cover
Contact Name
Lukman Santoso
Contact Email
justicia@uinponorogo.ac.id
Phone
+6285643210185
Journal Mail Official
justicia@uinponorogo.ac.id
Editorial Address
Faculty of Sharia, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Puspita Jaya Street, Jenangan District, Ponorogo Regency, East Java, Indonesia.
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
ISSN : 16935926     EISSN : 25027646     DOI : 10.21154/justicia
The journal aims to advance knowledge in Islamic legal studies within Muslim societies from various perspectives, enriching both theoretical and empirical research. It covers a range of subjects, including in-depth studies of living law in Muslim communities, legal negotiations on human rights, and issues related to comparative legal systems and constitutional law in Muslim-majority countries.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 359 Documents
The Urgency of Sociolegal Analysis Studies to See The Authenticity of Law in Indonesia Yogi Prasetyo; Iffah Ja'a
Justicia Islamica Vol 16 No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v16i2.1685

Abstract

This article is the result of research that aims to explain the importance of study about socio-legal. The rapid development of society can lead to problems in life. Human beings must immediately fulfill the demands of practical interest. Therefore, sociolegal development as a discipline of law closely related to real-life in society becomes an urgent role. Various problems in social relations require the role of the law to solve them. We see how the law of life and development in society becomes essential in the science of law because law and society can not be separated. The research method used is a literature review with a philosophical approach. The research results show that sociolegal study is significant to see and understand the law in real life in society. The method of generalized inductive reasoning becomes sociolegal to understand it, and its practical value of use makes sociolegal a legal discipline that can follow the realities of the times.Artikel ini adalah hasil penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pentingnya studi tentang sociolegal. Perkembangan masyarakat yang pesat dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan. Tuntutan kepentingan praktis harus segera dipenuhi oleh manusia. Oleh karena itu, pengembangan sociolegal sebagai disiplin ilmu hukum yang erat kaitannya dengan kehidupan nyata dalam masyarakat menjadi peran yang mendesak. Ada berbagai masalah dalam hubungan sosial yang membutuhkan peran hukum untuk menyelesaikannya. Melihat bagaimana perkembangan hukum dan pembangunan dalam masyarakat menjadi penting dalam ilmu hukum, karena hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan filosofis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian sosiologi hukum sangat penting untuk melihat dan memahami hukum dalam kehidupan nyata di masyarakat. Metode penalaran generalisir induktif membuat sociolegal untuk mendapatkan pemahaman tentang itu dan nilai praktis penggunaannya membuat sosiologi hukum merupakan disiplin hukum yang dapat mengikuti realitas zaman.
Social Factors and Coping Models of Women as The Violence Victims In Ponorogo District Ridho Rokamah; Rif'ah Roihanah
Justicia Islamica Vol 16 No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v16i2.1707

Abstract

This study examines the social factors and coping models of women as victims of domestic violence after divorce. This research used the qualitative approach while the data collection techniques are included an interview, observation, and documentation. This study's conclusions are (1) social factors, from an education point of view, they consist of the lowest education, namely junior high school and the highest in college. From their social status consisting of low, medium, and high social status, and from environmental factors, it can be concluded that respondents come from various social environments. Other factors that trigger the violence occur to women such as age, economy, independence, career women, etc. (2) The coping model of women as the victims of violence in facing post-divorce stressors in Ponorogo Regency is divided into two; namely, the problem focuses coping and emotional focused coping.Penelitian ini mengkaji bagaimana faktor sosial dan model coping  perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pasca perceraian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) faktor sosial apabila dilihat dari pendidikan, mereka terdiri dari pendidikan terendah yaitu SMP dan tertinggi perguruan tinggi, dilihat dari status sosial mereka terdiri atas status sosial rendah, sedang, dan tinggi, dan jika dilihat dari faktor lingkungan, sehingga bisa disimpulkan responden berasal dari lingkungan sosial yang beragam, dan ada faktor lain yang menyebabkan kekerasan terjadi terhadap perempuan seperti masalah usia, ekonomi, kemandirian isteri, pekerjaan isteri, dan lain-lain. Dan 2) model coping perempuan korban kekerasan dalam menghadapi stressor pasca perceraian di Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi dua yaitu; Problem Focus Coping dan Emosional Focused coping.  
Istihsan Dalam Madhhab Shafi'i: Tinjauan Atas Kasus Mustathnayat Madhhab Shafi'i dalam Perspektif Istihsan Madhhab Hanafi Abdul Mun'im Saleh
Justicia Islamica Vol 16 No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v16i2.1708

Abstract

Istihsan is a dalil (source and method) of Islamic law validated by the Hanafi school. Al-Shafi’i strongly rejected istihsann (juristic preference) and considered those who practice it as trying to compete with God as the Ultimate Authority and taking a careless decision. However, the istihsan way of thinking in the Shafi’i school is not uncommon but is considered valid. In the discipline of al-qawa’id al-fiqhiyah (Islamic legal maxims), the existence of mustathnayat (exceptions) cases with istithna’ (exception) method is showing istihsan method. This research compares mustathnayat/exception cases in qawa’d al-fiqhiyyah in Shafi’i madhhab and istihsan in Hanafi madhhab. The origin of the legal decision of exception in mustahnayat is judged from istihsan’s point of view. This research accepts that mustathnayat cases in Shafi’i madhhab result from thinking methods like istihsan in Hanafi madhhab in all aspects (its reality, method, and purpose).
The Urgency of Ethics in Islamic Business For The Onlineshop Seller in E-Commerce Yulia Kurniaty
Justicia Islamica Vol 16 No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v16i2.1710

Abstract

This work aims to examine the responsibility of online shop sellers from the perspective of Islamic business ethics. This issue is urgent to discuss because the transformation of transactions between sellers and buyers in e-commerce has an impact on the behavior of the sellers who often ignore the rights of the buyers, such as sending goods that are not according to the order, hidden defects for the sent goods, the unfriendly behavior of the sellers, etc. The method used to answer the problem is a literature study that discusses Islamic business ethics, the study material obtained then reduced and analyzed using the logic of deductive thinking. The results show that several online shop sellers did not serve consumers well according to business ethics in Islam, such as not answering chat with polite sentences, sending goods that were not according to the order, items sent hid some defects or packing and shipping processes for the item is often too long. For this reason, the responsibility of the online shop seller is to guarantee the availability of goods, the goods delivered according to the agreement at the time of booking, to provide an explanation of the estimated length of delivery of goods, to provide order returns, and no fees, and to serve buyers politely.Tulisan ini bertujuan mengkaji bagaimana tanggung jawab penjual onlineshop dalam pandangan etika bisnis Islam. Topik ini perlu dikaji karena beralihnya transaksi antara penjual dengan pembeli ke media e-commerce berdampak pada perilaku penjual yang seringkali mengabaikan hak-hak pihak pembeli. Misalnya mengirimkan barang yang tidak sesuai pesanan, barang dikirim namun terdapat cacat tersembunyi atau dikirim namun terlambat sampai ke konsumen, melayani konsumen via chat tidak ramah. Metode yang digunakan adalah studi pustaka yang membahas etika bisnis Islam, bahan kajian yang diperoleh lantas direduksi kemudian dianalisis dengan menggunakan logika berpikir deduktif. Hasil penelusuran penulis di beberapa seller online shop menemukan realita bahwa beberapa dari mereka tidak melayani konsumen dengan baik sesuai etika bisnis dalam Islam seperti tidak menjawab chat dengan kalimat yang santun, mengirimkan barang tidak sesuai pesanan, barang yang dikirim terdapat cacat tersembunyi atau proses pengepakkan dan pengiriman barang terlampau lama. Untuk itu tanggungjawab penjual online shop adalah menjamin ketersediaan barang, barang yang dikirimkan sesuai kesepakatan saat pemesanan, memberikan penjelasan mengenai estimasi lama waktu pengiriman barang, menyediakan layanan retur order dan tanpa biaya, serta melayani pembeli dengan santun.
The Criminal Cases of Children in Conflict With The Law: Litigation and Non-Litigation Resolutions Martha Eri Safira; Dewi Iriani; Neneng Uswatun Hasanah
Justicia Islamica Vol 17 No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v17i1.1711

Abstract

The increasing number of child cases in Ponorogo Regency from 2015 to 2019 requires fast, simple handling and can deter children. From this, problems can be formulated related to how the process of resolving child cases is through litigation and non-litigation at the Police, District Courts, KPPA Ponorogo,  and LK3 Ponorogo. This research is a qualitative descriptive study, with a sociological juridical approach, and the data are obtained based on field research to related institutions, then analyzed by inductive analysis. The settlement of cases of children in conflict with the Law is conducted by litigation to the Police and the Ponorogo District Court by the relevant Law. Meanwhile, non-litigation, namely diversion, has not been effective because it was found that there was a repetition of crimes, such as theft, raiding, which were carried out by several children, indicating that the non-litigation approach had not provided a deterrent effect on children. Meanwhile, in non-litigation terms, the roles of institutions in Ponorogo Regency, such as the KPPA, LK3 are still lacking even though their handling is by the Child Protection Law and the Child Justice System Law. To see and understand the handling of children dealing with the Law directly, it is also known that law enforcement officers in Ponorogo choose to prioritize human values with non-litigation even though there are not by the Law; this is what contributes to this research.Meningkatnya kasus anak yang terjadi di Kabupaten Ponorogo dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 membutuhkan penanganan yang cepat, sederhana dan dapat memberikan efek jera terhadap anak. Dari hal tersebut, dapat dirumuskan permasalahan terkait bagaimana proses penyelesaian perkara anak secara litigasi dan non litigasi di lembaga Kepolisian, Pengadilan Negeri, KPPA Ponorogo, serta LK3 Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan data diperoleh berdasarkan penelitian lapangan ke lembaga-lembaga terkait, kemudian dianalisis dengan analisis induktif. Penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara litigasi ke lembaga Kepolisian dan Pengadilan Negeri Ponorogo sesuai dengan Undang-Undang terkait. Sedangkan secara non litigasi yaitu dengan diversi belum efektif, karena ditemukan adanya pengulangan pidana yang dilakukan oleh beberapa anak menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi belum memberikan efek jera terhadap anak. Sedangkan secara non litigasi, peran lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Ponorogo, seperti KPPA, LK3 masih sangat kurang walau penanganannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Jadi selain melihat dan memahami penanganan anak berhadapan dengan hukum secara langsung, juga diketahui bahwa aparat penegak hukum di Ponorogo memilih mengedepankan nilai-nilai kemanusian dengan non-litigasi walaupun ada hal yang kurang sesuai dengan undang-undang, hal inilah yang menjadi kontribusi dalam penelitian ini.
In-Kind Model in Creative Productive Zakat Funds: Case Study on National Zakat Administrator Agency (Baznas) of West Kalimantan Province Sukma Indra; Muhammad Lutfi Hakim; Rofiul Wahyudi
Justicia Islamica Vol 17 No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v17i1.1720

Abstract

The research results in this paper aim to describe the Small Business Capital Program's implementation, the constraints in implementing it, and the creative, productive zakat model that the Baznas of West Kalimantan Province have implemented in empowering the economy of Mustahiq. Therefore, the type of research used in this paper is field research with an empirical approach. Data collected from the results of interviews and documentation are then analyzed with qualitative data analysis. There are three research results in this paper. First, the Baznas of West Kalimantan Province implements the Small Business Capital Program to distribute zakat funds collected productively in venture capital. The venture capital is then bought the means of production and given to Mustahiq to start or develop a business that he already has. The aim is to change the status of mustahiq to muzakki the following year. Second, there are two obstacles experienced by Baznas of West Kalimantan Province in empowering the poor's economy through the Small Business Capital Program, namely the lack of human resources and the lack of zakat funds that the Baznas of West Kalimantan Province have collected. Third, the Small Business Capital Program at Baznas of West Kalimantan Province is included in the in-kind model to distribute creative, productive zakat funds. It is hoped that this in-kind model can be used as a solution and contribution to the government in reducing poverty, especially in West Kalimantan Province.
The Reconstruction of The Modern Advertising Concept: An Islamic Law Perspective Burhanuddin Susamto
Justicia Islamica Vol 17 No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v17i1.1721

Abstract

Islam as a complete religion needs to offer a modern advertising concept to reconstruct the existing advertising concept, which tends to be value-free. It has the potential to hurt the consumer society. The purpose of this study is to reconstruct the concept of modern advertising using the perspective of Islamic law to serve as alternative guidance for more Islamic advertising practices. To achieve this goal, the author uses the methods of normative legal research with the conceptual approach.  The results of this research conclude that the Islamic legal concept of advertising requires fulfillment of the elements and requirements of advertising contract (arkân wa syurÅ«th al-i’lân)  to ensure that the advertiser (al-mu'lin), the object advertised (al-mu'lân), the advertising media (wasîlah al-i'lân) and the recipient of the advertisement (al-mu'lan lahu) do not conflict with Sharia principles.  A producer/ seller can deliver advertising on a product either directly or through advertising media. Advertising media can involve humans and/or other supporting facilities such as writing, posters/ pictures, and musical instruments. The contract underlines the advertising agreement between the sponsor and the advertising service provider to give authority with a wage system (wakâlah bi al-”˜ujrah).Islam sebagai agama paripurna perlu menawarkan konsep periklanan modern untuk merekonstruksi konsep periklanan  yang selama ini cendrung bebas nilai  sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat konsumen.  Tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi konsep periklanan modern menggunakan perspektif hukum Islam untuk dijadikan sebagai pedoman alternatif praktik periklanan yang lebih islami. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode  penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Dari  hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa suatu konsel hukum  periklanan  yang islami mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat iklan untuk memastikan agar  pengiklan (al-mu’lin), objek yang diiklankan (al-mu’lān), media iklan (wasîlah al-i’lān) dan penerima iklan (al-mu’lin lahu) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Seorang produsen/ penjual dapat menyampaikan iklan  suatu produk baik secara langsung atau melalui media periklanan.  Penggunaan media iklan dapat melibatkan peran manusia dan/ atau sarana pendukung lainnya seperti tulisan, poster/ gambar, dan instrumen musik. Adapun akad yang mendasari  perjanjian periklanan antara sponsor dengan penyedia  jasa iklan adalah   perjanjian pemberikan  kuasa dengan sistem upah (wakālah bi al-”˜ujrah). <w:LsdException Locked
The Contribution of Human Rights in Thinking on Renewing The Book of Law of Criminal Events (KUHAP) Yahyanto Yahyanto
Justicia Islamica Vol 16 No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v16i2.1723

Abstract

The fundamental principle of human rights is that all people are born free and have equality in human rights. Equality requires equal treatment; it means that anyone should be treated equally in any condition before the law. The idea of Human Rights in the Draft of the Law on Criminal Procedure Code, which will be upheld, will become a new legalized law in the future, not apart from lifting and placing a suspect, defendant, and convicted dignified position as a creature of God. Moreover, in the end, declarative human rights principles will not mean much if the stage of the rule of law does not follow them.Fundamental dari hak asasi manusia adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.  Pemikiran HAM dalam RUU KUHAP  yang akan diundangkan menjadi UU kedepan, tidak terlepas  mengangkat dan menempatkan seorang tersangka, terdakwa dan terpidana dalam kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan pada akhirnya, prinsip-prinsip HAM yang bersifat deklaratif tidak akan banyak berarti apabila tidak diikuti dengan tahap supremasi hukum. 
Islamic Strategy Offers in The Implementation of The Science of Mawarist in Society : Study Centre of Mawarits Studies UNIDA Gontor Ria Rahma; Mohamed Shafei Moftah Bosheya
Justicia Islamica Vol 17 No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v17i1.1732

Abstract

According to Islam, this research aims to find out new offerings and strategies in implementing the science of mawarist in society, which were studied by CMS (Center for Mawarits Studies) UNIDA Gontor. Mawarits Science is one of the branches of science that must be studied by Muslims following with the advice of the Prophet Muhammad SAW because the mawarits science will be lost if no one learns and teaches it. Disputes between heirs often occur if the distribution of inheritance is considered unfair or not following by applicable law or norms. Inheritance matters are included in the civil realm, so laws are governing this issue. Sometimes in the distribution of inheritance using civil law, customary law, and Islamic inheritance law (mawarits). The CMS's primary task (Center For Mawarits Studies) is to educate Muslim families related to the science of mawarits. This research uses a sociological-normative approach with descriptive analysis to collect techniques with observation, interviews, and documentation. This study's results are several offers and education from CMS to the whole community, especially Muslim families, to implement the science of mawarits, including; forming KSM (Family Awareness of Mawarits) through studies in the mosque, seminars with the theme PSP method (Determination Before Distribution). Even though the distribution of assets uses the science of mawarist, the family still has to register the distribution of inheritance in the form of land and property to the local officials to bind legally. By understanding and implementing the science of mawarist, the whole community, especially Muslim families, have practiced sharia and aqeeda, hablun minallah, and hablun minannas.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tawaran dan strategi baru menurut Islam dalam mengimplementasikan ilmu mawarist di masyarakat yang dikaji oleh CMS (Centre For Mawarits Studies) UNIDA Gontor. Ilmu Mawarits adalah salah satu cabang ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW karena ilmu mawarits ini akan hilang apabila tidak ada yang mempelajari dan mengajarkannya. Perselisihan ahli waris sering terjadi apabila dalam pembagian harta warisan dirasa tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku. Masalah waris adalah termasuk dalam ranah perdata sehingga ada undang-undang yang mengatur masalah ini. Adakalanya dalam pembagian warisan menggunakan hukum perdata, hukum adat dan hukum waris Islam (mawarits). Tugas utama CMS (Centre For Mawarits Studies) adalah mengedukasi keluarga muslim terkait ilmu mawarits.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sosiologis-normatif dengan analisis deskriptif, adapun teknik pengambilan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa tawaran dan edukasi dari CMS untuk keluarga muslim untuk mengimplementasikan ilmu mawarits, diantaranya adalah; membentuk KSM (Keluarga Sadar Mawarits) melalui kajian- kajian di Masjid, Seminar mawarist dengan tema PSP (Penentuan Sebelum Pembagian), dan Tallaqi Kitab Mawarits. Meskipun dalam pembagian harta menggunakan ilmu mawarist akan tetapi keluarga tersebut tetap harus mendaftarkan warisan berupa tanah atau property ke pejabat setempat sehingga berkekuatan hukum tetap. Dengan memahami dan mengimplementasikan ilmu mawarist seluruh masyarakat khususnya keluarga muslim telah menjalankan ilmu syariah dan aqidah, hablun minallah dan hablun minannas
Reformulating The Concept of Maslahah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination Iffatin Nur; Muhammad Ngizzul Muttaqin
Justicia Islamica Vol 17 No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v17i1.1807

Abstract

Up to this contemporary era, the concept of maslahah developed by several leading Muslim scholars seems to be rather theocentric in a way that it is transfixed on the maslahah considerations contained in the texts (naás). This means that the concept of maslahah has so far been shadowed in the textual confinement so that the resulting maslahah becomes an old-fashioned, stagnant, and less-able concept for responding to the times’ challenges. This study aims to open up discourses and opportunities for the development and reformulation of maslahah in the current contemporary era. This qualitative study is library research. The data used were obtained from book literature, journals, and other writings related to maslahah and were analyzed using a content analysis method. The discussion was done by describing the historical data of previous thoughts on maslahah from textual confinement to logic determination, which was then formulated with the reality of today's modern era life. The results of this study indicate that: 1) from its historical aspect, the reformulation of maslahah is one which has so far only been assessed in the perspective of Shari' (the Law Maker). Hence, it is necessary to reformulate it in the perspective of mujtahid by referring to maslahah associated with the issues’ reality context, 2) there is a need to incorporate the concept of ethics and humanity into the structure of maslahah, and 3) there present a necessity to formulate a collective-based ijtihad in probing of maslahah to create a scientific maslahah-based ijtihad methodology.