cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Rahman Ramadhan
Contact Email
abdulrahmanramadhan95@gmail.com
Phone
+6285162544800
Journal Mail Official
almahkamahjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Basuki Rahmat, Perum. Griya Permata Buana B-03 Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur, 68132
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan
Published by PT Syamilah Literasi Islami
ISSN : 31100945     EISSN : 31100953     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah nasional yang terbit secara berkala 3 (tiga) kali dalam setahun pada bulan April, Agustus dan Desember sejak tahun 2024. Jurnal dikelola secara independen oleh PT Syamilah Literasi Islami dan didedikasikan sebagai media publikasi karya akademik terbaik para peneliti dari kalangan akademisi dan praktisi. Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan menempatkan isu-isu hukum, politik dan pemerintahan sebagai fokus kajian akademis dengan ruang lingkup seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum Islam, sistem politik, hubungan internasional, kebijakan publik, etika pemerintahan dan lain-lain. Artikel yang dipublikasikan Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan telah terindeks di berbagai platform indeks artikel ilmiah seperti Google Scholar, dan lain-lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Comparison of Party Systems and Election: Old and New Order Political Parties in Indonesia: Perbandingan Sistem Kepartaian dan Pemilu: Partai Politik Orde Lama dan Baru di Indonesia Arlis Prayugo; Helena Cristine Dora
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejarah politik Indonesia meliputi Orde Lama dan Orde Baru, dengan perbedaan signifikan dalam sistem kepartaian dan Pemilu. Orde Lama menunjukkan pluralisme politik dengan banyaknya partai aktif, sementara Orde Baru lebih fokus pada stabilitas dengan mengurangi jumlah partai. Dinamika politik dan faktor eksternal seperti dominasi partai besar dan strategi pemilihan calon juga memengaruhi hubungan antara sistem kepartaian dan Pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem kepartaian dan proses pemilihan umum (Pemilu) antara Partai Politik pada era Orde Lama dan Orde Baru di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis komparatif berdasarkan data historis dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada era Orde Lama yang ditandai dengan pemerintahan Presiden Soekarno, sistem kepartaian Indonesia mengalami dominasi dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Pemilihan umum pada masa ini juga memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan kekuatan politik PNI dalam mengontrol proses politik nasional. Di sisi lain, era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto menunjukkan dinamika yang berbeda dalam sistem kepartaian dan Pemilu. Golkar, sebagai partai penguasa, memiliki dominasi yang kuat dalam sistem kepartaian. Pemilihan umum pada masa Orde Baru cenderung terkontrol dengan ketat untuk mempertahankan kekuasaan politik yang mapan. Perbandingan antara sistem kepartaian dan Pemilu pada kedua periode ini memberikan wawasan mendalam tentang evolusi politik Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman kita tentang dinamika politik dan perubahan sistem politik Indonesia dari masa ke masa, serta implikasi sistem kepartaian dan Pemilu terhadap pembangunan demokrasi, stabilitas politik, dan representasi politik di Indonesia.  
Online Gambling: A Tantalizing Game with Risks that Drain Fortunes and Futures: Judi Online: Permainan Menggiurkan dengan Risiko yang Menguras Harta dan Masa Depan Apolos Igomu; Andi Muliyono; Alice Ance Bonggoibo
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 2 (2024): Agustus
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjudian online telah menjadi masalah yang semakin serius di Indonesia, mempengaruhi tidak hanya individu tetapi juga struktur sosial secara lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti prevalensi dan karakteristik perjudian online di kalangan remaja dan mahasiswa Indonesia serta menemukan tantangan dan strategi dalam menghadapi masalah ini. Data dianalisis menggunakan analisis tema, dan temuan menunjukkan bahwa perjudian online adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemudahan akses, pengaruh sosial, dan insentif finansial. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif diperlukan dalam menghadapi perjudian online, melibatkan pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Temuan menunjukkan bahwa kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat sangat penting dalam mencegah perjudian online, dan penegak hukum harus dilengkapi dengan sumber daya dan teknologi yang efektif untuk mengawasi dan mengblokir aktivitas perjudian online. Penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan memberikan wawasan tentang pengalaman dan persepsi remaja dan mahasiswa Indonesia yang terlibat dalam perjudian online. Temuan juga menunjukkan pentingnya pendekatan yang multi-aspek dalam menghadapi perjudian online, termasuk pengembangan aktivitas rekreasi alternatif dan penyediaan layanan konseling untuk mereka yang terpengaruh oleh adiksi judi.
Dissecting Patterns of Hospital Civil Liability in Medical Disputes: Between Vicarious Liability and Central: Membedah Pola Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit dalam Sengketa Medis: Antara Vicarious Liability dan Central Yansen Ones Mambrasar; Yohana Watofa; Jonhi Sassan
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 2 (2024): Agustus
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban perdata rumah sakit di Indonesia dalam konteks malpraktik medis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan prinsip vicarious liability dan tanggung jawab korporasi dalam pertanggungjawaban perdata rumah sakit atas tindakan dokter yang bekerja di bawah naungan rumah sakit. Metode penelitian ini melibatkan analisis dokumen hukum dan kasus-kasus malpraktik medis di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit di Indonesia dapat dituntut ganti rugi atas tindakan atau kesalahan pekerja dan agennya serta atas kesalahannya sendiri. Prinsip vicarious liability menekankan bahwa rumah sakit dapat dianggap bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter, perawat, atau tenaga medis lainnya selama mereka bertugas di bawah naungan rumah sakit. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rumah sakit harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku serta melakukan manajemen risiko yang efektif untuk mengurangi kemungkinan sengketa medis dan potensi dampak finansial yang dapat timbul akibat klaim hukum. Kontribusi penelitian ini adalah dalam meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab hukum rumah sakit dalam kasus-kasus malpraktik medis dan memberikan panduan bagi rumah sakit dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta prosedur yang lebih baik untuk mengurangi risiko kesalahan medis. Rekomendasi penelitian ini adalah bahwa rumah sakit harus memastikan bahwa semua staf medisnya mematuhi standar medis yang ditetapkan dan melakukan manajemen risiko yang efektif untuk mengurangi kemungkinan sengketa medis dan potensi dampak finansial yang dapat timbul akibat klaim hukum.
Eigenrichting in Law Number 1 of 2023: Through the Lens of Legal Objectives: Eigenrichting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Kacamata Tujuan Hukum Farhan Azmy Rahmadsyah; Akhmad Aufa Rizqulloh
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 2 (2024): Agustus
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Main hakim sendiri (eigenrechting) merupakan perbuatan tercela dan juga menyimpang dari nilai-niali moral manusia. Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) didefinisikan sebagai perilaku individu atau kelompok yang bertindak sewenang-wenang dengan menggunakan kekerasan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui proses hukum. Namun sejatinya tindakan atau perbuatan main hakim sendiri dapat dikenakan hukuman setidaknya ada beberapa pasal yang dapat dikenakan oleh pelaku tindakan eigenrichting yang diatur dalam KUHP baru, yakni: Pada Bab 22 mengenai penganiayaan, Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Pasal 466 sampai Pasal 471 KUHP dapat dikenakan pidana. Dalam konteks yang lain tindakan ini terjadi karena ketidak seimbangan hak-hak antara pelaku dan korban. terlebih lagi perbuatan main hakim sendiri melangkahi dari aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana, sehingga tindakan main hakim sendiri juga dapat dipidana dengan pidana penjara. Menurut dari perspektif penulis dari teori hukum dan pasal-pasal di KUHP baru yang sudah penulis sebutkan, sejatinya sudah sesuai dengan tujuan hukum mengenai hukuman bagi pelaku main hukim sendiri atau eigenrichting. Karena setiap orang berhak mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri, terlepas awalnya dia menjadi pelaku tindak pidana ataupun tidak, karena jika setelah melakukan sebuah kejahatan lalu dia dihakimi oleh orang lain selain pihak yang berwenang, secara hakikatnya dia adalah korban tindakan kejahatan. Disisi lain terdapat juga hak-hak korban dari kejahatan eigenrichting untuk melindungi dari orang-orang yang mengambil hak dia untuk diadili oleh aparat penegak hukum yang semestinya dijalankan terlebih dahulu.
Follow Up Report of Examination Result Of Supreme Audit Agency For State Financial Management: Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Citra Nasir
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 2 (2024): Agustus
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to determine the implementation of follow-up reports on the results of the Supreme Audit Agency's audit of state financial management. It is hoped that the follow-up to the Audit Result Report from the Supreme Audit Agency will be a way to find out and overcome the occurrence of state losses committed by state financial managers. Even though state finances are not saved from "losses", it is beneficial to have no accountability after state finances experience "losses". The research method uses normative legal research using a statutory and regulatory approach and a conceptual approach. The results of the research obtained conclusions about the follow-up to the financial audit agency's audit report, namely: a) Political action, contained in the follow-up to recommendations aimed at improving the management system and accountability of state finances, as well as resolving compensation through treasury demands; and b) Juridical follow-up, contained in the follow-up carried out by law enforcement officials in the Audit Results Report of the Supreme Audit Agency which contained state losses. To find out the extent of recommendations, settlement of compensation for state/regional losses, handling of BPK audit findings submitted to the authorized agencies which are followed up by Representative Institutions and Government Agencies regarding the findings and in the Financial Audit Results Report, you can see the Summary of Semester Audit Results.
Duties and Functions of the Prosecutor's Office in the Civil and State Administration Sector (Case Study at the Central Kalimantan High Prosecutor's Office): Tugas dan Fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah) Nitami Nurullita; Annisa Rahmanita; Anisa
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 2 (2024): Agustus
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the roles and responsibilities of the Indonesian Attorney General's Office in the fields of civil and administrative law, with a specific focus on the Central Kalimantan Prosecutor's Office. The research aims to clarify the duties of the Attorney General's Office as the state's attorney in representing the government and public interest in civil and administrative cases. Utilizing a normative juridical and empirical approach, the study analyzes both primary and secondary data, including interviews with legal experts. Findings indicate that the Attorney General's Office holds extensive authority in civil and administrative matters, including legal assistance, legal opinions, and mediation services, while also facing challenges such as bureaucratic obstacles and limited resources. The conclusion emphasizes the necessity of strengthening the institution's resources to enhance its role in civil law and state administration, thereby aiding in the recovery of state assets.
Review of Civil Code and Consumer Protection Law Regarding Legal Guarantees for Parking Service Users: Tinjauan KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen Terkait Jaminan Hukum bagi Pengguna Jasa Parkir Muhamad Imaddudin; Imron Mustofa
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Parkir merupakan sebuah kebutuhan manusia akan keamanan terhadap kendaraan terutama ditempat-tempat umum. Secara sistematis, parkir dijaga oleh pengelola layanan parkir yang bertugas untuk menjaga selama kendaraan tersebut dititipkan hingga kendaraan di ambil kembali oleh sang pemilik. Dimana pengelola parkir menyediakan sejumlah lahan yang akan digunakan untuk menempatkan kendaraan yang akan diparkirkan. Dalam lingkup hukum perdata, interaksi ini akan menimbulkan sebuah hubungan kausalitas antara pihak penyedia jasa dengan pihak pengguna jasa parkir. Dari hubungan tersebut mengakibatkan lahirnya sebuah hak serta kewajiban antara kedua belah pihak. KUHPerdata menjelaskan bahwasanya penyedia jasa parkir berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang-barang yang telah dititipkan kepadanya sampai pemilik barang datang kembali untuk mengambil barang tersebut. Namun dalam praktiknya, terdapat banyak hal yang menyimpang dari Undang-Undang. Sering kali dijumpai banyaknya pengelola parkir yang menegaskan tentang segala kehilangan pada barang yang dititipkan bukan merupakan tanggungjawab dari pihak penjaga atau penyedia layanan jasa parkir. Hal ini termasuk ke dalam klausula baku dalam perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan secara maknawi ini merupakan pengalihan secara paksa tentang tanggung jawab pengelola layanan jasa parkir kepada pemilik barang. Melalui metode yuridis normatif, menghasilkan kesimpulan yang menunjukkan bahwa pengalihan tanggung jawab tersebut adalah dianggap batal demi hukum dan melanggar Pasal 1706, 1714 KUHPerdata serta Pasal 18 Ayat (1) poin a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Dengan demikian penyedia layanan jasa parkir akan tetap dikenai tanggung jawab apabila terjadi kehilangan pada barang yang dititipkan oleh penitip.
Legal Analysis of Press Responsibility in A Democratic Country from The Perspective of Four Press Theories (Review of the Theories Of Fred S. Siebert, Theodore Peterson, and Wilbur Schramm) Joko Susanto; Darma Wijaya Maulana; Redentor Goncalinho Antonio Obe; Royce Wijaya Setya Putra
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 2 (2024): Agustus
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the legal analysis of press responsibility in a democratic country from the perspective of four press theories, namely Fred S. Siebert, Theodore Peterson, and Wilbur Schramm. The study was conducted with the aim of understanding the concept of press responsibility in the context of a democratic country. The method used is a comparative descriptive analysis of the four press theories. The results of the study indicate that press responsibility in a democratic country has several dimensions that need to be considered, including press freedom, journalistic ethics, and self-control. Siebert's Press Theory emphasizes the importance of social control over the mass media, while Peterson's theory focuses on the role of journalists as guardians of the truth. On the other hand, Schramm's theory emphasizes the relationship between the media and society. From the results of this analysis, it is concluded that press responsibility in a democratic country must be accommodated by freedom of opinion, media diversity, and public participation in the decision-making process. The implication of this study is the need for a holistic understanding of press responsibility as the main pillar in maintaining the balance of information and power in a democratic society.
Analysis of the Compilation of Islamic Law on Divorce and its Legal Effects: Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap Perceraian dan Akibat Hukumnya Putri Nasiria
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam serta akibat hukumnya. Permasalahan dari jurnal ini yaitu bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terkait perceraian dan apa akibat hukum dari perceraian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, membuat daftar bacaan dari buku-buku yang relevan dan mencari landasan pemikiran berupa peraturan perundang-undang yang berlaku dan literatur adalah jenis sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu pengolahannya dilakukan dengan cara kualitatif dengan menggunakan data reduction, penarikan kesimpulan dan juga vertifikasi agar dari penelitian mencapai tujuannya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perceraian merupakan terputusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri. Allah sangat membenci perceraian, tetapi jika dalam pernikahan tersebut menimbulkan banyak kerugian maka perceraian diperbolehkan. Perceraian bukan hanya berpisahnya antara suami dan isteri saja, tetapi menimbulkan beberapa akibat karena perceraian tersebut. Akibat hukum perceraian ini secara umum yaitu: akibat hukum perceraian terhadap harta benda selama perkawinan dan akibat hukum perceraian terhadap anak.
The Government's Role in Advancing the Economy Through Sharia Bank: Peran Pemerintah dalam Memajukan Perekonomian Melalui Bank Syariah Luk Luus Syarifah; Yusnia; Ana Sofiya; Mashudi
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ekonomi suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh sektor industri dan perdagangan, namun juga sangat bergantung pada sektor keuangan. Di Indonesia, sistem keuangan terdiri dari dua pilar utama, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank syariah, yang beroperasi menurut prinsip-prinsip syariah Islam, memainkan peran yang signifikan dalam mendorong inklusi keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji peran pemerintah Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui bank syariah, dengan fokus pada keterkaitan antara kebijakan politik Indonesia dan ekonomi syariah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah, bank syariah telah tumbuh secara signifikan di Indonesia. Pemerintah memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ini melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan bank syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama dalam mendorong inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi.

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2025): Agustus (In Press) Vol 2 No 1 (2025): April Vol 1 No 3 (2024): Desember Vol 1 No 2 (2024): Agustus Vol 1 No 1 (2024): April