cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rayhan Naufaldi Hidayat., S.H., M.H.
Contact Email
rayhan.naufaldi@uinjkt.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
rayhan.naufaldi@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15412
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : -     EISSN : 31244459     DOI : https://doi.org/10.15408/enbfhh68
Core Subject :
This is a peer-reviewed journal published by Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. The journal aims to disseminate research findings in the fields of law and human rights. The journal focuses on scholarly discussions covering a wide range of legal issues, including human rights protection and minority studies. It provides a platform for legal analysis, empirical research, case studies, book reviews, and critical commentaries on recent legal developments. With a strong commitment to academic excellence and intellectual integrity, the journal serves as a reliable and authoritative forum for scholars, practitioners, and researchers seeking to understand and explore the dynamics of the legal world. The journal is published biannually, with issues released in June (first edition) and December (second edition).
Arjuna Subject : -
Articles 18 Documents
 1   2 
Perlindungan Siswa Dari Tindak Kekerasan Berbasis Perundungan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Indonesia Muhammad Reyes Abiyasa
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2025): UIN Law Review
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ulr.v4i2.50009

Abstract

Perundungan (bullying) di lingkungan satuan pendidikan merupakan bentuk kekerasan terhadap siswa yang berdampak serius terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik peserta didik. Fenomena ini menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap siswa dari tindak kekerasan berbasis perundungan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023, serta kebijakan pemerintah daerah terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif dalam melindungi siswa dari perundungan, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, serta belum optimalnya peran satuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pencegahan, penerapan keadilan restoratif, dan sinergi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari perundungan.
Problematika Status Kewarganegaraan Terhadap Akses Pendidikan Tinggi Sebagai Hak Dasar Dalam Keadilan Sosial Syahrotun Nisa
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2025): UIN Law Review
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ulr.v4i2.50010

Abstract

Pendidikan tinggi merupakan hak dasar yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan mobilitas sosial dalam masyarakat modern. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara pengakuan normatif pendidikan tinggi sebagai hak dasar dengan kebijakan dan praktik hukum yang menjadikan status kewarganegaraan sebagai syarat administratif utama dalam mengakses pendidikan tinggi. Kondisi ini menimbulkan hambatan struktural bagi kelompok tertentu, seperti individu dengan permasalahan status kewarganegaraan atau administrasi kependudukan, sehingga mereka tereksklusi dari sistem pendidikan tinggi bukan karena keterbatasan kemampuan akademik, melainkan akibat faktor hukum dan birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research) melalui analisis kritis terhadap buku, artikel jurnal ilmiah, dan sumber akademik relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh status kewarganegaraan terhadap akses pendidikan tinggi sebagai hak dasar dalam kerangka keadilan sosial, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk eksklusi struktural yang timbul akibat penjadikan kewarganegaraan sebagai persyaratan administratif yang bersifat kaku. Selain itu, penelitian ini juga menilai peran dan tanggung jawab negara dalam menjamin akses pendidikan tinggi yang inklusif dan nondiskriminatif. Melalui kajian ini diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan inklusif, sehingga pendidikan tinggi dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen mobilitas sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan keadilan sosial yang berkelanjutan bagi seluruh warga global.
Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Pengalihan Saham Sepihak Akbar Pratama; Ria Safitri; Nisrina Mutiara Dewi
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2026): UIN Law Review
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/v9368t91

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbuatan melawan hukum notaris dalam pengalihan saham sepihak pada kasus PT. Nurul Iman, berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris DKI Jakarta Nomor: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/I/2024. Masalah berpusat pada pengalihan saham pelapor tanpa sepengetahuan atau kehadirannya, yang difasilitasi oleh kantor notaris berdasarkan notulensi RUPS palsu yang diserahkan oleh staf notaris. Studi ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) oleh notaris dan pertimbangan hukum MPW dalam putusannya. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis bahan hukum primer (peraturan, putusan MPW) dan sekunder (teori hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian notaris, terutama dalam mengawasi staf dan mengamankan akses sistem AHU, telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan melanggar Pasal 16(1)(a) Undang-Undang Jabatan Notaris. Putusan MPW yang menjatuhkan sanksi teguran tertulis mengafirmasi tanggung jawab vikaris notaris atas tindakan stafnya, menyoroti kegagalan kritis dalam kehati-hatian profesional dan penjagaan amanah publik.
MENYOAL KERANGKA KERJA BPI DANANTARA SEBAGAI SOVEREIGN WEALTH FUND UNTUK MENCAPAI INSTRUMEN KEUANGAN INTERGENERASI BERLANDASKAN PRINSIP SANTIAGO Ulfa Fauziana Rahmah; Arinta Nabila Zahra; Daynara Selma Atmadini
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2026): UIN Law Review
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/9j2ax382

Abstract

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN merupakan tonggak penting dalam arsitektur keuangan negara, namun pada saat yang sama menghadirkan tantangan tata kelola serta potensi tumpang tindih dengan Indonesia Investment Authority (INA) yang lebih dahulu berdiri. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, serta konseptual, didukung bahan hukum primer dan sekunder melalui studi pustaka, untuk menganalisis proyeksi Sovereign Wealth Fund (SWF) sebagai instrumen keuangan antargenerasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Danantara memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui konsolidasi aset BUMN, investasi strategis, dan diversifikasi ekonomi. Namun, kelemahan dalam transparansi, akuntabilitas, independensi, serta kejelasan sumber modal menimbulkan risiko moral hazard dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada penerapan standar tata kelola internasional sebagaimana termuat dalam Prinsip Santiago, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta manajemen risiko, agar lembaga ini benar-benar menjadi instrumen pembangunan jangka panjang, bukan sekadar simbol politik.
OPTIMALISASI PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM SEKTOR BIOETANOL MELALUI PENERAPAN IMPACT BENEFIT AGREEMENT SEBAGAI PERWUJUDAN TRANSISI ENERGI BERKEADILAN Dominica Esteralma Noviputri; Raisha Putri Maharani; Nabila Afifah Abida
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2026): UIN Law Review
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/9tzerf39

Abstract

Indonesia, dengan potensi lahan seluas 12 juta hektare untuk pengembangan bioetanol dan target mencapai 1,2 juta kiloliter produksi bioetanol pada tahun 2030, berkomitmen dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil melalui transisi ke energi terbarukan. Bioetanol, sebagai salah satu solusi dalam transisi energi, memiliki potensi untuk mempercepat pencapaian target energi nasional, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif terkait konflik tanah ulayat dengan masyarakat hukum adat (MHA). Meskipun UU No. 39 Tahun 2014 tentang “Perkebunan” mengakui hak ulayat, namun penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) masih sering terabaikan, yang mengakibatkan ketidakadilan bagi MHA. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum MHA dalam agenda transisi energi berupa pemanfaatan bioetanol di Indonesia saat ini, serta merumuskan mekanisme implementasi Impact Benefit Agreement (IBA) dalam menjamin partisipasi aktif dan memberikan kepastian hukum bagi MHA dalam agenda transisi energi. Bentuk dari peraturan hukum nasional dapat merujuk pada komparasi hukum negara Kanada. Peraturan tersebut mencakup aspek yang meliputi subjek hukum IBA, prinsip dasar dan mekanisme pelaksanaan, lembaga pengujian dan pengawasan, pengaturan syarat klausul perjanjian, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Rekonstruksi hukum tersebut kemudian dilakukan dalam UU 39/2014 tentang “Perkebunan”, PP 22/2021 tentang “Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, serta Perpres 40/2023 tentang “Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).”
Meneropong Problematika Konsep Kewajiban Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Raihan Muhammad
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2026): UIN Law Review
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/076de144

Abstract

Penelitian ini mengkaji problematika konsep kewajiban asasi manusia di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. Dalam kerangka HAM, individu ditempatkan sebagai pemegang hak, sementara negara sebagai pemikul kewajiban. Namun, hukum positif Indonesia—terutama UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999—memperluas kewajiban hingga mencakup individu serta menjadikannya sebagai dasar pembatasan hak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya ambiguitas konseptual, seperti kaburnya pembedaan antara pemegang hak dan pemikul kewajiban, perluasan kewajiban individu tanpa batas yang jelas, serta potensi menjadikan hak bersifat kondisional. Konstruksi ini berimplikasi pada melemahnya akuntabilitas negara dan terbukanya ruang pembatasan hak yang tidak sah. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang kerangka normatif yang menegaskan kembali hak sebagai pusat pelindungan, memperketat standar pembatasan, serta menempatkan negara sebagai pemikul kewajiban utama.
PEMBENTUKAN CYBER SECURITY SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI E-COMMERCE BERDASARKAN DETERRENCE THEORY Rika rahayu; Chairil Qisthy Abidy; Anis Sepri Yadika Sinaga; Muhammad Reivan Aryasatya
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2026): UIN Law Review
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/01ab9884

Abstract

Implementasi Society 5.0 mendorong transformasi transaksi digital melalui e-commerce, membuka peluang strategis bagi UMKM. Namun, disrupsi ini juga meningkatkan risiko cyber crime akibat lemahnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi regulatif berbasis analisis yuridis untuk membentuk sistem keamanan siber yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan merumuskan regulasi ideal untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap cyber crime pada e-commerce dan menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengusulkan pembentukan Lembaga Keamanan Siber untuk menciptakan sektor e-commerce yang aman.
Rekonstruksi Pengaturan Tindak Pidana Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia: Urgensi Perluasan Subjek Hukum Annisa Mutiara; Sodikin
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2026): UIN Law Review
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aqn43s61

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah urgensi memperluas cakupan subjek hukum tindak pidana politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Masalah utama yang ditemukan adalah terbatasnya subjek hukum yang hanya mencakup Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye yang tercatat secara resmi di KPU, sehingga menciptakan celah hukum bagi pihak lain  untuk melakukan praktik politik uang tanpa tersentuh hukum. Melalui pendekatan penelitian yuridis normatif, penelitian ini berkesimpulan bahwa pembatasan subjek hukum tersebut menghambat terwujudnya keadilan elektoral. Hasil penelitian merekomendasikan adanya rekonstruksi regulasi dengan mengadopsi frasa ‘setiap orang’ sebagai subjek hukum, sebagaimana yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Pemilihan, guna menciptakan konsistensi hukum dan efek jera yang berdampak lebih menyeluruh

Page 2 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2026): UIN Law Review Vol. 1 No. 2 (2025): UIN Law Review Vol. 1 No. 1 (2025): UIN Law Review