indonesia’s capacity to develop a more inclusive, responsive, and sustainable social protection system capable of reducing economic vulnerability and preventing social conflict in future disaster events.
Kawasan 3T sebagai Ruang Kebijakan Multisektor dalam Perspektif Tata Kelola Multilevel Tardi Setiabudi; Ipah Ema Jumiati
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 10 No. 1 (2026): Social Resilience, Rural Development, and Digital Governance
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v10i1.3487

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai ruang kebijakan multisektor dalam kerangka tata kelola multilevel di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa persoalan 3T tidak hanya terkait keterisolasian geografis, tetapi juga mencerminkan ketimpangan pelayanan publik, kapasitas kelembagaan, aksesibilitas, kualitas sumber daya manusia, dan koordinasi kebijakan antarpemerintahan. Walaupun pemerintah telah membentuk berbagai kerangka regulasi dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal, implementasinya masih sering terfragmentasi menurut sektor, level pemerintahan, dan logika program masing-masing lembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis konten terhadap regulasi, artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan publikasi lembaga yang relevan. Analisis dilakukan melalui tahap seleksi sumber, kategorisasi tema, pembacaan komparatif, dan penarikan inferensi untuk memetakan hubungan antara masalah wilayah 3T, desain kebijakan, dan pola tata kelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan 3T lebih tepat dipahami sebagai arena kebijakan yang menuntut integrasi lintas sektor dan sinergi lintas level pemerintahan daripada sekadar kategori administratif wilayah tertinggal. Fragmentasi perencanaan, tumpang tindih kewenangan, lemahnya kapasitas daerah, serta terbatasnya koordinasi horizontal dan vertikal menjadi faktor yang menghambat efektivitas kebijakan. Penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola multilevel yang kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan spasial agar intervensi pembangunan di kawasan 3T lebih kontekstual, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Undervaluation dan Beban Ganda dalam Program Desa Prima Kalurahan Putat Fitri Nur A'isah; Agustine Gitania Kencana; Gea Novera Fitriana
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 10 No. 1 (2026): Social Resilience, Rural Development, and Digital Governance
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v10i1.3499

Abstract

Program Desa Prima bertujuan untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi di tingkat desa, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mereka. Namun, dalam praktiknya, program ini menghadapi tantangan struktural akibat konstruksi gender yang memandang perempuan sebagai pencari nafkah tambahan. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis kontribusi persepsi pasar, sistem upah, dan fleksibilitas kerja dalam Program Desa Prima di Kalurahan Putat terhadap pengurangan nilai kerja perempuan dan beban ganda yang tidak diakui. Pendekatan kualitatif digunakan dalam studi ini, dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan karyawan perempuan di Desa Prima, pengamatan lapangan, dan analisis catatan desa serta statistik regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perempuan tidak melihat aktivitas kerja mereka sebagai beban ganda akibat fleksibilitas kerja, mereka tetap menjalankan peran produktif dan reproduktif secara bersamaan pada tingkat struktural. Selain itu, memandang upah sebagai penghasilan tambahan berkontribusi pada devaluasi tenaga kerja perempuan, terutama bagi janda dan kepala keluarga perempuan yang bergantung pada Desa Prima sebagai sumber penghasilan utama mereka. Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui Desa Prima belum sepenuhnya mengubah hubungan gender, karena asumsi gender tradisional mengenai upah dan pembagian kerja terus dipertahankan, menurut kesimpulan studi ini.
Evaluasi Layanan Trantibun, Penyakit Masyarakat (Pekat) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Serang Sjaiful Akbar; Ernawati; Haryo Setyoko
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 10 No. 1 (2026): Social Resilience, Rural Development, and Digital Governance
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v10i1.3525

Abstract

Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu fungsi strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan layanan ketertiban umum, penanganan penyakit masyarakat (PEKAT), serta penertiban pedagang kaki lima (PKL). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas layanan Trantibun, PEKAT, dan PKL yang diselenggarakan oleh Satpol PP Kabupaten Serang berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup menggunakan skala Likert terhadap 70 responden pengguna layanan. Analisis data dilakukan melalui penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap sembilan unsur pelayanan, meliputi persyaratan, sistem dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai IKM layanan sebesar 3,12 dengan nilai interval konversi 78,10 yang berada pada kategori B (Baik). Meskipun demikian, terdapat beberapa unsur pelayanan yang masih berada pada kategori kurang baik, khususnya waktu penyelesaian, produk spesifikasi jenis pelayanan, dan perilaku pelaksana. Temuan ini menunjukkan perlunya upaya perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, humanis, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Dinamika Relasi Gender dan Eksklusi Sosial: Analisis Inklusivitas Pembangunan Desa di Niukbaun Mariayani Oktafina Rene
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 10 No. 1 (2026): Social Resilience, Rural Development, and Digital Governance
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v10i1.3575

Abstract

Women have the capacity to contribute to a variety of aspects of the development process. Nonetheless, there exists a potential disparity in women's responsibilities and involvement in development between urban and rural regions. The analysis of women's involvement in village development can be conducted by examining their access to and control over resources and development avenues. When women do not have enough access and control in the development process, they are potentially exposed to social exclusion at various phases of development. The goal of this study is to evaluate women's access, control and social exclusion in Niukbaun Village, Kupang Regency, in the context of development. The research was conducted using a qualitative approach. Data collection was carried out through observation, structured interviews with informants, and literature study. The analysis of the research results used the Harvard gender analysis model, which focuses on access and control, as well as an analysis of social exclusion that looks at the development process and the benefits received. The results of the study show that access to and control over resources are still dominated by men, particularly in their position as head of the family or successor to the clan. This condition is reinforced by gender-based division of labour, where women are more often placed in domestic roles as housewives, while agricultural land management and livestock activities are dominated by men. Strategic positions in village administration are mostly held by men, limiting women's opportunities to participate in decision-making processes. This limitation has resulted in women having minimal access and control in voicing their aspirations and interests in core village development programmes, which ultimately reinforces gender inequality in the context of rural development.
Measuring the Quality of Regional Development Planning from the Perspective of Bappenas Regulations Agus Lukman Hakim; Natta Sanjaya; Ihyauddin; Hanifah; Siti Yuniar
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 10 No. 1 (2026): Social Resilience, Rural Development, and Digital Governance
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v10i1.3679

Abstract

This study aims to measure the performance of development planning, which is manifested in an evaluation of the quality of regional planning documents (RPJMD and RKPD) along with planning documents at the regional apparatus level. This study uses a quantitative approach, namely by scoring the assessment of development planning documents with the content analysis method through document studies. The data used are predominantly secondary data sourced from various regional apparatuses in Serang Regency. Primary data is through field observations and unstructured interviews. The measurement method refers to the Circular Letter of the Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency Number 3 of 2023 which includes: a) Integration of Regional Development Planning, b) Planning Quality, c) Connectedness of Development Planning with Performance Planning. The results of the study indicate that the regional development planning index of Serang Regency in 2025 obtained a score of 94.39 and is included in the very good category. The synergy dimension showed a score of 26.4 out of 32, with a note that there are still shortcomings in the aspect of alignment between the RKPD Document and the RKP. The planning quality dimension showed a maximum score of 58, reflecting the alignment of strategic issues with designed programs/activities and innovation in development planning. The planning-performance linkage dimension obtained a maximum score of 10, reflecting the alignment between development targets and the performance targets of related agencies. These findings are expected to serve as a strategic reference to optimize the quality of regional development planning in Serang Regency. The implication is the need to strengthen planning integration, increase institutional capacity, and optimize data-based monitoring, evaluation, and innovation.
Systematic Literature Review: Respon Global Dalam Adopsi Perkembangan Digital Governance Sri Lestari Harjanta
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 10 No. 1 (2026): Social Resilience, Rural Development, and Digital Governance
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v10i1.3682

Abstract

Perkembangan konsep digital governance ditangkap sejumlah negara untuk digunakan mengatasi persoalan publik. Dengan menggunakan metode Systematic Literature Review, artikel in akan menjelaskan bagaimana respon global dalam mengadopsi perkembangan digital governance serta topik apa saja yang populer diadopsi oleh sejumlah negara. Hasil kajian ini menunjukkan jika China paling agresif dalam mengadopsi digital governance/e-government di sejumlah bidang. Sedangkan negara Eropa seperti Norwegia, Denmark, Austria, Jerman dan Spayol banyak menerapkan di bidang transportasi hingga terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Negara-negara di Benua Afrika (Ghana, Anggola, Nigeria) juga diketahui cukup banyak terekam menerapkan digital governance pada sektor kepemimpinan, tenaga kerja hingga literasi digital. Sedangkan sejumlah negara Arab (Arab Saudi) menerapkan pada sektor kota cerdas, pemberdayaan perempuan  hingga pembelajaran digital. Sementara itu negara Asia Selatan dan Tenggara seperti Korea Selatan, Thailand dan Indonesia mengadopsi dibidang manajemen risiko, inkulsi sosial dan etika konsumen Sedangkan topik/isu spesifik digital governance yang yang ditulis oleh peneliti sebelumnya terkait dengan smart city dan digital economy.

Page 4 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2026): Social Resilience, Rural Development, and Digital Governance Vol. 9 No. 2 (2025): Transforming Public Governance for a Digital, Inclusive, and Sustainable Future Vol. 9 No. 1 (2025): Strengthening Local Governance: Innovation, Participation, and Accountability Vol. 8 No. 2 (2024): Enhancing Public Service Delivery Through Digital Innovations