cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 100   101   102   103   104 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PROSES PENAGIHAN TUNGGAKAN KARTU KREDIT SYARIAH (SYARIAH CARD) MELALUI JASA DEBT COLLECTOR PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Ro’fah Setyowati, Islamiyati, Fatin Nandari*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (620.272 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum penggunaan jasa debt collector dalam proses penagihan tunggakan syariah card pada industri perbankan syariah di Indonesia dan perlindungan hukum kepada nasabah pengguna syariah card terhadap adanya penggunaan jasa debt collector dalam proses penagihan tunggakan pembayaran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan dasar hukum penggunaan jasa debt collector dalam proses penagihan tunggakan syariah card pada industri perbankan syariah di Indonesia selain berpegang pada prinsip syariah juga diatur pada Pasal 17B dan Pasal 21 ayat (1) PBI Nomor 14/2/PBI/2012 dan Ketentuan VII D angka 4 SEBI Nomor 14/17/DASP. Perlindungan hukum kepada nasabah pengguna syariah card terhadap adanya penggunaan jasa debt collector dalam proses penagihan tunggakan pembayaran menurut PBI Nomor 10/10/PBI/ 2008 dan PBI Nomor 16/1/PBI/2014 dapat diwujudkan dengan memberikan edukasi terkait risiko dalam produk syariah card dan mengenai penggunaan jasa debt collector oleh bank syariah. Nasabah yang mengalami perlakuan semena-mena oleh debt collector dapat mengajukan pengaduan kepada bank penerbit syariah card¸ dan kepada Bank Indonesia. Tindakan semena-mena yang dilakukan oleh debt collector dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Pihak bank syariah sebagai pengguna jasa dan pemberi kuasa juga wajib mempertanggung jawabkan dan dapat pula dijatuhi sanksi.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (TANAH KERING) DI DESA BRINGIN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO Ria Ayu Novita*, Agung Basuki Prasetyo, Suparno
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.807 KB)

Abstract

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian meski telah diatur dalam undang-undang, masih banyak perjanjian yang dilakukan tidak berdasarkan dengan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab masih digunakannya hukum adat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa seluruh pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo dilakukan secara lisan. Mengenai hasil pembagian sebagian menggunakan sistem “maro” atau 1 : 1. Sedangkan untuk tanaman buah jeruk hasil pembagiannya adalah “mertelu” atau 1 : 3. Masyarakat tidak mengetahui adanya undang-undang perjanjian bagi hasil. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian masih sulit untuk diterapkan di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Terdapat beberapa faktor penyebab masih digunakannya hukum adat sebagai dasar pelaksanaan perjanjian bagi hasil yaitu faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor pendidikan, faktor rasa saling percaya antar masyarakat yang masih tinggi, faktor fasilitas dan sarana, serta faktor kesadaran hukum yang masih rendah.
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA PENANGANAN TERBAIK BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.213/PID.SUS/2014/PN. SEMAR Hubertus Yoga Widiarta*, Eko Soponyono, Nur Rochaeti
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.814 KB)

Abstract

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Ketentuan Keadilan Restoratif, secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh sebab itu dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum wajib diutamakan Keadilan Restoratif, yaitu dimana penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.  
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA LINGKUGAN HIDUP ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG NOMOR : 064/G/2014/ PTUN SMG) Brata Yoga Lumbanraja; Yos Johan Utama; Aju Putrijanti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.692 KB)

Abstract

Eksekusi ialah upaya hukum terakhir dalam PERATUN yang bertujuan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (inkracht). Sengketa Lingkungan Hidup dalam Peradilan Tata Usaha Negara memutus untuk pencegahan tidak terjadi salah fungsi pemanfaatan lingkungan. Permasalahan hukum yang penulis angkat adalah pertama, bagaimana pelaksanaan Eksekusi PERATUN dan kedua, Hambatan Pelaksanaan Eksekusi PERATUN dalam Sengketa Lingkungan Hidup. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pengumpulan data bersumber dari kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data. Upaya Pelaksanaan Eksekusi PERATUN pada putusan nomor 064/G/2014/PTUN SMG ialah pencabutan Surat Izin Usaha Penambagan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia yang diberikan oleh Gubernur jawa tengah. Hambatan pelaksaan Eksekusi PERATUN dalam Sengketa Lingkungan hidup ialah ketidakpatuhan pejabat , tidak ada Lembaga Eksekutorial, dan Pengaturan yang lebih tegas dalam pelaksanaan putusan PERATUN. Tidak dilaksanakan  kewajiban yang harus dilakukan tergugat yaitu Gubernur jawa tengah untuk mencabut Surat izin usaha penambangan PT Semen Indonesia. Keseluruhan Hambatan dalam pelaksanaan Eksekusi PERATUN akan mengakibatkan kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN Eko Sugiyanto*, Pujiyono, Budhi Wisaksono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.357 KB)

Abstract

Tindak pidana perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu perbuatan atau tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Unsur kesengajaan itu harus terbukti pada sipelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Revisi terhadap pasal perzinaan tersebut, terutama mengenai pelaku perzinaan atau dengan kata lain kriminalisasi terhadap kegiatan seks (hubungan seks) yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perzinahan yang berlaku saat ini. Untuk mengetahui kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perzinahan di masa yang akan datang.
PELAKSANAAN PENGELOLAAN SIMPANAN ANGGOTA OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA PEKALONGAN Aditya Mulya Prihatna, Srie Wiletno*, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.214 KB)

Abstract

One of the activities of Cooperatives is to gather funds from members. Activities to gather funds from community has a big risk. Many members of the misappropriation of funds make an image of cooperative becomes low and the loss of confidence of members. Required the implementation of appropriate management of Member deposits with values of cooperatives to avoid failure on cooperatives. The emergence of obstacles in the management of deposits member becomes a challenge for cooperatives to be able to get it done and keep the continuity of the cooperative.
MANIFESTASI SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUBLIK DI INDONESIA Imroatun Akromah; Budi Santoso; Dyah Wijaningsih
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.133 KB)

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui urgensi manifestasi sistem ekonomi kerakyatan dalam Build Operate Transfer (BOT) sehingga pembangunan infrastruktur publik dilakukan demi kepentingan masyarakat guna mewujudkan pemerataan pembangunan sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil penelitian bentuk manifestasi sistem ekonomi kerakyatan dalam Build Operate Transfer (BOT) berupa pendataan infrastruktur publik yang ada maupun yang bersifat penting bagi kepentingan publik. Selain itu juga diperlukan pengadaan inisiatif solicited proposal oleh pemerintah daerah yang pembangunannya dilakukan melalui proyek yang bersifat komersial sesuai kebutuhan dan potensi daerah. Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan prinsip transparansi sesuai aspirasi publik dan memberdayakan tenaga kerja lokal yang dilakukan sesuai dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pembangunan infrastruktur publik. Build Operate Transfer (BOT) seharusnya dipayungi regulasi secara khusus untuk menjamin kepastian hukum bagi swasta dalam pembangunan infrastruktur publik tetapi harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
TANGGUNG JAWAB PROFESI PENILAI DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN Budiharto, Ani Purwanti, Claudia Carolina Indra Putri*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.71 KB)

Abstract

Dalam pemberian kredit kepada nasabah, penilai bertanggung jawab terhadap kebenaran nilai obyek jaminan debitur. Kegiatan penilaian ini didasarkan pada hubungan kerjasama antara Bank dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), salah satu bank yang melakukan perjanjian kerjasama ini adalah Bank BCA dengan Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Bank dengan KJPP dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Penilai jika melakukan kesalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskritif analitis. Jenis data dan Metode pengumpulan data dilakukan dengan mencari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalui inventarisasi literatur dan undang – undang. Selain itu penelitian akan menggunakan wawancara terhadap nara sumber, yang bukan responden, dimana narasumber akan dipilih berdasarkan kompetensi dengan tujuan untuk menggali, mengungkap dan mengklarifikasi terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara Bank BCA dengan KJPP dalam melakukan penilaian agunan debitur di ikat dalam perjanjian kerjasama penilaian agunan kredit yang mana di dalam perjanjian kerjasama tersebut di jelaskan mengenai bentuk pertanggungjawaban secara perdata yaitu berupa pemotongan terhadap imbalan jasa yang akan di terima oleh KJPP sebesar 10%, dan sanksi administartif  menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 101/ PMK.01/2014 tentang Jasa Penilai Publik.
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2014 Mahayana Ardana Grahanandia*, Indarja, Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.116 KB)

Abstract

Salah satu dari fungsi DPRD adalah fungsi legislasi yaitu membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut, maka dimungkinkan bagi DPRD untuk mengajukan suatu rancangan Perda kepada kepala daerah guna dibahas bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, mengetahui hambatan yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan fungsi legislasinya dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi hambatan tersebut.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa salah satu pelaksanaan fungsi DPRD adalah legislasi, yaitu dalam hal pembentukan peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah ini sendiri dibuat dengan mengikuti tahapan-tahapan dan sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Presiden Repunlik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014. Hambatan-hambatan yang berkaitan dalam proses pembentukan peraturan daerah adalah berasal dari factor sosial, factor politik dan partisipasi masyarakat yang masih rendah.
PERKEMBANGAN HAK WARIS PEREMPUAN PADA SISTEM KEKELUARGAAN PATRILINEAL BATAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.583/PDT.G/2011/PN.JAKSEL) Siti Osadanaros Delima L.*, Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.246 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa waris sistem kekeluargaan patrilineal batak dalam Putusan no. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel dan bagaimana perkembangan hak waris perempuan masyarakat adat Batak setelah adanya putusan itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan no. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel besar dipengaruhi oleh asas-asas dalam hukum waris adat. Sedangkan, perkembangan hak perempuan setelah adanya Putusan no. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel adalah perempuan berhak mendapat hak waris dengan bagian yang sama dengan laki-laki sesuai dengan putusan-putusan yang terdahulu dan sesuai dengan putusan-putusan lain setelah keluarnya Putusan no. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel, seperti Putusan No.397/Pdt.G/2012/PN.Mdn dan Putusan No.3466 K/PDT/2012. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa telah ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hal hak waris.

Page 102 of 157 | Total Record : 1565

 100   101   102   103   104 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue