cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 99   100   101   102   103 
PENERAPAN HUKUM ADAT MINANG KABAU DALAM PEMBAGIAN WARISAN ATAS TANAH (Studi di : Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak) Ulfa Chaerani Nuriz*, Sukirno, Sri Wahyu Ananingsih
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.737 KB)

Abstract

Hukum Waris menurut hukum adat Minangkabau dalam suku Chaniago di Nagari Guguak VIII Koto di Minangkabau sejak dahulu sampai sekarang berlaku sistem matrilineal. Menurut hukum adat Minangkabau, seseorang atau satu kaum mendapat warisan dari neneknya atau dari mamaknya, yang merupakan harta pusaka tinggi, menurut hukum adat hanya sekedar menguasai atau memakai harta pusaka, akan tetapi tidak dibolehkan menjual atau menghibahkan harta kepada siapapun. Akan tetapi seiring dengan berjaannya waktu, penggunaan harta puasaka tinggi ini mengalami pergeseran, karena beberapa faktor seperti, pendidikan, perantauan, ekonomi dan lainnya. Sehingga harta pusaka tinggi dapat dijual akan tetapi harus atas persetujuan mamak kepala kaum dan seluruh kaum.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Rynaldo*, Eko Soponyono, Bambang Dwi Baskoro
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.412 KB)

Abstract

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan suatu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian karena terjadi dalam lingkup keluarga yang seharusnya dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap anggota keluarga. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana KDRT dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak-tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang terdapat dalam KUHP, pengaturannya hanya bersifat umum dan tidak dikelompokkan dalam kelompok tindak pidana tersendiri. Dalam KUHP terdapat kelemahan-kelemahan dan untuk mengatasi kelemahan tersebut, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  
TUGAS DAN WEWENANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS Maria Angelia Silalahi; Amalia Diamantina; Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.498 KB)

Abstract

Pendidikan berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menentukan maju mundurnya suatu Negara. Pendidikan yang bermutu adalah yang mampu menghasilkan lulusan yang berkompetensi baik akademik maupun kejuruan. Pemerintah berharap dalam penyelenggaraannya, pendidikan di Indonesia memenuhi Standar Pendidikan Nasional, namun perbedaan antar daerah membuat mutu pendidikan juga berbeda di setiap daerahnya.Pokok persoalan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas Provinsi Riau.
PERTANGGUNGJAWABAN SECARA HUKUM PT. PELINDO II KEPADA PARA PIHAK ATAS TINDAKAN PERSEROAN TERHADAP TINGGINYA MASA TUNGGU BONGKAR MUAT PETI KEMAS DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK Muhamad Rasyid*, Budi Santoso, Paramitha Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.203 KB)

Abstract

PT. Pelabuhan indonesia II adalah Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan izin/konsesi dari Otoritas Pelabuhan untuk menyelenggarakan pelayanan dan pengusahaan bongkar muat kapal di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. PT Pelabuhan Indonesia II memiliki wilayah operasi yang mencakup 10 provinsi dan mengelola 12 pelabuhan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait peristiwa tingginya masa tunggu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, PT. Pelabuhan Indonesia II bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas barang dalam proses bongkar muat barang dalam proses pre customs clearance, custom clearance, dan post custom clearance maupun meliputi stevedoring, carrgodoring, dan receiving/delivery atas kelalaian dan kesalahan yang apabila terbukti telah dilakukan selama itu masih dalam lingkup tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Nomor: UK.112/2/10/OP.TPK.11 tentang Cara Pelayanan Kapal dan Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok dan pasal 458 ayat (2) KUHD, yakni perusahaan hanya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya pada saat proses bongkar muat saja dan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul di luar dari proses bongkar muat atau kewajibannya.
PUTUSAN PAILIT ATAS PERUSAHAAN ASURANSI DAN AKIBAT HUKUMNYA DI INDONESIA Annisa Chaula Rahayu, Herman Susetyo*, Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.333 KB)

Abstract

Bankruptcy is a general sequestration of the assets of the debtor are no longer able to pay its debts have matured and can be billed in accordance with Article 2 paragraph (1) of Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. The bankruptcy of the insurance company ever in Indonesia, which brings the impact of changes to the Law. 4 Year 1998 on the bankruptcy of the Bankruptcy Insurance Company Manulife Indonesia terminated by Decision No. 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST were subsequently canceled by the Supreme Court No.. 021/K/N/2002.        Based on these results it can be concluded that the bankruptcy procedure against PT. Life Insurance Manulife Indonesia is not in accordance with Law no. 4 of 1998 on Bankruptcy in particular Article 67 paragraph (5) and Article 70, and not in accordance with the provisions contained in Article 20 paragraph (1) of Law no. 2 of 1992 about Insurance Business which has the authority to request the court to be bankrupt insurance company on the grounds of public interest is the Minister of Finance. The existence of the bankruptcy case against PT. Life Insurance Manulife Indonesia legal consequences that birth Law. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment this is because the Law no. 4 of 1998 on Bankruptcy masaih there are many disadvantages and yet accommodate the authority of the Minister of Finance to issue liquidation of  insurance company.
AKIBAT HUKUM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN SECARA DIBAWAH TANGAN YANG SEDANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan Nomor 416/Pdt/G/2015/PN.Smg) Putri Wijayanti*, Ana Silviana, Sri Wahyu Ananingsih
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.946 KB)

Abstract

Pelaksanaan jual-beli tanah secara dibawah tangan dengan sertipikat menjadi jaminan sah menurut hukum. Sahnya jual-beli menurut Hukum Adat harus dipenuhi syarat materiil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 416/Pdt/G/2015/PN.Smg dan untuk mengetahui aspek keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara bahwa jual-beli sah menurut hukum, penjual melakukan wanprestasi dengan tidak menindaklanjuti jual-beli dihadapan Notaris/PPAT, tanah dan bangunan sah milik pembeli. Akibat hukum jual-beli tanah dan bangunan dibawah tangan yang sedang dibebani hak tanggungan yaitu,  jual-beli secara dibawah tangan sah menurut hukum, pembeli tidak dapat mengambil sertipikat di Bank, pembeli tidak dapat mendaftarkan hak atas tanah, pembeli tidak mempunyai alas hak yang kuat. Kesimpulan dari penulisan hukum ini, bahwa hakim dalam memutus perkara sudah tepat dengan mencerminkan keadilan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
PAKSA BADAN (GIJZELING) SEBAGAI INSTRUMEN PENAGIHAN PAJAK (KAJIAN YURIDIS DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA) Artha Polma Naibaho*, Nyoman Serikat P , Budi Ispriyarso
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.311 KB)

Abstract

Pajak sebagai sumber pendapatan negara, penggunaan uang pajak meliputi mulai dari membiayai pengeluaran – pengeluaran negara sampai dengan membiayai berbagai proyek pembangunan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara kepada wajib pajak tidak berjalan dengan baik, karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak. Pemerintah menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya paksa bagi para wajib pajak yang tidak taat hukum. Salah satu mekanisme tersebut adalah lembaga paksa badan (gijzeling). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa paksa badan diperlukan dalam penagihan pajak terhadap penunggak pajak, apakah paksa badan (gijzeling) dalam perpajakan merupakan salah satu bentuk dari sanksi pidana, dan apakah paksa badan dalam perpajakan sama dengan perampasan kemerdekaan dalam hukum pidana. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Paksa badan dalam hukum pajak dilaksanakan dengan alasan paksa badan tujuan utamanya adalah penyitaan secara tidak langsung terhadap kekayaan wajib pajak,Paksa badan/penyanderaan/ gijzeling dalam perpajakan bukan merupakan salah satu sanksi pidana, dan  Paksa badan  dalam perpajakan adalah hal yang berbeda dengan perampasan kemerdekaan dalam hukum pidana. Paksa badan  dilakukan untuk membuat wajib pajak melunasi utangnya pajaknya, bukan dilakukan karena orang/badan hukum melakukan tindakan yang memenuhi unsur pidana.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Patardo Yosua Andreas Naibaho*, Purwoto, Pujiyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.201 KB)

Abstract

Tindak pidana korupsi telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Korupsi, selain merugikan keuangan negara, juga menimbulkan dampak berupa kemiskinan di Indonesia. Diperlukan kebijakan yang dapat mencegah dan  memberantas korupsi sampai ke akar permaslahannya. Salah satu kebijakan dalam mencegah dan memberantas korupsi yaitu melalui peran serta masyarakat. Namun kebijakan tersebut masih dinilai belum berjalan efektif. Diperlukan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Pembahasan dari jurnal ini adalah mengenaikebijakan hukum pidana dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hukum pidana di Indonesia telah menganut sistem dimana peran serta masyarakat memiliki ruang untuk turut berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
DISPARITAS PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (PUTUSAN NO.131/Pid.Sus/2013/PN. Mlg dan PUTUSAN NO. 144/Pid.Sus/2014/PN.Mlg) Sarah Vanessa Bona Putri Naibaho*, R. B. Sularto, Purwoto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.817 KB)

Abstract

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat adalah kekerasan, khususnya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok seringkali dikatakan sebagai bentuk lanjutan dari konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana kekerasan  yang  sering  terjadi  seperti  pemukulan  dan  kekerasan  fisik yang  dilakukan  secara  bersama-sama  terhadap  orang  lain  seringkali mengakibatkan  luka  pada  bagian  atau  anggota  tubuh  korban, juga tidak jarang  membuat korban  menjadi cacat fisik seumur  hidup  bahkan sampai mengalami  kematian.  Selain  itu  tindakan  pengeroyokan  juga  tidak  jarang  menimbulkan   efek   atau dampak psikis terhadap korbannya seperti trauma, ketakutan, ancaman,bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami    gangguan    jiwa    dan    mental.Disparitas pidana adalah penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenar yang jelas. Hakim menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama dalam PUTUSAN NO.131/Pid.Sus/2013/PN. Mlg yaitu memberikan sanksi berupa Tindakan dan PUTUSAN NO. 144/Pid.Sus/2014/PN.Mlg. yaitu memberikan sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan.Penelitian ini menjelaskan pertimbangan hukum Hakim dalam menentukan jenis pidana yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis (dakwaan JPU, keterangan Terdakwa, keterangan saksi, pasal-pasal peraturan hukum pidana) dan pertimbangan yang bersifat non yuridis (latar belakang diri Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, dan sebagainya).  Hakim dalam menjatuhkan pidana memerlukan pedoman pemberian pidana yang diatur secara jelas untuk memudahkan Hakim dalam menetapkan pemidanaannya agar meminimalisir terjadinya disparitas. Hakim juga harus memperhatikan subyek Terdakwa adalah anak dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak dan  berpedoman pada proses peradilan anak serta  perlakuan pidana dan perlindungan khusus bagi Terdakwa yang masih berusia anak.
PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERGANTIAN KELAMIN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH : SUATU TELAAH PARADIGMATIK Yosua Hardi Nugroho; Erlyn Indarti; Tri Laksmi Indreswari
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (620.769 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan memahami pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam perkara pergantian kelamin serta memahami sumbangan telaah paradigmatik dalam pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam perkara pergantian kelamin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Walaupun berangkat dari sumber hukum yang sama, tiap hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam memutus perkara pergantian kelamin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan paradigma yang memandu hakim dalam menimbang dan memutus perkara. Pada akhirnya, walaupun dalam putusannya tiap hakim mengabulkan permohonan pergantian kelamin, dasar pertimbangannya berbeda satu dengan yang lain yang dipandu oleh tiap paradigma.

Page 101 of 157 | Total Record : 1565

 99   100   101   102   103 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue