cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Matheus Gratiano Mali
Contact Email
theogratiano@untidar.ac.id
Phone
+6281337411714
Journal Mail Official
jpalg@untidar.ac.id
Editorial Address
Jl. Barito 1 No.2, Area Sawah/Kebun, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56911
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Administration and Local Governance (JPALG)
Published by Universitas Tidar
ISSN : 26144433     EISSN : 26144441     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JPALG publishes scholarly papers on public administration and local governance theories across multiple disciplines. The journal covers a wide range of topics including public policy, public management, bureaucratic reform, good governance, e-government, collaborative public management, organizational behavior, public service delivery, strategic management, smart city and smart village development, and sustainable development.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 29 Documents
 1   2   3 
Responsive Governance pada Era Digital: Analisis Aduan Warga di Twitter Pemerintah Jawa Tengah Anton Purwadi; Sheila Andriani Kumala; Luky Fitriani
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 1 (2025): Strengthening Local Governance: Innovation, Participation, and Accountability
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i1.2652

Abstract

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan responsivitas administrasi publik, yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan Good Governance. Di Indonesia, penelitian tentang penggunaan media sosial di sektor publik sebagian besar berfokus pada platform seperti Facebook. Namun, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Twitter dalam meningkatkan responsivitas Pemerintah Jawa Tengah, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa Twitter memainkan peran penting dalam meningkatkan responsivitas Pemerintah Jawa Tengah. Karakteristik Twitter yang praktis dan realtime memungkinkan pemerintah merespons aduan masyarakat dengan cepat. Akun Twitter Gubernur Jawa Tengah, @ganjarpranowo, menjadi saluran utama bagi warga untuk menyampaikan keluhan mereka. Gubernur berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pejabat publik, sehingga aduan dapat dikelola dengan lebih baik. Namun, masih terdapat warga yang belum sepenuhnya memahami tata cara penyampaian aduan yang benar. Akibatnya, aduan yang di sampaikan tidak disertai dengan informasi yang lengkap, seperti detail lokasi dan atau deskripsi masalah yang jelas, sehingga menghambat penyelesaian aduan. Masih terdapat aduan yang belum selesai ditindak lanjuti karena pemerintah daerah harus tetap mematuhi prosedur koordinasi birokrasi yang ada, terutama jika terjadi koordinasi lintas sektor dan aktor. Sebagai upaya meningkatkan responsivitas, disarankan adanya penerapan sistem reward and punishment bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka selalu responsif dalam memanfaatkan Twitter sebagai media utama untuk menerima dan menyelesaikan aduan masyarakat.
The Influence of Indonesian Development Index to Modernization Level of 38 Indonesian Provinces in 2023 Renny Candradewi Puspitarini Puspitarini; Nuril Hidayati; Tri Nanda
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 2 (2025): Transforming Public Governance for a Digital, Inclusive, and Sustainable Future
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i2.2883

Abstract

This study examines the relationship between modernization level and the human development index using linear regression on 34 observations. The findings reveal a highly significant and robust positive correlation: modernization level accounts for nearly 89% of the variation in the human development index (R square = 0.8881). A one-unit increase in modernization level is associated with an approximate 3.54-unit rise in the human development index (coeff. = 3.543167, p < 0.001), with a 95% confidence interval of [2.895228, 4.191105]. The overall model is highly significant (F(1, 32) = 124.07, p < 0.001), confirming modernization's strong predictive power. Theoretically, these results strongly support modernization theories, affirming that societal modernization directly and substantially improves human well-being, encompassing health, education, and living standards. The high R2 suggests modernization is a primary driver of human development. Practically, these findings have significant implications for policymakers, particularly in Indonesia. Given the strong positive link, accelerating modernization through investments in infrastructure, education, technology, and economic diversification will likely yield substantial gains in human development. Policies promoting industrialization, technological adoption, and improved access to education and healthcare should be prioritized as direct pathways to achieving higher human development indices
Penguatan Destination Branding dalam Membangun Potensi Kampung Wisata Pakualaman Yogyakarta Dyaloka Puspita Ningrum
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 2 (2025): Transforming Public Governance for a Digital, Inclusive, and Sustainable Future
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i2.2915

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya proses destination branding dalam pengembangan destinasi wisata berbasis budaya dan sejarah, seperti halnya Kampung Wisata Pakualaman di Yogyakarta. Dalam konteks persaingan industri yang semakin ketat dan tren digitalisasi pariwisata, upaya membangun citra destinasi yang kuat, konsisten, dan relevan menjadi kebutuhan strategis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui upaya-upaya destination branding yang dilakukan untuk menguatkan potensi di Kampung Wisata Pakualaman Yogyakarta berdasarkan perspektif Morgan dan Pritchard. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang meliputi ; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penguatan destination branding Kampung Wisata Pakualaman Yogyakarta telah berjalan dalam hal ini pada 5 tahapan : market investigation, analysis, and strategic recommendations,brand identity development, brand launch and introductions, brand implementations, dan monitoring, evaluating, and review. Akan tetapi secara keseluruhan memang belum berjalan dengan optimal. Kajian pasar belum dilakukan secara sistematis; identitas brand telah dirumuskan namun belum tersampaikan secara luas; peluncuran brand masih terbatas pada media sosial; implementasi brand tampak dalam atraksi wisata namun belum ditunjang oleh amenitas dan komunikasi yang konsisten; serta proses monitoring masih bersifat informal dan belum terstruktur. Sehingga ke depannya diharapkan perlu ada pengayaan model destination branding berbasis komunitas khususnya di kawasan budaya perkotaan. Hal ini juga dapat menjadi kajian implementatif untuk policy feedback oleh para pemangku kebijakan di Kota Yogyakarta.
Motivasi dan Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Bank Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta Nugroho Dwisatria Semesta
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 2 (2025): Transforming Public Governance for a Digital, Inclusive, and Sustainable Future
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setelah ditutupnya TPST Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi lonjakan jumlah sampah yang signifikan hingga masuk dalam kondisi darurat sampah. Dalam situasi ini, bank sampah menjadi salah satu solusi alternatif yang diharapkan mampu mengurangi beban sampah dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam program bank sampah serta hambatan apa saja yang mereka hadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat termotivasi ikut program bank sampah karena ingin menjaga lingkungan, memperoleh manfaat ekonomi, dan mempererat hubungan sosial di lingkungan tempat tinggal. Namun, masih ada berbagai kendala seperti kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan sampah, minimnya fasilitas, dan belum maksimalnya dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan kolaborasi antara masyarakat, komunitas, dan pemerintah supaya pengelolaan sampah melalui bank sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk memperkuat peran masyarakat dalam mengatasi masalah sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tourism Management and Information Communication Technologies (ICTs) dalam Pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon Banten Ardiyansah Ardiyansah; Weni Rosdiana
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 2 (2025): Transforming Public Governance for a Digital, Inclusive, and Sustainable Future
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i2.3001

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICTs) telah mengubah wajah pariwisata global, termasuk dalam pengelolaan kawasan konservasi. Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai salah satu destinasi ekowisata utama di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan ICTs untuk mendukung promosi, edukasi, serta pelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ICTs dalam pengelolaan TNUK dengan menekankan pada potensi, kendala, dan kontribusinya terhadap tata kelola pariwisata berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ICTs di TNUK masih terbatas pada media promosi dan penyebaran informasi melalui media sosial, sementara penerapan sistem digital yang lebih komprehensif, seperti layanan reservasi daring, pemantauan satwa berbasis sensor, maupun aplikasi edukasi konservasi, belum berkembang optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan infrastruktur jaringan, rendahnya literasi digital masyarakat lokal, dan belum adanya kebijakan terpadu mengenai penggunaan ICTs di kawasan konservasi. Simpulan penelitian menegaskan bahwa ICTs memiliki peran strategis dalam memperkuat pengelolaan TNUK tidak hanya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan partisipasi masyarakat lokal.
Relasi Kuasa dalam Pemenuhan Hak Suara Disabilitas: Studi Literatur tentang Inklusivitas Pemilu Laili Halimah; Pristhalia Vernanda Gunawan; Jeki
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 2 (2025): Transforming Public Governance for a Digital, Inclusive, and Sustainable Future
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i2.3007

Abstract

Secara normatif, hak politik disabilitas dalam pemilu sudah dijamin dan diatur dalam regulasi, namun implementasinya masih memiliki banyak hambatan. Hambatan secara kultural ditunjukan melalui stigma dan diskriminasi, sedangkan hambatan secara struktural ditunjukan melalui keterbatasan aksesibilitas dan dukungan petugas pemilu yang kurang kompeten. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk melihat sejauh mana peran relasi kuasa antara negara dengan penyandang disabilitas dalam membentuk strategi inklusivitas dalam pemenuhan hak suara disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, serta pengumpulan data pustaka, mencatat, dan mengelola bahan penelitian yang berkaitan dengan relasi kuasa dalam pemenuhan hak suara disabilitas. Melalui perspektif Foucault tentang kekuasaan, hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa dalam konteks pemilu negara tidak hanya berperan sebagai fasilitator melainkan juga berperan sebagai aktor dominan yang mengatur partisipasi politik bagi penyandang disabilitas. Hal ini menjadikan penyandang disabilitas kerap diposisikan sebagai objek yang perlu dilindungi dibandingkan sebagai subjek politik aktif yang berdaulat. Kendati demikian, upaya negosiasi kuasa tetap dilakukan oleh penyandang disabilitas melalui aktivisme, advokasi, dan keterlibatan dalam perencanaan pembangunan. Strategi inklusivitas pemilu yang ada saat ini masih mengarah pada aspek simbolik dan normatif, diperlukan transformasi untuk mencapai pemilu inklusif yang lebih setara, partisipatif, dan representatif.
Akuntabilitas Kebijakan Program Makan Siang Gratis Terhadap Aduan Keracunan Makanan melalui Media Sosial Faiz Ahmad Fachri; Mahmud Abdillah; Willy Agustino; Rena Herliska
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 2 (2025): Transforming Public Governance for a Digital, Inclusive, and Sustainable Future
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i2.3010

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas sebagai strategi nasional penanggulangan stunting menghadapi persoalan serius ketika muncul sejumlah kasus keracunan massal di berbagai daerah, termasuk di Kota Kupang. Fenomena ini menimbulkan perdebatan publik mengenai akuntabilitas kebijakan dan efektivitas mekanisme pengawasan pemerintah. Media sosial, yang pada era digital berfungsi sebagai kanal aspirasi dan kontrol sosial, menjadi arena utama masyarakat dalam menyampaikan aduan, kritik, maupun tekanan politik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran media sosial sebagai instrumen akuntabilitas kebijakan MBG, serta mengevaluasi respons pemerintah dalam menjawab aduan keracunan makanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur untuk menelaah dokumen kebijakan dan literatur ilmiah terkait. Analisis dilakukan melalui content analysis untuk memetakan pola komunikasi di media sosial dan bahan ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berfungsi dalam tiga ranah utama, yakni kanal aspirasi publik, tekanan sosial melalui viralitas, dan pengawasan kebijakan. Namun, media sosial juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi dan polarisasi narasi yang dapat melemahkan kredibilitas akuntabilitas. Respons pemerintah terhadap insiden keracunan cenderung defensif dan menonjolkan pencapaian statistik dibandingkan solusi substantif. Kesimpulannya, untuk menjaga keberlanjutan dan legitimasi program MBG, diperlukan strategi akuntabilitas yang lebih kredibel melalui pemanfaatan e-governance sebagai kanal aduan formal dan tata kelola kolaboratif lintas aktor.
Exploring AI-Driven Public Services in Semarang : E-Governance and Economic Development Study Hanifa Maylasari; Nilam Adini Rakhma
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 2 (2025): Transforming Public Governance for a Digital, Inclusive, and Sustainable Future
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i2.3116

Abstract

The rapid growth of information technology has led to advancements in government administration through e-governance, which provides digital, and the private sector. This study objective examines the role of  the Semarang City Government in utilizing e-governance technology with artificial intelligence (AI) and its impact on regional economic conditions. Drawing on the framework of the public sphere and deliberative democracy, particularly Jurgen Habermas' concepts, this study investigates the performance of AI-based e-governance services in Semarang City in relation to the economy. The study hypothesizes that the e-governance service system represents a new paradigm and is subject to institutional constraints. The applications used in the e-governance system carry the meaning of e-government. In response, the involvement of the private sector in cooperation, contribution, and economic drivers has a conservative logic. The method used in this research are document analysis and comparison. The findings reveal that AI-based e-governance services influence the economic stability of a region, primarily in the percentage of poverty alleviation. Artificial Intelligence in services effecrively offers economic improvement through strategic measures. The findings in this chapter offer refelections on the progress of service technology in Semarang City, enabling it to promote fair and inclusive public welfare.  
E-Government Service Quality Berbasis Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pontianak Era Prestoroika
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 2 (2025): Transforming Public Governance for a Digital, Inclusive, and Sustainable Future
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i2.3118

Abstract

Pemanfaatan teknologi informasi di era digital telah menjadi kebutuhan penting, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah berupaya menyederhanakan prosedur pelayanan agar birokrasi menjadi lebih mudah dan cepat melalui penerapan E-government. Pemerintah Kota Pontianak, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, melaksanakan pelayanan publik menggunakan sistem daring Online Single Submission (OSS). Sejak diberlakukannya sistem OSS pada tahun 2021, jumlah permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kota Pontianak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan E-government melalui sistem OSS dalam meningkatkan kualitas pelayanan di DPMPTSP Kota Pontianak. Metode yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan OSS meningkatkan kualitas pelayanan melalui dimensi tangibles , reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Infrastruktur fisik dan digital modern, sistem layanan daring yang user friendly, serta staf yang terlatih mampu memberikan layanan cepat, akurat, dan terpercaya. Sistem ini menyediakan layanan 24 jam, mendukung transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, serta memperkuat interaksi pemerintah dengan masyarakat.

Page 3 of 3 | Total Record : 29

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Transforming Public Governance for a Digital, Inclusive, and Sustainable Future Vol. 9 No. 1 (2025): Strengthening Local Governance: Innovation, Participation, and Accountability Vol. 8 No. 2 (2024): Enhancing Public Service Delivery Through Digital Innovations