cover
Contact Name
Matheus Gratiano Mali
Contact Email
theogratiano@untidar.ac.id
Phone
+6281337411714
Journal Mail Official
jpalg@untidar.ac.id
Editorial Address
Jl. Barito 1 No.2, Area Sawah/Kebun, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56911
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Administration and Local Governance (JPALG)
Published by Universitas Tidar
ISSN : 26144433     EISSN : 26144441     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
JPALG publishes scholarly papers on public administration and local governance theories across multiple disciplines. The journal covers a wide range of topics including public policy, public management, bureaucratic reform, good governance, e-government, collaborative public management, organizational behavior, public service delivery, strategic management, smart city and smart village development, and sustainable development.
Articles 29 Documents
Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Dalam Upaya Mewujudkan Good University Governance (GUG) di Perguruan Tinggi X Hastuti; Yusmiati Kusuma; Mia Rosmiati; Ita Susanti; Rina Nurmalina; Cholid Fauzi
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 8 No. 2 (2024): Enhancing Public Service Delivery Through Digital Innovations
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v8i2.2040

Abstract

Pengendalian internal sebagai sebuah proses sistematis memiliki peranan penting dalam terwujudnya visi misi tujuan dan sasaran organisasi. Pada proses penyusunan laporan keuangan diperlukan suatu pengendalian yang mampu memberikan keyakinan yang memadai untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel atau yang disebut Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang merupakan implikasi dari diterbitkannya PMK nomor 17/PMK.09/2019. Oleh karena itu, penerapan PIPK sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel karena hal ini mendukung juga kepada perwujudan Good University Governance (GUG). Perguuran Tinggi X sudah menerapkan PIPK dan pada tahun 2023 telah dinilai oleh Tim Penilai PIPK dari Kemendikbudristek. Dari hasil penilaian didapat masih banyak unsur-unsur pada PIPK Perguruan Tinggi X yang belum lengkap karena tidak didukung oleh bukti/evidence yang memadai. Namun secara keseluruhan tim penilai memberikan penilaian efektif dengan pengecualian, hal ini dikarenakan masih terdapat kelemahan material (material weakness) dan kelemahan signifikan (significant deficiency) yang ditemukan dalam pengendalian internal tingkat entitas (PITE) dan pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi (PUTIK). Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperbaiki kelemahan-kelemahan penerapan PIPK di Perguruan Tinggi X sehingga penilaian PIPK akan mencapai efektif tanpa pengecualian dan diharapkan akan mendorong terwujudnya penerapan prinsip-prinsip GUG. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif eksploratif dengan teknik pengumpulan data melalui FGD, observasi, wawancara, benchmarking dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara PIPK dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam GUG memiiliki keterkaitan yang erat, karena satu sama lain saling melandasi terciptanya sistem pengendalian yang baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good University Governance. Kata kunci: Pengendalian internal; PIPK; Good University Governance
Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan di Kabupaten Gunungkidul Alif Puspita Dewi; Dewi Amanatun Suryani
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 1 (2025): Strengthening Local Governance: Innovation, Participation, and Accountability
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i1.2194

Abstract

Partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan di Kabupaten Gunungkidul menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan di politik serta menganalisis kebijakan dan inisiatif yang telah dilakukan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan analisis kritis terhadap data dan informasi dari berbagai sumber. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi politik menurut Nimmon (dalam Miaz, 2012) dimana keterlibatan seseorang dalam partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor peluang resmi, sumber daya sosial, dan motivasi personal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan partisipasi perempuan dari tahun ke tahun, pencapaian kuota 30% perempuan di parlemen masih belum tercapai, dengan angka partisipasi hanya mencapai 24,44%. Tantangan utama meliputi stereotipe yang menganggap perempuan kurang kompeten, keterbatasan pendidikan, dan kendala finansial dalam kampanye. Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan antara lain peningkatan program edukasi dan pelatihan, kampanye penghapusan stereotip gender, kebijakan afirmasi finansial, serta sinergitas kerjasama dengan LSM dan organisasi perempuan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan partisipasi perempuan akan terus meningkat dan mencapai kesetaraan gender yang diinginkan.
Optimalisasi Konten Lokal Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dalam Meningkatkan Public Awareness Di Yogyakarta (Periode Kerja 2023–2026) Dyaloka Puspita Ningrum; Rince Tatik Juanita
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 1 (2025): Strengthening Local Governance: Innovation, Participation, and Accountability
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i1.2286

Abstract

Saat ini pemanfaatan media sosial yang semakin masif akan semakin mudah untuk membentuk publicawareness. Adanya peluang dalam media sosial yang semakin besar sehingga berpotensi untuk dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap konten-konten yang akan di optimalkan oleh KPID, dalam hal ini konten-konten lokal berusaha diperkenalkan sebagai sebuah pendidikan sekaligus hiburan bagi masyarakat yang berada di wilayah Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja optimalisasi konten lokal KPID dalam meningkatkan publicawareness di Yogyakarta, dengan menggunakan teori SOAR yang meliputi Strengths (kekuatan), Opportunities (peluang), Aspirations (aspirasi), Results (hasil). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer melalui observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari literatur, skripsi, dan buku. Analisis data terdiri dari empat yaitu, pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Informan diperoleh dari tiga informan yaitu informan kunci, informan pokok dan informan pendukung.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan menerapkan teori SOAR dalam melaksanakan program kerja KPID DIY yang dilakukan melalaui optimalisasi konten lokal dan berkolaborasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), kemitraan dengan industri penyiaran dan media digital, kolaborasi dengan komunitas kreatif dan seniman lokal serta kolaborasi dan kemitraan dengan lembaga pendidikan atau kampus dapat menghasil kanpublic awareness di wilayah Yogyakarta. Peneliti juga menyarankan agar KPID DIY dapat merata dalam melakukan publikasi kegiatan konten lokal di media sosial yang dimiliki oleh KPID DIY serta dapat mengembangkan kembali strategi-strategi yang selama ini sudah dijalankan dengan melihat kekuatan dan menyesuaikan peluang yang ada pada kondisi dan situasi tertentu.
Transformasi Pariwisata Lokal: Evaluasi Efektivitas Wolobobo Ngada Festival 2023 di Kabupaten Ngada I Putu Yoga Bumi Pradana; Rosa Mystika Cabrini Meo; Laurensius Petrus Sayrani; Adriana Fallo; Nadia Sasmita Wijayanti
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 1 (2025): Strengthening Local Governance: Innovation, Participation, and Accountability
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i1.2325

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Program Wolobobo Ngada Festival (WNF) 2023 sebagai strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Ngada. Latar belakang penelitian ini adalah adanya program WNF sebagai salah satu strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Ngada. Namun program tersebut belum berhasil meningkatkan jumlah wisatawan domestik pada 2023 dan juga jumlah wisatawan mancanegara yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelum terlaksananya festival. Selain itu, muncul kritik dari sebagian masyarakat di grup Facebook Ngada Bangkit yang menilai WNF hanya sebagai acara seremonial tanpa dampak nyata bagi masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas program dari Kettner, Moroney, dan Martin (2008), yang mencakup aspek upaya, efisiensi biaya, hasil, efektivitas biaya, dan dampak. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi nonpartisipatif, dokumentasi, dan wawancara dengan 24 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan dana serta rendahnya tingkat partisipasi menyebabkan pelaksanaan WNF 2023 belum efektif dalam mencapai tujuannya sebagai strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Ngada
Tantangan dan Peluang Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen (Studi Kasus : DPRD Kabupaten Magelang Periode 2019-2024) Dila Fitria; Suci Iriani Sinuraya; Joko Tri Nugraha
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 1 (2025): Strengthening Local Governance: Innovation, Participation, and Accountability
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i1.2370

Abstract

Meskipun UU No. 8/2012 dan No. 7/2017 mewajibkan 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif, partisipasi politik perempuan di Kabupaten Magelang masih jauh di bawah target tersebut, yaitu stagnan di angka 14% (7 anggota legislatif perempuan) dalam dua kali pemilu. Studi ini mengkaji peluang keterwakilan politik perempuan dan menyelidiki hambatan yang menghalangi tercapainya kuota tersebut pada periode 2019-2024. Menggunakan pendekatan mix method dengan desain studi kasus yang bersifat exploratory sequential, penelitian ini menganalisis data dari lembaga-lembaga utama termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta melibatkan para aktor elektoral dan non-elektoral. Temuan-temuan menunjukkan adanya kesenjangan yang terus berlanjut antara keterwakilan deskriptif dan substantif, di mana kehadiran perempuan belum secara efektif diterjemahkan ke dalam pengaruh kebijakan karena kendala struktural dan marjinalisasi isu-isu gender. Meskipun representasi simbolis telah mulai menantang peran gender tradisional. Hambatan sistemik termasuk norma patriarki, ketidaksetaraan finansial, dan struktur partai yang didominasi laki-laki terus membatasi partisipasi perempuan yang setara secara formalistik. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender yang bermakna, diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan struktural sekaligus mendorong dukungan kelembagaan dan perubahan budaya.
Implementasi Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Pasca Covid-19 Dalam Pemulihan Ekonomi di Kabupaten Pandeglang Jumanah Jumanah; Hilda Rosita
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 1 (2025): Strengthening Local Governance: Innovation, Participation, and Accountability
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i1.2445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang yang bertugas sebagai lembaga pengusul Tahun 2020. Implementasi Program ini dapat diketahui dengan menggunakan teori Implementasi menurut Van Metter dan Horn dengan dimensi yaitu 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan, 2. Sumberdaya, 3. Karakteristik Agen Pelaksana, 4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana, 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivis Pelaksana, 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan politik. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksana program BPUM dinilai belum maksimal dengan masih banyaknya program BPUM diterima oleh yang bukan Pelaku UMKM sebagaimana tujuan dari program tersebut, kemudian fasilitas yang masih terbatas, diperburuk oleh kultur masyarakat, waktu yang terbatas, dan perhitungan luas wilayah implementasi kebijakan juga kurang diperhitungkan
Membangun Semangat, Meningkatkan Kinerja: Peran Motivasi di Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang Joko Tri Nugraha Joko; Hanif Khoirul Irfani Hanif; Merlyn Dewi Sakila Dewi; Lutfi Ariyani Lutfi; Abhista Nasya Dewati Nasya; Nabila Fitri Ananda Nabilla
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 1 (2025): Strengthening Local Governance: Innovation, Participation, and Accountability
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i1.2540

Abstract

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting, dan bahkan tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. Guna mewujudkan suatu tujuan dari organisasi, diperlukan adanya sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas. mencapai suatu tujuan organisasi, diperlukan adanya sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas. Hal ini karena erat kaitannya dengan peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Kinerja suatu organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berada di organisasi. Setiap organisasi tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Salah satu indikator yang memiliki pengaruh dalam mencapai keberhasilan suatu organisasi ini ada pada kinerja pegawai. Kinerja pegawai ini diartikan sebagai hasil kerja yang diperoleh pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut dapat ditunjukkan buktinya secara nyata baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan survey. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana kinerja serta motivasi kerja pegawai DLH Kota Magelang dan seberapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai DLH Kota Magelang. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, indikator kinerja pegawai ini berada pada kategori sangat tinggi. Selanjutnya, pada indikator motivasi kerja ada pada kategori tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di DLH Kota Magelang.
Media Sosial sebagai Penggerak Akuntabilitas: Studi Kasus George Sugama Halim dan Respons Kepolisian dalam Fenomena No Viral, No Justice Andi M Yusuf; Aulia Salman; Asmaul; M. Isra Immawan; Hamama Aulia Dwivalinci
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 1 (2025): Strengthening Local Governance: Innovation, Participation, and Accountability
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i1.2545

Abstract

Fenomena No Viral, No Justice di Indonesia mencerminkan lemahnya akuntabilitas institusi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ketidakadilan. Aparat kepolisian sering kali baru bertindak setelah kasus menjadi viral di media sosial dan mendapat tekanan publik, sebagaimana terlihat dalam kasus George Halim. Kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial memainkan peran penting dalam mendorong kepolisian agar lebih responsif terhadap tuntutan keadilan masyarakat. Di satu sisi, fenomena ini memperkuat pengawasan publik terhadap kinerja kepolisian, tetapi di sisi lain, juga menampilkan kegagalan sistem penegakan hukum dalam bekerja secara independen tanpa harus menunggu tekanan dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media sosial mendorong akuntabilitas kepolisian dalam kasus George Halim, mengkaji respon kepolisian sebelum dan setelah viralnya kasus ini, serta mengidentifikasi dampak fenomena ini terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi literatur, pemberitaan analisis media, serta observasi terhadap narasi yang berkembang di media sosial. Teknik analisis wacana kritis digunakan untuk memahami bagaimana media sosial membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai mekanisme pengawasan informal yang mampu meningkatkan tekanan terhadap institusi kepolisian agar bertindak lebih cepat. Namun, respon kepolisian yang reaktif terhadap kasus yang viral justru memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa diperlukan reformasi dalam mekanisme akuntabilitas kepolisian agar sistem hukum dapat berjalan secara independen dan tidak bergantung pada tekanan publik.
Strategi Pemenuhan Kebutuhan Kompetensi Arsiparis pada Organisasi Pemerintahan di Era Digital Lastria Nurtanzila; Duta Eko Sapto; Kurnia Nurhayati
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 1 (2025): Strengthening Local Governance: Innovation, Participation, and Accountability
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i1.2558

Abstract

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan arsip di organisasi pemerintahan, khususnya dalam mendukung implementasi pemerintahan berbasis elektronik (e-Gov). Namun, pemenuhan kebutuhan kompetensi arsiparis dalam pengelolaan arsip digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pendidikan formal, kurangnya pelatihan berbasis teknologi, dan minimnya infrastruktur pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan kompetensi arsiparis serta merumuskan strategi yang dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan arsiparis di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama yang dapat diterapkan meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan profesional berbasis digital, penguatan pemahaman regulasi terkait arsip digital, optimalisasi infrastruktur teknologi, serta penyusunan kebijakan pengelolaan arsip digital yang lebih sistematis. Implementasi strategi ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme arsiparis dalam mengelola arsip digital serta mendukung transparansi dan efisiensi administrasi pemerintahan di era digital.        
Analisis Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Optimalisasi BPHTB (Studi Kasus Pemerintah Kota Magelang) Anita Indriyani; Sugiyanto Sugiyanto
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 1 (2025): Strengthening Local Governance: Innovation, Participation, and Accountability
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i1.2640

Abstract

Kemandirian keuangan daerah menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Magelang melalui studi kasus penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang dikaji secara kualitatif. Data dianalisis menggunakan teknik rasio kontribusi, efektivitas, efisiensi, serta estimasi potensi penerimaan berdasarkan data periode 2013–2016 dan proyeksi tahun 2017–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi BPHTB terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, masing-masing sebesar 21,21% dan 3,04%. Meskipun demikian, realisasi penerimaan BPHTB tergolong efektif dan efisien, meskipun menghadapi kendala biaya transaksi akibat ketidakpastian nilai pasar. Sebagian besar penerimaan berasal dari transaksi jual beli, dengan dominasi di Kecamatan Magelang Selatan dan Magelang Utara. Proyeksi ke depan memperlihatkan potensi peningkatan penerimaan, terutama dari kawasan pengembangan Soekarno-Hatta dan Sidotopo. Rekomendasi penelitian ini mencakup penetapan target yang realistis, penguatan regulasi melalui Peraturan Walikota, pemutakhiran data NJOP dan nilai pasar, serta penerapan sistem transaksi digital untuk meningkatkan transparansi. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi tata kelola BPHTB secara strategis diperlukan untuk mendukung peningkatan kemandirian fiskal Kota Magelang.

Page 2 of 3 | Total Record : 29