cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Rahman Ramadhan
Contact Email
abdulrahmanramadhan95@gmail.com
Phone
+6285162544800
Journal Mail Official
almahkamahjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Basuki Rahmat, Perum. Griya Permata Buana B-03 Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur, 68132
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan
Published by PT Syamilah Literasi Islami
ISSN : 31100945     EISSN : 31100953     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah nasional yang terbit secara berkala 3 (tiga) kali dalam setahun pada bulan April, Agustus dan Desember sejak tahun 2024. Jurnal dikelola secara independen oleh PT Syamilah Literasi Islami dan didedikasikan sebagai media publikasi karya akademik terbaik para peneliti dari kalangan akademisi dan praktisi. Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan menempatkan isu-isu hukum, politik dan pemerintahan sebagai fokus kajian akademis dengan ruang lingkup seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum Islam, sistem politik, hubungan internasional, kebijakan publik, etika pemerintahan dan lain-lain. Artikel yang dipublikasikan Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan telah terindeks di berbagai platform indeks artikel ilmiah seperti Google Scholar, dan lain-lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
The Role of Government Policy in the Development of Green Sukuk in Indonesia: Peran Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Green Sukuk di Indonesia jannatul Rohaini jannatul Rohaini; Adinda Rifantini; Mashudi
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Green sukuk memiliki potensi besar dalam mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan dengan menyediakan sumber pendanaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan. berupa instrumen keuangan yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan kelestarian lingkungan, memiliki potensi besar dalam mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi berkelanjutan. tantangan seperti kurangnya kesadaran dan kapasitas institusi keuangan perlu diatasi untuk mengoptimalkan kontribusi Green Sukuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatf yang dipakai untuk mencermati objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan green sukuk di indonesia, seperti menangani tantangan tantangan yang menghambat keoptimalan green sukuk yang bisa diatasi Melalui penguatan regulasi, sosialisasi, inovasi produk, dan kerjasama internasional, juga membahas sektor-sektor yang dapat dibiayai oleh Green Sukuk, seperti energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, efisiensi energi, dan transportasi berkelanjutan dengan harapan pasar Green Sukuk dapat terus berkembang dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas penelitian dan penerapan green sukuk di indonesia di masa yang akan datang.
The Duties and Authorities of the Public Prosecutor in the Legal Process: A Study on the Indictment Letter: Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Hukum: Studi atas Surat Dakwaan Yuswatun Amalia
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses hukum, dengan fokus khusus pada tahapan penyusunan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam menentukan kelanjutan proses hukum setelah penyidikan oleh kepolisian. Surat dakwaan menjadi instrumen formal yang menentukan dasar pengadilan dalam mengadili suatu kasus pidana, serta menjadi acuan bagi hakim dalam menilai kesalahan terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menelaah kewenangan JPU berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kajian ini menyoroti aspek-aspek kritis dalam pembuatan surat dakwaan, seperti syarat formal dan material, serta implikasi hukum jika surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kewenangan JPU dalam memastikan tegaknya prinsip due process of law di Indonesia.
Legal Protection for Victims of Sexual Violence in the Digital Age: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Era Digital Tanti Kirana Utami; Cep Hidayat; Prima Satria Kusumah; Angga Dwi Firmansyah; M. Wahyu Affarel
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual di ruang digital menjadi isu hukum yang semakin mendesak seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual online, termasuk berbagai bentuk tindakan merugikan, terutama terhadap perempuan. Meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada, termasuk keterbatasan bukti digital dan stigma sosial yang menghambat korban melapor. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan multidisipliner dan peningkatan edukasi mengenai hak-hak digital untuk memperkuat perlindungan korban, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.
Practice of Money laundering Based on Juridical Analysis of Legislation in Indonesia: Praktik Puncucian Uang Berdasarkan Analisis Yuridis Perundang-undangan di Indonesia Ayaturrahman A. Malik; Doni Maulana; Muhammad Daffa A; Shally Nuraji; Aturkian Laia
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas terkait pencucian uang (money laundering) yang kerap kali dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan lebih untuk meningkatkan kekayaanya dari hasil perbuatan yang tidak baik. Dalam paraktinya pencucian uang merupakan sebuah alibi dalam mengelabuhi tim penyidik atas sumber uang yang didapatkan dari perbuatan yang kurang wajar (haram). Tujuan penelitian ini adalah memberi paham atas perbuatan pidana money laundering dengan sanksi pidana yang ada. Selain itu untuk mengetahui sejauh mana supremasi dan system hukum dalam memberi efek jera kepada pelaku pencucian uang. Penelitian ini merupakan studi normative dengan mengkaji adanya pencucian uang yang kemudian dianalisis dengan statute approace, yakni pendekatan undang-undang, selain itu penelitian ini juga menggunakan analitycal approace sehingga disebut sebagai analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbuatan pencucian ung yang melalui beberapa tahapan seperti placement, layering dan integration. Berdasarkan analisis yuridis menunjukkan adanya peran pemerintah uatamanya penegak hukum yang intens melakukan tindak lanjut ke ranah hukum atas mereka yang melakukan praktik money laundering. Selama ini, Indonesia belum berani memberlakukan tindakan perampasan asset sebagai bagian dari sanksi pidana. Apabila hal ini diterapkan akan lebih baik, sehingga undang-undang dan penegak hukum tidak lagi sebagai macan dalam kertas (sebuah istilah).  
Tugas, Fungsi dan Bagian Sekretariat DPRD dalam Membantu Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Muhammad Kurniawan; Salsabila; Novi Lidiyasari
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 2 No 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami terkait fungsi dan tugas dari sekretariat DPRD Dalam membantu anggota dewan dalam menjalankan tugasnya. Adapun bagian dari Sekretariat DPRD kota palangkaraya berdasarkan peraturan walikota Nomor 34 Tahun 2019 yaitu terdiri dari : Sekretaris, bagian umum, bagian perundang-undagan, persidangan dan humas. Dan bagian fasilitas penganggaran dan pengawasan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP nomor 41 tahun 2007, sekretariat DPRD adalah “perangkat daerah” yaitu unsur “pelayanan administrasi” terhadap DPRD. Meliputi penyelenggaraan administrasi kauangan DPRD, mendukung tugas dan fungsi DPRD dan penyediaan serta koordinasi ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sehingga dari yang dijelaskan di awal, sekretariat DPRD memiliki peran krusial dan sangat penting dalam menentukam efektivitas pelayanan DPRD. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, metode penelitian yang cocok untuk memahami fungsi dan tugas Sekretariat DPRD dalam membantu anggota dewan menjalankan tugasnya adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menganalisis realitas empirik secara mendalam terkait peran Sekretariat DPRD.
Efektifitas Peran Assisten Sekretariat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya Nanda Anisya Asmardiana; Novita Angraeni; Erzha Nazmi; M. Zaki Ramadhani; Noval Firzatullah; Ulfa Syahida Rizkiya
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 2 No 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya sangat penting dalam meningkatkan kinerja perangkat Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif. Pembahasan ini menyoroti berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas peran Asisten Sekretariat Daerah, seperti koordinasi antar perangkat daerah, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, pengawasan kinerja, dan motivasi pegawai. Koordinasi yang baik antar perangkat daerah akan memperlancar jalannya administrasi pemerintahan. Selain itu pengelolaan SDM yang kompeten dan pengelolaan anggaran yang efisien menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah. Pengawasan dan evaluasi kinerja juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tugas dan fungsi perangkat Sekretariat Daerah berjalan sesuai dengan rencana. Dengan memperhatikan semua faktor ini, diharapkan kinerja perangkat Sekretariat Daerah dapat lebih optimal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pemerintahan daerah secara keseluruhan.
Analisis Yuridis Perikatan dalam Kontrak Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Anita Kamilah; Nurul Lestari; Cep Hidayat; Yasser Kahfi Alghifari
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 2 No 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari perikatan dalam perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha serta hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian kerja. Melalui pendekatan normatif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini menemukan bahwa meskipun perjanjian kerja memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, namun dalam praktiknya sering terjadi ketimpangan yang merugikan pekerja. Pekerja berhak mendapatkan upah yang adil, keselamatan kerja, dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fundang-undang, sedangkan pengusaha berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang ada dan memberikan perlindungan bagi pekerjanya. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya penerapan hukum yang adil dalam hubungan kerja untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi pekerja. Perjanjian kerja merupakan salah satu aspek penting dalam dunia ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dan pekerja terjalin melalui perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerja ini menjadi dasar hukum yang melindungi kedua belah pihak dalam menjalankan aktivitas kerja.
Masyarakat dan Pembentukan Hukum: Analisis Kritis tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia Tanti Kirana; Sani San Zein; Widiya Meynuary; Nurul Lestari; Kintan Berlina; Feyza Ashila Putri
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 2 No 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai negara hukum formil (rechtsstaat), peratuan perundang-undangan merupkan salah satu instrumen fundamental bagi Indonesia. Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditujukan kepada masyarakat. Peran masyarakat merupakan perwujudan terdapatnya hubungan relasi diantara masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam proses pembentukan Undang – Undang. Proses pembentuka Undang – Undang tidak sesuai prosedur yang secara normatif diatur dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan dan undang – undang dibuat untuk kepentingan tertentu sehingga menghasilkan produk undang – undang yang buruk dan melanggar hak masyarakat. Penilitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti peran masyarakat dalam proses pembentukan perundang – undangan di indonesia dan bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat untuk kualitas peraturan perundang-undangan di indonesia, dengan menggunakan metode studi literatur, dengan pendekatan analisis kualitatif.
Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberatan Tindak Pidana Terorisme Hilman Nur; Nurul Lestari; Sani San Zein; Cep Hidayat; Rizki Alvareza; Farhan Dwi Kurnia; M. Wahyu Affarel
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 2 No 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis perkembangan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia, dengan fokus pada perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan perundang-undangan dan literatur terkait untuk memahami aspek internal sistem hukum positif di Indonesia. Revisi undang-undang terorisme memperluas definisi terorisme serta memperkenalkan ketentuan pidana baru, seperti kriminalisasi pelatihan militer atau paramiliter untuk tujuan tertentu. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemberantasan terorisme, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam hal perpanjangan masa penahanan, penangkapan, dan penyadapan. Keterlibatan TNI dan ketentuan mengenai kompensasi korban merupakan perkembangan hukum yang signifikan. Namun, perluasan kewenangan penyidikan dan definisi terorisme yang luas membutuhkan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak-hak fundamental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan undang-undang memperkuat kerangka hukum pemberantasan terorisme, namun harus tetap seimbang dengan perlindungan HAM, khususnya bagi tersangka dan terdakwa, demi keadilan dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Indonesia: Kerangka Hukum, Permasalahan Implementasi, dan Strategi Reformasi Citra Nasir
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 2 No 2 (2025): Agustus (In Press)
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tantangan dalam penerapan kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia sehingga masih menimbulkan permasalahan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif yang bertujuan untuk mengetahui dampaknya terhadap penerapan kebijakan dan informasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Hasil penelitian menunjukkan tujuan kebijakan pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat sasaran yang diakibatkan permasalahan pendataan dan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang belum jelas dan tepat sasaran. Kemudian penyaluran yang kerap menimbulkan isu tidak tepat sasaran, kurang dan langkah. Sehingga yang harus menjadi perhatian pemerintah yakni buruh tani harus dijamin untuk meperoleh subsidi pupuk bersama pemilik lahan (yang juga menggarap), peningkatan pemberdayaan petani dan menguatakan pengawasan dan penindakan. Bagaimanapun tujuan kebijakan pupuk bersubsidi untuk memastikan pembangunan ekonomi di sektor pertanian yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi sehingga penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran sesuai ketentuan serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani penerima subsidi.

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2025): Agustus (In Press) Vol 2 No 1 (2025): April Vol 1 No 3 (2024): Desember Vol 1 No 2 (2024): Agustus Vol 1 No 1 (2024): April